Pub Date : 2022-07-06DOI: 10.55606/jurrish.v1i2.152
Fathorrahman Fathorrahman, Dairani Dairani, Ahmad Yunus
Pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa menjadi kegiatan yang rutin dalam setiap tahun anggaran. Kegitan rutinan yang diselenggrakan untuk segala kegiata pemerintahan di pemerintahan desa menjadi sangat urgen karena berbagai faktor. Salah satunya karena pagu anggaran dari APBN 2022 sangatlah besar. Pagu anggaran tersebut sebesar enam puluh delapan triluin (Rp 68 triliun). Dari pagu tersebut, terdapat porsi besar untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini hendak mengkaji bagaimana konsep atau aspek hukum pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan seca umum. Dikecualikannnya pengadaan tersebut tentu meiliki implikasi hukum yang berbeda pula sehingga perlu dilakukan penelitian yang mendalam supaya para pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan desa, tidak terjebak pada kasus-kasus hukum di kemudian hari.
{"title":"KONSEP PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA","authors":"Fathorrahman Fathorrahman, Dairani Dairani, Ahmad Yunus","doi":"10.55606/jurrish.v1i2.152","DOIUrl":"https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.152","url":null,"abstract":"Pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa menjadi kegiatan yang rutin dalam setiap tahun anggaran. Kegitan rutinan yang diselenggrakan untuk segala kegiata pemerintahan di pemerintahan desa menjadi sangat urgen karena berbagai faktor. Salah satunya karena pagu anggaran dari APBN 2022 sangatlah besar. Pagu anggaran tersebut sebesar enam puluh delapan triluin (Rp 68 triliun). Dari pagu tersebut, terdapat porsi besar untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini hendak mengkaji bagaimana konsep atau aspek hukum pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan seca umum. Dikecualikannnya pengadaan tersebut tentu meiliki implikasi hukum yang berbeda pula sehingga perlu dilakukan penelitian yang mendalam supaya para pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan desa, tidak terjebak pada kasus-kasus hukum di kemudian hari. \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":136975,"journal":{"name":"JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUMANIORA","volume":"81 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122311717","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-06DOI: 10.55606/jurrish.v1i2.151
Asiah Sanyah Hasanah Simanjuntak, Yuliza Chintia
Local wisdom atau disebut dengan kearifan lokal yang merupakan cara atau suatu kegitan yang sedang di lakukan masyarakat pada daerah tertentu mengenai suatu pemahahan yang sangat mendalam mengenai suatu pengetahuan mengenai bagaimana asal mula dari suatu tempat tinggal yang sedang di tempati sekitar dan memiliki perkembangan Local wisdom atau kearifan lokal adalah cara atau praktik yang dilakukan masyarakat di daerah tertentu tentang pemahaman mendalam mereka yang berasal dari lingkungan sekitar dan dikembangkan oleh warga setempat secara turun temurun. Kearifan local muncul dari dalam mereka sendiri dan dikembangkan selama beberapa generasi dan tertanam dalam diri masyarakat. Kearifan local merupakan warisan nenek moyang yang menyatu dengan religi, budaya dan adat istiadat.namun sekaran kearifan local sudah mulai memudar karena masyarakat modern menganggap bahwa kehidupan modern lebih baik. Oleh karena iitu literatur ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kearifan lokal. Metode yang digunakan yaitu sistematik literature review yang didapat dari hasil review dari beberapa sumber artikel.
