Pub Date : 2022-11-10DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i2.3423
Muhammad Ardan, Dirga Achmad
Penelitian ini membahas tentang peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) di Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menelaah hukum serta melihat fakta yang terjadi di lapangan, serta menggunakan sumber data data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif telah dilaksanakan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui pengawasan yang melibatkan masyarakat dengan merangkul seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, maupun organisasi pemerintah. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif berbasis teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare juga menjalankan program-program yang mendukung jalanya pengawasan partisipatif.
{"title":"OTORITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE","authors":"Muhammad Ardan, Dirga Achmad","doi":"10.35905/sultanhtn.v1i2.3423","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i2.3423","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) di Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menelaah hukum serta melihat fakta yang terjadi di lapangan, serta menggunakan sumber data data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif telah dilaksanakan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui pengawasan yang melibatkan masyarakat dengan merangkul seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, maupun organisasi pemerintah. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif berbasis teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare juga menjalankan program-program yang mendukung jalanya pengawasan partisipatif.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128420544","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-11-10DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i2.3422
Muhammad Alfian Pratama Saenong, Aris
Penelitian ini membahas tentang partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum di Kota Parepare. Adapun metode yang digunakan dalam menyusun penulisan skripsi ini yaitu metode kualitatif, dengan mendeskripsikan, menganalisis, dari fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula penting untuk diperhatikan karena jumlahnya yang terbilang sedikit, khususnya di Kelurahan Ujung Sabbang yang hanya berjumlah 45 orang. Terdapat beberapa implikasi negatif atas partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum di Keluruhan Ujung Sabbang yaitu rendahnya tingkat partisipasi, terjadinya money politic, serta rendahnya kesadaran politik pemilu. Tetapi implikasi positif ialah adanya beberapa pemilih pemula yang masih mempertahankan idealismenya dalam menggunakan hak pilihnya sehingga berimplikasi baik pada penyelenggaraan pemilihan umum.
{"title":"PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI KELURAHAN UJUNG SABBANG KOTA PAREPARE","authors":"Muhammad Alfian Pratama Saenong, Aris","doi":"10.35905/sultanhtn.v1i2.3422","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i2.3422","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum di Kota Parepare. Adapun metode yang digunakan dalam menyusun penulisan skripsi ini yaitu metode kualitatif, dengan mendeskripsikan, menganalisis, dari fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula penting untuk diperhatikan karena jumlahnya yang terbilang sedikit, khususnya di Kelurahan Ujung Sabbang yang hanya berjumlah 45 orang. Terdapat beberapa implikasi negatif atas partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum di Keluruhan Ujung Sabbang yaitu rendahnya tingkat partisipasi, terjadinya money politic, serta rendahnya kesadaran politik pemilu. Tetapi implikasi positif ialah adanya beberapa pemilih pemula yang masih mempertahankan idealismenya dalam menggunakan hak pilihnya sehingga berimplikasi baik pada penyelenggaraan pemilihan umum.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116698930","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-11-05DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i2.3420
Jihan Novita Sari, Sudirman. L
Penelitian ini membahas tentang peran Pemerintah Kota Parepare dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare. Hasil dari penelitian ini adalah peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare pada umumnya sudah berjalan dengan baik ditinjau dari beberapa tempat dan mekanisme pengelolaan ruang terbuka hijau. Namun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah seperti kurangnya kesadaran masyarakat sehingga terjadi pengerusakan fasilitas penunjang ruang terbuka hijau yang telah disediakan oleh pemerintah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah menjalankan peran dan melaksanakan kebijakan terkait ruang terbuka hijau mulai pada aspek pemeliharaan, penataan kepada petugas taman hingga memberikan sosialisasi kepada masyarakat, namun masih belum berjalan optimal.
{"title":"PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HUJAU","authors":"Jihan Novita Sari, Sudirman. L","doi":"10.35905/sultanhtn.v1i2.3420","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i2.3420","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang peran Pemerintah Kota Parepare dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare. Hasil dari penelitian ini adalah peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare pada umumnya sudah berjalan dengan baik ditinjau dari beberapa tempat dan mekanisme pengelolaan ruang terbuka hijau. Namun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah seperti kurangnya kesadaran masyarakat sehingga terjadi pengerusakan fasilitas penunjang ruang terbuka hijau yang telah disediakan oleh pemerintah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah menjalankan peran dan melaksanakan kebijakan terkait ruang terbuka hijau mulai pada aspek pemeliharaan, penataan kepada petugas taman hingga memberikan sosialisasi kepada masyarakat, namun masih belum berjalan optimal.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115587048","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-31DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i2.3419
Aldi Irawan, A. Hafid, Kata Kunci, P. Fungsi, Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa
Penelitian ini mengkaji pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana terdapat fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat rancangan pembentukan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Penelitian ini mengambil data di kantor Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pengumpulan data-data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap sudah melaksanakan fungsinya dengan baik yang merujuk pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kulo melibatkan tokoh-tokoh agama dan adat serta pihak Pemerintah Daerah, sehingga produk hukum yang dihasilkan bersifat responsif.
