Investasi saham atau investasi ekuitas adalah salah satu instrumen yang paling banyak diminati oleh investor di Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri, keuntungan dari kepemilikan suatu saham bisa diperoleh dengan dua cara yaitu ; capital gain, dimana keuntungan didapat saat investor menjual saham di harga yang lebih tinggi dari harga pembelian, dan juga dari dividen, saat perusahaan membagikan keuntungannya untuk pemegang saham berdasarkan besaran porsi yang dimiliki pemegang saham. Sebelum melakukan pembelian saham , pastinya investor menganalisis terlebih dahulu terhadap perusahaan yang akan dibeli kepemilikan sahamnya,begitu juga mengenai informasi-informasi soal aksi perusahaan yang diberikan ke publik, karena semua perolehan informasi itu akan berguna untuk memutuskan rencana pembelian saham. Namun ada saja oknum yang melakukan praktik dalam kegiatan investasi seperti insider trading. Seperti namanya , insider trading adalah praktik ilegal di saat “orang dalam” perusahaan tertentu memberikan suatu informasi yang bermanfaat kepada seorang investor sebelum waktunya informasi tersebut diperbolehkan untuk dibagikan ke publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum di Indonesia terhadap praktek insider trading dan bagaimana pencegahannya dapat dilakukan dengan metode Code of Conduct. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan analisis terhadap kegiatan praktek insider trading secara yuridis. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Rujukan data yang digunakan adalah buku, makalah, surat kabar daring, serta bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya ditinjau dengan seksama dengan memperhatikan aspek-aspek yang dinilai memiliki keterkaitan. Hasil penelitian kami menunjukan bahwasanya ekosistem investasi di Indonesia masih belum bebas dari adanya insider trading.
{"title":"Pencegahan Praktik Insider Trading Melalui Metode Code of Conduct","authors":"Raffael Gathan","doi":"10.54957/jolas.v4i2.617","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.617","url":null,"abstract":"Investasi saham atau investasi ekuitas adalah salah satu instrumen yang paling banyak diminati oleh investor di Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri, keuntungan dari kepemilikan suatu saham bisa diperoleh dengan dua cara yaitu ; capital gain, dimana keuntungan didapat saat investor menjual saham di harga yang lebih tinggi dari harga pembelian, dan juga dari dividen, saat perusahaan membagikan keuntungannya untuk pemegang saham berdasarkan besaran porsi yang dimiliki pemegang saham. Sebelum melakukan pembelian saham , pastinya investor menganalisis terlebih dahulu terhadap perusahaan yang akan dibeli kepemilikan sahamnya,begitu juga mengenai informasi-informasi soal aksi perusahaan yang diberikan ke publik, karena semua perolehan informasi itu akan berguna untuk memutuskan rencana pembelian saham. Namun ada saja oknum yang melakukan praktik dalam kegiatan investasi seperti insider trading. Seperti namanya , insider trading adalah praktik ilegal di saat “orang dalam” perusahaan tertentu memberikan suatu informasi yang bermanfaat kepada seorang investor sebelum waktunya informasi tersebut diperbolehkan untuk dibagikan ke publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum di Indonesia terhadap praktek insider trading dan bagaimana pencegahannya dapat dilakukan dengan metode Code of Conduct. \u0000Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan analisis terhadap kegiatan praktek insider trading secara yuridis. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Rujukan data yang digunakan adalah buku, makalah, surat kabar daring, serta bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya ditinjau dengan seksama dengan memperhatikan aspek-aspek yang dinilai memiliki keterkaitan. Hasil penelitian kami menunjukan bahwasanya ekosistem investasi di Indonesia masih belum bebas dari adanya insider trading. \u0000 ","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"26 10","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140359181","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perbankan Syariah merupakan salah satu solusi perekonomian bangsa dikarenakan kegiatan perekonomian merupakan motor penggerak stabilitas nasional, dan saat ini sudah harus dimulai kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia salah satunya diwujudkan dengan merger atau penggabungan tiga perbankan syariah yang sudah ada yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aksi korporasi Bank Syariah Indonesia secara umum dan spesifik terhadap aspek perpajakannya. Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deskriptif dan melalui pendekatan studi literatur. Teknik analisis dalam artikel ini menggunakan teknik di mana studi-studi sumber data dipelajari sehingga menghasilkan kesimpulan yang aktual sesuai dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil dari penggabungan memberikan banyak peluang seperti pelayanan yang lebih lengkap, perluasan penetrasi pada pasar, serta kapasitas permodalan yang lebih baik. Kemudian dilihat dari segi perpajakannya, terdapat potensi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Harta yang timbul atas aksi korporasi BSI ini.
