Pub Date : 2023-04-30DOI: 10.19109/jsipol.v2i2.16121
Yunani Yunani, Taufik Akhyar, Reni Apriani
ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Potensi Konflik Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Pada Serikat Pekerja Buruh Di Kota Palembang). Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui potensi konflik atas berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di kota palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian melalui wawancara dengan kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh (DPC FSB NIKEUBA) Kota Palembang. Hasil dari penelitian adalah atas berlakunya undang-undang No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ini ternyata menimbulkan konflik bagi pekerja buruh dan juga sangat merugikan bagi pekerja buruh. Sehingga status undang-undang cipta kerja tersebut sekarang inskonstitusional bersyarat, akan tetapi jika ingin menjadi konstitusional maka harus diperbaiki dalam jangka dua tahun. Tetapi jika dalam jangka dua tahun tidak ada perbaikan maka menjadi inskonstitusional permanen artinya batal demi hukum undang-undang tersebut. Kata Kunci : Potensi, Konflik, Undang-undang Tentang Cipta Kerja, Buruh
{"title":"Potensi Konflik atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja","authors":"Yunani Yunani, Taufik Akhyar, Reni Apriani","doi":"10.19109/jsipol.v2i2.16121","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i2.16121","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Penelitian ini berjudul “Potensi Konflik Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Pada Serikat Pekerja Buruh Di Kota Palembang). Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui potensi konflik atas berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di kota palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian melalui wawancara dengan kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh (DPC FSB NIKEUBA) Kota Palembang. Hasil dari penelitian adalah atas berlakunya undang-undang No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ini ternyata menimbulkan konflik bagi pekerja buruh dan juga sangat merugikan bagi pekerja buruh. Sehingga status undang-undang cipta kerja tersebut sekarang inskonstitusional bersyarat, akan tetapi jika ingin menjadi konstitusional maka harus diperbaiki dalam jangka dua tahun. Tetapi jika dalam jangka dua tahun tidak ada perbaikan maka menjadi inskonstitusional permanen artinya batal demi hukum undang-undang tersebut. \u0000Kata Kunci : Potensi, Konflik, Undang-undang Tentang Cipta Kerja, Buruh","PeriodicalId":166584,"journal":{"name":"Jurnal Prodi Ilmu Politik","volume":"81 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122965694","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-04-30DOI: 10.19109/jsipol.v2i2.16221
Andri Pramana, Ainur Ropik, Erik Darmawan
ABSTRAK Peneletian ini membahas tentang Pencegahan Kecurangan Oleh Bawaslu Pada Pemungutan Suara Ulang PSU Pilkada Kabupaten Pali Tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pencegahan Kecurangan Oleh Bawaslu Pada Pemungutan Suara Ulang PSU Pilkada Kabupaten Pali dan Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Bawaslu dalam melakukan Pencegahan Kecurangan pada PSU Pilkada Kabupaten Pali Tahun 2020. Objek dalam penelitian ini adalah Bawaslu Kabupaten Pali. Teori yang di Gunakan adalah Teori Pemilu untuk menganalisa Pencegahan Kecurangan Oleh Bawaslu Pada PSU Kabupaten Pali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif dengan metode Kualitatif. Sumber data dalam penelitian adalah Koordinator Divisi Penanganan dan Pelangaran Sengketa Pemilu dan Masyarakat. Data di kumpulkan dan dianalisa melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini Bawaslu telah melakukan pencegahan kecurangan pada pelaksanaan PSU dengan melakukan pergantian petugas KPPS, pendataan ulang daftar pemilih tetap atau DPT, himbauan untuk tidak money politik, himbauan untuk tidak golput, serta dengan faktor penghamabat kurangan kesadaran masyarakat, keterbatasan waktu penyelengaraan PSU, kuranya Sumber daya Manusia, SDM dan di dukung oleh Bawaslu Pusat, Provinsi, dan Sentra Gakkumdu yang terdiri Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu. Kata Kunci : Pencegahan Kecurangan, Bawaslu Kabupaten Pali, PSU
