Abstrak Kerangka perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia baik yang disampaikan dan diajukan pada ASEAN, IOC ataupun ILO dapat diimplementasikan dalam kerangka bilateral, sehingga perjanjian kerja internasional meliputi pihak Indonesia yang meliputi PPTKIS dan Pemerintah Indonesia, dan pihak di mana tenaga kerja Indonesia bekerja diwakili oleh Pemerintah negara penerimaan untuk memberikan perlindungan hukum. lemahnya perlindungan hukum yang dimuat dalam perjanjian kerja. Karena perjanjian hanya dibuat antara calon tenaga tenaga kerja dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang dibuat tidak berdasarkan standar perjanjian kerja internasional. konstruksi hukum perjanjian kerja acapkali tidak memberikan rasa keadilan khususnya bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Adapun permasalahannya sebagai berikut: 1.Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri? 2.Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengutamakan data sekunder.Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1.Bentuk perjanjian kerja tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri berbentuk perjanjian kerjasama penempatan merupakan dasar utama perjanjian yang harus dilakukan pada setiap ingin melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Hal ini didasarkan pada Pasal 27 UU No. 39 Tahun 2004 mengatur mengenai penempatan baru dapat dilakukan bila Pemerintah Indonesia telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah negara tujuan. 2.Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah dimulai dengan perlindungan di dalam negeri yang dilakukan oleh Direktorat Perlindungan dan Advokasi adalah pencegahan dan penindakan terhadap Tenaga Kerja Indonesia non prosedural yang dilakukan melalui sweeping terhadap pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia non prosedural. Perlindungan hukum dan mediasi penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui tindakan preventif-antisipatif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, PPTKIS, PJTKI Abstract: The legal protection framework for Indonesian workers both submitted and proposed to ASEAN, IOC or ILO can be implemented in a bilateral framework, so that international labor agreements include the Indonesian side which includes PPTKIS and the Government of Indonesia, and parties where Indonesian workers work are represented by the Government of the country acceptance to provide legal protection. weak legal protection contained in the work agreement. Because agreements are only made between prospective workers and the Indonesian Manpower Services Company which are made not based on international labor agreement standards. Legal construction of labor agreements often does not provide a sense of justice especially for Indonesian workers who work abroad. The proble
抽象劳动保护法律框架对印尼无论是在东盟提出,国际奥委会所传达的ILO可以双边框架内实施,国际合作协定,包括印度尼西亚一方包括PPTKIS和印尼政府、印度尼西亚和劳动力在哪里招生工作由政府代表提供法律保护。工作协议中引入的薄弱的法律保护。因为该协议是在未来的工人与印尼劳工服务公司之间签订的，而这些公司是根据国际协议的标准签订的。就业协议的法律架构常常不能给在国外工作的印尼工人带来正义感。关于以下问题:1。印尼劳工协议的形式是什么?2.印尼在国外工作的劳动力受到法律保护如何?本研究采用的研究类型是规范法，优先考虑次要数据。这项研究的结论是1。印尼劳工协议的一种形式以安置协议的形式在国外工作，是任何想把印尼工人安置到国外的协议的主要基础。这是根据2004年第27条《法案》第39条规定，如果印尼政府与目标政府签订书面协议，就可以重新安置。2.在国外工作的印尼工人的法律保护始于国内保护和倡导，即通过对印尼非程序性就业人员进行的对印尼非程序性就业管理进行的预防和审查。印尼政府通过预防和预防措施对印尼劳工问题进行了法律保护和调解。关键词:法律保护,PPTKIS PJTKI抽象:印尼工人的法律保护框架都submitted和proposed to东盟国际劳工组织,国际奥委会还是可以成为implemented in a双边框架,所以那international agreements实验室(印尼include The side哪种includes PPTKIS《、印度尼西亚政府和各方印尼工人工作在哪里出现由《乡村acceptance政府为了保护合法。。工作同意的合法保护措施。因为只有在prospective workers和印尼男子服务公司之间进行的攻击，而这些公司并没有建立在国际实验室协调标准的基础上。法律上的实验室整合并不能提供一种正义的感觉，特别是对那些工作疏远的印尼工人来说。问题如下:为那些工作在国外的印尼工人提供服务的条件是什么?2. 印尼工人在国外的合法保护是什么?这种研究使用的研究类型在这项研究中是一项普通的法律研究，优先考虑的可自由裁量权数据。这个研究的结论是1。在预备性合作合作协议的表单中，印尼工人的工作态度正在国外开展工作这是基于2004年《第27条法律》第39条规定的条款，只有当印度尼西亚政府与目的地国家政府达成一致时，才能完成。2. 合法地保护印尼工人的工作场所的工作人员由保护和保护的指导机构提出，该机构通过对印尼非程序工人的非程序执行执行而加以保护。通过前置的反政策政策政府提出的法律保护和媒体对印尼工人问题的抗议和抗议。
