Pub Date : 2024-07-16DOI: 10.55499/judiciary.v13i1.263
Sri Indati, Murry Darmoko, Moersidin
Profesi Apoteker tampaknya kurang mendapat perhatian bila kemungkinan Apoteker melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya. Begitu banyak kasus-kasus dokter, seperti malpraktek yang berujung ke pengadilan yang tersebar di media massa dan elektronik, sedangkan Apoteker jarang sekali terjadi hal semacam ini. Akibatnya, sangat memungkinkan kesalahan yang dilakukan oleh Apoteker hanya dipandang sebagai suatu tindakan kelalaian yang biasa saja. Tujuan penelitian ini Untuk memahami dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana (criminal liability) malpraktik apoteker serta memahami dan menganalisis cara mengatasi malpraktik apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek serta perlindungan hukum korban malpraktik apoteker. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penegakan hukum dalam kasus malpraktik perselisihan yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penerima pelayanan kesehatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Serta Perlindungan hukum terhadap korban atas kelalaian apoteker bahwa korban berhak memperoleh perlindungan keamanan pribadi dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, apabila korban sudah mati maka apoteker dapat melindungi keluarga dan harta bendanya dari segala ancaman yang telah diberikannya.
{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (CRIMINAL LIABILITY) MALPRAKTIK APOTEKER DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN","authors":"Sri Indati, Murry Darmoko, Moersidin","doi":"10.55499/judiciary.v13i1.263","DOIUrl":"https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.263","url":null,"abstract":"Profesi Apoteker tampaknya kurang mendapat perhatian bila kemungkinan Apoteker melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya. Begitu banyak kasus-kasus dokter, seperti malpraktek yang berujung ke pengadilan yang tersebar di media massa dan elektronik, sedangkan Apoteker jarang sekali terjadi hal semacam ini. Akibatnya, sangat memungkinkan kesalahan yang dilakukan oleh Apoteker hanya dipandang sebagai suatu tindakan kelalaian yang biasa saja. Tujuan penelitian ini Untuk memahami dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana (criminal liability) malpraktik apoteker serta memahami dan menganalisis cara mengatasi malpraktik apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek serta perlindungan hukum korban malpraktik apoteker. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penegakan hukum dalam kasus malpraktik perselisihan yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penerima pelayanan kesehatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Serta Perlindungan hukum terhadap korban atas kelalaian apoteker bahwa korban berhak memperoleh perlindungan keamanan pribadi dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, apabila korban sudah mati maka apoteker dapat melindungi keluarga dan harta bendanya dari segala ancaman yang telah diberikannya.","PeriodicalId":499084,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Dan Keadilan","volume":" 13","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141832290","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-07-09DOI: 10.55499/judiciary.v13i1.241
T. Hardiansyah, Wreda Danang
Peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana. Penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi hal yang penting guna menjaga keamanan, rehabilitasi, dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menangani peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan studi lapangan terhadap berbagai sumber data yang relevan, seperti literatur, laporan penegakan hukum, dan data statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan melibatkan berbagai aktor, termasuk petugas keamanan, petugas pemasyarakatan, dan aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum yang dilakukan meliputi pencegahan, deteksi, pengungkapan, dan penindakan terhadap kasus peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan.
{"title":"PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN NARKOTIKA YANG TERJADI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN","authors":"T. Hardiansyah, Wreda Danang","doi":"10.55499/judiciary.v13i1.241","DOIUrl":"https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.241","url":null,"abstract":"Peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana. Penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi hal yang penting guna menjaga keamanan, rehabilitasi, dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menangani peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan studi lapangan terhadap berbagai sumber data yang relevan, seperti literatur, laporan penegakan hukum, dan data statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan melibatkan berbagai aktor, termasuk petugas keamanan, petugas pemasyarakatan, dan aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum yang dilakukan meliputi pencegahan, deteksi, pengungkapan, dan penindakan terhadap kasus peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan.","PeriodicalId":499084,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Dan Keadilan","volume":"26 38","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141835982","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-07-08DOI: 10.55499/judiciary.v13i1.237
Markus Julius Lumbantoruan, Siti Munawaroh
Perkawinan sejenis merupakan perkawinan yang di laksanakan oleh dua insan yang memiliki jenis kelamin yang sama (homoseksual). Perkawinan sejenis pada hakekatnya adalah perbuatan yang dilarang dan telah menyalahi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal dan tentunya berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum dalam perkawinan sesama jenis dan untuk melakukan pengkajian terhadap pertimbangan dari Hakim dalam membatalkan suatu perkawinan dalam Perkawinan sejenis pada Putusan Pengadilan Agama Giri Menang pada Perkara Nomor: 540/Pdt.G/2020/PA.GM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan sejenis merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dikatakan keabsahanya karena merupakan perkawinan yang menyimpang dari Undang-Undang, agama, serta Budaya di indonesia sehingga perkawinan sejenis itu haruslah di batalkan.