{"title":"Pencegahan Kecurangan oleh Bawaslu pada Pemungutan Suara Pemilu","authors":"Andri Pramana, Ainur Ropik, Erik Darmawan","doi":"10.19109/jsipol.v2i2.16221","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i2.16221","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Peneletian ini membahas tentang Pencegahan Kecurangan Oleh Bawaslu Pada Pemungutan Suara Ulang PSU Pilkada Kabupaten Pali Tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pencegahan Kecurangan Oleh Bawaslu Pada Pemungutan Suara Ulang PSU Pilkada Kabupaten Pali dan Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Bawaslu dalam melakukan Pencegahan Kecurangan pada PSU Pilkada Kabupaten Pali Tahun 2020. Objek dalam penelitian ini adalah Bawaslu Kabupaten Pali. Teori yang di Gunakan adalah Teori Pemilu untuk menganalisa Pencegahan Kecurangan Oleh Bawaslu Pada PSU Kabupaten Pali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif dengan metode Kualitatif. Sumber data dalam penelitian adalah Koordinator Divisi Penanganan dan Pelangaran Sengketa Pemilu dan Masyarakat. Data di kumpulkan dan dianalisa melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini Bawaslu telah melakukan pencegahan kecurangan pada pelaksanaan PSU dengan melakukan pergantian petugas KPPS, pendataan ulang daftar pemilih tetap atau DPT, himbauan untuk tidak money politik, himbauan untuk tidak golput, serta dengan faktor penghamabat kurangan kesadaran masyarakat, keterbatasan waktu penyelengaraan PSU, kuranya Sumber daya Manusia, SDM dan di dukung oleh Bawaslu Pusat, Provinsi, dan Sentra Gakkumdu yang terdiri Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu. \u0000Kata Kunci : Pencegahan Kecurangan, Bawaslu Kabupaten Pali, PSU","PeriodicalId":166584,"journal":{"name":"Jurnal Prodi Ilmu Politik","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121276121","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-04-30DOI: 10.19109/jsipol.v2i2.16066
Ana Agustina, Izomiddin Izomiddin, Reni Apriani
ABSTRAK Penelitian ini berjudul Partisipasi Politik Organisasi Kepemudaan Karang Taruna Desa Gunung Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupten Lahat Dalam Pembangunan Desa. Ketidakaktifan sebagian anggota karang taruna dalam hal pembangunan desa dilihat dari tiga hal yakni Pertama, aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek kehidupannya. Setiap keputusan pasti ada biaya atau resikonya. Kedua, aktivitas politik dipandang sebagai suatu kerja yang sia-sia. Ketiga, ketiadaan faktor untuk "memacu diri untuk bertindak" Atau disebut juga sebagai "perangsang politik". Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui kenapa bisa terjadi ketidakaktifan partisipasi politik oleh anggota karang taruna dalam pembangunan desa serta pemberian solusi atas ketidakaktifan tersebut. Adapun metode yang dipakai yakni pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini berjumlah 50 orang serta teori yang digunakan ialah teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Morris Rossenberg dan Rush serta Altof. Hasil penelitian ini membahas faktor yang menyebabkan ketidakaktifan organisasi kepemudaan karang taruna dalam melakukan partisipasi politik terhadap pembangunan desa yakni seperti dianggap sebuah ancaman, aktivitas yang sia-sia, serta tidak adanya untuk memotivasi diri, upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda ialah dengan seminar-seminar yang bertemakan pendidikan politik, serta menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam pemenuhan fasilitas. Kata kunci: Partisipasi politik, Karang Taruna, Pembangunan Desa.
