Pub Date : 2024-02-01DOI: 10.35905/sultan_htn.v2i2.7990
M. Adib, Hakim Dzakwan Syah, A. Annisa, Indonesia Pengungsi Rohingya, Kerangka Hukum, Bantuan Kemanusiaan, Kebijakan Keimigrasian
This study aims to analyze the implementation of governance for refugees who come to Indonesia, in this case, Rohingya refugees. The arrival of Rohingya refugees in Indonesia has introduced complexity to the regional response, posing challenges for the Indonesian government in upholding humanitarian standards, ensuring proper living conditions, and managing public sentiments. This research employs a juridical-normative approach to analyze the legal norms governing the Indonesian government's policies on Rohingya refugees, focusing on instruments like Presidential Regulation 125/2016. By examining legal regulations and sources, this study identifies and evaluates the legal implications of implemented policies, assessing their alignment with prevailing legal principles. The international legal framework, including the 1951 UN Refugee Convention and the 1967 Protocol, alongside Indonesia's comprehensive immigration legal framework (Law Number 6 of 2011), is crucial. Despite these legal foundations, challenges persist in handling Rohingya refugees in Aceh, highlighting a disconnect between the legal framework and on-the-ground realities, notably in the face of local community rejection.
{"title":"LEGAL GOVERNANCE OF ROHINGYA REFUGEE AFFAIRS IN ACEH: A CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE","authors":"M. Adib, Hakim Dzakwan Syah, A. Annisa, Indonesia Pengungsi Rohingya, Kerangka Hukum, Bantuan Kemanusiaan, Kebijakan Keimigrasian","doi":"10.35905/sultan_htn.v2i2.7990","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultan_htn.v2i2.7990","url":null,"abstract":"This study aims to analyze the implementation of governance for refugees who come to Indonesia, in this case, Rohingya refugees. The arrival of Rohingya refugees in Indonesia has introduced complexity to the regional response, posing challenges for the Indonesian government in upholding humanitarian standards, ensuring proper living conditions, and managing public sentiments. This research employs a juridical-normative approach to analyze the legal norms governing the Indonesian government's policies on Rohingya refugees, focusing on instruments like Presidential Regulation 125/2016. By examining legal regulations and sources, this study identifies and evaluates the legal implications of implemented policies, assessing their alignment with prevailing legal principles. The international legal framework, including the 1951 UN Refugee Convention and the 1967 Protocol, alongside Indonesia's comprehensive immigration legal framework (Law Number 6 of 2011), is crucial. Despite these legal foundations, challenges persist in handling Rohingya refugees in Aceh, highlighting a disconnect between the legal framework and on-the-ground realities, notably in the face of local community rejection.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"397 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140468242","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-30DOI: 10.35905/sultanhtn.v2i2.6768
Riza Multazam Luthfy, M. D. Haq, Kata Kunci, H. Hukum, Peraturan Menteri, Pemerintahan Desa
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji adanya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi beserta Peraturan Menteri yang dikeluarkan dapat mengganggu sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, terutama berkaitan dengan sistem dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di level lokal, kondisi demikian memunculkan kesulitan bagi pemerintah desa selaku pelaksana teknis dari kebijakan yang dikeluarkan oleh beberapa kementerian sekaligus. Pertentangan norma Permendagri dengan Permendes PDTT menjadikan pemerintah desa sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) merasa bingung untuk memilih peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan sebagai pedoman. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh yaitu berdasarkan perspektif politik hukum dan harmonisasi hukum menganalisis dua hal. Pertama, tumpang tindih kewenangan dan Peraturan Menteri terjadi dikarenakan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa memiliki persepsi bereda tentang siapa yang lebih berhak mengatur urusan desa. Kedua, harmonisasi hukum peraturan Menteri yang mengatur desa bisa diwujudkan melalui adanya politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan penerbitan Peraturan Presiden baru yang menentukan bahwa hanya ada satu kementerian yang menangani desa. Dalam konteks ini, penulis menilai bahwa seharusnya urusan desa lebih tepat berada di bawah kewenangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi.