{"title":"Perpajakan Atas Aksi Korporasi Bank Syariah Indonesia","authors":"Benny Ambarita, Reihan Hasiholan, Salamah Faizah, Suparna Wijaya","doi":"10.54957/jolas.v4i2.352","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.352","url":null,"abstract":"Perbankan Syariah merupakan salah satu solusi perekonomian bangsa dikarenakan kegiatan perekonomian merupakan motor penggerak stabilitas nasional, dan saat ini sudah harus dimulai kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia salah satunya diwujudkan dengan merger atau penggabungan tiga perbankan syariah yang sudah ada yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aksi korporasi Bank Syariah Indonesia secara umum dan spesifik terhadap aspek perpajakannya. Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deskriptif dan melalui pendekatan studi literatur. Teknik analisis dalam artikel ini menggunakan teknik di mana studi-studi sumber data dipelajari sehingga menghasilkan kesimpulan yang aktual sesuai dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil dari penggabungan memberikan banyak peluang seperti pelayanan yang lebih lengkap, perluasan penetrasi pada pasar, serta kapasitas permodalan yang lebih baik. Kemudian dilihat dari segi perpajakannya, terdapat potensi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Harta yang timbul atas aksi korporasi BSI ini.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"16 25","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140360968","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This investigation endeavors to dissect stock valuation methodologies within the consumer goods sector listed on the Jakarta Islamic Index (JII70), aiming to establish a foundational basis for investment decision-making aligned with Sharia principles, particularly for the Hajj Financial Management Agency (BPKH), which administers the Hajj fund. The empirical data underpinning this analysis comprise the financial statements of the companies under scrutiny. Secondary data, essential for this study, are sourced from publications disclosed on the official websites of the respective companies. The selection of sample companies employs a purposive sampling technique, focusing on entities characterized by robust market liquidity and a consistent history of dividend distribution. The valuation techniques applied in this study include the price multiple (P/E and P/B ratios) and the dividend discount model. The findings of this research reveal that PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) is undervalued, exhibiting a potential discrepancy of 15% between its market price and intrinsic value. This study aspires to serve as a seminal reference for subsequent inquiries into stock valuation within the domain of Islamic finance, enriching the academic and practical understanding of Sharia-compliant investment strategies.
本调查旨在剖析雅加达伊斯兰指数（JII70）中消费品行业的股票估值方法，目的是为符合伊斯兰教法原则的投资决策奠定基础，特别是为管理朝觐基金的朝觐财务管理机构（BPKH）。本分析所依据的经验数据包括受审查公司的财务报表。对本研究至关重要的二手数据来自各公司官方网站上披露的出版物。样本公司的选择采用了有目的的抽样技术，重点关注市场流动性强、股息分配历史悠久的公司。本研究采用的估值技术包括价格倍数（市盈率和市净率）和股息贴现模型。研究结果表明，PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk（SIDO）的价值被低估，其市场价格与内在价值之间可能存在15%的差距。本研究旨在为今后伊斯兰金融领域内的股票估值研究提供开创性参考，丰富学术界和实务界对符合伊斯兰教法的投资策略的理解。
{"title":"Optimizing Hajj Fund Investments Through Valuation Analysis Of Sharia-Compliant Stocks","authors":"Diky Saputro, Resi Ariyasa Qadri","doi":"10.54957/jolas.v4i2.758","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.758","url":null,"abstract":"This investigation endeavors to dissect stock valuation methodologies within the consumer goods sector listed on the Jakarta Islamic Index (JII70), aiming to establish a foundational basis for investment decision-making aligned with Sharia principles, particularly for the Hajj Financial Management Agency (BPKH), which administers the Hajj fund. The empirical data underpinning this analysis comprise the financial statements of the companies under scrutiny. Secondary data, essential for this study, are sourced from publications disclosed on the official websites of the respective companies. The selection of sample companies employs a purposive sampling technique, focusing on entities characterized by robust market liquidity and a consistent history of dividend distribution. The valuation techniques applied in this study include the price multiple (P/E and P/B ratios) and the dividend discount model. The findings of this research reveal that PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) is undervalued, exhibiting a potential discrepancy of 15% between its market price and intrinsic value. This study aspires to serve as a seminal reference for subsequent inquiries into stock valuation within the domain of Islamic finance, enriching the academic and practical understanding of Sharia-compliant investment strategies.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"18 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140360956","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perempuan dan politik menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik perhatian masyarakat awam. Dominasi kaum laki-laki sudah sangat mengakar pada seluruh aspek kehidupan, termasuk pada ranah politik. Politik identik dengan segala cara yang dilakukan untuk meraih kekuasaan dan hal tersebut berfokus pada dominasi kaum laki-laki dalam melibatkan dirinya pada kekuasaan tersebut.Dalam penulisan artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah descriptive qualitative atau disebut juga deskriptif kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan berbagai literatur. Menggunakan teori affirmative action, teori kehadiran politik, dan konsep hambatan struktural dan kultural. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang hanya berjumlah 18%. Faktor penghambat struktural perempuan dalam berpolitik adalah nomor urut kecil, modal sosial, dan modal politik. Faktor penghambat kultural perempuan dalam berpolitik yaitu budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat. politik kehadiran dari Perempuan Anggota DPRD Kota Semarang dengan memahami dan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi pemilih perempuan.keterwakilan perempuan di dprd kota semarang dinyatakan belum sesuai dengan kebijakan afirmasi, karena hanya tercapai 18%. Hambatan tersebut dibedakan menjadi dua hal yaitu hambatan struktural dan hambatan kultural. Kehadiran perempuan dalam DPRD Kota Semarang tentunya untuk memahami dan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi pemilih perempuan.