{"title":"Partisipasi Politik Organisasi Karang Taruna dalam Pembangunan Infrastruktur Desa","authors":"Ana Agustina, Izomiddin Izomiddin, Reni Apriani","doi":"10.19109/jsipol.v2i2.16066","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i2.16066","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Penelitian ini berjudul Partisipasi Politik Organisasi Kepemudaan Karang Taruna Desa Gunung Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupten Lahat Dalam Pembangunan Desa. Ketidakaktifan sebagian anggota karang taruna dalam hal pembangunan desa dilihat dari tiga hal yakni Pertama, aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek kehidupannya. Setiap keputusan pasti ada biaya atau resikonya. Kedua, aktivitas politik dipandang sebagai suatu kerja yang sia-sia. Ketiga, ketiadaan faktor untuk \"memacu diri untuk bertindak\" Atau disebut juga sebagai \"perangsang politik\". Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui kenapa bisa terjadi ketidakaktifan partisipasi politik oleh anggota karang taruna dalam pembangunan desa serta pemberian solusi atas ketidakaktifan tersebut. Adapun metode yang dipakai yakni pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini berjumlah 50 orang serta teori yang digunakan ialah teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Morris Rossenberg dan Rush serta Altof. Hasil penelitian ini membahas faktor yang menyebabkan ketidakaktifan organisasi kepemudaan karang taruna dalam melakukan partisipasi politik terhadap pembangunan desa yakni seperti dianggap sebuah ancaman, aktivitas yang sia-sia, serta tidak adanya untuk memotivasi diri, upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda ialah dengan seminar-seminar yang bertemakan pendidikan politik, serta menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam pemenuhan fasilitas. \u0000 \u0000Kata kunci: Partisipasi politik, Karang Taruna, Pembangunan Desa.","PeriodicalId":166584,"journal":{"name":"Jurnal Prodi Ilmu Politik","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121536944","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-04-30DOI: 10.19109/jsipol.v2i2.16151
Muhammad Amin, Izomiddin Izomiddin, Siti Anisya
ABSTRAK Kajian tentang tokoh agama dan juga perananya dalam politik selalu menarik untuk dibahas.Karena tokoh agama sendiri memiliki kharismatik dan juga pengetahuan agama yang sangat melekat pada dirinya, sehingga masyarakat selalu mendiskusikan permasalahan keagamaan dan juga permasalahan lainnya termasuk politik. Dan juga menggunakan atau memanfaatkan figur Tokoh Agama untuk memenangi dalam pemilu adalah sah-sah saja, asal tokoh agama itu sendiri bisa memposisikan diri sebagai pengarah ke arah yang lebih positif dan lebih baik. Juga yang lebih penting peran tokoh agama atau kyai dalam percaturan kancah politik tidak melupakan tujuan mulia yaitu mengajak masyarakat untuk sadar menggunakan hak pilihnya yang tentunya untuk memilih pemimpin yang amanah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran tokoh agama Pada Pemilu tahun 2019. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Peran yang dilakukan oleh tokoh agama dalam pemenangan pemilu tentunya tidak terlepas dari otoritas kharismatik yang dimiliki serta melalui perangkat peran dan fasilitas peran. Terdapat 3 peran yang dilakukan oleh para tokoh agama dalam perananya Pertama, berperan sebagai pembentuk opini di dalam masyarakat. Kedua, berperan sebagai penggerak massa, dan ketiga, berperan sebagai orang yang berkampanye. Kata kunci: tokoh agama, pemilu, politik.