本研究旨在探讨内政部与乡村和贫困地区发展部、移民部之间的权力重叠问题，以及所颁布的部级条例可能会扰乱印度尼西亚共和国的宪法体系，尤其是在适用法律和条例的体系和等级方面。在地方一级，这种情况给作为同时执行多个部委发布的政策的技术执行者的乡政府造成了困难。Permendagri 和 Permendes PDTT 的规范相互冲突，使得作为利益相关者的村政府在选择使用哪些法律法规作为指导方针时感到困惑。采用的研究类型是概念法学规范研究。研究结果基于法律政治和法律协调的视角，分析了两个问题。首先，由于内政部和村务部对谁更有权管理村务有不同的看法，因此出现了权力重叠和部级条例。其次，通过对关于村庄的第 6/2014 号法律进行修订，并颁布新的总统条例，确定只有一个部负责处理村庄事务，可以在法律上实现部级村庄管理条例的统一。在这种情况下，笔者认为，村庄事务由村庄和贫困地区发展部（Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions, Transmigration）管理更为合适。
{"title":"DUALISME KEWENANGAN PEMBENTUKAN HUKUM DI BIDANG DESA","authors":"Riza Multazam Luthfy, M. D. Haq, Kata Kunci, H. Hukum, Peraturan Menteri, Pemerintahan Desa","doi":"10.35905/sultanhtn.v2i2.6768","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i2.6768","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji adanya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi beserta Peraturan Menteri yang dikeluarkan dapat mengganggu sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, terutama berkaitan dengan sistem dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di level lokal, kondisi demikian memunculkan kesulitan bagi pemerintah desa selaku pelaksana teknis dari kebijakan yang dikeluarkan oleh beberapa kementerian sekaligus. Pertentangan norma Permendagri dengan Permendes PDTT menjadikan pemerintah desa sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) merasa bingung untuk memilih peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan sebagai pedoman. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh yaitu berdasarkan perspektif politik hukum dan harmonisasi hukum menganalisis dua hal. Pertama, tumpang tindih kewenangan dan Peraturan Menteri terjadi dikarenakan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa memiliki persepsi bereda tentang siapa yang lebih berhak mengatur urusan desa. Kedua, harmonisasi hukum peraturan Menteri yang mengatur desa bisa diwujudkan melalui adanya politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan penerbitan Peraturan Presiden baru yang menentukan bahwa hanya ada satu kementerian yang menangani desa. Dalam konteks ini, penulis menilai bahwa seharusnya urusan desa lebih tepat berada di bawah kewenangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"287 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140484914","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-29DOI: 10.35905/sultanhtn.v2i2.7919
Muhammad Irfan Gati, Abd. Hafid
This article explores the dynamics of Indonesian diplomacy in the Israeli-Palestinian conflict. Despite ongoing tensions and armed confrontations between Palestinian fighters and the Israeli military, Indonesia has consistently advocated for Palestinian independence through a two-state solution. The historical ties between Indonesia and Palestine, coupled with the academic connections between Palestinian scholars and Indonesian students studying in Egypt, have strengthened the diplomatic relationship between the two nations. Indonesia's active role in supporting Palestinian recognition of Indonesian independence, alongside Egypt, remains relevant today. Using conflict resolution theory as a framework, this article delves into Indonesia's diplomatic efforts to address the Israeli-Palestinian conflict. Notably, Indonesia has actively participated as a non-permanent member of the UN Security Council, opposing policies such as US President Donald Trump's decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel and relocate the embassy there. The findings illustrate Indonesia's multifaceted role in conflict resolution, encompassing positions as a co-sponsor, facilitator, mediator, participant, initiator, actor, motivator, and justifier in its endeavors to help resolve the Israeli-Palestinian conflict. By presenting these insights, the article aims to contribute to the understanding of Indonesia's unique diplomatic contributions to the ongoing conflict while avoiding plagiarism.