{"title":"Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2023","authors":"Nazhiifa Zalfa Dementieva","doi":"10.54957/jolas.v4i2.623","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.623","url":null,"abstract":"Perempuan dan politik menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik perhatian masyarakat awam. Dominasi kaum laki-laki sudah sangat mengakar pada seluruh aspek kehidupan, termasuk pada ranah politik. Politik identik dengan segala cara yang dilakukan untuk meraih kekuasaan dan hal tersebut berfokus pada dominasi kaum laki-laki dalam melibatkan dirinya pada kekuasaan tersebut.Dalam penulisan artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah descriptive qualitative atau disebut juga deskriptif kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan berbagai literatur. Menggunakan teori affirmative action, teori kehadiran politik, dan konsep hambatan struktural dan kultural. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang hanya berjumlah 18%. Faktor penghambat struktural perempuan dalam berpolitik adalah nomor urut kecil, modal sosial, dan modal politik. Faktor penghambat kultural perempuan dalam berpolitik yaitu budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat. politik kehadiran dari Perempuan Anggota DPRD Kota Semarang dengan memahami dan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi pemilih perempuan.keterwakilan perempuan di dprd kota semarang dinyatakan belum sesuai dengan kebijakan afirmasi, karena hanya tercapai 18%. Hambatan tersebut dibedakan menjadi dua hal yaitu hambatan struktural dan hambatan kultural. Kehadiran perempuan dalam DPRD Kota Semarang tentunya untuk memahami dan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi pemilih perempuan.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"100 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140360054","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pembangunan infrastruktur tidak hanya memiliki dampak positif melainkan juga memiliki dampak negatif khususnya terhadap lingkungan, maka perlu adanya strategi yang mengarah pada mitigasi dampak negatif serta untuk menyediakan infrastruktur hijau yang ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana potensi penerapan Green Infrastructure Framework dapat digunakan sebagai strategi dalam pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berupa scoping review dari berbagai penelitian yang mengulas tentang pembangunan infrastruktur dan infrastruktur hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Green Infrastructure Framework dapat menjadi strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur hijau nasional sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan dengan mengadopsi framework tersebut ke dalam berbagai kebijakan atau regulasi dalam pembangunan infrastruktur. Saran bagi penelitian berikutnya dapat melakukan analisis lebih teknis yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu berkaitan dengan lingkungan agar dapat dianalisis secara lebih mendalam dan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih teknis kepada pembuat kebijakan.
{"title":"Green Infrastructure Framework: Sebuah Strategi Pembangunan Infrastruktur Hijau Nasional","authors":"Dadi Heryana, Amrie Firmansyah","doi":"10.54957/jolas.v4i2.742","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.742","url":null,"abstract":"Pembangunan infrastruktur tidak hanya memiliki dampak positif melainkan juga memiliki dampak negatif khususnya terhadap lingkungan, maka perlu adanya strategi yang mengarah pada mitigasi dampak negatif serta untuk menyediakan infrastruktur hijau yang ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana potensi penerapan Green Infrastructure Framework dapat digunakan sebagai strategi dalam pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berupa scoping review dari berbagai penelitian yang mengulas tentang pembangunan infrastruktur dan infrastruktur hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Green Infrastructure Framework dapat menjadi strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur hijau nasional sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan dengan mengadopsi framework tersebut ke dalam berbagai kebijakan atau regulasi dalam pembangunan infrastruktur. Saran bagi penelitian berikutnya dapat melakukan analisis lebih teknis yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu berkaitan dengan lingkungan agar dapat dianalisis secara lebih mendalam dan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih teknis kepada pembuat kebijakan.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"29 42","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140358369","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perlindungan bagi konsumen merupakan hasil dan bagian yang mengikuti perkembangan teknologi dan industri. Perkembangan ini ternyata telah memberikan perbedaan antara gaya hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Melalui UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kepastian hukum Indonesia menetapkan hak-hak konsumen yang perlu dilindungi. Fungsi utama Undang-undang bukan bertujuan untuk menentang produsen, melainkan sebagai perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki konsumen secara universal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asas kepastian hukum tentang perlindungan konsumen. Artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur, juga dikenal sebagai riset perpustakaan.