{"title":"PERJANJIAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA","authors":"Arief Wisnu Wardhana","doi":"10.46839/lljih.v6i2.176","DOIUrl":"https://doi.org/10.46839/lljih.v6i2.176","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000 \u0000Kerangka perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia baik yang disampaikan dan diajukan pada ASEAN, IOC ataupun ILO dapat diimplementasikan dalam kerangka bilateral, sehingga perjanjian kerja internasional meliputi pihak Indonesia yang meliputi PPTKIS dan Pemerintah Indonesia, dan pihak di mana tenaga kerja Indonesia bekerja diwakili oleh Pemerintah negara penerimaan untuk memberikan perlindungan hukum. lemahnya perlindungan hukum yang dimuat dalam perjanjian kerja. Karena perjanjian hanya dibuat antara calon tenaga tenaga kerja dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang dibuat tidak berdasarkan standar perjanjian kerja internasional. konstruksi hukum perjanjian kerja acapkali tidak memberikan rasa keadilan khususnya bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Adapun permasalahannya sebagai berikut: 1.Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri? 2.Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengutamakan data sekunder.Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1.Bentuk perjanjian kerja tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri berbentuk perjanjian kerjasama penempatan merupakan dasar utama perjanjian yang harus dilakukan pada setiap ingin melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Hal ini didasarkan pada Pasal 27 UU No. 39 Tahun 2004 mengatur mengenai penempatan baru dapat dilakukan bila Pemerintah Indonesia telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah negara tujuan. 2.Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah dimulai dengan perlindungan di dalam negeri yang dilakukan oleh Direktorat Perlindungan dan Advokasi adalah pencegahan dan penindakan terhadap Tenaga Kerja Indonesia non prosedural yang dilakukan melalui sweeping terhadap pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia non prosedural. Perlindungan hukum dan mediasi penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui tindakan preventif-antisipatif. \u0000 \u0000Kata Kunci: Perlindungan Hukum, PPTKIS, PJTKI \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract: \u0000 \u0000The legal protection framework for Indonesian workers both submitted and proposed to ASEAN, IOC or ILO can be implemented in a bilateral framework, so that international labor agreements include the Indonesian side which includes PPTKIS and the Government of Indonesia, and parties where Indonesian workers work are represented by the Government of the country acceptance to provide legal protection. weak legal protection contained in the work agreement. Because agreements are only made between prospective workers and the Indonesian Manpower Services Company which are made not based on international labor agreement standards. Legal construction of labor agreements often does not provide a sense of justice especially for Indonesian workers who work abroad. The proble","PeriodicalId":126775,"journal":{"name":"Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"63 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123615348","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kesehatan merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia. Penegasan Pasal 28H UUD NRI 1945 mengakui bahwa kesehatan adalah sebagai hak yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Konsekuensi yuridis atas ketentuan tersebut maka pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak kesehatan kepada masyarakat. Dari permasalahan maka apakah pemerintah dapat diguggat apabila gagal dalam memberikan pelayanan kesehatan dan bagaimana prosedur untuk menggugat. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan perundang–undangan dan Pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis dikemukanan yaitu, pertama, UU Kesehatan, UU SJSN dan UU BPJS merupakan instrumen pemerintah untuk memberikan jaminan dan pemenuhan hak atas kesehatan. Tetapi dalam pelaksanaanya terdapat tindakan diskriminatif dan belum meratanya program pemerintah. Dengan kata lain pemerintah gagal dalam memberikan pelayanan kesehatan. Atas dasar tersebut pemerintah dapat digugat secara perdata dan secara administrasi. Kedua, dalam penyelengaaraan pelayanan kesehatan lahir gugatan berkaitan dengan Onrechtmatige Overheidsdaaad (OOD) atau Besckikingapabila terjadi kerugian yang diderita oleh masyarakat berkaitan dengan hak kesehatanya. Terhadap OOD dapat diajukan ke Pengadilan umum, apabila berkaitan dengan Besckiking dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu masyarakat juga dapat melakukan pengaduan kepada Ombudsman.