{"title":"INDONESIA'S DIPLOMATIC CONTRIBUTION TO THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT SINCE 1948","authors":"Muhammad Irfan Gati, Abd. Hafid","doi":"10.35905/sultanhtn.v2i2.7919","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i2.7919","url":null,"abstract":"This article explores the dynamics of Indonesian diplomacy in the Israeli-Palestinian conflict. Despite ongoing tensions and armed confrontations between Palestinian fighters and the Israeli military, Indonesia has consistently advocated for Palestinian independence through a two-state solution. The historical ties between Indonesia and Palestine, coupled with the academic connections between Palestinian scholars and Indonesian students studying in Egypt, have strengthened the diplomatic relationship between the two nations. Indonesia's active role in supporting Palestinian recognition of Indonesian independence, alongside Egypt, remains relevant today. Using conflict resolution theory as a framework, this article delves into Indonesia's diplomatic efforts to address the Israeli-Palestinian conflict. Notably, Indonesia has actively participated as a non-permanent member of the UN Security Council, opposing policies such as US President Donald Trump's decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel and relocate the embassy there. The findings illustrate Indonesia's multifaceted role in conflict resolution, encompassing positions as a co-sponsor, facilitator, mediator, participant, initiator, actor, motivator, and justifier in its endeavors to help resolve the Israeli-Palestinian conflict. By presenting these insights, the article aims to contribute to the understanding of Indonesia's unique diplomatic contributions to the ongoing conflict while avoiding plagiarism.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"106 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140487583","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-25DOI: 10.35905/sultanhtn.v2i1.5233
W. Wiwin
Artikel ini mengkaji fenomena perkawinan beda agama di Indonesia pada aspek yuridis formal, konsep HAM, dan hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis arah politik hukum pengaturan perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia. Jenis penelitian ini yakni library research (penelitian kepustakaan) yang berbentuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kompratif (comparative approach), dan pendekatan konspetual (conseptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sistem hukum Indonesia belum mengatur secara expressis verbis klausal perkawinan beda agama secara komprehensif sehingga menibulkan ketidakpastian hukum dan hermeneutika hukum yang tumpang tindih; (2) Konsep perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia bersifat partikularisme sehingga pembatasan hak perkawinan beda agama harus diintegrasikan dengan norma agama dan norma hukum; dan (3) Perkawinan beda agama menurut hukum Islam hukumnya haram, terkecuali pernikahan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab. Akan tetapi, sebagian besar Ulama kontemporer berpendapat bahwa wanita Ahli Kitab sangat sulit ditemukan saat ini karena ketiadaan standarisasi yang jelas dan bersifat progresif sesuai perkembangan sosial dan norma agama komptemporer. Bahkan beberapa organisasi Ulama kontemporer mengharamkan perkawinan beda agama tanpa pengecualian. Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Sistem Hukum, Hak, Islam
{"title":"QUO VADIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA","authors":"W. Wiwin","doi":"10.35905/sultanhtn.v2i1.5233","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.5233","url":null,"abstract":"Artikel ini mengkaji fenomena perkawinan beda agama di Indonesia pada aspek yuridis formal, konsep HAM, dan hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis arah politik hukum pengaturan perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia. Jenis penelitian ini yakni library research (penelitian kepustakaan) yang berbentuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kompratif (comparative approach), dan pendekatan konspetual (conseptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sistem hukum Indonesia belum mengatur secara expressis verbis klausal perkawinan beda agama secara komprehensif sehingga menibulkan ketidakpastian hukum dan hermeneutika hukum yang tumpang tindih; (2) Konsep perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia bersifat partikularisme sehingga pembatasan hak perkawinan beda agama harus diintegrasikan dengan norma agama dan norma hukum; dan (3) Perkawinan beda agama menurut hukum Islam hukumnya haram, terkecuali pernikahan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab. Akan tetapi, sebagian besar Ulama kontemporer berpendapat bahwa wanita Ahli Kitab sangat sulit ditemukan saat ini karena ketiadaan standarisasi yang jelas dan bersifat progresif sesuai perkembangan sosial dan norma agama komptemporer. Bahkan beberapa organisasi Ulama kontemporer mengharamkan perkawinan beda agama tanpa pengecualian. Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Sistem Hukum, Hak, Islam","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"29 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139314094","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-01DOI: 10.35905/sultanhtn.v2i1.5758
Musrifah
Artikel ini membahas tentang hasil penelitian terkait kasus KDRT yang terdapat di Pengadilan Agama Arso yang penyebabnya diantaranya karena kekerasan fisik, ekonomi, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan spiritual. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab dan penyelesaian perkara KDRT yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan (Juni- Agustus 2022) dengan lokasi penelitian Kabupaten Keerom (Pengadilan Agama Arso). Hasil penelitian menjelaskan bentuk Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Arso ialah dengan cara melakukan penasehatan melalui persidangan atau mediasi diluar persidangan dan bila proses perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka dilanjutkan proses pemeriksaan perkara dalam persidangan dengan menggunakan asas personalitas ke-islaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana cepat dan biaya ringan, asas persidangan tertutup untuk umum untuk perkara tertentu, dan asas persamaan kedudukan dimuka hukum. Adapun akibat hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Arso yakni Penggugat boleh menuntut/menggugat haknya pasca perceraian yakni nafkah lampau, nafkah iddah, mut’ah, hak asuh anak, nafkah anak dan harta gono-gini.
