Pub Date : 2022-10-31DOI: 10.19109/jsipol.v1i2.13719
Agung Setiawan, Eti Yusnita, Hatta Azzuhri
Judul penelitian ini adalah Model Keputusan Politik Rezim Teknokrat di Indonesia (Studi Pada Periode Presiden B.J Habibie). Rumusan Masalah dalam penelitian adalah bagamaimanakah model keputusan rezim teknokrat di Indonesia (Studi Periode Presiden B.J Habibie) dana apa faktor yang melatar belakangi model keputusan politik rezim teknokrat di Indonesia (Studi Periode Presiden B.J Habibie) Penelitian ini merupakan penelitian historis dengan pendekatan Kualitatif dan menggunakan studi pustaka sebagai referensi. Presiden B.J Habibie dilantik tanggal 21 Mei 1998, kebijakan pertama Presiden BJ. Habibie adalah langsung mengumumkan dan melantik kabinet baru yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998. Terdapat 36 mentri, terdiri dari 20 mentri memimpin departemen, 12 mentri negara dan 4 mentri koordinator. Kabinet tersebut mencerminkan semua unsur kekuatan bangsa, meliputi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya, ABRI, unsur daerah, kaum cendikia, dan lembaga swadaya masyarakat. Merangkul semua potensi politik dan sosial adalah demokrasis awal untuk menjawab tuntutan Reformasi. Dasar dari model keputusan B.J Habibie berasal dari Kedekatannya dengan Soeharto sebagai Presiden RI, Nasionalisme B.J Habibie muda, B.J Habibie sebagai Ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perkenalan B.J Habibie dengan tokoh-tokoh Islam, situasi dan kondisi Politik Orde Baru Tahun 1990-1998. Kata Kunci : Model Keputusan, Teknokrat, B.J Habibie
{"title":"Model Keputusan Politik Rezim Teknokrat di Indonesia (Studi pada Periode Presiden B.J Habibie)","authors":"Agung Setiawan, Eti Yusnita, Hatta Azzuhri","doi":"10.19109/jsipol.v1i2.13719","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i2.13719","url":null,"abstract":"Judul penelitian ini adalah Model Keputusan Politik Rezim Teknokrat di Indonesia (Studi Pada Periode Presiden B.J Habibie). Rumusan Masalah dalam penelitian adalah bagamaimanakah model keputusan rezim teknokrat di Indonesia (Studi Periode Presiden B.J Habibie) dana apa faktor yang melatar belakangi model keputusan politik rezim teknokrat di Indonesia (Studi Periode Presiden B.J Habibie) Penelitian ini merupakan penelitian historis dengan pendekatan Kualitatif dan menggunakan studi pustaka sebagai referensi. Presiden B.J Habibie dilantik tanggal 21 Mei 1998, kebijakan pertama Presiden BJ. Habibie adalah langsung mengumumkan dan melantik kabinet baru yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998. Terdapat 36 mentri, terdiri dari 20 mentri memimpin departemen, 12 mentri negara dan 4 mentri koordinator. Kabinet tersebut mencerminkan semua unsur kekuatan bangsa, meliputi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya, ABRI, unsur daerah, kaum cendikia, dan lembaga swadaya masyarakat. Merangkul semua potensi politik dan sosial adalah demokrasis awal untuk menjawab tuntutan Reformasi. Dasar dari model keputusan B.J Habibie berasal dari Kedekatannya dengan Soeharto sebagai Presiden RI, Nasionalisme B.J Habibie muda, B.J Habibie sebagai Ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perkenalan B.J Habibie dengan tokoh-tokoh Islam, situasi dan kondisi Politik Orde Baru Tahun 1990-1998. \u0000Kata Kunci : Model Keputusan, Teknokrat, B.J Habibie ","PeriodicalId":166584,"journal":{"name":"Jurnal Prodi Ilmu Politik","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128021699","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Fenomena artis terjun ke dunia politik atau menjadi caleg sudah lama terjadi. Sejak pemilu di zaman Orde Baru, beberapa artis pernah duduk di Senayan mewakili fraksi utusan golongan yang berisi seniman dan tokoh agama. Di zaman reformasi ini, sejumlah selebriti malah beramai-ramai menjadi calon anggota legislatif yang didaftarkan parpol. Parpol mencalonkan para artis karena alasan pragmatisme yang mendesak. Artis punya persyaratan untuk bisa diterima dengan cepat oleh pemilih. Artis punya modal sosial dan finansial sehingga kerja- kerja pemenangan akan lebih mudah dilakukan artis ketimbang kader-kader yang mungkin perlu bekerja ekstra keras. Jadi, artis dipilih karena posisi strategis untuk jadi pengumpul suara bagi partai di tengah ketatnya kompetisi Pemilu 2019. Padahal, caleg dari kalangan artis tidak selamanya bisa menjamin menjadi sarana efektif untuk mendongkrak perolehan suara. Popularitas artis merupakan faktor utama partai politik merekrut artis menjadi anggota legislatif. Penelitian ini terlihat bahwa partai politik tidak menjalankan fungsi partai politik dengan baik. popularitas artis merupakan faktor utama partai politik merekrut artis menjadi anggota legislatif. Pada penelitian ini terlihat bahwa partai politik tidak menjalankan fungsi partai politik dengan baik. Oleh sebab itulah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang fenomena tersebut. Kata Kunci : Partai Politik, Artis.