{"title":"LOCAL WISDOM UNTUK SOLUSI MASYARAKAT GLOBAL","authors":"Asiah Sanyah Hasanah Simanjuntak, Yuliza Chintia","doi":"10.55606/jurrish.v1i2.151","DOIUrl":"https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.151","url":null,"abstract":"Local wisdom atau disebut dengan kearifan lokal yang merupakan cara atau suatu kegitan yang sedang di lakukan masyarakat pada daerah tertentu mengenai suatu pemahahan yang sangat mendalam mengenai suatu pengetahuan mengenai bagaimana asal mula dari suatu tempat tinggal yang sedang di tempati sekitar dan memiliki perkembangan Local wisdom atau kearifan lokal adalah cara atau praktik yang dilakukan masyarakat di daerah tertentu tentang pemahaman mendalam mereka yang berasal dari lingkungan sekitar dan dikembangkan oleh warga setempat secara turun temurun. Kearifan local muncul dari dalam mereka sendiri dan dikembangkan selama beberapa generasi dan tertanam dalam diri masyarakat. Kearifan local merupakan warisan nenek moyang yang menyatu dengan religi, budaya dan adat istiadat.namun sekaran kearifan local sudah mulai memudar karena masyarakat modern menganggap bahwa kehidupan modern lebih baik. Oleh karena iitu literatur ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kearifan lokal. Metode yang digunakan yaitu sistematik literature review yang didapat dari hasil review dari beberapa sumber artikel.","PeriodicalId":136975,"journal":{"name":"JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUMANIORA","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122371949","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kasus korupsi di Indonesia kian hari semakin meningkat, dikutip pada Suarajakarta.id menyatakan bahwa korupsi di Indonesia semakin memburuk hingga mencapai 58% Hal tersebut menjadikan lambat tahun korupsi sebagai budaya di Indonesia dan akan sulit untuk diberantas. Dalam artikel ini akan membahas pengimplementasian pendidikan anti korupsi melalui program pusat edukasi antikorupsi di Sekolah Dasar. Dalam program pusat edukasi antikorupsi yang disediakan oleh pemerintah ini kepada sekolah dinilai cukup efektif dalam membantu pendidik melaksanakan pendidikan anti korupsi. Dengan adanya pendidikan anti korupsi melalui program ini diharapkan dapat menciptakan manusia yang memiliki akhlak yang baik, pengetahuan yang luas, kesadaran pada diri sendiri akan buruknya melakukan tindakan korupsi.
{"title":"IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI PROGRAM PUSAT EDUKASI ANTI KORUPSI DI SEKOLAH DASAR","authors":"Dairani Dairani, Fathorrahman Fathorrahman, Faradilla Mutiara Nisa","doi":"10.55606/jurrish.v1i2.149","DOIUrl":"https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.149","url":null,"abstract":"Kasus korupsi di Indonesia kian hari semakin meningkat, dikutip pada Suarajakarta.id menyatakan bahwa korupsi di Indonesia semakin memburuk hingga mencapai 58% Hal tersebut menjadikan lambat tahun korupsi sebagai budaya di Indonesia dan akan sulit untuk diberantas. Dalam artikel ini akan membahas pengimplementasian pendidikan anti korupsi melalui program pusat edukasi antikorupsi di Sekolah Dasar. Dalam program pusat edukasi antikorupsi yang disediakan oleh pemerintah ini kepada sekolah dinilai cukup efektif dalam membantu pendidik melaksanakan pendidikan anti korupsi. Dengan adanya pendidikan anti korupsi melalui program ini diharapkan dapat menciptakan manusia yang memiliki akhlak yang baik, pengetahuan yang luas, kesadaran pada diri sendiri akan buruknya melakukan tindakan korupsi. \u0000 ","PeriodicalId":136975,"journal":{"name":"JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUMANIORA","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117337154","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-04DOI: 10.55606/jurrish.v1i2.148
Dyah Silvana Amalia
Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang pada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Sedangkan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 mengalami vacuum of norm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, perlunya diatur sengketa kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 karena Indonesia adalah negara hukum, karena belum tuntasnya pembahasan dalam Perubahan UUD NRI Tahun 1945, karena adanya potensi sengketa kewenangan antarlembaga negara. Kedua, implikasi hukum penyelesaian kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh Presiden melalui instruksi-instruksi terselesaikannya sengketa. Ketiga, dalam perspektif kehidupan kenegaraan, formulasi pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara dapat dilakukan melalui tiga opsi : (1) memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi (2) memperluas kewenangan Mahkamah Agung (3) memberikan kewenangan pada lembaga negara lain.