{"title":"ASPEK KELEMBAGAAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PENGADILAN AGAMA ARSO","authors":"Musrifah","doi":"10.35905/sultanhtn.v2i1.5758","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.5758","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas tentang hasil penelitian terkait kasus KDRT yang terdapat di Pengadilan Agama Arso yang penyebabnya diantaranya karena kekerasan fisik, ekonomi, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan spiritual. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab dan penyelesaian perkara KDRT yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan (Juni- Agustus 2022) dengan lokasi penelitian Kabupaten Keerom (Pengadilan Agama Arso). Hasil penelitian menjelaskan bentuk Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Arso ialah dengan cara melakukan penasehatan melalui persidangan atau mediasi diluar persidangan dan bila proses perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka dilanjutkan proses pemeriksaan perkara dalam persidangan dengan menggunakan asas personalitas ke-islaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana cepat dan biaya ringan, asas persidangan tertutup untuk umum untuk perkara tertentu, dan asas persamaan kedudukan dimuka hukum. Adapun akibat hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Arso yakni Penggugat boleh menuntut/menggugat haknya pasca perceraian yakni nafkah lampau, nafkah iddah, mut’ah, hak asuh anak, nafkah anak dan harta gono-gini.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"34 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139325133","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-01DOI: 10.35905/sultanhtn.v2i1.4299
Lia Nurhasanah
Penelitian ini dilatarbelakangi ketidaktuntasan mengatasi masalah yang ditimbulkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015. Pasalnya, putusan ini menimbulkan banyak persoalan, terutama mengenai maraknya calon tunggal yang bermunculan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap pilkada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) yang dilakukan terhadap berbagai data yang memiliki relevansi dengan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap pilkada. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa das sein dan das sollen belum sinkron, karena pasca putusan tersebut hanya menimbulkan fenomena baru yang dinilai meruntuhkan nilai demokrasi. Meski begitu, pada kenyataannya dalam PKPU pelaksanaan pilkada calon tunggal dan kotak kosong memang ada aturannya. Tapi belum pasti regulasi mengenai mekanisme penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal apabila persoalan di dalamnya buntu.
{"title":"EKSISTENSI CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI","authors":"Lia Nurhasanah","doi":"10.35905/sultanhtn.v2i1.4299","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.4299","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilatarbelakangi ketidaktuntasan mengatasi masalah yang ditimbulkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015. Pasalnya, putusan ini menimbulkan banyak persoalan, terutama mengenai maraknya calon tunggal yang bermunculan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap pilkada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) yang dilakukan terhadap berbagai data yang memiliki relevansi dengan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap pilkada. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa das sein dan das sollen belum sinkron, karena pasca putusan tersebut hanya menimbulkan fenomena baru yang dinilai meruntuhkan nilai demokrasi. Meski begitu, pada kenyataannya dalam PKPU pelaksanaan pilkada calon tunggal dan kotak kosong memang ada aturannya. Tapi belum pasti regulasi mengenai mekanisme penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal apabila persoalan di dalamnya buntu.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"6 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139325249","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-01DOI: 10.35905/sultanhtn.v2i1.5620
Deden Ilham Rahmani Ilham
Pemilu serentak di Indonesia merupakan salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi negara ini. Sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah berhasil melaksanakan beberapa pemilu serentak yang melibatkan pemilihan presiden, anggota parlemen, dan tingkat pemerintahan daerah. Pemilu serentak ini melibatkan jutaan pemilih dan melibatkan berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, calon, dan masyarakat secara luas. Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif yang digambarkan melalui laporan verbal untuk menjelaskan dan menggambarkan informasi yang telah dikumpulkan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dan sumber data sekunder yang merupakan informasi yang sudah ada sebelumnya.Tantangan keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas proses demokratis. Ketidakadilan dalam pemilihan, seperti adanya praktek kecurangan, distribusi sumber daya tidak merata, atau ketidaknetralan penyelenggaraan pemilu, dapat merusak integritas pemilihan dan mengurangi representativitas hasil pemilihan. Ketika pemilih merasakan adanya ketidakadilan, mungkin kehilangan kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan meragukan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan dari pemilihan tersebut. Untuk mengatasi tantangan keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia, perlu adanya komitmen yang kuat untuk memperkuat integritas dan representativitas proses demokratis.
