Pub Date : 2023-06-22DOI: 10.52947/morality.v9i1.333
Yulianti Yulianti
This study aims to examine the role of the financial services authority in the prevention of suspicious financial transactions in the banking sector, examine the obstacles faced by OJK in supervising the prevention of suspicious financial transactions in the banking sector and the efforts made by the Financial Services Authority to prevent suspicious financial transactions in the banking sector. This research uses the Normative-Empirical Legal Research Method, namely the legal research method which is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. The role of the Financial Services Authority in preventing suspicious financial transactions is to conduct Offsite Supervision, Onsite Supervision, and Risk Level Assessment of TPPU and TPPT, The obstacle faced by the Financial Services Authority in Supervising suspicious financial transactions is the still weak CHD infrastructure in implementing the AML CFT program to identify suspicious transactions. while the Financial Services Authority's efforts to prevent suspicious financial transactions are that it has issued several provisions governing CHDs in the implementation of the AML CFT program
{"title":"Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pencegahan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Sektor Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan","authors":"Yulianti Yulianti","doi":"10.52947/morality.v9i1.333","DOIUrl":"https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.333","url":null,"abstract":"This study aims to examine the role of the financial services authority in the prevention of suspicious financial transactions in the banking sector, examine the obstacles faced by OJK in supervising the prevention of suspicious financial transactions in the banking sector and the efforts made by the Financial Services Authority to prevent suspicious financial transactions in the banking sector. \u0000This research uses the Normative-Empirical Legal Research Method, namely the legal research method which is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. \u0000The role of the Financial Services Authority in preventing suspicious financial transactions is to conduct Offsite Supervision, Onsite Supervision, and Risk Level Assessment of TPPU and TPPT, The obstacle faced by the Financial Services Authority in Supervising suspicious financial transactions is the still weak CHD infrastructure in implementing the AML CFT program to identify suspicious transactions. while the Financial Services Authority's efforts to prevent suspicious financial transactions are that it has issued several provisions governing CHDs in the implementation of the AML CFT program","PeriodicalId":231432,"journal":{"name":"MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133664308","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-21DOI: 10.52947/morality.v9i1.358
Irham Rahman, Gentur Cahyo Setiono, Hery Sulistyo
Pandemi Covid-19 telah menimbulkan krisis di berbagai aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi. Ekonomi yang buruk selama pandemi mengakibatkan banyak perusahaan mengajukan kepailitan. Kepailitan yang melintasi batas negara masih menjadi masalah dalam peraturan kepailitan di Indonesia ( cross border insolvency ). Secara yuridis belum ada pengaturan yang jelas dan konkrit tentang hukum kepailitan di Indonesia, selain itu bertentangan dengan asas hukum internasional sehingga proses kepailitan dan eksekusi menimbulkan permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma-norma dan kepustakaan terkait. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil kajian menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai kepailitan lintas batas masih belum memiliki prosedur yang jelas. Peraturan yang ada menggunakan prinsip universal dan teritorial yang saling bertentangan sehingga kurator mengalami kesulitan dalam mengeksekusi harta pailit yang melintasi batas negara. Perjanjian internasional menjadi penyelesaian dalam mengeksekusi harta pailit yang melintasi batas negara.