{"title":"FORMULASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARLEMBAGA NEGARA YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945","authors":"Dyah Silvana Amalia","doi":"10.55606/jurrish.v1i2.148","DOIUrl":"https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.148","url":null,"abstract":"Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang pada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Sedangkan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 mengalami vacuum of norm. \u0000Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, perlunya diatur sengketa kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 karena Indonesia adalah negara hukum, karena belum tuntasnya pembahasan dalam Perubahan UUD NRI Tahun 1945, karena adanya potensi sengketa kewenangan antarlembaga negara. Kedua, implikasi hukum penyelesaian kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh Presiden melalui instruksi-instruksi terselesaikannya sengketa. Ketiga, dalam perspektif kehidupan kenegaraan, formulasi pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara dapat dilakukan melalui tiga opsi : (1) memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi (2) memperluas kewenangan Mahkamah Agung (3) memberikan kewenangan pada lembaga negara lain. \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":136975,"journal":{"name":"JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUMANIORA","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133103916","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-04DOI: 10.55606/jurrish.v1i2.147
Siti Nurul Khalishah, Titik Akiriningsih
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengembangan produk wisata Pantai Sembilan dan untuk mengetahui pengaruh pengembangan A4 dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan di obyek wisata Pantai Sembilan. Penelitian ini dilakukan di kawasan obyek wisata Pantai Sembilan dengan analisa deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis A4. Bentuk pengembangan produk wisata Pantai Sembilan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan yaitu: meningkatkan kemudahan aksesibilitas dan standar keamanan terutama kapal penyeberangan, meningkatkan kualitas komunikasi/internet sebagai penunjang fasilitas pelayanan, meningkatkan standarisasi keamanan atraksi wisata demi keselamatan pengunjung dan pengembangan daya tarik wisata lainnya di sekitar kawasan Pantai Sembilan, serta menambah jumlah cottage. Pengaruh pengembangan A4 yaitu: dengan standarisasi keamanan atraksi wisata membuat wisatawan merasa aman saat berkunjung, pengembangan daya tarik wisata dapat memberikan atraksi baru sehingga wisatawan tidak jenuh saat berkunjung, peningkatan kemudahan aksesibilitas dan standar keamanan pada kapal penyeberangan dapat meminimalisir ketakutan calon wisatawan akan resiko kecelakaan di laut, serta peningkatan kualitas internet dan keasrian cottage dapat membuat wisatawan nyaman untuk berkunjung dalam tenggat waktu yang lebih lama.
{"title":"PENGEMBANGAN PRODUK WISATA PANTAI SEMBILAN KABUPATEN SUMENEP DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN","authors":"Siti Nurul Khalishah, Titik Akiriningsih","doi":"10.55606/jurrish.v1i2.147","DOIUrl":"https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.147","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengembangan produk wisata Pantai Sembilan dan untuk mengetahui pengaruh pengembangan A4 dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan di obyek wisata Pantai Sembilan. Penelitian ini dilakukan di kawasan obyek wisata Pantai Sembilan dengan analisa deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis A4. Bentuk pengembangan produk wisata Pantai Sembilan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan yaitu: meningkatkan kemudahan aksesibilitas dan standar keamanan terutama kapal penyeberangan, meningkatkan kualitas komunikasi/internet sebagai penunjang fasilitas pelayanan, meningkatkan standarisasi keamanan atraksi wisata demi keselamatan pengunjung dan pengembangan daya tarik wisata lainnya di sekitar kawasan Pantai Sembilan, serta menambah jumlah cottage. Pengaruh pengembangan A4 yaitu: dengan standarisasi keamanan atraksi wisata membuat wisatawan merasa aman saat berkunjung, pengembangan daya tarik wisata dapat memberikan atraksi baru sehingga wisatawan tidak jenuh saat berkunjung, peningkatan kemudahan aksesibilitas dan standar keamanan pada kapal penyeberangan dapat meminimalisir ketakutan calon wisatawan akan resiko kecelakaan di laut, serta peningkatan kualitas internet dan keasrian cottage dapat membuat wisatawan nyaman untuk berkunjung dalam tenggat waktu yang lebih lama. \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":136975,"journal":{"name":"JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUMANIORA","volume":"2016 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128067129","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-20DOI: 10.55606/jurrish.v1i1.167
Era Purike, Astriana Baiti, Nur Azizah
Saat ini pengguna internet dan media sosial di Indonesia tumbuh pesat. Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan media daring untuk mensosialisasikan beberapa kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan sikap dari para pengguna media sosial terhadap komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui kanal media daring milik pemerintah maupun kanal berita media daring. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner penetlitian kepada pengguna media sosial yang berusia 17-60 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47,7% responden menyatakan informasi yang diberikan oleh pemerintah kadang-kadang memberikan perubahan sikap, sementara 36,4% responden menyatakan bahwa informasi yang disampaikan membawa perubahan sikap pada diri mereka, dan 15,9% menyatakan informasi yang disampaikan tidak merubah sikap apapun bagi mereka. Hal yang menarik lainnya adalah 91,4% responden menyatakan bahwa mereka mengikuti komunikasi politik pemerintah yang dibagikan di media daring maupun media sosial. Sedangkan sisanya (8,6%) menyatakan bahwa mereka tidak mengikuti informasi terkait kebijakan pemerintah yang dibagikan di media daring maupun media sosial. Namun responden menilai bahwa pemerintah belum dapat memaksimalkan komunikasi politik melalui media sosial yang dimiliki oleh pemerintah, dimana bahasa penyampaian informasi yang digunakan kurang sesuai dengan tingkat literasi pengguna media sosial, informasi yang disampaikan kurang menarik dan kurang informatif bagi pengguna media sosial, kurangnya unsur edukasi di informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan minimnya saluran penyampain keluhan di media daring atau media sosial yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi dari pemerintah untuk membenahi komunikasi yang dilakukan melalui media daring dan media sosial milik pemerintah.