{"title":"TANTANGAN DAN HARMONI ANTARA KEADILAN DAN KEPASTIAN DALAM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA","authors":"Deden Ilham Rahmani Ilham","doi":"10.35905/sultanhtn.v2i1.5620","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.5620","url":null,"abstract":"Pemilu serentak di Indonesia merupakan salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi negara ini. Sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah berhasil melaksanakan beberapa pemilu serentak yang melibatkan pemilihan presiden, anggota parlemen, dan tingkat pemerintahan daerah. Pemilu serentak ini melibatkan jutaan pemilih dan melibatkan berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, calon, dan masyarakat secara luas. Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif yang digambarkan melalui laporan verbal untuk menjelaskan dan menggambarkan informasi yang telah dikumpulkan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dan sumber data sekunder yang merupakan informasi yang sudah ada sebelumnya.Tantangan keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas proses demokratis. Ketidakadilan dalam pemilihan, seperti adanya praktek kecurangan, distribusi sumber daya tidak merata, atau ketidaknetralan penyelenggaraan pemilu, dapat merusak integritas pemilihan dan mengurangi representativitas hasil pemilihan. Ketika pemilih merasakan adanya ketidakadilan, mungkin kehilangan kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan meragukan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan dari pemilihan tersebut. Untuk mengatasi tantangan keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia, perlu adanya komitmen yang kuat untuk memperkuat integritas dan representativitas proses demokratis.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"16 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139331071","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-01DOI: 10.35905/sultanhtn.v2i1.3424
Nur Ahmad Fauzan, Syafa'at Anugrah Pradana, Sunandar
Penelitian ini menganalisis mengenai wewenang pemerintah Desa dibidang pertanian yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan subjek pemerintah Desa dan masyarakat petani. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa Kulo dalam pemberdayaan Petani Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap telah berjalan dengan baik. Terdapat beberapa pelaksanaan kewenangan yang bersifat substantif dalam pemberdayaan Petani oleh Pemerintah Desa seperti penyaluran informasi, pelatihan dan pendidikan, penyediaan fasilitas, dan penguatan kelembagaan Kelompok Tani, pengawasan dan pelaksanaan distribusi bantuan pupuk, serta pembimbingan Petani. Pemerintah Desa Kulo juga melakukan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk kompos dan penggunaan alat pertanian modern seperti handtracktor, robot panen padi dengan melakukan sinergitas dengan Dinas Pertanian.
{"title":"EKSPLORASI KEWENANGAN PEMERINTAH DESA KULO KABUPATEN SIDRAP DI BIDANG PERTANIAN: PELUANG DAN TANTANGAN","authors":"Nur Ahmad Fauzan, Syafa'at Anugrah Pradana, Sunandar","doi":"10.35905/sultanhtn.v2i1.3424","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.3424","url":null,"abstract":"Penelitian ini menganalisis mengenai wewenang pemerintah Desa dibidang pertanian yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan subjek pemerintah Desa dan masyarakat petani. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa Kulo dalam pemberdayaan Petani Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap telah berjalan dengan baik. Terdapat beberapa pelaksanaan kewenangan yang bersifat substantif dalam pemberdayaan Petani oleh Pemerintah Desa seperti penyaluran informasi, pelatihan dan pendidikan, penyediaan fasilitas, dan penguatan kelembagaan Kelompok Tani, pengawasan dan pelaksanaan distribusi bantuan pupuk, serta pembimbingan Petani. Pemerintah Desa Kulo juga melakukan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk kompos dan penggunaan alat pertanian modern seperti handtracktor, robot panen padi dengan melakukan sinergitas dengan Dinas Pertanian.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"334 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139327610","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
During Covid-19 Pandemic, the election in Indonesia was still carried out. However, there had previously been a withdrawal of the schedule. Among those who conducted the election was the Surabaya mayoral election. In this case, the KPU of Surabaya city is obliged to act on voter data collection. This article discusses the voter data for Surabaya mayoral elections during the Covid-19 pandemic from the fiqh al-siyasah perspective. The research is field research with qualitative data processing. Data is collected with observations, interviews, and documentation and then analyzed by fiqh al-siyasah. This study results in implementing the updated voter data of the Surabaya mayoral election in 2020; KPU of Surabaya city used conducting Voter Data Determination (DPT). It’s based on legislation Number 10 of 2016 concerning the election of Governors, Regents, and Mayors. Updating voter data on the Surabaya election by KPU of Surabaya City is according to the concept of fiqh al-siyasah. KPU of Surabaya city applies the principles of fiqh al-siyasah, honesty, transparency, and supervision, in the data collection of voters to achieve public benefit. This is according to the concept of tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuth bi al-mashlahah (the leader’s policy on people must align with the public interest).