{"title":"Analisis Yuridis Prinsip Teritorial Pada Cross Border Insolvency Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia","authors":"Irham Rahman, Gentur Cahyo Setiono, Hery Sulistyo","doi":"10.52947/morality.v9i1.358","DOIUrl":"https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.358","url":null,"abstract":"Pandemi Covid-19 telah menimbulkan krisis di berbagai aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi. Ekonomi yang buruk selama pandemi mengakibatkan banyak perusahaan mengajukan kepailitan. Kepailitan yang melintasi batas negara masih menjadi masalah dalam peraturan kepailitan di Indonesia ( cross border insolvency ). Secara yuridis belum ada pengaturan yang jelas dan konkrit tentang hukum kepailitan di Indonesia, selain itu bertentangan dengan asas hukum internasional sehingga proses kepailitan dan eksekusi menimbulkan permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma-norma dan kepustakaan terkait. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil kajian menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai kepailitan lintas batas masih belum memiliki prosedur yang jelas. Peraturan yang ada menggunakan prinsip universal dan teritorial yang saling bertentangan sehingga kurator mengalami kesulitan dalam mengeksekusi harta pailit yang melintasi batas negara. Perjanjian internasional menjadi penyelesaian dalam mengeksekusi harta pailit yang melintasi batas negara.","PeriodicalId":231432,"journal":{"name":"MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135046402","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-21DOI: 10.52947/morality.v9i1.359
Gentur Cahyo Setiono, Irham Rahman, Restu Adi Putra, Divi Kusumaningrum
{"title":"Covid-19 Sebagai Keadaan Overmacht Dalam Kaitannya Dengan Kedudukan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan","authors":"Gentur Cahyo Setiono, Irham Rahman, Restu Adi Putra, Divi Kusumaningrum","doi":"10.52947/morality.v9i1.359","DOIUrl":"https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.359","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":231432,"journal":{"name":"MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"55 5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116214056","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-19DOI: 10.52947/morality.v9i1.356
Divi Kusumaningrum, Restu Adi Putra, Totok Minto Leksono
Pajak adalah salah satu bentuk iuran wajib rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan yang mana manfaatnya adalah untuk membiayai keperluan-keperluan yang berkaitan dengan fasilitas umum demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Penerapan peraturan hukum dan sanksi dalam pidana pajak berbeda dengan pidana umum, hukum pidana perpajakan di Indonesia sendiri memiliki aturan perundang-undangan yang berbeda dengan hukum pidana biasa di Indonesia yang notebenenya memakai Kitab Undang-undang hukum Pidana sebagai dasar hukumnya. Meskipun pada hakekatnya pelanggar pajak berurusan langsung dengan dokumen dan surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan, namun hukum pidana pajak juga tidak masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara.
{"title":"Perbandingan Diversi Tindak Pidana Pajak dan Diversi Tindak Pidana Anak Ditinjau Dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/Pmk.03/2016","authors":"Divi Kusumaningrum, Restu Adi Putra, Totok Minto Leksono","doi":"10.52947/morality.v9i1.356","DOIUrl":"https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.356","url":null,"abstract":"Pajak adalah salah satu bentuk iuran wajib rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan yang mana manfaatnya adalah untuk membiayai keperluan-keperluan yang berkaitan dengan fasilitas umum demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Penerapan peraturan hukum dan sanksi dalam pidana pajak berbeda dengan pidana umum, hukum pidana perpajakan di Indonesia sendiri memiliki aturan perundang-undangan yang berbeda dengan hukum pidana biasa di Indonesia yang notebenenya memakai Kitab Undang-undang hukum Pidana sebagai dasar hukumnya. Meskipun pada hakekatnya pelanggar pajak berurusan langsung dengan dokumen dan surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan, namun hukum pidana pajak juga tidak masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara.","PeriodicalId":231432,"journal":{"name":"MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135380187","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-19DOI: 10.52947/morality.v9i1.321
Jefry Tarantang, I. E. A. Pelu, Wahyu Akbar, Rahmad Kurniawan, Aldina Sri Wahyuni
{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Transaksi Digital","authors":"Jefry Tarantang, I. E. A. Pelu, Wahyu Akbar, Rahmad Kurniawan, Aldina Sri Wahyuni","doi":"10.52947/morality.v9i1.321","DOIUrl":"https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.321","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":231432,"journal":{"name":"MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133688691","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini membahas tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga sampiran negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan fungsi Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga sampiran negara dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, buku, jurnal, dan artikel terkait dengan peran dan fungsi Komnas HAM sebagai lembaga sampiran negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komnas HAM memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga sampiran negara dalam menjaga dan mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM bertugas untuk melindungi hak asasi manusia, memajukan hak asasi manusia, dan memonitor pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, meskipun Komnas HAM memiliki peran yang penting, masih terdapat beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga sampiran negara. Beberapa kendala tersebut antara lain terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia, dan kurangnya dukungan dari pemerintah dalam mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa Komnas HAM memiliki peran yang penting sebagai lembaga sampiran negara dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, perlu ada upaya lebih lanjut dalam meningkatkan dukungan dan peran pemerintah serta kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia untuk meningkatkan efektivitas Komnas HAM sebagai lembaga sampiran negara.