{"title":"Peran Politik Tokoh Agama pada Pemilu","authors":"Muhammad Amin, Izomiddin Izomiddin, Siti Anisya","doi":"10.19109/jsipol.v2i2.16151","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i2.16151","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Kajian tentang tokoh agama dan juga perananya dalam politik selalu menarik untuk dibahas.Karena tokoh agama sendiri memiliki kharismatik dan juga pengetahuan agama yang sangat melekat pada dirinya, sehingga masyarakat selalu mendiskusikan permasalahan keagamaan dan juga permasalahan lainnya termasuk politik. Dan juga menggunakan atau memanfaatkan figur Tokoh Agama untuk memenangi dalam pemilu adalah sah-sah saja, asal tokoh agama itu sendiri bisa memposisikan diri sebagai pengarah ke arah yang lebih positif dan lebih baik. Juga yang lebih penting peran tokoh agama atau kyai dalam percaturan kancah politik tidak melupakan tujuan mulia yaitu mengajak masyarakat untuk sadar menggunakan hak pilihnya yang tentunya untuk memilih pemimpin yang amanah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran tokoh agama Pada Pemilu tahun 2019. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Peran yang dilakukan oleh tokoh agama dalam pemenangan pemilu tentunya tidak terlepas dari otoritas kharismatik yang dimiliki serta melalui perangkat peran dan fasilitas peran. Terdapat 3 peran yang dilakukan oleh para tokoh agama dalam perananya Pertama, berperan sebagai pembentuk opini di dalam masyarakat. Kedua, berperan sebagai penggerak massa, dan ketiga, berperan sebagai orang yang berkampanye. \u0000Kata kunci: tokoh agama, pemilu, politik.","PeriodicalId":166584,"journal":{"name":"Jurnal Prodi Ilmu Politik","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124862685","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-04-30DOI: 10.19109/jsipol.v2i2.16396
Cindy Amelia, Ainur Ropik, Hatta Azzuhri
ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Strategi Politik Nadiem Makarim Dalam Mengembangkan Pendidikan”. Membahas tentang perubahan pendidikan pada masa Nadiem Makarim yang memiliki Strategi politik sebagai tindakan yang digunakan pemimpin untuk merealisasikan cita-cita politiknya. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Strategi yang dilakukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Teori yang digunakan penelitian ini yaitu teori Strategi menurut Geoff Mulgan (2009) strategi ini berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat pemerintahan yang bertujuan untuk kepentingan publik yang merupakan alat kekuasaan pemerintah untuk membuat ide dan gagasan dalam mengatasi masalah, kerumitan dan kompleksitas dalam pemerintahan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Nadiem Makarim menggunakan Strategi Ofensif yaitu strategi perluasan pasar dalam penerapan peraturan baru, untuk menjalankan program yang telah dirancangnya dengan cara menetukan Tujuan apa yang Nadiem Makarim inginkan, Faktor apa yang mempengaruhi Nadiem Makarim dalam membuat program, pengarahan apa yang Nadiem Makarim lakukan, dan Tindakan apa yang Nadiem Makarim lakukan untuk menjalankan programnya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Kata Kunci : Strategi, Nadiem Makarim, Pendidikan
{"title":"Strategi Politik Nadiem Makarim dalam Mengembangkan Pendidikan","authors":"Cindy Amelia, Ainur Ropik, Hatta Azzuhri","doi":"10.19109/jsipol.v2i2.16396","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i2.16396","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Penelitian ini berjudul “Strategi Politik Nadiem Makarim Dalam Mengembangkan Pendidikan”. Membahas tentang perubahan pendidikan pada masa Nadiem Makarim yang memiliki Strategi politik sebagai tindakan yang digunakan pemimpin untuk merealisasikan cita-cita politiknya. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Strategi yang dilakukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Teori yang digunakan penelitian ini yaitu teori Strategi menurut Geoff Mulgan (2009) strategi ini berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat pemerintahan yang bertujuan untuk kepentingan publik yang merupakan alat kekuasaan pemerintah untuk membuat ide dan gagasan dalam mengatasi masalah, kerumitan dan kompleksitas dalam pemerintahan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Nadiem Makarim menggunakan Strategi Ofensif yaitu strategi perluasan pasar dalam penerapan peraturan baru, untuk menjalankan program yang telah dirancangnya dengan cara menetukan Tujuan apa yang Nadiem Makarim inginkan, Faktor apa yang mempengaruhi Nadiem Makarim dalam membuat program, pengarahan apa yang Nadiem Makarim lakukan, dan Tindakan apa yang Nadiem Makarim lakukan untuk menjalankan programnya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. \u0000 Kata Kunci : Strategi, Nadiem Makarim, Pendidikan","PeriodicalId":166584,"journal":{"name":"Jurnal Prodi Ilmu Politik","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116282270","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-31DOI: 10.19109/jsipol.v1i3.14694
Aly Ubaid Arafi'i, Kun Budianto, Siti Anisyah
This research is entitled Political Sarcasm Against President Joko Widodo Period 2019 – 2024 on Twitter in a Human Rights Perspective. Freedom of expression is placed as a form of freedom in seeking information and then discussing whether to support or criticize it as a process to remove our misconceptions about facts and values. The use of sarcasm is considered as one of freedom of expression. In fact, the use of sarcasm on Twitter in criticizing Joko Widodo's government resulted in intervention and even imprisonment. This study aims to find out how political sarcasm is used against President Joko Widodo for the 2019 – 2024 period on Twitter from a human rights perspective. The theory used is the theory of freedom of expression according to Joel Feinberg which in his view states that there are limits to freedom of expression. The use of sarcasm was in an effort to criticize President Joko Widodo. There are sarcasm that are harsh and unpleasant to hear so that there are expressions of sarcasm on Twitter which end up in court because the tweets cause insults to individuals and religious groups. The use of sarcasm can be trapped by violations of the Articles of the ITE Law and can go beyond the limits of freedom of expression according to Joel Feinberg. Keywords: Political Sarcasm, Political Sarcasm, President Joko Widodo, Human Rights, Freedom of Expression.