{"title":"TANGGUNGGUGAT PEMERINTAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN","authors":"Sultoni Fikri","doi":"10.46839/LLJIH.V6I2.149","DOIUrl":"https://doi.org/10.46839/LLJIH.V6I2.149","url":null,"abstract":"Kesehatan merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia. Penegasan Pasal 28H UUD NRI 1945 mengakui bahwa kesehatan adalah sebagai hak yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Konsekuensi yuridis atas ketentuan tersebut maka pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak kesehatan kepada masyarakat. Dari permasalahan maka apakah pemerintah dapat diguggat apabila gagal dalam memberikan pelayanan kesehatan dan bagaimana prosedur untuk menggugat. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan perundang–undangan dan Pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis dikemukanan yaitu, pertama, UU Kesehatan, UU SJSN dan UU BPJS merupakan instrumen pemerintah untuk memberikan jaminan dan pemenuhan hak atas kesehatan. Tetapi dalam pelaksanaanya terdapat tindakan diskriminatif dan belum meratanya program pemerintah. Dengan kata lain pemerintah gagal dalam memberikan pelayanan kesehatan. Atas dasar tersebut pemerintah dapat digugat secara perdata dan secara administrasi. Kedua, dalam penyelengaaraan pelayanan kesehatan lahir gugatan berkaitan dengan Onrechtmatige Overheidsdaaad (OOD) atau Besckikingapabila terjadi kerugian yang diderita oleh masyarakat berkaitan dengan hak kesehatanya. Terhadap OOD dapat diajukan ke Pengadilan umum, apabila berkaitan dengan Besckiking dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu masyarakat juga dapat melakukan pengaduan kepada Ombudsman.","PeriodicalId":126775,"journal":{"name":"Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129345443","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Zainul Arifin, Yunial Laily Mutiari, I. Irsan, Muhammad Syahri Ramadhan
Abstrak Aparat desa sebagai salah satu unsur aktor desa memiliki peran penting dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Salah satu masalah utama terkait dengan peran aparat desa adalah, antara lain, masalah penyelesaian masalah lingkungan di wilayah desa sangat penting. Aparat desa yang merupakan perwakilan dari masyarakat desa, tentu saja memahami kondisi aspek ekonomi, sosial, politik dan geografis wilayah desa. Penyelesaian perselisihan lingkungan sebenarnya merupakan bagian dari implementasi konsep konstitusi hijau dalam konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Konsep konstitusi hijau itu sendiri adalah kebijakan hukum dari negara dalam mengekspresikan gagasan perlindungan lingkungan ke dalam undang-undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran aparat desa dalam menyelesaikan sengketa lingkungan dalam perspektif konstitusi hijau dan bagaimana keleluasaan pejabat desa dalam menyelesaikan masalah sengketa lingkungan dalam litigasi dan non-litigasi. Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut penelitian kepustakaan. Jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder. Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif dengan disajikan secara deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa pejabat desa dari kepala desa kepada stafnya dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar masyarakat desa, harus memprioritaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ketentuan mengenai hak asasi manusia untuk lingkungan yang baik dan sehat atau yang biasa dikenal ( konstitusi hijau). Dalam aspek non-litigasi peran dan fungsi Kepala Desa sebagai mediator dalam hal ini ada perselisihan di masyarakat dan perusahaan terkait dengan perselisihan lingkungan. Dalam aspek litigasi, setidaknya ada tiga bidang hukum yang selalu terjadi dalam praktik perselisihan tentang lingkungan, yaitu penyelesaian melalui hukum perdata, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Keyword : Perangkat Desa; Sengketa Lingkungan; Konstitusi Hijau Abstract The village apparatus as one of the elements of village actors has its own important role in developing the progress of the nation through the village. One of the main problems related to the role of village officials is, among other things, the issue of resolving environmental problems in the village area is very important. Village officials who are representatives of the village community, of course understand the conditions of the economic, social, political and geographical aspects of the village area. The resolution of environmental disputes is actually part of the implementation of the concept of green constitution in the constitution of the Republic of Indonesia in 1945 (hereinafter abbreviated as the 1945 Constitution). The concept of green constitution itself is a legal policy from the state in expressing the idea of envir