{"title":"Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik","authors":"Resty Nabilah, Izomiddin Izomiddin, Raegen Harahap","doi":"10.19109/jsipol.v1i2.13710","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i2.13710","url":null,"abstract":"Fenomena artis terjun ke dunia politik atau menjadi caleg sudah lama terjadi. Sejak pemilu di zaman Orde Baru, beberapa artis pernah duduk di Senayan mewakili fraksi utusan golongan yang berisi seniman dan tokoh agama. Di zaman reformasi ini, sejumlah selebriti malah beramai-ramai menjadi calon anggota legislatif yang didaftarkan parpol. Parpol mencalonkan para artis karena alasan pragmatisme yang mendesak. Artis punya persyaratan untuk bisa diterima dengan cepat oleh pemilih. Artis punya modal sosial dan finansial sehingga kerja- kerja pemenangan akan lebih mudah dilakukan artis ketimbang kader-kader yang mungkin perlu bekerja ekstra keras. Jadi, artis dipilih karena posisi strategis untuk jadi pengumpul suara bagi partai di tengah ketatnya kompetisi Pemilu 2019. Padahal, caleg dari kalangan artis tidak selamanya bisa menjamin menjadi sarana efektif untuk mendongkrak perolehan suara. Popularitas artis merupakan faktor utama partai politik merekrut artis menjadi anggota legislatif. Penelitian ini terlihat bahwa partai politik tidak menjalankan fungsi partai politik dengan baik. popularitas artis merupakan faktor utama partai politik merekrut artis menjadi anggota legislatif. Pada penelitian ini terlihat bahwa partai politik tidak menjalankan fungsi partai politik dengan baik. Oleh sebab itulah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang fenomena tersebut. \u0000Kata Kunci : Partai Politik, Artis.","PeriodicalId":166584,"journal":{"name":"Jurnal Prodi Ilmu Politik","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127745703","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-30DOI: 10.19109/jsipol.v1i1.12317
Lintang Indra Lestari, Kun Budianto, Eraskaita Ginting
Penelitian ini berjudul Analisis Lirik Lagu Slank “Gosip Jalanan” Pada Kasus Politik di Indonesia. Dengan rumusan masalah bagaimana bentuk kritik lembaga politik di Indonesia dalam lirik lagu Slank “Gosip Jalanan” serta bagaimana makna lirik lagu Slank “Gosip Jalanan” pada kasus politik di Indonesia.Indonesia sedang gencar kasus lembaga politik yang menyimpang dari hukum. Slank dalam lirik lagunya “Gosip Jalanan” yang didalamnya terdapat kritik-kritik terhadap oknum lembaga politik dengan sindiran melalui lagunya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang berupa deskriptif kata, kalimat, dan hasil analisis tidak berupa angka atau koefisien tentang hubungan antar varibel. Dengan arti, data yang diperoleh dari cara mengumpulkan data melalui lirik lagu Slank “Gosip Jalanan”, berita, video, dan internet. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi politik dari Harold Lasswell. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam lirik lagu Slank “Gosip Jalanan” mengandung unsur sindiran kepada pemerintah dan lembaga politik. Dan juga terdapat makna dalam lirik lagu Slank “Gosip Jalanan” yang berkaitan dengan sikap pemerintah dan lembaga politik. Kata kunci: Lirik lagu Slank, Gosip Jalanan, Kasus politik