{"title":"DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN SEJENIS","authors":"Markus Julius Lumbantoruan, Siti Munawaroh","doi":"10.55499/judiciary.v13i1.237","DOIUrl":"https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.237","url":null,"abstract":"Perkawinan sejenis merupakan perkawinan yang di laksanakan oleh dua insan yang memiliki jenis kelamin yang sama (homoseksual). Perkawinan sejenis pada hakekatnya adalah perbuatan yang dilarang dan telah menyalahi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal dan tentunya berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum dalam perkawinan sesama jenis dan untuk melakukan pengkajian terhadap pertimbangan dari Hakim dalam membatalkan suatu perkawinan dalam Perkawinan sejenis pada Putusan Pengadilan Agama Giri Menang pada Perkara Nomor: 540/Pdt.G/2020/PA.GM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan sejenis merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dikatakan keabsahanya karena merupakan perkawinan yang menyimpang dari Undang-Undang, agama, serta Budaya di indonesia sehingga perkawinan sejenis itu haruslah di batalkan.","PeriodicalId":499084,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Dan Keadilan","volume":"5 16","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141836700","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-07-08DOI: 10.55499/judiciary.v13i1.236
Jessica Chelsea Defanthonieta, I. Rosmaya
Kasus penarikan obat cemaran merupakan isu yang mencemaskan dalam masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggungjawab untuk mengawasi dan memastikan keamanan obat-obatan yang beredar di pasaran. Namun, muncul kasus di mana BPOM terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya, yang berakibat melanggar hak-hak konsumen, serta ketidakpuasan konsumen terhadap suatu merek obat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tinjauan hukum pidana terkait lalai nya BPOM dalam kasus penarikan obat cemaran dan dampaknya terhadap hak-hak konsumen, juga bagi pelaku usaha farmasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus-kasus yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi peraturan hukum yang berlaku serta menelaah kasus-kasus yang terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya perbaikan dalam sistem pengawasan BPOM, termasuk peningkatan komunikasi dan transparansi dengan konsumen, penguatan mekanisme penarikan produk yang tercemar, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.
{"title":"TINJAUAN HUKUM PIDANA ATAS KELALAIAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERKAIT PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM KASUS PENARIKAN OBAT-OBATAN TERCEMAR","authors":"Jessica Chelsea Defanthonieta, I. Rosmaya","doi":"10.55499/judiciary.v13i1.236","DOIUrl":"https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.236","url":null,"abstract":"Kasus penarikan obat cemaran merupakan isu yang mencemaskan dalam masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggungjawab untuk mengawasi dan memastikan keamanan obat-obatan yang beredar di pasaran. Namun, muncul kasus di mana BPOM terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya, yang berakibat melanggar hak-hak konsumen, serta ketidakpuasan konsumen terhadap suatu merek obat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tinjauan hukum pidana terkait lalai nya BPOM dalam kasus penarikan obat cemaran dan dampaknya terhadap hak-hak konsumen, juga bagi pelaku usaha farmasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus-kasus yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi peraturan hukum yang berlaku serta menelaah kasus-kasus yang terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya perbaikan dalam sistem pengawasan BPOM, termasuk peningkatan komunikasi dan transparansi dengan konsumen, penguatan mekanisme penarikan produk yang tercemar, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.","PeriodicalId":499084,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Dan Keadilan","volume":"10 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141836455","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-07-08DOI: 10.55499/judiciary.v13i1.238
Meidyana Aulia Putri, Indi Nuroini
Kewajiban Pengangkut Udara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 Pengangkut Udara telah diatur prosedur pembatalan atau penundaan penerbangan yang mana bahwa pihak maskapai harusnya memberitahukan minimal 7 (tujuh) hari sebelum waktu keberangkatan. Meskipun, dalam prakteknya masih ada banyak lagi pihak maskapai melakukan pembatalan secara sepihak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah agar penumpang maskapai memahami hak-hak perlindungan hukum yang dapat dilakukan apabila jadwal penerbangannya dibatalkan secara sepihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian membahas berbagai teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum putusan-putusan pengadilan, erta perjanjian-perjanjian antara pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum yang dapat diupayakan oleh pihak penumpang yang merasa dirugikan oleh maskapai penerbangan karena jadwal penerbangannya dibatalkan secara sepihak oleh pihak maskapai dapat mengajukan gugatan PMH (perbuatan melawan hukum) ke Pengadilan Negeri maupun melalui luar pengadilan.