Ditengah meningkatnya penggunaan teknologi dan informasi, munculnya media sosial saat ini telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses segala hal. Tidak sedikit para pengguna yang justru menyalahgunakannya dengan memposting salah satunya adalah mencemarkan nama baik orang lain. Perihal pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pencemaran nama baik terhadap partai politik perlu diperhatikan, mengingkat partai politik merupakan elemen penting struktur pemerintahan. Pengadilan Negeri Lhoseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm menghukum Terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan pidana penjara 4 bulan, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 184/PID/2017/PT BNA memiliki pertimbangan yang berbeda. Permasalahan yang timbul adalah terkait bagaimana analisa penulis terhadap kedua putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Hasil data penelitian yang diperoleh akan dianalisa dengan metode analisis normatif. In the midst of the increasing use of technology and information, the emergence of social media today has made it easier for the public to access everything. Not a few users who actually abuse it by posting one of which is to defame others. Regarding defamation through social media, it is regulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Defamation of political parties needs to be considered, raising political parties is an important element of the government structure. Lhoseumawe District Court Number 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm sentenced the Defendant for being proven guilty of a criminal act of defamation through social media with a prison term of 4 months, while in the Banda Aceh High Court Decision No. 184/PID/2017/PT BNA has different considerations. The problem that arises is related to how the author analyzes the two decisions handed down against the defendant. This research uses normative juridical research. The data collection technique used is literature study. The results of the research data obtained will be analyzed using normative analysis methods.
{"title":"Pencemaran Nama Baik Partai Politik Melalui Media Sosial","authors":"Sherlyana Carmelita Tey Bhera","doi":"10.24903/yrs.v14i2.1502","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/yrs.v14i2.1502","url":null,"abstract":"Ditengah meningkatnya penggunaan teknologi dan informasi, munculnya media sosial saat ini telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses segala hal. Tidak sedikit para pengguna yang justru menyalahgunakannya dengan memposting salah satunya adalah mencemarkan nama baik orang lain. Perihal pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pencemaran nama baik terhadap partai politik perlu diperhatikan, mengingkat partai politik merupakan elemen penting struktur pemerintahan. Pengadilan Negeri Lhoseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm menghukum Terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan pidana penjara 4 bulan, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 184/PID/2017/PT BNA memiliki pertimbangan yang berbeda. Permasalahan yang timbul adalah terkait bagaimana analisa penulis terhadap kedua putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Hasil data penelitian yang diperoleh akan dianalisa dengan metode analisis normatif. \u0000 \u0000In the midst of the increasing use of technology and information, the emergence of social media today has made it easier for the public to access everything. Not a few users who actually abuse it by posting one of which is to defame others. Regarding defamation through social media, it is regulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Defamation of political parties needs to be considered, raising political parties is an important element of the government structure. Lhoseumawe District Court Number 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm sentenced the Defendant for being proven guilty of a criminal act of defamation through social media with a prison term of 4 months, while in the Banda Aceh High Court Decision No. 184/PID/2017/PT BNA has different considerations. The problem that arises is related to how the author analyzes the two decisions handed down against the defendant. This research uses normative juridical research. The data collection technique used is literature study. The results of the research data obtained will be analyzed using normative analysis methods.","PeriodicalId":187233,"journal":{"name":"Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122814839","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Latar Belakang: Notaris merupakan pejabat umum dan memiliki posisi yang sangat penting untuk membantu dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Akta otentik yang diterbitkan oleh notarus harus dilakukan dengan kehati-hatian sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Notaris dalam penerbitan akta otentik dapat dikenakan sanksi pidana apabila terpenuhi unsur-unsur pidana Metode Penelitian: Jenis bahan hukum sesuai dengan tipelogi penelitian ini yang berbentuk yuridis normatif, jelas kiranya bahwa bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu data atau bahan sekunder. Analisis bahan hukum yang ditempuh dengan jalan melakukan kajian-kajian atau analisis-analisis yuridis preskriptif terhadap bahan-bahan hukum. Metode kajian dan analisisnya melalui interpretasi dengan tetap memperhatikan konsistensi antara teori hukum, asas hukum dan kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil Penelitian: Praktek notaris ditemukan kenyataan, apabila ada akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris. Kesimpulan: Notaris dapat dihukum pidana apabila terbukti di Pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap lain, Apabila ini terbukti Notaris wajib dihukum.