{"title":"Analisis Lirik Lagu Slank \"Gosip Jalanan\" Pada Kasus Politik di Indonesia","authors":"Lintang Indra Lestari, Kun Budianto, Eraskaita Ginting","doi":"10.19109/jsipol.v1i1.12317","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i1.12317","url":null,"abstract":"Penelitian ini berjudul Analisis Lirik Lagu Slank “Gosip Jalanan” Pada Kasus Politik di Indonesia. Dengan rumusan masalah bagaimana bentuk kritik lembaga politik di Indonesia dalam lirik lagu Slank “Gosip Jalanan” serta bagaimana makna lirik lagu Slank “Gosip Jalanan” pada kasus politik di Indonesia.Indonesia sedang gencar kasus lembaga politik yang menyimpang dari hukum. Slank dalam lirik lagunya “Gosip Jalanan” yang didalamnya terdapat kritik-kritik terhadap oknum lembaga politik dengan sindiran melalui lagunya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang berupa deskriptif kata, kalimat, dan hasil analisis tidak berupa angka atau koefisien tentang hubungan antar varibel. Dengan arti, data yang diperoleh dari cara mengumpulkan data melalui lirik lagu Slank “Gosip Jalanan”, berita, video, dan internet. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi politik dari Harold Lasswell. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam lirik lagu Slank “Gosip Jalanan” mengandung unsur sindiran kepada pemerintah dan lembaga politik. Dan juga terdapat makna dalam lirik lagu Slank “Gosip Jalanan” yang berkaitan dengan sikap pemerintah dan lembaga politik. \u0000Kata kunci: Lirik lagu Slank, Gosip Jalanan, Kasus politik","PeriodicalId":166584,"journal":{"name":"Jurnal Prodi Ilmu Politik","volume":"312 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115867446","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 1970-01-01DOI: 10.19109/jsipol.v1i1.12195
Ahmad Fauzan, Yenrizal Yenrizal, Raegen Harahap
Indonesia merupakan salah satu negara demokratis terbesar di dunia. Demokrasi memberikan kemungkinan bagi semua lapisan masyarakat untuk ikut turut serta dalam mengelola pemerintahan. Oleh karena itu, selain sebagai objek pemerintahan, rakyat juga merupakan subjek karena pemerintahan berasal dan dilaksanakan oleh rakyat.Walaupun setiap rakyat punya kesempatan yang sama untuk dipilih, pada kenyataannya tidak semua orang mendaftarkan diri untuk dipilih dalam pemilu. Hal ini karena untuk dipilih, seseorang harus memiliki elektabilitas.Elektabilitas pada umumnya dimiliki oleh mereka yang dikenal secara luas oleh masyarakat, bisa dari kalangan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, artis, hingga kiai dan ulama.Di Sumatra Selatan tepatnya di Palembang ada beberapa ulama yang tertarik akan dunia politik dan bahkan sudah menjadi anggota dewan. Salah satunya yaitu ulama Syowfatillah.Kontradiksi yang didapati dari penelitian ini ialah peran sebagai politikus dan ulama yang bisa dikatakan sangat bertentangan, dimana dewasa ini dinamika politik yang terjadi di Indonesia dianggap sebagian masyarakat menyesatkan dan tidak adil lagi mensejahterakan kehidupan masyarakatnya, sedangkan peran ulama ialah sebagai tuntunan atau penyampai syiar-syiar kebajikan dalam kehidupan yang adil dan memanusiakan.
