Pub Date : 2023-11-27DOI: 10.48108/jurnalbppk.v16i1.777
M. Alfarizi
Sektor bisnis global didorong untuk mendukung pencapaian SDGs melalui gerakan bisnis berkelanjutan. UMKM salah satu upaya sektor bisnis paling dekat dengan masyarakat dan memiliki dampak lingkungan yang berpotensi mengalahkan industri besar. Solusi model bisnis inovatif dengan mengadopsi ekonomi sirkular menjadi salah satu upaya meningkatkan kontribusi bisnis UMKM dalam kinerja SDGs. Namun terdapat kenyataan sumber daya UMKM terbatas dan kehadiran pemerintah dalam mendukung UMKM termasuk politik anggaran menjadi sangat penting untuk dianalisis lebih lanjut. Sehingga studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh adopsi ekonomi sirkular dan model bisnis inovatif terhadap kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial UMKM Indonesia dengan peran mediasi dukungan anggaran pemerintah. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dalam survei online dari pemilik, CEO, dan manajer senior UMKM di Indonesia, serta dianalisis menggunakan PLS-SEM. Hasilnya mengungkapkan bahwa adopsi ekonomi sirkular hanya mempengaruhi kinerja SDGs UMKM dalam ekonomi dan tidak mempengaruhi lingkungan-sosial. Berikutnya Model Bisnis Inovatif mempengaruhi kinerja SDGs UMKM dalam ekonomi-lingkungan, namun tidak mempengaruhi sosial. Sedangkan dalam sisi dukungan anggaran negara mempengaruhi kinerja SDGs UMKM seluruh dimensi. Keunikan hasil riset ditunjukkan pada output mediasi yang menunjukkan justru dukungan anggaran negara Indonesia yang mendorong hubungan adopsi ekonomi sirkular-model bisnis inovatif terhadap peningkatan kinerja SDGs UMKM dalam dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial. Sehingga titik fokus rekomendasi menunjuk penguatan realisasi alokasi anggaran bagi UMKM melalui program implikasi cepat dalam pertumbuhan bisnis berkelanjutan dan kesadaran pemilik UMKM dalam perputaran pajak nasional dalam mendukung pertumbuhan bisnis ramah lingkungan berkelanjutan UMKM dengan berbagai skema serta pencapaian SDGs Nasional.
{"title":"DETERMINASI ADOPSI EKONOMI SIRKULAR, MODEL BISNIS INOVATIF DAN DUKUNGAN ANGGARAN NEGARA: INVESTIGASI UMKM INDONESIA BERBASIS PLS-SEM","authors":"M. Alfarizi","doi":"10.48108/jurnalbppk.v16i1.777","DOIUrl":"https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v16i1.777","url":null,"abstract":"Sektor bisnis global didorong untuk mendukung pencapaian SDGs melalui gerakan bisnis berkelanjutan. UMKM salah satu upaya sektor bisnis paling dekat dengan masyarakat dan memiliki dampak lingkungan yang berpotensi mengalahkan industri besar. Solusi model bisnis inovatif dengan mengadopsi ekonomi sirkular menjadi salah satu upaya meningkatkan kontribusi bisnis UMKM dalam kinerja SDGs. Namun terdapat kenyataan sumber daya UMKM terbatas dan kehadiran pemerintah dalam mendukung UMKM termasuk politik anggaran menjadi sangat penting untuk dianalisis lebih lanjut. Sehingga studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh adopsi ekonomi sirkular dan model bisnis inovatif terhadap kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial UMKM Indonesia dengan peran mediasi dukungan anggaran pemerintah. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dalam survei online dari pemilik, CEO, dan manajer senior UMKM di Indonesia, serta dianalisis menggunakan PLS-SEM. Hasilnya mengungkapkan bahwa adopsi ekonomi sirkular hanya mempengaruhi kinerja SDGs UMKM dalam ekonomi dan tidak mempengaruhi lingkungan-sosial. Berikutnya Model Bisnis Inovatif mempengaruhi kinerja SDGs UMKM dalam ekonomi-lingkungan, namun tidak mempengaruhi sosial. Sedangkan dalam sisi dukungan anggaran negara mempengaruhi kinerja SDGs UMKM seluruh dimensi. Keunikan hasil riset ditunjukkan pada output mediasi yang menunjukkan justru dukungan anggaran negara Indonesia yang mendorong hubungan adopsi ekonomi sirkular-model bisnis inovatif terhadap peningkatan kinerja SDGs UMKM dalam dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial. Sehingga titik fokus rekomendasi menunjuk penguatan realisasi alokasi anggaran bagi UMKM melalui program implikasi cepat dalam pertumbuhan bisnis berkelanjutan dan kesadaran pemilik UMKM dalam perputaran pajak nasional dalam mendukung pertumbuhan bisnis ramah lingkungan berkelanjutan UMKM dengan berbagai skema serta pencapaian SDGs Nasional.","PeriodicalId":508148,"journal":{"name":"Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139231051","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-27DOI: 10.48108/jurnalbppk.v16i1.727
S. Dewi