作为农村演员的一个因素，农村当局在通过村庄促进国家发展方面发挥着重要作用。与村机器的作用相关的主要问题之一是，在农村地区解决环境问题是至关重要的。农村社区的代表农村当局当然了解农村地区的经济、社会、政治和地理方面的情况。解决环境纠纷实际上是1945年印度尼西亚共和国宪法中绿色宪法概念实施的一部分(简称为1945年宪法)。绿色宪法本身的概念是国家在将保护环境的概念表达成法律的政策。公式这项研究的问题是如何解决环境纠纷中村庄官员角色的视角对绿色和宪法如何敬而远之村官和non-litigasi诉讼解决环境争端中。本研究的性质是规范法研究或可称为文学研究。这类材料的研究是研究法律的检查库或次要数据。研究分析是通过描述性的陈述来进行的。这项研究的结论是村庄的村长官员在制定政策中向员工有关的村民周围的环境,必须优先考虑可持续发展的原则,并规定了有关人权的良好的环境和健康的或普通的宪法(绿色)而闻名。non-litigasi村长作为调解人的角色和功能方面在这方面有分歧与冲突相关的公司的社会和环境。法律诉讼方面,至少有三方面的实践中经常发生冲突的环境,即通过民法,结业证书和国家刑法。Keyword:村庄设备;环境问题;美国村仪器一号》绿色抽象的宪法文本村演员有它自己的进步》重要角色in developing nation)穿过村。一号》玩problems》的相关角色的村officials问题》是在其他事情中,resolving环境problems in the村地区是非常重要的。村officials representatives of the村社区是谁,当然条件》理解经济,社会,政治和geographical aspects of the村地区。环境之号”disputes implementation》实际上已久的理念是绿色的印尼共和国宪法》和《宪法》在1945年(hereinafter abbreviated美国《1945年宪法》)。绿色的理念宪法不由自主从《expressing state university)是一种合法的政策环境保护署进入legislation之想法。formulation》在这个研究的问题就是村officials in角色》《绿色的视角解决环境disputes宪法之discretion and how村officials in resolving环境dispute垄断诉讼和non-litigation问题》。这个研究是normative合法之自然研究或它可以叫图书馆研究。这类型的合法研究是合法研究conducted by examining图书馆材料或这数据。分析》research was conducted qualitatively由身为由descriptively。conclusions in this study就是那个村officials从村头对他的员工》让政策》的相关《村社区,必须prioritize周围环境可持续发展的原则和provisions关于human rights to a good and健康环境或commonly知道格林(宪法)。角色和功能》《non-litigation aspect村调解员头美国在这个案例有dispute在《社区与公司相关的环境disputes。在诉讼的面向下，至少有三个合法的领域，这三个领域一直存在，这些领域涉及环境、州法律和刑事司法。
{"title":"PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF GREEN CONSTITUTION","authors":"Zainul Arifin, Yunial Laily Mutiari, I. Irsan, Muhammad Syahri Ramadhan","doi":"10.46839/lljih.v6i2.186","DOIUrl":"https://doi.org/10.46839/lljih.v6i2.186","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000 \u0000Aparat desa sebagai salah satu unsur aktor desa memiliki peran penting dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Salah satu masalah utama terkait dengan peran aparat desa adalah, antara lain, masalah penyelesaian masalah lingkungan di wilayah desa sangat penting. Aparat desa yang merupakan perwakilan dari masyarakat desa, tentu saja memahami kondisi aspek ekonomi, sosial, politik dan geografis wilayah desa. Penyelesaian perselisihan lingkungan sebenarnya merupakan bagian dari implementasi konsep konstitusi hijau dalam konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Konsep konstitusi hijau itu sendiri adalah kebijakan hukum dari negara dalam mengekspresikan gagasan perlindungan lingkungan ke dalam undang-undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran aparat desa dalam menyelesaikan sengketa lingkungan dalam perspektif konstitusi hijau dan bagaimana keleluasaan pejabat desa dalam menyelesaikan masalah sengketa lingkungan dalam litigasi dan non-litigasi. Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut penelitian kepustakaan. Jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder. Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif dengan disajikan secara deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa pejabat desa dari kepala desa kepada stafnya dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar masyarakat desa, harus memprioritaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ketentuan mengenai hak asasi manusia untuk lingkungan yang baik dan sehat atau yang biasa dikenal ( konstitusi hijau). Dalam aspek non-litigasi peran dan fungsi Kepala Desa sebagai mediator dalam hal ini ada perselisihan di masyarakat dan perusahaan terkait dengan perselisihan lingkungan. Dalam aspek litigasi, setidaknya ada tiga bidang hukum yang selalu terjadi dalam praktik perselisihan tentang lingkungan, yaitu penyelesaian melalui hukum perdata, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. \u0000 \u0000Keyword : Perangkat Desa; Sengketa Lingkungan; Konstitusi Hijau \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000The village apparatus as one of the elements of village actors has its own important role in developing the progress of the nation through the village. One of the main problems related to the role of village