{"title":"Kontradiksi antara Keulamaan dan Peran Politik Analisis Syofwatillah Mohzaib Selama menjadi Anggota DPR RI Sumatera Selatan Periode 2014-2019","authors":"Ahmad Fauzan, Yenrizal Yenrizal, Raegen Harahap","doi":"10.19109/jsipol.v1i1.12195","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i1.12195","url":null,"abstract":"Indonesia merupakan salah satu negara demokratis terbesar di dunia. Demokrasi memberikan kemungkinan bagi semua lapisan masyarakat untuk ikut turut serta dalam mengelola pemerintahan. Oleh karena itu, selain sebagai objek pemerintahan, rakyat juga merupakan subjek karena pemerintahan berasal dan dilaksanakan oleh rakyat.Walaupun setiap rakyat punya kesempatan yang sama untuk dipilih, pada kenyataannya tidak semua orang mendaftarkan diri untuk dipilih dalam pemilu. Hal ini karena untuk dipilih, seseorang harus memiliki elektabilitas.Elektabilitas pada umumnya dimiliki oleh mereka yang dikenal secara luas oleh masyarakat, bisa dari kalangan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, artis, hingga kiai dan ulama.Di Sumatra Selatan tepatnya di Palembang ada beberapa ulama yang tertarik akan dunia politik dan bahkan sudah menjadi anggota dewan. Salah satunya yaitu ulama Syowfatillah.Kontradiksi yang didapati dari penelitian ini ialah peran sebagai politikus dan ulama yang bisa dikatakan sangat bertentangan, dimana dewasa ini dinamika politik yang terjadi di Indonesia dianggap sebagian masyarakat menyesatkan dan tidak adil lagi mensejahterakan kehidupan masyarakatnya, sedangkan peran ulama ialah sebagai tuntunan atau penyampai syiar-syiar kebajikan dalam kehidupan yang adil dan memanusiakan.","PeriodicalId":166584,"journal":{"name":"Jurnal Prodi Ilmu Politik","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1970-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117207491","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
ABSTRAK Penelitian ini menganalisis tentang Antusiasme Politik Masyarakat Kota Palembang pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana motif antusiasme politik masyarakat Kota Palembang pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 dan untuk mengetahui bagaimana relevansi antusiasme dan perilaku politik masyarakat Kota Palembang pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari pengalaman beberapa tokoh di Kota Palembang dan beberapa masyarakat Kota Palembang. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan teknis analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Kota Palembang menunjukkan tingkat antusiasme berupa pengalaman yang menimbulkan berbagai motif dari masyarakat dan Because of Motive atau motif sebab menjadi motif yang mendominasi antuasias masyarakat Kota Palembang berupa pengalaman yang ditunjukkan melalui peran keluarga, sosialisasi dari beberapa tokoh penting dan lembaga KPU Kota Palembang serta kesamaan visi-misi dengan pemimpin semuanya mempengaruhi masyarakat dalam memilih. Perilaku politik terbagi menjadi radikal, moderat dan status quo, konservatif dan liberal. Masyarakat Kota Palembang termasuk kedalam jenis perilaku politik radikal yang menginginkan sebuah perubahan dengan cepat berupa masyarakat yang tidak puas dengan pemerintahan sekarang dengan menyuarakan tindakan #gantipresiden2019 yang merupakan sebuah tindakan perilaku politik ekstrem. Relevansi niat atau motif juga mendorong masyarakat melakukan sebuah perilaku politik untuk mempertahankan, menghendaki sebuah perubahan dan menanggapi keadaan yang ada pada pemilihan presiden 2019. Kata Kunci : Antusiasme, Motif, Perilaku Politik. Pilpres.
{"title":"Antusiasme Politik Masyarakat Kota Palembang Pada Pimilihan Presiden Tahun 2019","authors":"Indah Permata Sari, Yenrizal Yenrizal, Mariatul Qibtiyah","doi":"10.19109/jsipol.v1i2.13725","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i2.13725","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Penelitian ini menganalisis tentang Antusiasme Politik Masyarakat Kota Palembang pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana motif antusiasme politik masyarakat Kota Palembang pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 dan untuk mengetahui bagaimana relevansi antusiasme dan perilaku politik masyarakat Kota Palembang pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari pengalaman beberapa tokoh di Kota Palembang dan beberapa masyarakat Kota Palembang. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan teknis analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Kota Palembang menunjukkan tingkat antusiasme berupa pengalaman yang menimbulkan berbagai motif dari masyarakat dan Because of Motive atau motif sebab menjadi motif yang mendominasi antuasias masyarakat Kota Palembang berupa pengalaman yang ditunjukkan melalui peran keluarga, sosialisasi dari beberapa tokoh penting dan lembaga KPU Kota Palembang serta kesamaan visi-misi dengan pemimpin semuanya mempengaruhi masyarakat dalam memilih. Perilaku politik terbagi menjadi radikal, moderat dan status quo, konservatif dan liberal. Masyarakat Kota Palembang termasuk kedalam jenis perilaku politik radikal yang menginginkan sebuah perubahan dengan cepat berupa masyarakat yang tidak puas dengan pemerintahan sekarang dengan menyuarakan tindakan #gantipresiden2019 yang merupakan sebuah tindakan perilaku politik ekstrem. Relevansi niat atau motif juga mendorong masyarakat melakukan sebuah perilaku politik untuk mempertahankan, menghendaki sebuah perubahan dan menanggapi keadaan yang ada pada pemilihan presiden 2019. \u0000Kata Kunci : Antusiasme, Motif, Perilaku Politik. Pilpres. \u0000 ","PeriodicalId":166584,"journal":{"name":"Jurnal Prodi Ilmu Politik","volume":"126 7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1970-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132715569","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 1970-01-01DOI: 10.19109/jsipol.v1i1.12467