ABSTRAK Penelitan bertujuan untuk mengulas tentang peran auditor internal dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, dalam implementasinya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengulas peran Auditor Inspektorat Jenderal dalam peningkatan Laporan Keuangan Kementerian PUPR. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur dilakukan pada 6 (enam) penelitian kuantitatif dan 1 (satu) penelitian kualitatif yang membahas tentang peran auditor internal dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Studi literatur dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari artikel, jurnal, skripsi, dan buku. Selain itu, studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan 4 (empat) informan yang terdiri dari 2 (dua) orang Penyusun Laporan Keuangan Kementerian PUPR dan 2 (dua) orang lainnya merupakan Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Hasil penelitian dengan studi literatur menunjukkan bahwa secara keseluruhan auditor internal berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa Auditor Inspektorat Jenderal berperan aktif dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian PUPR melalui fungsinya dalam kegiatan penjaminan dan konsultasi. Kata Kunci : Laporan Keuangan; Auditor Internal; Penjaminan dan Konsultasi. ABSTRACT This research aims to review the role of internal auditors in improving the quality of financial reports of the central government and local governments. In addition, in its implementation, this study also aims to review the role of the Inspectorate General Auditor in improving the PUPR Ministry's Financial Report. The method used in this research is literature study and field study. The literature study was conducted in 6 (six) quantitative studies and 1 (one) qualitative research which discussed the role of internal auditors in improving the quality of financial reports at the central government and local governments. Literature study was conducted using data sourced from articles, journals, theses, and books. In addition, the field study was conducted through interviews with 4 (four) informants consisting of 2 (two) Compilers of the Ministry of PUPR's Financial Statements and 2 (two) others who were Auditors of the Inspectorate General of the Ministry of PUPR. The results of the research with literature studies show that overall internal auditors have a significant effect on improving the quality of financial reports for the central government and local governments. From the results of the interview, it was concluded that the Inspectorate General Auditor plays an active role in improving the quality of the PUPR Ministry's Financial Reports through its functions in guarantee and consulting activities. Keywords : Financial Rep
{"title":"IMPLEMENTASI PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM PEMENUHAN KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT","authors":"S. Dewi","doi":"10.48108/jurnalbppk.v16i1.727","DOIUrl":"https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v16i1.727","url":null,"abstract":"ABSTRAK Penelitan bertujuan untuk mengulas tentang peran auditor internal dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, dalam implementasinya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengulas peran Auditor Inspektorat Jenderal dalam peningkatan Laporan Keuangan Kementerian PUPR. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur dilakukan pada 6 (enam) penelitian kuantitatif dan 1 (satu) penelitian kualitatif yang membahas tentang peran auditor internal dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Studi literatur dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari artikel, jurnal, skripsi, dan buku. Selain itu, studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan 4 (empat) informan yang terdiri dari 2 (dua) orang Penyusun Laporan Keuangan Kementerian PUPR dan 2 (dua) orang lainnya merupakan Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Hasil penelitian dengan studi literatur menunjukkan bahwa secara keseluruhan auditor internal berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa Auditor Inspektorat Jenderal berperan aktif dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian PUPR melalui fungsinya dalam kegiatan penjaminan dan konsultasi. Kata Kunci : Laporan Keuangan; Auditor Internal; Penjaminan dan Konsultasi. ABSTRACT This research aims to review the role of internal auditors in improving the quality of financial reports of the central government and local governments. In addition, in its implementation, this study also aims to review the role of the Inspectorate General Auditor in improving the PUPR Ministry's Financial Report. The method used in this research is literature study and field study. The literature study was conducted in 6 (six) quantitative studies and 1 (one) qualitative research which discussed the role of internal auditors in improving the quality of financial reports at the central government and local governments. Literature study was conducted using data sourced from articles, journals, theses, and books. In addition, the field study was conducted through interviews with 4 (four) informants consisting of 2 (two) Compilers of the Ministry of PUPR's Financial Statements and 2 (two) others who were Auditors of the Inspectorate General of the Ministry of PUPR. The results of the research with literature studies show that overall internal auditors have a significant effect on improving the quality of financial reports for the central government and local governments. From the results of the interview, it was concluded that the Inspectorate General Auditor plays an active role in improving the quality of the PUPR Ministry's Financial Reports through its functions in guarantee and consulting activities. Keywords : Financial Rep","PeriodicalId":508148,"journal":{"name":"Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan","volume":"14 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139234343","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-27DOI: 10.48108/jurnalbppk.v16i1.733