{"title":"Tanggung Jawab Pidana Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibuat","authors":"Matelda Naatonis","doi":"10.24903/yrs.v14i2.1507","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/yrs.v14i2.1507","url":null,"abstract":"Latar Belakang: \u0000Notaris merupakan pejabat umum dan memiliki posisi yang sangat penting untuk membantu dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Akta otentik yang diterbitkan oleh notarus harus dilakukan dengan kehati-hatian sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Notaris dalam penerbitan akta otentik dapat dikenakan sanksi pidana apabila terpenuhi unsur-unsur pidana \u0000Metode Penelitian: \u0000Jenis bahan hukum sesuai dengan tipelogi penelitian ini yang berbentuk yuridis normatif, jelas kiranya bahwa bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu data atau bahan sekunder. Analisis bahan hukum yang ditempuh dengan jalan melakukan kajian-kajian atau analisis-analisis yuridis preskriptif terhadap bahan-bahan hukum. Metode kajian dan analisisnya melalui interpretasi dengan tetap memperhatikan konsistensi antara teori hukum, asas hukum dan kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. \u0000Hasil Penelitian: \u0000Praktek notaris ditemukan kenyataan, apabila ada akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris. \u0000Kesimpulan: \u0000Notaris dapat dihukum pidana apabila terbukti di Pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap lain, Apabila ini terbukti Notaris wajib dihukum.","PeriodicalId":187233,"journal":{"name":"Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"2009 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125594088","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pengedaran Sediaan Farmasi Oleh Anak, Dalam Prespektif Hukum Pidana
Abstrak Salah satu bentuk perkembangan tindak pidana yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat umum bidang ilmu kesehatan yaituperedaran sediaan farmasi jenis obat yang dilakukan secara bebas dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat karena obat merupakan hal yang penting dalam pelayanan kesehatan sehingga penggunaan obat tidak boleh sembarangan dan harus digunakan dengan benar agar dapat memberikan manfaat klinik yang optimal. Penelitian ini meggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini adalah penganturan pengedaran sediaan farmasi diatur dalam hukum positif Indonesia yang ada dan diatur dalam undang-undnag nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan pengedaran sediaan farmasi harus dilakukan secara khusus sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UUSPPA) agar kepentingan anak tetap terlindungi.
{"title":"Pengedaran Sediaan Farmasi Oleh Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Indonesia","authors":"Pengedaran Sediaan Farmasi Oleh Anak, Dalam Prespektif Hukum Pidana","doi":"10.24903/yrs.v14i2.1435","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/yrs.v14i2.1435","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Salah satu bentuk perkembangan tindak pidana yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat umum bidang ilmu kesehatan yaituperedaran sediaan farmasi jenis obat yang dilakukan secara bebas dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat karena obat merupakan hal yang penting dalam pelayanan kesehatan sehingga penggunaan obat tidak boleh sembarangan dan harus digunakan dengan benar agar dapat memberikan manfaat klinik yang optimal. Penelitian ini meggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini adalah penganturan pengedaran sediaan farmasi diatur dalam hukum positif Indonesia yang ada dan diatur dalam undang-undnag nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan pengedaran sediaan farmasi harus dilakukan secara khusus sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UUSPPA) agar kepentingan anak tetap terlindungi. \u0000 ","PeriodicalId":187233,"journal":{"name":"Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127476972","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kebijakan pemberian ganti rugi atas alih fungsi lahan pangkalan truk guna pembangunan Islamic Center. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang membutuhkan lahan yang cukup besar. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 593.3/278/2020 Tentang penetapan lokasi pembangunan Islamic Center dimana lokasi tersebut terletak di Tamanan Desa Banyuputih yang merupakan pangkalan truk. Dengan adanya keputusan bupati tersebut maka diharuskan adanya alih fungsi lahan pangkalan truk menjadi Islamic Center. Pembangunan Islamic Center diberikan ganti rugi berdasarkan surat keputusan bupati nomor 460/433/2020 yang berisi mengenai penetapan penerimaan bantuan sosial berupa uang yang bisa disebut dengan Dana Hibah bagi masyarakat yang terdampak alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center yang berlandaskan pada peraturan Bupati Batang Nomor 26 tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah,Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang. Pemberian ganti rugi sebesar Rp 3 juta rupiah untuk warga berKTP Kabupaten Batang dengan jumlah penerima sebanyak 86 orang, sedangkan Rp 1 juta untuk warga yang berKTP luar Kabupaten Batang sebanyak 5 orang. Pemberian ganti rugi tersebut sebagai wujud tanggung jawab pemerintah Kabupaten Batang kepada warga yang terdampak pembangunan Islamic Center. Kata kunci; Alih Fungsi, Ganti Rugi, Islamic Center.
{"title":"Pemberian Penggantian Kerugian Atas Peralihan Fungsi Lahan Pangkalan Truk Milik Pemerintah Guna Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang","authors":"Rika Anggun Melinia, Fitika Andraini","doi":"10.24903/yrs.v14i2.1506","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/yrs.v14i2.1506","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kebijakan pemberian ganti rugi atas alih fungsi lahan pangkalan truk guna pembangunan Islamic Center. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang membutuhkan lahan yang cukup besar. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 593.3/278/2020 Tentang penetapan lokasi pembangunan Islamic Center dimana lokasi tersebut terletak di Tamanan Desa Banyuputih yang merupakan pangkalan truk. Dengan adanya keputusan bupati tersebut maka diharuskan adanya alih fungsi lahan pangkalan truk menjadi Islamic Center. Pembangunan Islamic Center diberikan ganti rugi berdasarkan surat keputusan bupati nomor 460/433/2020 yang berisi mengenai penetapan penerimaan bantuan sosial berupa uang yang bisa disebut dengan Dana Hibah bagi masyarakat yang terdampak alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center yang berlandaskan pada peraturan Bupati Batang Nomor 26 tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah,Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang. Pemberian ganti rugi sebesar Rp 3 juta rupiah untuk warga berKTP Kabupaten Batang dengan jumlah penerima sebanyak 86 orang, sedangkan Rp 1 juta untuk warga yang berKTP luar Kabupaten Batang sebanyak 5 orang. Pemberian ganti rugi tersebut sebagai wujud tanggung jawab pemerintah Kabupaten Batang kepada warga yang terdampak pembangunan Islamic Center. \u0000Kata kunci; Alih Fungsi, Ganti Rugi, Islamic Center.","PeriodicalId":187233,"journal":{"name":"Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"82 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132994864","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Semakin berkembangnya perekonomian dan perdagangan menyebabkan semakin tingginya angka pemasalahan yang timbul sehubungan dengan hal tersebut diantaranya muncul permasalahan utang piutang dalam masyarakat. Kegagalan membayar utang oleh seorang debitur terhadap satu atau lebih kreditur dapat menyebabkan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada debitur. Proses kepailitan terhadap debitur merupakan upaya yang dilakukan oleh kreditur untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah hutang piutang secara efektif dan efisien. kepailitan merupakan kondisi dilakukannya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur untuk melindungi kepentingan kreditur pada saat debitur dinyatakan memiliki utang dan tidak mampu membayarnya. Selain pengurusan terkait harta pailit dan actio pauliana terdapat perbuatan-perbuatan hukum yang timbul akibat dari kepailitan dan PKPU sehingga menyebabkan munculnya perkara yang harus diputus dan diselesaikan secara sendiri-sendiri yang dikenal sebagai gugatan lain-lain. Penelitian ini ingin mengetahui penafsiran hukum oleh hakim terhadap gugatan lain-lain dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yakni dengan pendekatan mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian,serta doktrin yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan sebelum menyentuh pokok perkara, hakim wajib untuk memeriksa terlebih dahulu mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif pengadilan tempat diajukannya gugatan oleh penggugat/pemohon. Dalam hal ini, hakim wajib untuk menolak perkara yang diberikan kepadanya dalam hal setelah diperiksa oleh hakim, perkara tersebut bukan merupakan kewenangan pengadilan terkait. Selain itu, hakim juga wajib untuk memastikan bahwa pada gugatan tidak terjadi error in persona dan obscuur libel. Gugatan lain-lain yang diperiksa oleh hakim dapat berupa actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana debitur, kreditur, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya. Untuk memutus perkara yang dimaksud dalam gugatan lain-lain, hakim wajib untuk meneliti dan mempertimbangkan dengan jelas, adil, dan terpercaya berdasarkan gugatan pemohon/penggugat, eksepsi termohon/tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon/penggugat maupun termohon/tergugat dan juga dasar hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin yang berlaku di Indonesia.
{"title":"Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang","authors":"A. Simbolon, Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga","doi":"10.24903/yrs.v14i2.1617","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/yrs.v14i2.1617","url":null,"abstract":"Semakin berkembangnya perekonomian dan perdagangan menyebabkan semakin tingginya angka pemasalahan yang timbul sehubungan dengan hal tersebut diantaranya muncul permasalahan utang piutang dalam masyarakat. Kegagalan membayar utang oleh seorang debitur terhadap satu atau lebih kreditur dapat menyebabkan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada debitur. Proses kepailitan terhadap debitur merupakan upaya yang dilakukan oleh kreditur untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah hutang piutang secara efektif dan efisien. kepailitan merupakan kondisi dilakukannya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur untuk melindungi kepentingan kreditur pada saat debitur dinyatakan memiliki utang dan tidak mampu membayarnya. \u0000Selain pengurusan terkait harta pailit dan actio pauliana terdapat perbuatan-perbuatan hukum yang timbul akibat dari kepailitan dan PKPU sehingga menyebabkan munculnya perkara yang harus diputus dan diselesaikan secara sendiri-sendiri yang dikenal sebagai gugatan lain-lain. Penelitian ini ingin mengetahui penafsiran hukum oleh hakim terhadap gugatan lain-lain dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yakni dengan pendekatan mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian,serta doktrin yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan sebelum menyentuh pokok perkara, hakim wajib untuk memeriksa terlebih dahulu mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif pengadilan tempat diajukannya gugatan oleh penggugat/pemohon. Dalam hal ini, hakim wajib untuk menolak perkara yang diberikan kepadanya dalam hal setelah diperiksa oleh hakim, perkara tersebut bukan merupakan kewenangan pengadilan terkait. Selain itu, hakim juga wajib untuk memastikan bahwa pada gugatan tidak terjadi error in persona dan obscuur libel. \u0000Gugatan lain-lain yang diperiksa oleh hakim dapat berupa actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana debitur, kreditur, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya. Untuk memutus perkara yang dimaksud dalam gugatan lain-lain, hakim wajib untuk meneliti dan mempertimbangkan dengan jelas, adil, dan terpercaya berdasarkan gugatan pemohon/penggugat, eksepsi termohon/tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon/penggugat maupun termohon/tergugat dan juga dasar hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin yang berlaku di Indonesia.","PeriodicalId":187233,"journal":{"name":"Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"84 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124821931","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kejahatan narkotika saat ini terus mengalami perkembangan bahkan telah menyerang segala bidang kehidupan apalagi saat ini banyak melibatkankan generasi muda. Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan pembuktian penyalahguna narkotika dalam rangka penerapan asas restorative justice. Hasil Penelitian Studi Kasus Dalam Perkara Tindak Pidana Nomor : 396/Pid.Sus/2021/PN Smr yang didakwa karena telah ditemukannya Narkotika jenis sabu - sabu yang beratnya seberat 0,62 gr (nol koma enam puluh dua) gram bruto atau yang tidak melebihi 1 gram, dan tujuan penggunaan Narkotika jenis sabu - sabu untuk diri sendiri seharusnya dilakukan assesment terlebih dahulu agar dapat di terapkannya keadilan restorative. Namun faktanya terlihat bahwa tidak semua orang yang kedapatan menggunakan Narkotika jenis sabu - sabu yang beratnya tidak melebihi 1 gram dengan tujuan penggunaan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut untuk diri sendiri dapat dikategorikan sebagai penyalahguna atau pengguna. Kesimpulan pembuktian penyalahguna narkotika dalam rangka penerapan asas restorative justice dalam pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Upaya pembuktian terhadap penyalahguna atau pecandu adalah pembuktian jumlah Narkotika tidak melebihi dari yang ditentukan dalam Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, keterangan saksi-saksi saat dalam penyidikan, dan saksi yang melihat yang mengetahui dan mendengar bahwasanya seseorang itu telah mengkonsumsi narkotika.
{"title":"Pembuktian Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Penerapan Asas Restorative Justice","authors":"Rustiana, Dinny Wirawan Pratiwie","doi":"10.24903/yrs.v14i2.1001","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/yrs.v14i2.1001","url":null,"abstract":"Kejahatan narkotika saat ini terus mengalami perkembangan bahkan telah menyerang segala bidang kehidupan apalagi saat ini banyak melibatkankan generasi muda. Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan pembuktian penyalahguna narkotika dalam rangka penerapan asas restorative justice. Hasil Penelitian Studi Kasus Dalam Perkara Tindak Pidana Nomor : 396/Pid.Sus/2021/PN Smr yang didakwa karena telah ditemukannya Narkotika jenis sabu - sabu yang beratnya seberat 0,62 gr (nol koma enam puluh dua) gram bruto atau yang tidak melebihi 1 gram, dan tujuan penggunaan Narkotika jenis sabu - sabu untuk diri sendiri seharusnya dilakukan assesment terlebih dahulu agar dapat di terapkannya keadilan restorative. Namun faktanya terlihat bahwa tidak semua orang yang kedapatan menggunakan Narkotika jenis sabu - sabu yang beratnya tidak melebihi 1 gram dengan tujuan penggunaan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut untuk diri sendiri dapat dikategorikan sebagai penyalahguna atau pengguna. Kesimpulan pembuktian penyalahguna narkotika dalam rangka penerapan asas restorative justice dalam pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Upaya pembuktian terhadap penyalahguna atau pecandu adalah pembuktian jumlah Narkotika tidak melebihi dari yang ditentukan dalam Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, keterangan saksi-saksi saat dalam penyidikan, dan saksi yang melihat yang mengetahui dan mendengar bahwasanya seseorang itu telah mengkonsumsi narkotika.","PeriodicalId":187233,"journal":{"name":"Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"42 3-4","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114035595","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan dari prinsip UNIDROIT adalah untuk mengharmonisasikan hukum kontrak komersial di negara-negara yang ingin menerapkannya, sehingga materinya difokuskan pada persoalan yang dianggap netral.Ruang lingkup yang diatur oleh prinsip UNIDROIT adalah kebebasan berkontrak, mengingat asas kebebasan berkontrak dalam UNIDROIT ini berusaha untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan yang diharapkan dapat memberikan solusi persoalan perbedaan sistem hukum dan kepentingan perekonomian lainnya.Kaidah-kaidah hukum memaksa (mandatory rules) yang diberlakukan oleh negara dalam hukum nasionalnya, atau untuk melaksanakan suatu konvensi internasional atau yang digunakan oleh sebuah organisasi internasional, tidak dapat dikesampingkan oleh asas-asas UNIDROIT.Bila para pihak memasukkan prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai syarat dalam kontrak maka syarat-syarat itu tidak dapat mengesampingkan kaidah memaksa dari lex causae atau lex fori negara ketiga yang memiliki kaitan yang erat dengan kontrak.Bila (khususnya dalam proses arbitrase) asas-asas UNIDROIT diberlakukan sebagai hukum yang berlaku, maka UNIDROIT tidak dapat mengesampingkan kaidah-kaidah memaksa dari sistem hukum yang seharusnya berlaku berdasarkan pendekatan Hukum Perdata Internasional (HPI).