Bayu Septiyan, Ainur Ropik, Hatta Azuhri
Penelitian ini dilakukan untuk tujuan untuk menganalisis Pemberitaan Pro Dan Kontra Terhadap Lahirnya Uu Ite (Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Di Indonesia, dan akan berfokus untuk mengetahui Bagaimana pemberitaan pro dan kontra terhadap terlahirnya UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Eletronik) di Indonesia ?. Semakin pesatnya sebuah teknologi informasi dan komunikasi ini membuat masyarakat semakin berperan aktif di dalamnya, dan dari hal tersebut hukum tidak akan diam, kegiatan ini sudah diatur dalam hukum cyber law, dimana dijabarkan dalam Undang- undang Dasar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Hukum ini disebut dengan UU ITE. Penelitian ini menngunakan metode yang bersifat deksriptif kualitatif, data-data yang di dunakan bersumber dari kajian pustaka yang berkaitan dengan teori yang ada di internet maupun jurnal dan buku, selain itu peneliti juga melakukan obserpasi, sedangkan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generasi. Hasil dari penelitian ini adalah Pemeritaan pro dan kontra lahirnya UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) di Inonesia ini masih menjadi perdebatan hebat di kangan masyarakat Indonesia, sebagian masyakarat beranggapan dengan adanya UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat menimbulkan beberapa manfaat baik diantaranya :masyarkat lebih berhati-hati dalam berkomentar di media sosial yang biasaya mengandung ujaran kebencian berlebihan, dan teraturnya ruang bicara public Namun tidak sedikit pula masyarakat yang bereaksi kontra atau tidak setuju dengan kebijakan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) yang di terapkan di Indonesia adalah UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) ini dianggap mempengaruhi demokrasi di Indonesia, mereka menganggap UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) ini membuat kebebasan berpendapat mereka di sosial media dibatasi oleh hukum yang berlaku mereka menganggap demokrasi tak lagi berjalan dengan semestinya dan tingkat demokrasi di inonesia relative menurun Kata Kunci : UU ITE, Pemberitaan, Demokrasi, Pro dan Kontra
{"title":"Analisis dalam Pemberitaan Pro Dan Kontra Terhadap Lahirnya UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Kaitannya dengan Teori Demokrasi di Indonesia","authors":"Bayu Septiyan, Ainur Ropik, Hatta Azuhri","doi":"10.19109/jsipol.v1i1.12467","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i1.12467","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilakukan untuk tujuan untuk menganalisis Pemberitaan Pro Dan Kontra Terhadap Lahirnya Uu Ite (Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Di Indonesia, dan akan berfokus untuk mengetahui Bagaimana pemberitaan pro dan kontra terhadap terlahirnya UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Eletronik) di Indonesia ?. Semakin pesatnya sebuah teknologi informasi dan komunikasi ini membuat masyarakat semakin berperan aktif di dalamnya, dan dari hal tersebut hukum tidak akan diam, kegiatan ini sudah diatur dalam hukum cyber law, dimana dijabarkan dalam Undang- undang Dasar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Hukum ini disebut dengan UU ITE. Penelitian ini menngunakan metode yang bersifat deksriptif kualitatif, data-data yang di dunakan bersumber dari kajian pustaka yang berkaitan dengan teori yang ada di internet maupun jurnal dan buku, selain itu peneliti juga melakukan obserpasi, sedangkan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generasi. \u0000Hasil dari penelitian ini adalah Pemeritaan pro dan kontra lahirnya UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) di Inonesia ini masih menjadi perdebatan hebat di kangan masyarakat Indonesia, sebagian masyakarat beranggapan dengan adanya UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat menimbulkan beberapa manfaat baik diantaranya :masyarkat lebih berhati-hati dalam berkomentar di media sosial yang biasaya mengandung ujaran kebencian berlebihan, dan teraturnya ruang bicara public Namun tidak sedikit pula masyarakat yang bereaksi kontra atau tidak setuju dengan kebijakan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) yang di terapkan di Indonesia adalah UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) ini dianggap mempengaruhi demokrasi di Indonesia, mereka menganggap UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) ini membuat kebebasan berpendapat mereka di sosial media dibatasi oleh hukum yang berlaku mereka menganggap demokrasi tak lagi berjalan dengan semestinya dan tingkat demokrasi di inonesia relative menurun \u0000Kata Kunci : UU ITE, Pemberitaan, Demokrasi, Pro dan Kontra","PeriodicalId":166584,"journal":{"name":"Jurnal Prodi Ilmu Politik","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1970-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116128144","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 1970-01-01DOI: 10.19109/jsipol.v1i2.13734