{"title":"SIKAP PENGGUNA MEDIA SOSIAL TERHADAP INFORMASI PUBLIK YANG DISAMPAIKAN PEMERINTAH MELALUI MEDIA DARING DAN MEDIA SOSIAL","authors":"Era Purike, Astriana Baiti, Nur Azizah","doi":"10.55606/jurrish.v1i1.167","DOIUrl":"https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i1.167","url":null,"abstract":"Saat ini pengguna internet dan media sosial di Indonesia tumbuh pesat. Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan media daring untuk mensosialisasikan beberapa kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan sikap dari para pengguna media sosial terhadap komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui kanal media daring milik pemerintah maupun kanal berita media daring. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner penetlitian kepada pengguna media sosial yang berusia 17-60 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47,7% responden menyatakan informasi yang diberikan oleh pemerintah kadang-kadang memberikan perubahan sikap, sementara 36,4% responden menyatakan bahwa informasi yang disampaikan membawa perubahan sikap pada diri mereka, dan 15,9% menyatakan informasi yang disampaikan tidak merubah sikap apapun bagi mereka. Hal yang menarik lainnya adalah 91,4% responden menyatakan bahwa mereka mengikuti komunikasi politik pemerintah yang dibagikan di media daring maupun media sosial. Sedangkan sisanya (8,6%) menyatakan bahwa mereka tidak mengikuti informasi terkait kebijakan pemerintah yang dibagikan di media daring maupun media sosial. Namun responden menilai bahwa pemerintah belum dapat memaksimalkan komunikasi politik melalui media sosial yang dimiliki oleh pemerintah, dimana bahasa penyampaian informasi yang digunakan kurang sesuai dengan tingkat literasi pengguna media sosial, informasi yang disampaikan kurang menarik dan kurang informatif bagi pengguna media sosial, kurangnya unsur edukasi di informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan minimnya saluran penyampain keluhan di media daring atau media sosial yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi dari pemerintah untuk membenahi komunikasi yang dilakukan melalui media daring dan media sosial milik pemerintah.","PeriodicalId":136975,"journal":{"name":"JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUMANIORA","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131975356","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-19DOI: 10.55606/jurrish.v1i2.125
Teguh Prihandoko, Pompong B Setiadi, Sri Rahayu
This study aims to determine how much influence training and work motivation partially or simultaneously on the performance of employees of PT Berlian Jasa Terminal Indonesia. The method that will be used is explanatory research and hypothesis testing. With the survey technique, the questionnaire was distributed with a Likert scale. The determination technique uses saturated sampling with 100 respondents mainly employees who work in the operational division. The data analysis techniques used were descriptive analysis and inferential statistical analysis, namely: 1. Validity and Reliability Test, 2. Multiple Regression Analysis, 3. Coefficient of Determination Analysis (R2), 4. Hypothesis Testing with Partial Test (t test) and Simultaneous Test ( F test) The results of the test and analysis are as follows:1. There is a positive and significant effect between training on employee performance, with an R Square of 0.489 or 48.9%. Hypothesis test p value 0.000 <0.05,2. There is a positive and significant effect between motivation on employee performance, with an R Square of 0.470 or 47.0%. Hypothesis test p value 0.000 <0.05.and 3. There is a positive and significant effect between training and motivation simultaneously on employee performance, with an R Square of 0.591 or 59,1%. Hypothesis test p value 0.000 <0.05.