这项研究考察了2014年《西德洛摄政街6号法》中西德拉普区(Sidrap street of Sidrap street)村庄特许经营机构的运作。这项研究从Sidrap区的村长和村议会获得了数据。这种研究是一种定性研究，通过观察、采访和记录来收集数据。所使用的数据分析技术是数据还原、数据演示和结论提取物。这项研究结果表明,执行机构功能Permusyawaratan规则形成村庄里村街道库洛看Sidrap县已经很好地执行功能指的是2014年6号法案的村庄和地区规则Sidenreng县2017年Rappang 6号法律关于产品形成的村子里。库洛区的村政委员会涉及宗教、风俗和地方当局，因此其法律产品具有反应性。
{"title":"PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG RESPONSIF DI KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP","authors":"Aldi Irawan, A. Hafid, Kata Kunci, P. Fungsi, Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa","doi":"10.35905/sultanhtn.v1i2.3419","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i2.3419","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana terdapat fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat rancangan pembentukan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Penelitian ini mengambil data di kantor Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pengumpulan data-data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap sudah melaksanakan fungsinya dengan baik yang merujuk pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kulo melibatkan tokoh-tokoh agama dan adat serta pihak Pemerintah Daerah, sehingga produk hukum yang dihasilkan bersifat responsif.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"72 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125871002","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-11DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i2.3394
Rini Kartika Ridwan, Badruzzaman
Artikel ini menganalisis mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan di Kota Parepare. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara holistik perlindungan hukum terhadap permasalahan hak perempuan di Kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pegumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hak-hak perempuan di Kota Parepare belum berjalan optimal dikarenakan masih adanya beberapa kasus pelanggaran hak-hak perempuan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pemenuhan hak perempuan di Kota Parepare seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor pasangan. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare terhadap hak perempuan ialah dengan menerapkan legal framework mengenai hak perempuan, membentuk Peraturan Daerah, melakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat Kota Parepare sebagai bentuk pencegahan dan penindakan.
{"title":"OPTIMALISASI KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN (STUDI DI KOTA PAREPARE SEBAGAI KOTA CINTA)","authors":"Rini Kartika Ridwan, Badruzzaman","doi":"10.35905/sultanhtn.v1i2.3394","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i2.3394","url":null,"abstract":"Artikel ini menganalisis mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan di Kota Parepare. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara holistik perlindungan hukum terhadap permasalahan hak perempuan di Kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pegumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hak-hak perempuan di Kota Parepare belum berjalan optimal dikarenakan masih adanya beberapa kasus pelanggaran hak-hak perempuan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pemenuhan hak perempuan di Kota Parepare seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor pasangan. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare terhadap hak perempuan ialah dengan menerapkan legal framework mengenai hak perempuan, membentuk Peraturan Daerah, melakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat Kota Parepare sebagai bentuk pencegahan dan penindakan.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122031759","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-22DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i1.3217
Hasanuddin Hasim, I. Sukri, R. Pikahulan, Iin Mutmainnah
Penelitian ini membahas mengenai analisis penghapusan batas usia perkawinan di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni maraknya pernikahan dini yang ditandai dengan meningkatnya permononan dispensasi nikah serta ketidaksetujuan beberapa kelompok masyarakat terhadap pembatasan usia perkawinan sebab dinilai bertentangan dengan aspek teologis dan kultur masyarakat Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penggunaan sumber data sekunder seperti Al-Qur’an, hadis, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan batas usia perkawinan di Indonesia tidak sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia karena memarginalkan hak warga negara dalam menjalankan ajaran-ajaran agama yang diyakininya dalam menentukan hidupnya. Aturan batas usia perkawinan dalam pelaksanaannya juga menimbulkan problematika pada aspek yuridis, sosiologis (kultur), dan teologis di Indonesia.