Romi Oktarian Novasari, Kun Budianto, Erik Darmawan
Abstrak Penelitian ini membahas Gagasan Feminisme Dalam Surat-Surat R.A Kartini. Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui Gagasan Feminisme dalam Surat-surat R.A Kartini. Teori yang digunakan penelitian ini ialah teori feminisme liberal yang menitikberatkan pada pentingnya pendidikan kaum perempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, sedangkan tipe penelitian yang digunakan ialah eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pembacaan mendalam dan mengeskplor surat-surat Kartini yang telah dibukukan. Sumber utama penelitian ini yaitu surat-surat Kartini yang berjumlah 87 surat di dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang disuusn oleh Armijn Pane. Hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya didalam surat-surat Kartini tersebut terdapat gagasan feminsime khas dari Kartini yang berisikan perjuangan hak-hak kaum perempuan. Gagagsan Kartini muncul karena 4 faktor yaitu budaya feodal dan patriartki, pengalaman hidup, pendidikan dan pergaulan Kartini dengan bangsa Eropa. Keynote: Idea, Feminism, R.A Kartini.
{"title":"Gagasan Feminisme dalam Surat-Surat R.A Kartini","authors":"Romi Oktarian Novasari, Kun Budianto, Erik Darmawan","doi":"10.19109/jsipol.v1i2.13734","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i2.13734","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Penelitian ini membahas Gagasan Feminisme Dalam Surat-Surat R.A Kartini. Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui Gagasan Feminisme dalam Surat-surat R.A Kartini. Teori yang digunakan penelitian ini ialah teori feminisme liberal yang menitikberatkan pada pentingnya pendidikan kaum perempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, sedangkan tipe penelitian yang digunakan ialah eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pembacaan mendalam dan mengeskplor surat-surat Kartini yang telah dibukukan. Sumber utama penelitian ini yaitu surat-surat Kartini yang berjumlah 87 surat di dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang disuusn oleh Armijn Pane. Hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya didalam surat-surat Kartini tersebut terdapat gagasan feminsime khas dari Kartini yang berisikan perjuangan hak-hak kaum perempuan. Gagagsan Kartini muncul karena 4 faktor yaitu budaya feodal dan patriartki, pengalaman hidup, pendidikan dan pergaulan Kartini dengan bangsa Eropa. \u0000Keynote: Idea, Feminism, R.A Kartini.","PeriodicalId":166584,"journal":{"name":"Jurnal Prodi Ilmu Politik","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1970-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117059472","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 1970-01-01DOI: 10.19109/jsipol.v2i1.14446
Siti Rahayu, Eti Yusnita, Erik Darmawan
This research is entitled Analysis of Permendikbud No. 30 Year 2021 on Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education in the Perspective of Human Rights. Sexual violence is an abuse of human rights (AHR). Sexual violence can occur in the public or private domain. In Indonesia, sexual violence can also occur in the educational environment. Based on the level of education, higher education ranks first in the occurrence of sexual violence. Permendikbud No. 30 Year 2021 as a regulation aimed Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. The research problem is related to the formulation process and human rights protected by the Permendikbud No. 30 Year 2021. This study aims to determine the formulation process and human rights protected by the regulation in terms of Human Rights Theory. With this type of qualitative research using a descriptive analysis approach with data sources obtained through draft regulations, books, journals, media, online news, and others. The results of this study is Permendikbud No. 30 of 2021 was born due to a political process through demands from elements of the community to the Indonesian Ministry of Education and Culture. The demand urges the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia to immediately make regulations regarding sexual violence and enforce justice for victims of sexual violence in universities. From these demands gave a positive response from the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia in the future with the issuance of Regulation of the Permendikbud No. 30 of 2021 on Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. Besides that, Permendikbud No. 30 Year 2021 to fulfill and protect Human Rights. There are 26 human rights protected by Permendikbud No. 30 Year 2021. Keywords: Sexual Violence, Human Rights, Permendikbud No. 30 Year 2021