{"title":"Kajian Yuridis Unidroit Dalam Hukum Kontrak di Indonesia","authors":"Suradiyanto Suradiyanto, Dinny Wirawan Pratiwie","doi":"10.24903/YRS.V12I2.1030","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/YRS.V12I2.1030","url":null,"abstract":"Tujuan dari prinsip UNIDROIT adalah untuk mengharmonisasikan hukum kontrak komersial di negara-negara yang ingin menerapkannya, sehingga materinya difokuskan pada persoalan yang dianggap netral.Ruang lingkup yang diatur oleh prinsip UNIDROIT adalah kebebasan berkontrak, mengingat asas kebebasan berkontrak dalam UNIDROIT ini berusaha untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan yang diharapkan dapat memberikan solusi persoalan perbedaan sistem hukum dan kepentingan perekonomian lainnya.Kaidah-kaidah hukum memaksa (mandatory rules) yang diberlakukan oleh negara dalam hukum nasionalnya, atau untuk melaksanakan suatu konvensi internasional atau yang digunakan oleh sebuah organisasi internasional, tidak dapat dikesampingkan oleh asas-asas UNIDROIT.Bila para pihak memasukkan prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai syarat dalam kontrak maka syarat-syarat itu tidak dapat mengesampingkan kaidah memaksa dari lex causae atau lex fori negara ketiga yang memiliki kaitan yang erat dengan kontrak.Bila (khususnya dalam proses arbitrase) asas-asas UNIDROIT diberlakukan sebagai hukum yang berlaku, maka UNIDROIT tidak dapat mengesampingkan kaidah-kaidah memaksa dari sistem hukum yang seharusnya berlaku berdasarkan pendekatan Hukum Perdata Internasional (HPI).","PeriodicalId":187233,"journal":{"name":"Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121829064","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
ABSTRACTOn the 6th day of January 2020, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia has issued a Decree Number 18/PUU-XVII/2019 (“the Constitutional Court Decree”), which decides that regarding the phrase “has an equal enforceable power as the court decisions that have permanent legal force” on Article 15 Paragraph (2) of the Law number 42 year 1999 on Fiduciary (“the Law No. 42/1999”), is in contradiction with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and shall have no legal binding power if it is not considered to be “towards any fiduciary that have no consent on default and the debtor has raised an objection to surrender the fiduciary object voluntarily. Furthermore the phrase “default” on Article 15 Paragraph (3) of the Law No. 42/1999 is in contradiction with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and shall have no legal binding power if it is not considered to be “a default shall not be determined solely by the creditor, but should be based on a consent between the creditor and debtor or based on any legal actions which determine the said default.”The Constitutional Court gives a legal interpretation that the executorial power of the Fiduciary Certificate is not considered automatically being applicable, but it shall depend on certain condition(s), i.e.: a consent on default by the creditor and debtor, and /or the willingness of the debtor to voluntarily surrender its fiduciary objects. This Decree will give an impact to the creditor because Fiduciary is supposed to have a character of ease on the execution if the debtor is in default (Elucidation of Article 15 Paragraph (3) Law No. 42/1999), but now if the debtor refused to cooperate, then the creditor should have a decree from the Court first before executing any fiduciary object.The type of this legal research is juridical normative with a legal and conceptual approaches. Keywords: Constitutional Court Decree No. 18/PUU-XVII/2019; Execution; Fiduciary ABSTRAK Pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 (“Putusan Mahkamah Konstitusi”) yang menentukan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU No. 42/1999”), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Selain itu frasa “cidera janji” pada Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera
2020年1月6日，印度尼西亚共和国宪法法院颁布了第18/PUU-XVII/2019号法令(“宪法法院法令”)，该法令决定，关于1999年第42号信托法(“第42/1999号法”)第15条第(2)款“具有与具有永久法律效力的法院判决同等的可执行力”一词，与1945年《印度尼西亚共和国宪法》相矛盾，如果不被视为“针对任何不同意违约的受托人，且债务人已提出反对自愿交出受托物”，则不具有法律约束力。此外，第42/1999号法律第15条第(3)款中的“违约”一词与1945年《印度尼西亚共和国宪法》相矛盾，如果不被视为“违约不应仅由债权人决定，而应基于债权人和债务人之间的同意，或基于确定上述违约的任何法律行动”，则不具有法律约束力。宪法法院的法律解释是，信义证明书的执行权并不自动适用，而是取决于债权人和债务人对违约的同意和(或)债务人自愿放弃信义标的的意愿等条件。该法令将对债权人产生影响，因为如果债务人违约，信义人应该在执行时具有轻松的性质(第42/1999号法第15条第(3)款的解释)，但现在如果债务人拒绝合作，那么债权人在执行任何信义对象之前应该首先获得法院的法令。这一法律研究的类型是司法规范性与法律和概念的方法。关键词:宪法法院第18/PUU-XVII/2019号令;执行;信托摘要Pada tanggal 2020年1月6日印度尼西亚Mahkamah Konstitusi共和国telah mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019(“Putusan Mahkamah Konstitusi”)yang menentukan bahwa frasa“kekuatan eksekuti”dan“sama dengan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”Pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tenang Jaminan Fidusia(“UU No. 42/1999”)，[译文][译文][译文][译文][译文][译文][译文][译文][译文][译文][译文][译文][译文][译文]Selain itu frasa " cidera janji " paada pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa paMahkamah Konstitusi telah成员ikikan penafsian hukum bawa kekuatan eksekuti sertifika jaminia duberlakukan, namun diganttung kan pakatu keatu keadaan tentenu, misalnya: kesepakatan cidera olekitur和debitur, dan/atau kestituv和debitur untuk menyerahkan对象ikikan Fidusia dengan sukarela。Keputusan ini memberikan dampak kepada kreditur林嘉欣seharusnya Jaminan Fidusia mempunyai sifat mudah dalam eksekusi apabila debitur wanprestasi (Penjelasan Pasal 15受欢迎(3)UU 42/1999号),tetapi种子ini apabila debitur menolak bekerjasama,马卡kreditur harus memperoleh putusan pengadilan lebih dahulu sebelum melakukan eksekusi。这句话的意思是:“我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。”Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019;Eksekutorial;Fidusia
{"title":"EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019","authors":"James Ridwan Efferin","doi":"10.24903/yrs.v12i1.789","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.789","url":null,"abstract":"ABSTRACTOn the 6th day of January 2020, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia has issued a Decree Number 18/PUU-XVII/2019 (“the Constitutional Court Decree”), which decides that regarding the phrase “has an equal enforceable power as the court decisions that have permanent legal force” on Article 15 Paragraph (2) of the Law number 42 year 1999 on Fiduciary (“the Law No. 42/1999”), is in contradiction with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and shall have no legal binding power if it is not considered to be “towards any fiduciary that have no consent on default and the debtor has raised an objection to surrender the fiduciary object voluntarily. Furthermore the phrase “default” on Article 15 Paragraph (3) of the Law No. 42/1999 is in contradiction with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and shall have no legal binding power if it is not considered to be “a default shall not be determined solely by the creditor, but should be based on a consent between the creditor and debtor or based on any legal actions which determine the said default.”The Constitutional Court gives a legal interpretation that the executorial power of the Fiduciary Certificate is not considered automatically being applicable, but it shall depend on certain condition(s), i.e.: a consent on default by the creditor and debtor, and /or the willingness of the debtor to voluntarily surrender its fiduciary objects. This Decree will give an impact to the creditor because Fiduciary is supposed to have a character of ease on the execution if the debtor is in default (Elucidation of Article 15 Paragraph (3) Law No. 42/1999), but now if the debtor refused to cooperate, then the creditor should have a decree from the Court first before executing any fiduciary object.The type of this legal research is juridical normative with a legal and conceptual approaches. Keywords: Constitutional Court Decree No. 18/PUU-XVII/2019; Execution; Fiduciary ABSTRAK Pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 (“Putusan Mahkamah Konstitusi”) yang menentukan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU No. 42/1999”), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Selain itu frasa “cidera janji” pada Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera ","PeriodicalId":187233,"journal":{"name":"Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134388046","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat pada pelaksanaannya dilapangan tidak pernah di implementasikan oleh pemerintah daerah dan terhadap konsultasi Walikota Samarinda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pelaksanaannya tidak pernah dilakukan karena terkendala oleh beberapa faktor. Sehingga disarankan pemerintah daerah bisa mengimplementasikan mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat secara baik sejak dikeluarkannya peraturan daerah tersebut dan pemerintah provinsi sebaiknya mempertimbangkan untuk bisa memberikan izin pertambangan rakyat (IPR) maupun menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di kota samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Oleh Walikota Samarinda di tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Wilayah Kota Samarinda dan Bentuk Konsultasi Walikota Samarinda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat ditinjau dari Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kota Samarinda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bersumber dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.
研究结果表明，执行市政当局和萨马林达市长与地方议员会谈的实地执行机制从未得到执行，因为它受到几个因素的限制。因此，建议地方政府能够有效地执行从该地区颁布法令开始，省政府应该考虑给予人民矿业许可证(IPR)，并将其分配给萨林达市的“WPR”。本研究旨在探讨民间采矿分区机制的12号由当地市长萨马林达的审查规则中关于煤炭矿物和采矿的2013年市区萨和萨市长咨询形式人民代表委员会(united nations high commissioner for refugees)表示分区内的采矿地区人民规定2013年第12号关于矿物和采矿地区煤萨市。本研究是基于次要法律和主要法律材料的规范法研究。
{"title":"“MEKANISME PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT OLEH WALIKOTA SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA”","authors":"Hardiansyah, S.H, Hudali Mukti","doi":"10.24903/yrs.v9i2.154","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/yrs.v9i2.154","url":null,"abstract":"Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat pada pelaksanaannya dilapangan tidak pernah di implementasikan oleh pemerintah daerah dan terhadap konsultasi Walikota Samarinda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pelaksanaannya tidak pernah dilakukan karena terkendala oleh beberapa faktor. Sehingga disarankan pemerintah daerah bisa mengimplementasikan mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat secara baik sejak dikeluarkannya peraturan daerah tersebut dan pemerintah provinsi sebaiknya mempertimbangkan untuk bisa memberikan izin pertambangan rakyat (IPR) maupun menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di kota samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Oleh Walikota Samarinda di tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Wilayah Kota Samarinda dan Bentuk Konsultasi Walikota Samarinda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat ditinjau dari Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kota Samarinda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bersumber dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.","PeriodicalId":187233,"journal":{"name":"Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116949576","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan serta peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode Normatif empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan adalah berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris; 2) Peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap Pelaksanaan tugas Jabatan Notaris melakukan tugasnya selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.
{"title":"Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris","authors":"Eureika Kezia Sakudu, Wahyuni Safitri, S.H.,M.Hum.","doi":"10.24903/yrs.v9i2.148","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/yrs.v9i2.148","url":null,"abstract":"Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan serta peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode Normatif empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan adalah berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris; 2) Peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap Pelaksanaan tugas Jabatan Notaris melakukan tugasnya selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.","PeriodicalId":187233,"journal":{"name":"Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124277038","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：