{"title":"PENGHAPUSAN ATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA","authors":"Hasanuddin Hasim, I. Sukri, R. Pikahulan, Iin Mutmainnah","doi":"10.35905/sultanhtn.v1i1.3217","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3217","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas mengenai analisis penghapusan batas usia perkawinan di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni maraknya pernikahan dini yang ditandai dengan meningkatnya permononan dispensasi nikah serta ketidaksetujuan beberapa kelompok masyarakat terhadap pembatasan usia perkawinan sebab dinilai bertentangan dengan aspek teologis dan kultur masyarakat Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penggunaan sumber data sekunder seperti Al-Qur’an, hadis, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan batas usia perkawinan di Indonesia tidak sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia karena memarginalkan hak warga negara dalam menjalankan ajaran-ajaran agama yang diyakininya dalam menentukan hidupnya. Aturan batas usia perkawinan dalam pelaksanaannya juga menimbulkan problematika pada aspek yuridis, sosiologis (kultur), dan teologis di Indonesia.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"625 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128768633","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-18DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i1.3238
Azlan Thamrin, Dirga Achmad, Ahmad Rezky Fachreza
Artikel ini menganalisis mengenai prosedur penindakan atas pelanggaran netralitas ASN di provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana penindakan atas pelanggaran netralitas ASN di provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya data pengaduan mengenai pelanggaran netralitas yang terjadi di Sulawesi Selatan menandakan cukup tingginya kesadaran masyarakat dalam pengawalan proses demokrasi. Tingginya pelanggaran Netralitas ASN di Sulawesi Selatan harus terus diminimalisir dengan pengoptimalan kesadaran masyarakat tersebut, baik dalam mencegah hingga melaporkan berbagai bentuk pelanggaran ke pihak terkait melalui masifnya sosialisasi hingga pemberdayaan masyarakat.
{"title":"PENINDAKAN ATAS PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN","authors":"Azlan Thamrin, Dirga Achmad, Ahmad Rezky Fachreza","doi":"10.35905/sultanhtn.v1i1.3238","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3238","url":null,"abstract":"Artikel ini menganalisis mengenai prosedur penindakan atas pelanggaran netralitas ASN di provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana penindakan atas pelanggaran netralitas ASN di provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya data pengaduan mengenai pelanggaran netralitas yang terjadi di Sulawesi Selatan menandakan cukup tingginya kesadaran masyarakat dalam pengawalan proses demokrasi. Tingginya pelanggaran Netralitas ASN di Sulawesi Selatan harus terus diminimalisir dengan pengoptimalan kesadaran masyarakat tersebut, baik dalam mencegah hingga melaporkan berbagai bentuk pelanggaran ke pihak terkait melalui masifnya sosialisasi hingga pemberdayaan masyarakat.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130006174","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-15DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i1.3186
Adesandra, Andini Marshanda
Pasca amandemen UUD 1945 di Indonesia secara langsung mengubah sistem ketatanegaraan terutama pada struktur lembaga perwakilan (parlemen). Berdasarkan konstitusi dan prinsip negara demokrasi yang dianut, maka kehadiran lembaga perwakilan rakyat merupakan sebuah keniscayaan. Lembaga perwakilan adalah suatu bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat. Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana struktur dan peranan lembaga perwakilan rakyat di Indonesia berdasarkan konstitusi UUD 1945. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif terlihat bahwa struktur lembaga perwakilan rakyat di Indonesia mengalami pergeseran pasca amandemen, seperti sistem kamar yang dulunya adalah unicameral kini secara fungsional dianut sistem bikameral yang terdiri atas DPR dan DPD. MPR bukan lagi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat melainkan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Penguatan fungsi legislasi DPR serta terbentuknya lembaga DPD dalam keanggotaan MPR juga merupakan hasil amandemen UUD 1945 terhadap struktur lembaga perwakilan rakyat di Indonesia. Setiap lembaga perwakilan ini memiliki peranan utama dalam mewakili seluruh aspirasi dan kepentingan rakyat agar dapat diwujudkan menjadi sebuah peraturan atau kebijakan yang pro rakyat. Hal inilah yang seharusnya menjadi cerminan nilai konstitusi yang baik dalam konsep negara demokrasi yang dianut Indonesia.