{"title":"Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia","authors":"Siti Rahayu, Eti Yusnita, Erik Darmawan","doi":"10.19109/jsipol.v2i1.14446","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i1.14446","url":null,"abstract":"This research is entitled Analysis of Permendikbud No. 30 Year 2021 on Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education in the Perspective of Human Rights. Sexual violence is an abuse of human rights (AHR). Sexual violence can occur in the public or private domain. In Indonesia, sexual violence can also occur in the educational environment. Based on the level of education, higher education ranks first in the occurrence of sexual violence. Permendikbud No. 30 Year 2021 as a regulation aimed Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. The research problem is related to the formulation process and human rights protected by the Permendikbud No. 30 Year 2021. This study aims to determine the formulation process and human rights protected by the regulation in terms of Human Rights Theory. With this type of qualitative research using a descriptive analysis approach with data sources obtained through draft regulations, books, journals, media, online news, and others. The results of this study is Permendikbud No. 30 of 2021 was born due to a political process through demands from elements of the community to the Indonesian Ministry of Education and Culture. The demand urges the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia to immediately make regulations regarding sexual violence and enforce justice for victims of sexual violence in universities. From these demands gave a positive response from the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia in the future with the issuance of Regulation of the Permendikbud No. 30 of 2021 on Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. Besides that, Permendikbud No. 30 Year 2021 to fulfill and protect Human Rights. There are 26 human rights protected by Permendikbud No. 30 Year 2021. \u0000Keywords: Sexual Violence, Human Rights, Permendikbud No. 30 Year 2021","PeriodicalId":166584,"journal":{"name":"Jurnal Prodi Ilmu Politik","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1970-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117155034","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pertumbuhan industri pangan berarti peningkatan pasokan yang bertujuan untuk meningkatkan output komoditas pangan dalam negeri. Pangan merupakan kebutuhan paling dasar dalam kehidupan manusia. Salah satu daerah tempat industri pangan di Indonesia berkembang adalah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan, terbukti dengan penghargaan yang diterima Bupati Banyuasin (Askolani) yaitu Kategori Ketahanan Pangan Swadaya Indonesia 2020. Di kecamatan Tungkal Ilir merupakan kecamatan yang unggul dalam komoditas sektor perkebunan dan tanaman pangan, beliau juga menambahkan bahwa untuk komoditas tanaman pangan kecamatan Tungkal Ilir termasuk dalam IP200 atau dua kali panen dalam satu tahun. Tentunya dari penghargan tersebut terdapat kemauan politik yang kuat dari Pemkab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan deskriptif, yang berjenis penelitian lapangan, sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data utama yaitu wawancara, untuk teknik analisis data penulis menggunakan tiga tahap yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori political willingnes oleh Brinkerhoff yang dikaitkan dengan political will pemerintahan kabupaten banyuasin teori ini mampu menganalisa political will pemerintahan banyuasin dalam meningkatkan industry pangan di kecamatan Tungkal Ilir. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa political will pemerintahan kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan industry pangan di kecamatan Tungkal Ilir memiliki berbagai macam cara yang dilakukan, seperti pengeluaran inisiatif berupa penerimaan Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) untuk setiap desa, kemudian dengan bantuan Sarana Produksi (SaProdi). Dilanjutkan dengan pelaksanaan kebijakan politik untuk meningkatkan produksi pangan seperti kebijakan SeRaSi dan juga kebijakan OpLa diperuntukan bagi kecamatan tungkal ilir dan Indonesia secara keseluruhan. Kata Kunci: Kemauan Politik, Pemerintahan, Pangan