{"title":"MATCHING AND RESEARCH FOR VOTER DATA UPDATE IN SURABAYA MAYORAL ELECTION IN 2020 FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH AL-SIYASAH","authors":"Nur Lailatul Musyafaah, Rizal Dwi Rhomandana, Nabila Khoirun Nisa, Alfin Sofyan","doi":"10.35905/sultanhtn.v2i1.5070","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.5070","url":null,"abstract":"During Covid-19 Pandemic, the election in Indonesia was still carried out. However, there had previously been a withdrawal of the schedule. Among those who conducted the election was the Surabaya mayoral election. In this case, the KPU of Surabaya city is obliged to act on voter data collection. This article discusses the voter data for Surabaya mayoral elections during the Covid-19 pandemic from the fiqh al-siyasah perspective. The research is field research with qualitative data processing. Data is collected with observations, interviews, and documentation and then analyzed by fiqh al-siyasah. This study results in implementing the updated voter data of the Surabaya mayoral election in 2020; KPU of Surabaya city used conducting Voter Data Determination (DPT). It’s based on legislation Number 10 of 2016 concerning the election of Governors, Regents, and Mayors. Updating voter data on the Surabaya election by KPU of Surabaya City is according to the concept of fiqh al-siyasah. KPU of Surabaya city applies the principles of fiqh al-siyasah, honesty, transparency, and supervision, in the data collection of voters to achieve public benefit. This is according to the concept of tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuth bi al-mashlahah (the leader’s policy on people must align with the public interest).","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139328666","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-11-14DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i2.3464
Hasanuddin Hasim, I. Sukri, Muh. Aslam Syah, Dhea Patricia, Kata Kunci, Peraturan Desa, Pemerintahan Desa, Menguak Achmad Ali, Teori Hukum, Dan Toeri Peradilan
Tulisan ini merupakan tulisan yang bergerak sebagai laporan pengabdian kepada masyarakat dari program studi hukum tata negara. Target kegiatannya adalah untuk mengadakan reformulasi penyusunan rancangan peraturan desa di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Hal ini penting untuk dilakukan dengan menilai bahwa minimnya pembentukan peraturan desa pada desa yang berada di Kecamatan Mattiro Bulu. Hal tersebut terjadi karena disebabkan polemik kurangnya tenaga ahli dan tidak terbentuknya budaya hukum yang sesuai dengan budaya hukum yang ada dalam mekanisme formiil dalam pembentukan peraturan desa yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 juncto Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Metode yang digunakan yakni metode ceramah dengan mengaktifkan ruang diskusi dengan mekanisme tanya jawab antara pemateri dan peserta. Adapun peserta yakni Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa dari seluruh Desa di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Hasil yang diperoleh yakni adanya pemahaman baru yang muncul dari unsur pemerintahan desa tentang penyusunan peraturan desa baik secara materiil maupun formiil.
{"title":"REFORMULASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG","authors":"Hasanuddin Hasim, I. Sukri, Muh. Aslam Syah, Dhea Patricia, Kata Kunci, Peraturan Desa, Pemerintahan Desa, Menguak Achmad Ali, Teori Hukum, Dan Toeri Peradilan","doi":"10.35905/sultanhtn.v1i2.3464","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i2.3464","url":null,"abstract":"Tulisan ini merupakan tulisan yang bergerak sebagai laporan pengabdian kepada masyarakat dari program studi hukum tata negara. Target kegiatannya adalah untuk mengadakan reformulasi penyusunan rancangan peraturan desa di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Hal ini penting untuk dilakukan dengan menilai bahwa minimnya pembentukan peraturan desa pada desa yang berada di Kecamatan Mattiro Bulu. Hal tersebut terjadi karena disebabkan polemik kurangnya tenaga ahli dan tidak terbentuknya budaya hukum yang sesuai dengan budaya hukum yang ada dalam mekanisme formiil dalam pembentukan peraturan desa yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 juncto Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Metode yang digunakan yakni metode ceramah dengan mengaktifkan ruang diskusi dengan mekanisme tanya jawab antara pemateri dan peserta. Adapun peserta yakni Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa dari seluruh Desa di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Hasil yang diperoleh yakni adanya pemahaman baru yang muncul dari unsur pemerintahan desa tentang penyusunan peraturan desa baik secara materiil maupun formiil. ","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130689890","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：