{"title":"Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia","authors":"Rizki Yudha Bramantyo, Irham Rahman, Fitri Windradi","doi":"10.52947/morality.v9i1.355","DOIUrl":"https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.355","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga sampiran negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan fungsi Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga sampiran negara dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, buku, jurnal, dan artikel terkait dengan peran dan fungsi Komnas HAM sebagai lembaga sampiran negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komnas HAM memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga sampiran negara dalam menjaga dan mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM bertugas untuk melindungi hak asasi manusia, memajukan hak asasi manusia, dan memonitor pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, meskipun Komnas HAM memiliki peran yang penting, masih terdapat beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga sampiran negara. Beberapa kendala tersebut antara lain terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia, dan kurangnya dukungan dari pemerintah dalam mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa Komnas HAM memiliki peran yang penting sebagai lembaga sampiran negara dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, perlu ada upaya lebih lanjut dalam meningkatkan dukungan dan peran pemerintah serta kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia untuk meningkatkan efektivitas Komnas HAM sebagai lembaga sampiran negara.","PeriodicalId":231432,"journal":{"name":"MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135380188","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-19DOI: 10.52947/morality.v9i1.332
I. N. P. B. Rumiartha
{"title":"Penafsiran Otoritatif dan Hermeneutika Yuridis Pada Frasa Repertorium Kewajiban Notaris","authors":"I. N. P. B. Rumiartha","doi":"10.52947/morality.v9i1.332","DOIUrl":"https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.332","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":231432,"journal":{"name":"MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128000367","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-15DOI: 10.52947/morality.v9i1.311
Ahmad Gelora Mahardika
Disharmonization of Indonesia's regulatory system has become a complicated issue. Many factors cause it. One of the factors causing disharmony of statutory regulations is the absence of centralized review of statutory regulations in a separate institution. Based on Articles 24A and 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the review of statutory regulations in the Indonesian constitutional system is carried out by two separate institutions, namely the Supreme Court and the Constitutional Court. The decisions of the two judiciary institutions are final and binding and cannot be appealed, so the decisions must be implemented. Problems occur in the Indonesian constitutional system when the two institutions issue conflicting decisions, resulting in legal uncertainty regarding which norms should be applied. Therefore, one rooftop testing is something that is urgent to be implemented in the Indonesian constitutional system, as an effort to create regulatory harmonization. The research method used in this research is normative juridical. The research hypothesis is that a one-stop examination is necessary and should be given to the Constitutional Court.
{"title":"Pengujian Satu Atap Sebagai Optimalisasi Penataan Regulasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia","authors":"Ahmad Gelora Mahardika","doi":"10.52947/morality.v9i1.311","DOIUrl":"https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.311","url":null,"abstract":"Disharmonization of Indonesia's regulatory system has become a complicated issue. Many factors cause it. One of the factors causing disharmony of statutory regulations is the absence of centralized review of statutory regulations in a separate institution. Based on Articles 24A and 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the review of statutory regulations in the Indonesian constitutional system is carried out by two separate institutions, namely the Supreme Court and the Constitutional Court. The decisions of the two judiciary institutions are final and binding and cannot be appealed, so the decisions must be implemented. Problems occur in the Indonesian constitutional system when the two institutions issue conflicting decisions, resulting in legal uncertainty regarding which norms should be applied. Therefore, one rooftop testing is something that is urgent to be implemented in the Indonesian constitutional system, as an effort to create regulatory harmonization. The research method used in this research is normative juridical. The research hypothesis is that a one-stop examination is necessary and should be given to the Constitutional Court.","PeriodicalId":231432,"journal":{"name":"MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135812772","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-31DOI: 10.52947/morality.v8i2.303
N. Novita, Endas Trisniwati, Yeyet Saputra
{"title":"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak","authors":"N. Novita, Endas Trisniwati, Yeyet Saputra","doi":"10.52947/morality.v8i2.303","DOIUrl":"https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.303","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":231432,"journal":{"name":"MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"138 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127532495","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：