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG MASKAPAI AKIBAT PEMBATALAN KEBERANGKATAN SECARA SEPIHAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999","authors":"Meidyana Aulia Putri, Indi Nuroini","doi":"10.55499/judiciary.v13i1.238","DOIUrl":"https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.238","url":null,"abstract":"Kewajiban Pengangkut Udara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 Pengangkut Udara telah diatur prosedur pembatalan atau penundaan penerbangan yang mana bahwa pihak maskapai harusnya memberitahukan minimal 7 (tujuh) hari sebelum waktu keberangkatan. Meskipun, dalam prakteknya masih ada banyak lagi pihak maskapai melakukan pembatalan secara sepihak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah agar penumpang maskapai memahami hak-hak perlindungan hukum yang dapat dilakukan apabila jadwal penerbangannya dibatalkan secara sepihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian membahas berbagai teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum putusan-putusan pengadilan, erta perjanjian-perjanjian antara pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum yang dapat diupayakan oleh pihak penumpang yang merasa dirugikan oleh maskapai penerbangan karena jadwal penerbangannya dibatalkan secara sepihak oleh pihak maskapai dapat mengajukan gugatan PMH (perbuatan melawan hukum) ke Pengadilan Negeri maupun melalui luar pengadilan.\u0000 ","PeriodicalId":499084,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Dan Keadilan","volume":"24 13","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141836409","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perlindungan konsumen atas hak informasi dalam transaksi online dengan cara menganalisis perlindungan konsumen pada parktek nyatanya serta pertanggung jawaban pelaku usaha dalam penyelesaian pelanggaran hak informasi dalam jual beli online yang merugikan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan Konseptual. Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka, studi dokumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen atas hak informasi dalam jual beli online belum berjalan semestinya karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum dapat diimplementasikan disebabkan pelaku usaha masih mengabaikan kewajiban, larangan serta hak-hak konsumen. Khususnya pada pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha semata-mata mencari keuntungan diri sendiri. Akibatnya konsumen kesulitan mendapatkan jaminan atas hak-hak konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha atau penjual disini adalah melakukan ganti kerugian yang didasari Pasal 19 (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yaitu melalui gugatan ke pengadilan atau di luar pengadilan dengan cara yaitu pengaduan ke YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) atau pengajuan gugatan ke BPSK.
{"title":"PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE","authors":"Rizkita Dinar Anggraini, Sinarianda Kurnia Hartantien","doi":"10.55499/judiciary.v13i1.240","DOIUrl":"https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.240","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perlindungan konsumen atas hak informasi dalam transaksi online dengan cara menganalisis perlindungan konsumen pada parktek nyatanya serta pertanggung jawaban pelaku usaha dalam penyelesaian pelanggaran hak informasi dalam jual beli online yang merugikan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan Konseptual. Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka, studi dokumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen atas hak informasi dalam jual beli online belum berjalan semestinya karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum dapat diimplementasikan disebabkan pelaku usaha masih mengabaikan kewajiban, larangan serta hak-hak konsumen. Khususnya pada pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha semata-mata mencari keuntungan diri sendiri. Akibatnya konsumen kesulitan mendapatkan jaminan atas hak-hak konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha atau penjual disini adalah melakukan ganti kerugian yang didasari Pasal 19 (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yaitu melalui gugatan ke pengadilan atau di luar pengadilan dengan cara yaitu pengaduan ke YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) atau pengajuan gugatan ke BPSK.","PeriodicalId":499084,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Dan Keadilan","volume":"27 29","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141836258","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-07-03DOI: 10.55499/judiciary.v13i1.239
Nurlaili Azizah Rahmadhani, Edy Wahjuningati
Penelitian ini menganalisis tentang perlindungan hukum jual beli tanah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jual beli hak hanya dapat didaftarkan jika akta peralihan hak jual beli yang dilakukan dan dicatatkan dihadapan Notaris/PPAT. Sementara di beberapa wilayah masih banyak jual beli tanah yang dilakukan secara dibawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum dari akta jual beli tanah yang dilakukan secara dibawah tangan dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum pembeli dalam jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber data sekunder dan data primer, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research), dan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Hasil penelitian ini adalah jual beli yang dilakukan di bawah tangan tidak dapat dilakukan pendaftaran hak atas tanah dan karena pihak penjual tidak diketahui keberadaannya maka pihak pembeli dapat melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri setempat.