{"title":"PENGARUH PELATIHAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI OPERASIONAL PADA PT. BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA","authors":"Teguh Prihandoko, Pompong B Setiadi, Sri Rahayu","doi":"10.55606/jurrish.v1i2.125","DOIUrl":"https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.125","url":null,"abstract":"This study aims to determine how much influence training and work motivation partially or simultaneously on the performance of employees of PT Berlian Jasa Terminal Indonesia. The method that will be used is explanatory research and hypothesis testing. With the survey technique, the questionnaire was distributed with a Likert scale. The determination technique uses saturated sampling with 100 respondents mainly employees who work in the operational division. The data analysis techniques used were descriptive analysis and inferential statistical analysis, namely: 1. Validity and Reliability Test, 2. Multiple Regression Analysis, 3. Coefficient of Determination Analysis (R2), 4. Hypothesis Testing with Partial Test (t test) and Simultaneous Test ( F test) \u0000The results of the test and analysis are as follows:1. There is a positive and significant effect between training on employee performance, with an R Square of 0.489 or 48.9%. Hypothesis test p value 0.000 <0.05,2. There is a positive and significant effect between motivation on employee performance, with an R Square of 0.470 or 47.0%. Hypothesis test p value 0.000 <0.05.and 3. There is a positive and significant effect between training and motivation simultaneously on employee performance, with an R Square of 0.591 or 59,1%. Hypothesis test p value 0.000 <0.05. \u0000 ","PeriodicalId":136975,"journal":{"name":"JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUMANIORA","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124298566","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-10DOI: 10.55606/jurrish.v1i2.113
Azizul Hakiki
The Order for Termination of Investigation or hereinafter referred to as SP3 is the authority given attributively to criminal investigators. This paper intends to provide an analysis in terms of normative law regarding the validity of the termination of an investigation carried out based on reconciliation between the suspect and the complainant in the case of ordinary offenses. Research is a main means in developing a science and technology with the aim of revealing the existence of a truth both systematically, methodologically, and consistently through the research process as well as conducting analysis and construction of the data that has been processed and then concluded. Article 109 Paragraph (2) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) states that there are three conditions to stop an investigation of a criminal act. First, there is not enough evidence. Second, the act committed by the suspect is not a crime. Third, the investigation was stopped for the sake of law. The fact that the revocation of the police report resulted in the case being discontinued or terminated, as evidenced by the issuance of an Investigation Termination Order or SP3.
终止调查令(Order for Termination of Investigation，以下简称SP3)是刑事调查人员特有的权力。本文拟从规范性法律的角度分析在普通犯罪案件中，基于犯罪嫌疑人与投诉人和解而终止调查的有效性。研究是发展一门科学和技术的主要手段，其目的是通过研究过程系统地、方法论地、一致地揭示真理的存在，并对已经处理和总结的数据进行分析和构建。关于《刑事诉讼法》的1981年第8号法律第109条第2款规定，停止对犯罪行为的调查有三个条件。首先，证据不足。第二，犯罪嫌疑人的行为不构成犯罪。第三，为了法律而停止调查。撤销警方报告导致案件被中止或终止的事实，如发布调查终止令(SP3)所证明。
{"title":"Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian Antara Tersangka dan Pelapor dalam Delik Biasa","authors":"Azizul Hakiki","doi":"10.55606/jurrish.v1i2.113","DOIUrl":"https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.113","url":null,"abstract":"The Order for Termination of Investigation or hereinafter referred to as SP3 is the authority given attributively to criminal investigators. This paper intends to provide an analysis in terms of normative law regarding the validity of the termination of an investigation carried out based on reconciliation between the suspect and the complainant in the case of ordinary offenses. Research is a main means in developing a science and technology with the aim of revealing the existence of a truth both systematically, methodologically, and consistently through the research process as well as conducting analysis and construction of the data that has been processed and then concluded. Article 109 Paragraph (2) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) states that there are three conditions to stop an investigation of a criminal act. First, there is not enough evidence. Second, the act committed by the suspect is not a crime. Third, the investigation was stopped for the sake of law. The fact that the revocation of the police report resulted in the case being discontinued or terminated, as evidenced by the issuance of an Investigation Termination Order or SP3.","PeriodicalId":136975,"journal":{"name":"JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUMANIORA","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127776684","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-10DOI: 10.55606/jurrish.v1i2.112
Siti Ngaisah
The state is an organization that has a purpose. The purpose of this study is to enforce the law regarding permits for waste water disposal in motor vehicle washing businesses and the sanctions imposed by the government on motorized vehicle washing businesses that do not have a waste water disposal permit. Normative juridical research, namely research originating from laws and regulations that present actual facts with the topic of study. Law enforcement of waste water disposal permits in motorized vehicle washing businesses through administrative instruments aims to prevent acts or omissions that violate the law or do not meet the requirements, stop or return to their original state (before the violation). So the focus of administrative sanctions is the actions of violators of the rules. In the Surabaya City Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning Water Quality Management and Wastewater Control Article 34 explains the administrative sanctions referred to in the form of: written warning, Government coercion, Freezing of waste water disposal permits, Revocation of waste water disposal permits. In addition to administrative sanctions, there are also criminal sanctions in the form of violations. The local government should socialize the Regional Regulation on Water Quality Management and Wastewater Control to the general public and the organizers of motor vehicle washing wastewater management (motor vehicle washing entrepreneurs) in order to increase legal awareness embedded in the community and it is hoped that the government will issue implementing regulations, namely Regulation Mayor.