{"title":"Political Will Pemerintahan Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Industri Pangan di Kecamatan Tungkal Ilir","authors":"Luthfi Akhiri Ramadhan, Izomiddin Izomiddin, Yulion Zalpa","doi":"10.19109/jsipol.v1i1.12433","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i1.12433","url":null,"abstract":"Pertumbuhan industri pangan berarti peningkatan pasokan yang bertujuan untuk meningkatkan output komoditas pangan dalam negeri. Pangan merupakan kebutuhan paling dasar dalam kehidupan manusia. Salah satu daerah tempat industri pangan di Indonesia berkembang adalah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan, terbukti dengan penghargaan yang diterima Bupati Banyuasin (Askolani) yaitu Kategori Ketahanan Pangan Swadaya Indonesia 2020. Di kecamatan Tungkal Ilir merupakan kecamatan yang unggul dalam komoditas sektor perkebunan dan tanaman pangan, beliau juga menambahkan bahwa untuk komoditas tanaman pangan kecamatan Tungkal Ilir termasuk dalam IP200 atau dua kali panen dalam satu tahun. Tentunya dari penghargan tersebut terdapat kemauan politik yang kuat dari Pemkab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan deskriptif, yang berjenis penelitian lapangan, sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data utama yaitu wawancara, untuk teknik analisis data penulis menggunakan tiga tahap yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori political willingnes oleh Brinkerhoff yang dikaitkan dengan political will pemerintahan kabupaten banyuasin teori ini mampu menganalisa political will pemerintahan banyuasin dalam meningkatkan industry pangan di kecamatan Tungkal Ilir. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa political will pemerintahan kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan industry pangan di kecamatan Tungkal Ilir memiliki berbagai macam cara yang dilakukan, seperti pengeluaran inisiatif berupa penerimaan Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) untuk setiap desa, kemudian dengan bantuan Sarana Produksi (SaProdi). Dilanjutkan dengan pelaksanaan kebijakan politik untuk meningkatkan produksi pangan seperti kebijakan SeRaSi dan juga kebijakan OpLa diperuntukan bagi kecamatan tungkal ilir dan Indonesia secara keseluruhan. \u0000Kata Kunci: Kemauan Politik, Pemerintahan, Pangan","PeriodicalId":166584,"journal":{"name":"Jurnal Prodi Ilmu Politik","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1970-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126018775","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Artikel ini membahas konflik FPI dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dilihat dari sudut pandang teori oposisi. Tujuan artikel untuk mengetahui konflik fpi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dilihat dari sudut pandang teori oposisi. Artikel ini merupakan kajian kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang tersedia diperpustakaan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini seperti buku, makalah, internet, youtube, dan lain sebagainya. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam artikel ini secara khusus membahas mengenai penyebab FPI berkonflik dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil temuan yaitu dengan menggunakan teori oposisi (de Brauw, C.C.) ditemukan bahwa tindakan oposisi yang dilakukan FPI didasarkan adanya ketidakadilan oleh sikap dan kebijakan pemerintah terhadap umat islam. Jika dilihat dari teori oposisi de Brauw CC. FPI masuk dalam tahap Citizen Opposition (Oposisi Warga Negara). Oleh sebab itu sebenarnya konflik antara FPI dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo ini berada di dalam ranah hubungan antara pemerintah dengan oposisi, namun karena di dalam sistem politik pemerintah Indonesia tidak terdapat oposisi maka konflik ini terus berlanjut dan tidak terkendali. Kata Kunci: Oposisi, Pemerintahan, Presiden Joko Widodo, Front Pembela Islam
{"title":"Konflik FPI Dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dilihat dari Sudut Pandang Teori Oposisi","authors":"Achmad Arifin Muklai, Reza Aprianti, Ryllian Chandra Eka Viana","doi":"10.19109/jsipol.v1i1.12188","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i1.12188","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas konflik FPI dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dilihat dari sudut pandang teori oposisi. Tujuan artikel untuk mengetahui konflik fpi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dilihat dari sudut pandang teori oposisi. Artikel ini merupakan kajian kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang tersedia diperpustakaan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini seperti buku, makalah, internet, youtube, dan lain sebagainya. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam artikel ini secara khusus membahas mengenai penyebab FPI berkonflik dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil temuan yaitu dengan menggunakan teori oposisi (de Brauw, C.C.) ditemukan bahwa tindakan oposisi yang dilakukan FPI didasarkan adanya ketidakadilan oleh sikap dan kebijakan pemerintah terhadap umat islam. Jika dilihat dari teori oposisi de Brauw CC. FPI masuk dalam tahap Citizen Opposition (Oposisi Warga Negara). Oleh sebab itu sebenarnya konflik antara FPI dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo ini berada di dalam ranah hubungan antara pemerintah dengan oposisi, namun karena di dalam sistem politik pemerintah Indonesia tidak terdapat oposisi maka konflik ini terus berlanjut dan tidak terkendali. \u0000 \u0000Kata Kunci: Oposisi, Pemerintahan, Presiden Joko Widodo, Front Pembela Islam","PeriodicalId":166584,"journal":{"name":"Jurnal Prodi Ilmu Politik","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1970-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129720232","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：