Pungki Yunita Chandrasari
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perumusan ketentuan Statutory GAAR dalam upaya penanganan praktik penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam kepada regulator, praktisi, dan akademisi terkait perumusan ketentuan Statutory GAAR yang ideal untuk diterapkan di Indonesia. Saat ini Indonesia sudah memiliki ketentuan anti-penghindaran pajak seperti SAAR dan ketentuan Principal Purpose Test dalam beberapa P3B antara Indonesia dengan negara mitra. Ketentuan yang sudah ada tersebut belum mampu untuk mengatasi kasus penghindaran pajak secara komprehensif, sehingga memiliki Statutory GAAR sangat penting bagi Indonesia dalam memberikan kepastian hukum. Selain itu, kriteria penerapan yang ideal mencakup pengujian atas dasar transaksi, gabungan transaksi, dan arrangement; penggunaan main purpose test; GAAR diterapkan sebagai upaya terakhir; pembentukan GAAR Panel; pemberian kewenangan pada otoritas pajak untuk menentukan atau membatalkan transaksi berdasarkan cakupan GAAR; penetapan beban pembuktian yang lebih berat pada otoritas pajak; dan perlunya pengaturan threshold. This study aims to explore the formulation of Statutory GAAR provisions in an effort to address tax avoidance practices in Indonesia. This research uses a qualitative approach through literature studies and in-depth interviews with regulators, practitioners, and academics regarding the formulation of the ideal Statutory GAAR provisions to be applied in Indonesia. Currently, Indonesia already has anti-avoidance rules such as SAAR and Principal Purpose Test provision in several tax treaties between Indonesia and partner countries. The existing provisions have not been able to comprehensively address cases of tax avoidance, so having a Statutory GAAR is very important for Indonesia in providing legal certainty. In addition, the ideal application criteria include tests on a transaction, combination of transactions, and arrangement basis; the use of main purpose test; GAAR as a provision of the last resort; the establishment of the GAAR Panel; a mandate for authority to determine or cancel transactions based on GAAR coverage; stipulating a heavier burden of proof on the tax authorities; and the need for setting a threshold.
{"title":"HOW SHOULD INDONESIA DESIGN THE STATUTORY GENERAL ANTI-AVOIDANCE RULE?","authors":"Pungki Yunita Chandrasari","doi":"10.48108/jurnalbppk.v16i1.733","DOIUrl":"https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v16i1.733","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perumusan ketentuan Statutory GAAR dalam upaya penanganan praktik penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam kepada regulator, praktisi, dan akademisi terkait perumusan ketentuan Statutory GAAR yang ideal untuk diterapkan di Indonesia. Saat ini Indonesia sudah memiliki ketentuan anti-penghindaran pajak seperti SAAR dan ketentuan Principal Purpose Test dalam beberapa P3B antara Indonesia dengan negara mitra. Ketentuan yang sudah ada tersebut belum mampu untuk mengatasi kasus penghindaran pajak secara komprehensif, sehingga memiliki Statutory GAAR sangat penting bagi Indonesia dalam memberikan kepastian hukum. Selain itu, kriteria penerapan yang ideal mencakup pengujian atas dasar transaksi, gabungan transaksi, dan arrangement; penggunaan main purpose test; GAAR diterapkan sebagai upaya terakhir; pembentukan GAAR Panel; pemberian kewenangan pada otoritas pajak untuk menentukan atau membatalkan transaksi berdasarkan cakupan GAAR; penetapan beban pembuktian yang lebih berat pada otoritas pajak; dan perlunya pengaturan threshold. This study aims to explore the formulation of Statutory GAAR provisions in an effort to address tax avoidance practices in Indonesia. This research uses a qualitative approach through literature studies and in-depth interviews with regulators, practitioners, and academics regarding the formulation of the ideal Statutory GAAR provisions to be applied in Indonesia. Currently, Indonesia already has anti-avoidance rules such as SAAR and Principal Purpose Test provision in several tax treaties between Indonesia and partner countries. The existing provisions have not been able to comprehensively address cases of tax avoidance, so having a Statutory GAAR is very important for Indonesia in providing legal certainty. In addition, the ideal application criteria include tests on a transaction, combination of transactions, and arrangement basis; the use of main purpose test; GAAR as a provision of the last resort; the establishment of the GAAR Panel; a mandate for authority to determine or cancel transactions based on GAAR coverage; stipulating a heavier burden of proof on the tax authorities; and the need for setting a threshold.","PeriodicalId":508148,"journal":{"name":"Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan","volume":"11 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139228785","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：