{"title":"REFLEKSI KONSTITUSI TERHADAP PERANAN LEMBAGA PERWAKILAN DALAM BINGKAI NEGARA DEMOKRASI INDONESIA (PERSPEKTIF ILMU NEGARA)","authors":"Adesandra, Andini Marshanda","doi":"10.35905/sultanhtn.v1i1.3186","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3186","url":null,"abstract":"Pasca amandemen UUD 1945 di Indonesia secara langsung mengubah sistem ketatanegaraan terutama pada struktur lembaga perwakilan (parlemen). Berdasarkan konstitusi dan prinsip negara demokrasi yang dianut, maka kehadiran lembaga perwakilan rakyat merupakan sebuah keniscayaan. Lembaga perwakilan adalah suatu bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat. Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana struktur dan peranan lembaga perwakilan rakyat di Indonesia berdasarkan konstitusi UUD 1945. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif terlihat bahwa struktur lembaga perwakilan rakyat di Indonesia mengalami pergeseran pasca amandemen, seperti sistem kamar yang dulunya adalah unicameral kini secara fungsional dianut sistem bikameral yang terdiri atas DPR dan DPD. MPR bukan lagi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat melainkan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Penguatan fungsi legislasi DPR serta terbentuknya lembaga DPD dalam keanggotaan MPR juga merupakan hasil amandemen UUD 1945 terhadap struktur lembaga perwakilan rakyat di Indonesia. Setiap lembaga perwakilan ini memiliki peranan utama dalam mewakili seluruh aspirasi dan kepentingan rakyat agar dapat diwujudkan menjadi sebuah peraturan atau kebijakan yang pro rakyat. Hal inilah yang seharusnya menjadi cerminan nilai konstitusi yang baik dalam konsep negara demokrasi yang dianut Indonesia.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121684905","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-10DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i1.3179
Muhammad Andri Alvian, Kata Kunci, Pelanggaran Bawaslu
Artikel ini menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut BAWASLU) pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui eksistensi BAWASLU dalam menangani kasus pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAWASLU tetap memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan perolehan suara secara nasional. Hal ini didasarkan pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan wewenang kepada BAWASLU dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Terlebih lagi penetapan perolehan suara sebelum dilakukan pengambilan janji dan sumpah calon terpilih merupakan bagian dari proses pelaksanaan pemilu yang menjadi ruang lingkup atas wewenang pengawasan yang dimiliki oleh BAWASLU.
{"title":"EKSISTENSI BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU PASCA PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA SECARA NASIONAL","authors":"Muhammad Andri Alvian, Kata Kunci, Pelanggaran Bawaslu","doi":"10.35905/sultanhtn.v1i1.3179","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3179","url":null,"abstract":"Artikel ini menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut BAWASLU) pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui eksistensi BAWASLU dalam menangani kasus pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAWASLU tetap memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan perolehan suara secara nasional. Hal ini didasarkan pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan wewenang kepada BAWASLU dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Terlebih lagi penetapan perolehan suara sebelum dilakukan pengambilan janji dan sumpah calon terpilih merupakan bagian dari proses pelaksanaan pemilu yang menjadi ruang lingkup atas wewenang pengawasan yang dimiliki oleh BAWASLU.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115220237","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-08DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i1.3178
Sri Adriana
Birokrasi sebagai pilar utama dalam pelayanan publik memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang berkuasa, termasuk memberikan saran terhadap suatu usulan kebijakan. Oleh karena itu, birokrasi musti memiliki pengalaman dan pengetahuan baik dalam konteks penyusunan kebijakan maupun pelaksanaannya. Artinya profesionalisme ini menjadi penting untuk menjaga kesinambungan kerja-kerja birokrasi ditengah perubahan situasi politik yang terjadi. maka penulis mengangkat permasalahan terkait perampingan birokrasi terhadap kinerja pemerintahan, begitupula karena hal ini dianggap mempengaruhi elektabilitas ASN yang sudah lama menduduki jabatan di instansi pemerintahan. akan tetapi disisi lain muncul lembaga baru yang menjadi sayap atas pelaksanaan beberapa urusan pejabat pemerintahan, misalnya dibentuk staf khusus Presiden yang diisi oleh kaum millenial, padahal ini sangat tidak berbanding lurus dengan upaya pemerintah untuk melakukan perampingan birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan buku dan bahan kepustakaan lainnya, disusun secara deskriptif analitis. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dinyatakan lebih baik menggunakan penerapan yang electoral partisipatif dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih.
{"title":"PROBLEMATIKA PERAMPINGAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA MENUJU PERAMPINGAN BIROKRASI","authors":"Sri Adriana","doi":"10.35905/sultanhtn.v1i1.3178","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3178","url":null,"abstract":"Birokrasi sebagai pilar utama dalam pelayanan publik memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang berkuasa, termasuk memberikan saran terhadap suatu usulan kebijakan. Oleh karena itu, birokrasi musti memiliki pengalaman dan pengetahuan baik dalam konteks penyusunan kebijakan maupun pelaksanaannya. Artinya profesionalisme ini menjadi penting untuk menjaga kesinambungan kerja-kerja birokrasi ditengah perubahan situasi politik yang terjadi. maka penulis mengangkat permasalahan terkait perampingan birokrasi terhadap kinerja pemerintahan, begitupula karena hal ini dianggap mempengaruhi elektabilitas ASN yang sudah lama menduduki jabatan di instansi pemerintahan. akan tetapi disisi lain muncul lembaga baru yang menjadi sayap atas pelaksanaan beberapa urusan pejabat pemerintahan, misalnya dibentuk staf khusus Presiden yang diisi oleh kaum millenial, padahal ini sangat tidak berbanding lurus dengan upaya pemerintah untuk melakukan perampingan birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan buku dan bahan kepustakaan lainnya, disusun secara deskriptif analitis. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dinyatakan lebih baik menggunakan penerapan yang electoral partisipatif dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130265794","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：