officials is, among other things, the issue of resolving environmental problems in the village area is very important. Village officials who are representatives of the village community, of course understand the conditions of the economic, social, political and geographical aspects of the village area. The resolution of environmental disputes is actually part of the implementation of the concept of green constitution in the constitution of the Republic of Indonesia in 1945 (hereinafter abbreviated as the 1945 Constitution). The concept of green constitution itself is a legal policy from the state in expressing the idea of envir","PeriodicalId":126775,"journal":{"name":"Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122911753","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Pasal 20ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrari, yang menyatakan: "Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak meninggalnya orang itu. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan diwajibkan dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir.Lebih lanjut Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarakan perubahan. Permasalahannya bagaimanakah pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan. Caranya adalah Penerima warisan mengajukan permohonan kepadaKantorPertanahan dengan melengkapi persyaratan materiil sebagai ahli waris, memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah yang menjadi objek pewarisan dan syarat formil adalah adanya surat keterangan kematian pemegang hak atas tanah (pewaris) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan surat keterangan sebagai ahli waris yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, “untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris, tidak dipungut biaya pedaftaran”. Selanjutnya berdasarkan permohonan penerima warisanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan melakukan perubahan nama pemegang hak atas tanah dalam sertifikat hak atas tanah dari atas nama pewaris menjadi atas nama ahli waris selanjutnya sertifikat hak atas tanah diserahkan kepada pemohon pendaftaran tanah. Kata kunci :Pendaftaran, Hak Milik Atas Tanah, Pewarisan Abstract Article 20 paragraph (2) of Laws Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles states: "Property rights can be transferred and transferred to other parties." If the person who has rights to the land dies, then it is obligatory to the person who receives the land as an inheritance to ask for registration of the transfer of rights within 6 months after the death of the person. The registration of the transfer of rights due to inheritance is required in order to provide legal protection to the heirs and to order the land registration procedure. Article 36 of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration states that the maintenance of land registration data is carried out if there is a change in the physical data or juridical data of the registered land
1960年《农业基本法》第20节(2)第5条规定:“财产可转让给他人。”如果拥有土地的人去世了，那么接受土地作为遗产的人将要求在其去世后6个月内注册转让。因为继承权的登记是为了向继承人提供法律保护，并为了土地登记的秩序，储存和提供的数据总是表明目前的状况。根据1997年印尼共和国土地登记条例第36条，说明在物理数据或注册土地登记目标的法律数据发生变化时，对土地登记进行维护。相关人员必须登记变更。土地继承权转让的问题在于继承权继承。诀窍是物质遗产受益人申请kepadaKantorPertanahan补充条件作为继承人,合格科目成为对象继承的土地权利和条件放松是死亡证书的土地权利持有人(继承人)出版机构的权威和证书权威机构出版的继承人。1997年第61节(3)政府土地登记第24条规定:“在继承人去世后6(6)月内进行继承登记，不收取经济费用。”下一项申请是由一个地区/城市土地继承主任提出的，该地区的工作地点包括更改土地所有权所有权证书的地点，从继承人到继承人再到土地登记人，土地所有权证书的所有权。关键字:登记、拥有土地、遗产遗产《1960年美国农业基本原则》第5条(2):“财产权利可以转移到其他党派。”如果这个人对土地有权利，那么这个人就与他与生俱来的土地有义务要求在人权转移6个月后对其进行登记。在对高跟鞋的合法保护和土地登记协议的同时，要求对其进行合法保护的登记。文章36《印度尼西亚共和国政府1997年Regulation)的24号concerning土地Registration各州that Land Registration之维护数据是carried out如果有是a change in the registered土地Registration之体格,或法律数据对象,《改变相关的对霍尔德必须注册。问题是如何登记让有权的人通过土地登记的权利是受控制的。《registration方式是conducted beginsby applicationby《屈服》inheritance recipient Land》的办公室由意味着completing The requirements美国heirs材料,跟着科目》由《美国requirements fulfillment土地权利那是inheritance之物体,和《存在》正式requirement是a Land rights holder的死亡证书》;由比赛授权批准的证书。《1997年关注土地登记》第61篇文章(3)政府条例第24条，“在《旧约全书》发行日期(six)以来的6个月里，没有登记费用。”Furthermore,改编自《recipient inheritance请求头》,丽晶-城土地办公室,谁的工作区域位置》covers关心世事,改变土地的名字》holder of Land rights in the name of海尔海尔to the name》所做的那样,那么《Land头衔。