{"title":"PROBLEMATIKA PERALIHAN HAK ATAS TANAH ATAS DASAR JUAL BELI DI BAWAH TANGAN PADA SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 1194 DI KELURAHAN SIDOSERMO KOTA SURABAYA","authors":"Nurlaili Azizah Rahmadhani, Edy Wahjuningati","doi":"10.55499/judiciary.v13i1.239","DOIUrl":"https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.239","url":null,"abstract":"Penelitian ini menganalisis tentang perlindungan hukum jual beli tanah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jual beli hak hanya dapat didaftarkan jika akta peralihan hak jual beli yang dilakukan dan dicatatkan dihadapan Notaris/PPAT. Sementara di beberapa wilayah masih banyak jual beli tanah yang dilakukan secara dibawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum dari akta jual beli tanah yang dilakukan secara dibawah tangan dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum pembeli dalam jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber data sekunder dan data primer, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research), dan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Hasil penelitian ini adalah jual beli yang dilakukan di bawah tangan tidak dapat dilakukan pendaftaran hak atas tanah dan karena pihak penjual tidak diketahui keberadaannya maka pihak pembeli dapat melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri setempat.","PeriodicalId":499084,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Dan Keadilan","volume":"57 38","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141838134","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-07-01DOI: 10.55499/judiciary.v13i1.231
Desya Rindiani Putri, Lolita Permanasari
Hukum mengatur dan memaksa pada siapapun tanpa pandang bulu. Tiada batas waktu dalam aturan aturan yang dihadirkan atau diciptakan oleh hukum itu sendiri. Begitupula dengan suatu perjanjian, perjanjian mengatur dan mengikat kepada beberapa pihak yang telah bersepakat dalam menciptakan suatu aturan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak. Perjanjian dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis (lisan). Apabila suatu perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak yang telah tidak memenuhi prestasinya kejadian tersebut biasa disebut sebagai wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian doktrin. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain yang bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi dapat terjadi akibat dari kesengajaan atau ketidaksengajaan salah satu pihak yang telah membuat perjanjian, baik itu perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual-beli, maupun perjanjian yang lainnya.
{"title":"WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA GEDUNG","authors":"Desya Rindiani Putri, Lolita Permanasari","doi":"10.55499/judiciary.v13i1.231","DOIUrl":"https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.231","url":null,"abstract":"Hukum mengatur dan memaksa pada siapapun tanpa pandang bulu. Tiada batas waktu dalam aturan aturan yang dihadirkan atau diciptakan oleh hukum itu sendiri. Begitupula dengan suatu perjanjian, perjanjian mengatur dan mengikat kepada beberapa pihak yang telah bersepakat dalam menciptakan suatu aturan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak. Perjanjian dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis (lisan). Apabila suatu perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak yang telah tidak memenuhi prestasinya kejadian tersebut biasa disebut sebagai wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian doktrin. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain yang bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi dapat terjadi akibat dari kesengajaan atau ketidaksengajaan salah satu pihak yang telah membuat perjanjian, baik itu perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual-beli, maupun perjanjian yang lainnya.","PeriodicalId":499084,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Dan Keadilan","volume":"18 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141847676","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-07-01DOI: 10.55499/judiciary.v13i1.233
Febby Aynun Nafis, J. Nurani
Perawatan donasi mitokondria bertujuan untuk mencegah anak-anak mewarisi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui status dan kewarisan anak yang di lahirkan dari proses bayi tabung dimana proses tersebut merupakan kemjuan dalam bidang teknologi kesehatan dan bagaimana perspektif hukum positif dan hukum islam tentang penyelenggaraan bayi tabung dan status kewrisan anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses bayi tabung hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Bayi tabung yang lahir dengan cara ini hanya dapat ditelusuri kembali ke ibu yang mengandung dan melahirkan. bayi tabung yang di lakukan dengan cara merekayasa sel telur istri agar tidak terjangkit penyakit turun temurun demi kealangsungan kehidupan calon bayi merupakan salah satu bentuk ikhtiar, bila di pandang dari hukum islam dari niatan yang baik maka di perbolehkan.
{"title":"ANALISIS BAYI TABUNG KEDUDUKAN WARIS ANAK HASIL DARI BAYI TABUNG DENGAN TIGA ORANG TUA BIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF","authors":"Febby Aynun Nafis, J. Nurani","doi":"10.55499/judiciary.v13i1.233","DOIUrl":"https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.233","url":null,"abstract":"Perawatan donasi mitokondria bertujuan untuk mencegah anak-anak mewarisi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui status dan kewarisan anak yang di lahirkan dari proses bayi tabung dimana proses tersebut merupakan kemjuan dalam bidang teknologi kesehatan dan bagaimana perspektif hukum positif dan hukum islam tentang penyelenggaraan bayi tabung dan status kewrisan anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses bayi tabung hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Bayi tabung yang lahir dengan cara ini hanya dapat ditelusuri kembali ke ibu yang mengandung dan melahirkan. bayi tabung yang di lakukan dengan cara merekayasa sel telur istri agar tidak terjangkit penyakit turun temurun demi kealangsungan kehidupan calon bayi merupakan salah satu bentuk ikhtiar, bila di pandang dari hukum islam dari niatan yang baik maka di perbolehkan.","PeriodicalId":499084,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Dan Keadilan","volume":"33 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141847445","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：