{"title":"PENEGAKAN HUKUM IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH PADA USAHA CUCI KENDARAAN BERMOTOR DI SURABAYA","authors":"Siti Ngaisah","doi":"10.55606/jurrish.v1i2.112","DOIUrl":"https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.112","url":null,"abstract":"The state is an organization that has a purpose. The purpose of this study is to enforce the law regarding permits for waste water disposal in motor vehicle washing businesses and the sanctions imposed by the government on motorized vehicle washing businesses that do not have a waste water disposal permit. Normative juridical research, namely research originating from laws and regulations that present actual facts with the topic of study. Law enforcement of waste water disposal permits in motorized vehicle washing businesses through administrative instruments aims to prevent acts or omissions that violate the law or do not meet the requirements, stop or return to their original state (before the violation). So the focus of administrative sanctions is the actions of violators of the rules. In the Surabaya City Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning Water Quality Management and Wastewater Control Article 34 explains the administrative sanctions referred to in the form of: written warning, Government coercion, Freezing of waste water disposal permits, Revocation of waste water disposal permits. In addition to administrative sanctions, there are also criminal sanctions in the form of violations. The local government should socialize the Regional Regulation on Water Quality Management and Wastewater Control to the general public and the organizers of motor vehicle washing wastewater management (motor vehicle washing entrepreneurs) in order to increase legal awareness embedded in the community and it is hoped that the government will issue implementing regulations, namely Regulation Mayor.","PeriodicalId":136975,"journal":{"name":"JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUMANIORA","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130148770","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-23DOI: 10.55606/jurrish.v1i1.189
Ahmad Yunus, Fathorrahman Fathorrahman, Dairani Dairani, Mohammad Ali Hofi
Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk mencegah dan menghapusnya. Salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pada kenyataannya, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkotika tidak cukup efektif, terbukti jumlah pengguna narkotika semakin meningkat. Menurut Suriadi Gunawan, peraturan perundangan yang mengkriminalisasi pecandu narkotika perlu ditinjau kembali karena tidak realistis, contohnya, dengan mengkriminalisasikan pecandu terbukti tidak menurunkan kasus narkotika. Di Indonesia saat ini ada sekitar 1,5 juta pengguna narkotika, yang jika diproses hukum, penjara akan penuh, padahal jumlah kasus tidak menurun.
{"title":"ANALISIS SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN","authors":"Ahmad Yunus, Fathorrahman Fathorrahman, Dairani Dairani, Mohammad Ali Hofi","doi":"10.55606/jurrish.v1i1.189","DOIUrl":"https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i1.189","url":null,"abstract":"Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk mencegah dan menghapusnya. Salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pada kenyataannya, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkotika tidak cukup efektif, terbukti jumlah pengguna narkotika semakin meningkat. Menurut Suriadi Gunawan, peraturan perundangan yang mengkriminalisasi pecandu narkotika perlu ditinjau kembali karena tidak realistis, contohnya, dengan mengkriminalisasikan pecandu terbukti tidak menurunkan kasus narkotika. Di Indonesia saat ini ada sekitar 1,5 juta pengguna narkotika, yang jika diproses hukum, penjara akan penuh, padahal jumlah kasus tidak menurun. \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":136975,"journal":{"name":"JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUMANIORA","volume":"1910 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130101405","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：