{"title":"PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN","authors":"Christiana Sri Murni","doi":"10.46839/lljih.v6i2.177","DOIUrl":"https://doi.org/10.46839/lljih.v6i2.177","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000 \u0000Pasal 20ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrari, yang menyatakan: \"Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak meninggalnya orang itu. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan diwajibkan dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir.Lebih lanjut Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarakan perubahan. Permasalahannya bagaimanakah pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan. Caranya adalah Penerima warisan mengajukan permohonan kepadaKantorPertanahan dengan melengkapi persyaratan materiil sebagai ahli waris, memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah yang menjadi objek pewarisan dan syarat formil adalah adanya surat keterangan kematian pemegang hak atas tanah (pewaris) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan surat keterangan sebagai ahli waris yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, “untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris, tidak dipungut biaya pedaftaran”. Selanjutnya berdasarkan permohonan penerima warisanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan melakukan perubahan nama pemegang hak atas tanah dalam sertifikat hak atas tanah dari atas nama pewaris menjadi atas nama ahli waris selanjutnya sertifikat hak atas tanah diserahkan kepada pemohon pendaftaran tanah. \u0000 \u0000Kata kunci :Pendaftaran, Hak Milik Atas Tanah, Pewarisan \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000Article 20 paragraph (2) of Laws Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles states: \"Property rights can be transferred and transferred to other parties.\" If the person who has rights to the land dies, then it is obligatory to the person who receives the land as an inheritance to ask for registration of the transfer of rights within 6 months after the death of the person. The registration of the transfer of rights due to inheritance is required in order to provide legal protection to the heirs and to order the land registration procedure. Article 36 of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration states that the maintenance of land registration data is carried out if there is a change in the physical data or juridical data of the registered land","PeriodicalId":126775,"journal":{"name":"Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126028526","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perjudian merupakan kejahatan yang sulit diberantas hingga tuntas dan dapat merusak mentalitas masyarakat. Perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat merugikan konsumen. Endorse melalui Instagram dijadikan salah satu sarana untuk mempromosikan judi dan kosmetik illegal. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pemilik akun Instagram yang mempromosikan (endorse) judi dan kosmetik illegal melalui Instagram berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan kosmetik ilegal berdasarkan UU No.8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian adalah perlu adanya partisipasi masyarakat dengan cara melaporkan kepada pihak Kepolisian dengan menyertakan hasil cetak (print out) informasi elektronik yang dapat diduga sebagai tindak pidana.
{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA ENDORSE JUDI DAN KOSMETIK ILLEGAL MELALUI INSTAGRAM","authors":"Jesslyn Jesslyn","doi":"10.46839/lljih.v6i2.161","DOIUrl":"https://doi.org/10.46839/lljih.v6i2.161","url":null,"abstract":"Perjudian merupakan kejahatan yang sulit diberantas hingga tuntas dan dapat merusak mentalitas masyarakat. Perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat merugikan konsumen. Endorse melalui Instagram dijadikan salah satu sarana untuk mempromosikan judi dan kosmetik illegal. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pemilik akun Instagram yang mempromosikan (endorse) judi dan kosmetik illegal melalui Instagram berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan kosmetik ilegal berdasarkan UU No.8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian adalah perlu adanya partisipasi masyarakat dengan cara melaporkan kepada pihak Kepolisian dengan menyertakan hasil cetak (print out) informasi elektronik yang dapat diduga sebagai tindak pidana.","PeriodicalId":126775,"journal":{"name":"Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127475989","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：