{"title":"Sarkasme Politik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia","authors":"Aly Ubaid Arafi'i, Kun Budianto, Siti Anisyah","doi":"10.19109/jsipol.v1i3.14694","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i3.14694","url":null,"abstract":"This research is entitled Political Sarcasm Against President Joko Widodo Period 2019 – 2024 on Twitter in a Human Rights Perspective. Freedom of expression is placed as a form of freedom in seeking information and then discussing whether to support or criticize it as a process to remove our misconceptions about facts and values. The use of sarcasm is considered as one of freedom of expression. In fact, the use of sarcasm on Twitter in criticizing Joko Widodo's government resulted in intervention and even imprisonment. This study aims to find out how political sarcasm is used against President Joko Widodo for the 2019 – 2024 period on Twitter from a human rights perspective. The theory used is the theory of freedom of expression according to Joel Feinberg which in his view states that there are limits to freedom of expression. The use of sarcasm was in an effort to criticize President Joko Widodo. There are sarcasm that are harsh and unpleasant to hear so that there are expressions of sarcasm on Twitter which end up in court because the tweets cause insults to individuals and religious groups. The use of sarcasm can be trapped by violations of the Articles of the ITE Law and can go beyond the limits of freedom of expression according to Joel Feinberg. \u0000 Keywords: Political Sarcasm, Political Sarcasm, President Joko Widodo, Human Rights, Freedom of Expression.","PeriodicalId":166584,"journal":{"name":"Jurnal Prodi Ilmu Politik","volume":"64 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129483715","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-31DOI: 10.19109/jsipol.v2i1.16020
S. Suhartono, Eti Yusnita, Hatta Azzuhri
This study aims to determine Ade Armando's political propaganda and determine the impact of Ade Armando's political communication. The theory used in this research is the theory of political propaganda according to Harold D. Laswell. The research method used in this thesis is library research. tertiary sources come from books and journals regarding Ade Armando's political propaganda. The results of Ade Arrmando's political propaganda research in Indonesian politics which are conveyed through his social media uploads, be it Facebook, Instagram, or Twitter accounts. Behind the upload, his social media posts are written in sentences or photos that contain insults, insults, subtle satire to crude satire and there is a motive behind it, namely a sense of pride so that you feel great in every post that is always in the public spotlight, becomes a provocateur. There was an impact from Ade Armando's political propaganda, namely repeatedly being named a suspect with various legal violations up to Article 21 paragraph (1) and 21 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code (KUHAP) because the person concerned had repeatedly made statements and statuses on social media that have the potential to divide the Republic of Indonesia. Apart from that, another impact that Ade Armando had was being the victim of a beating at the DPR/MPR building demonstration on Monday, April 11, 2022. Keywords: Political Communication, Ade Armando
{"title":"Propaganda Politik Ade Armando dalam Media Sosial","authors":"S. Suhartono, Eti Yusnita, Hatta Azzuhri","doi":"10.19109/jsipol.v2i1.16020","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i1.16020","url":null,"abstract":"This study aims to determine Ade Armando's political propaganda and determine the impact of Ade Armando's political communication. The theory used in this research is the theory of political propaganda according to Harold D. Laswell. The research method used in this thesis is library research. tertiary sources come from books and journals regarding Ade Armando's political propaganda. The results of Ade Arrmando's political propaganda research in Indonesian politics which are conveyed through his social media uploads, be it Facebook, Instagram, or Twitter accounts. Behind the upload, his social media posts are written in sentences or photos that contain insults, insults, subtle satire to crude satire and there is a motive behind it, namely a sense of pride so that you feel great in every post that is always in the public spotlight, becomes a provocateur. There was an impact from Ade Armando's political propaganda, namely repeatedly being named a suspect with various legal violations up to Article 21 paragraph (1) and 21 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code (KUHAP) because the person concerned had repeatedly made statements and statuses on social media that have the potential to divide the Republic of Indonesia. Apart from that, another impact that Ade Armando had was being the victim of a beating at the DPR/MPR building demonstration on Monday, April 11, 2022. \u0000 Keywords: Political Communication, Ade Armando","PeriodicalId":166584,"journal":{"name":"Jurnal Prodi Ilmu Politik","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132506711","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-31DOI: 10.19109/jsipol.v2i1.14529
Sinta Nuriya, Izomiddin Izomiddin, Yulion Zalpa
This study discusses the dynastic politics of the descendants of Prince Muhammad Arsyad and how the ability of the Muhammad Arsyad breed in terms of leading and managing the village of Tambang Rambang kec. Rambang Kuang kab. Ogan Ilir. The purpose of this study is to find out how dynastic politics can gain power and maintain power in the village of Tambang Rambang. In this study, the authors used descriptive qualitative research methods, by conducting observations at the research site and collecting data from images, texts and interviews. The formulation of the problem that the author proposes is: how is the politics of the dynasty of Prince Muhammad Arsyad and the ability to manage leadership in the village of Tambang Rambang? In order to answer these research questions, the author uses dynastic political theory and supporting theories, namely social capital and capital (economic) capital. The theory of dynastic politics is used to see how to gain and maintain power. The theory of social capital and capital is used as a tool to win every village head election in Tambang Rambang village. An important finding in this study is that to control the political stage in Tambang Rambang village it is not enough to have blood relations but must have the ability and strengthen the mastery of social capital. economy in the village. Keywords: Politics, Dynasty Politics
{"title":"Politik Dinasti Pangeran Muhammad Arsyad","authors":"Sinta Nuriya, Izomiddin Izomiddin, Yulion Zalpa","doi":"10.19109/jsipol.v2i1.14529","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i1.14529","url":null,"abstract":"This study discusses the dynastic politics of the descendants of Prince Muhammad Arsyad and how the ability of the Muhammad Arsyad breed in terms of leading and managing the village of Tambang Rambang kec. Rambang Kuang kab. Ogan Ilir. The purpose of this study is to find out how dynastic politics can gain power and maintain power in the village of Tambang Rambang. In this study, the authors used descriptive qualitative research methods, by conducting observations at the research site and collecting data from images, texts and interviews. The formulation of the problem that the author proposes is: how is the politics of the dynasty of Prince Muhammad Arsyad and the ability to manage leadership in the village of Tambang Rambang? In order to answer these research questions, the author uses dynastic political theory and supporting theories, namely social capital and capital (economic) capital. The theory of dynastic politics is used to see how to gain and maintain power. The theory of social capital and capital is used as a tool to win every village head election in Tambang Rambang village. An important finding in this study is that to control the political stage in Tambang Rambang village it is not enough to have blood relations but must have the ability and strengthen the mastery of social capital. economy in the village. \u0000 Keywords: Politics, Dynasty Politics","PeriodicalId":166584,"journal":{"name":"Jurnal Prodi Ilmu Politik","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132769346","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-31DOI: 10.19109/jsipol.v2i1.15963
Afif Musthofa Kawwami, Puja Islamia
The propose of this study is to determine the political communication strategy by the village head in realizing. Good Governance in Lawang Agung Village North Rawas Musi and the supporting and inhibitingfactors in carrying out this strategy. This study uses wualitative methodes, data collection with the method of interview, observation, and dpcumentation. Reserch result village goverments have their respective strategies in achieving good governance. This strategy is of course done by understanding the character community, provide the best possible service to the community, provide empowerment programs for the community, and maintains good relerionship and communication with the community. This of course will become a benchmark for the community for the performance of the village goverment in prosper society. Supporting factors for implementing this strategy is to maintain good comunication with the comunity. The inhibiting factors is lack of community participantion. Keywords: Good Governance, Communication Strategy
{"title":"Strategi Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance","authors":"Afif Musthofa Kawwami, Puja Islamia","doi":"10.19109/jsipol.v2i1.15963","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i1.15963","url":null,"abstract":"The propose of this study is to determine the political communication strategy by the village head in realizing. Good Governance in Lawang Agung Village North Rawas Musi and the supporting and inhibitingfactors in carrying out this strategy. This study uses wualitative methodes, data collection with the method of interview, observation, and dpcumentation. Reserch result village goverments have their respective strategies in achieving good governance. This strategy is of course done by understanding the character community, provide the best possible service to the community, provide empowerment programs for the community, and maintains good relerionship and communication with the community. This of course will become a benchmark for the community for the performance of the village goverment in prosper society. Supporting factors for implementing this strategy is to maintain good comunication with the comunity. The inhibiting factors is lack of community participantion. \u0000Keywords: Good Governance, Communication Strategy","PeriodicalId":166584,"journal":{"name":"Jurnal Prodi Ilmu Politik","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125172926","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-31DOI: 10.19109/jsipol.v1i2.13700
Muhammad Adi Arfasa, Taufik Akhyar, Yulion Zalpa
Penelitian ini berjudul budaya politik pada masyarakat urban di Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang ,penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan juga memberikan gambaran dari hasil penelitian yang peneliti teliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Dengan artian, data yang diperoleh dengan cara terjun lapangan dengan mengumpulkan data dan juga informasi melalui hasil tanya jawab yang di gunakan bersama narasumber. Permaalahan yang akan di teliti adalah dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk budaya politik yang terjadi pada masyarakat urban dan juga faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya budaya politik tersebut terbentuk. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori kebudayaan politik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa budaya politik yang terjadi di Kecamatan Ilir Barat 1Kota Palembang memiliki bentuk budaya politik parokial yang di sebabkan oleh beberapa faktor pertama, faktor lingkungan, kedua faktor sosial, ketiga faktor pendidikan , dan ke empat faktor ekonomi Kata Kunci : Budaya Politik,Masyarakat Urban,Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang.
{"title":"Budaya Politik Masyarakat Urban Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang","authors":"Muhammad Adi Arfasa, Taufik Akhyar, Yulion Zalpa","doi":"10.19109/jsipol.v1i2.13700","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i2.13700","url":null,"abstract":"Penelitian ini berjudul budaya politik pada masyarakat urban di Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang ,penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan juga memberikan gambaran dari hasil penelitian yang peneliti teliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Dengan artian, data yang diperoleh dengan cara terjun lapangan dengan mengumpulkan data dan juga informasi melalui hasil tanya jawab yang di gunakan bersama narasumber. Permaalahan yang akan di teliti adalah dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk budaya politik yang terjadi pada masyarakat urban dan juga faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya budaya politik tersebut terbentuk. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori kebudayaan politik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa budaya politik yang terjadi di Kecamatan Ilir Barat 1Kota Palembang memiliki bentuk budaya politik parokial yang di sebabkan oleh beberapa faktor pertama, faktor lingkungan, kedua faktor sosial, ketiga faktor pendidikan , dan ke empat faktor ekonomi \u0000Kata Kunci : Budaya Politik,Masyarakat Urban,Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang.","PeriodicalId":166584,"journal":{"name":"Jurnal Prodi Ilmu Politik","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127535914","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：