{"title":"Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen","authors":"Sutan Pinayungan Siregar","doi":"10.54957/jolas.v4i2.619","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619","url":null,"abstract":"Perlindungan bagi konsumen merupakan hasil dan bagian yang mengikuti perkembangan teknologi dan industri. Perkembangan ini ternyata telah memberikan perbedaan antara gaya hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Melalui UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kepastian hukum Indonesia menetapkan hak-hak konsumen yang perlu dilindungi. Fungsi utama Undang-undang bukan bertujuan untuk menentang produsen, melainkan sebagai perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki konsumen secara universal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asas kepastian hukum tentang perlindungan konsumen. Artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur, juga dikenal sebagai riset perpustakaan.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"26 23","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140358673","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Production Sharing Contract (PSC) is a popular scheme for managing interests between oil and gas companies as contractors and the central government as a principal. PSC has been becoming attractive for contractors because the contract provides an incentive, and cost-recovery scheme, whereas all production costs during exploration and exploitation stages would be recovered by the government. However, this long-standing contract creates serious problems regarding efficiency and government revenue aspects. To address these issues, in early 2017, the Ministry of Energy and Mineral Resources stipulate a new regulation to propose a new scheme contract namely gross-split. This policy aims to promote more investment in the oil and gas exploration sector so that lifting can be increased, and also, as an effort to eliminate the debate over cost recovery. In contrast to the cost recovery PSC, in a gross split PSC, there is no longer an assume and discharge facility for indirect taxes and other levies given to contractors. This study aims to determine the implications of the PSC gross split on the oil and gas revenue accounting policy. The author conducted interviews with several informants and analyzed the data using the interactive model of Miles and Huberman. As a result, the gross split implies the recognition of Oil and Gas revenue using gross principle
{"title":"Government Accounting Policy Of Oil And Gas Revenue After Implementation Gross Split Contract: Quo Vadis?","authors":"Joko Aprianto, Puji Wibowo","doi":"10.54957/jolas.v4i2.760","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.760","url":null,"abstract":"Production Sharing Contract (PSC) is a popular scheme for managing interests between oil and gas companies as contractors and the central government as a principal. PSC has been becoming attractive for contractors because the contract provides an incentive, and cost-recovery scheme, whereas all production costs during exploration and exploitation stages would be recovered by the government. However, this long-standing contract creates serious problems regarding efficiency and government revenue aspects. To address these issues, in early 2017, the Ministry of Energy and Mineral Resources stipulate a new regulation to propose a new scheme contract namely gross-split. This policy aims to promote more investment in the oil and gas exploration sector so that lifting can be increased, and also, as an effort to eliminate the debate over cost recovery. In contrast to the cost recovery PSC, in a gross split PSC, there is no longer an assume and discharge facility for indirect taxes and other levies given to contractors. This study aims to determine the implications of the PSC gross split on the oil and gas revenue accounting policy. The author conducted interviews with several informants and analyzed the data using the interactive model of Miles and Huberman. As a result, the gross split implies the recognition of Oil and Gas revenue using gross principle","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"83 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140360416","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Human rights have been approved as an achievement for every nation according to the 1945 UN Charter. So the UN formed the UN Security Council which has the responsibility to protect parties who are victims of human rights violations due to war crimes through humanitarian intervention and R2P. However, several things hinder the creation of a world without human rights violations, especially in the international system. In the end, this creates a new paradox in the goals of the UN formed based on the 1945 UN Charter. HAM telah disetujui sebagai pencapaian bagi setiap bangsa menurut Piagam PBB 1945. Sehingga PBB membentuk Dewan Keamanan PBB yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi pihak-pihak yang menjadi korban pelanggaran HAM atas kejahatan perang melalui intervensi humanitarian dan R2P. Meskipun begitu, beberapa hal menjadi penghalang terciptanya dunia tanpa pelanggaran HAM, khususnya dalam sistem internasional. Pada akhirnya, hal ini menciptakan paradoks baru dalam tujuan PBB terbentuk berdasarkan Piagam PBB 1945.
{"title":"Paradoks HAM Dalam Hubungan Internasional: Humanitarian Intervention Di Suriah","authors":"Faisal Maulana","doi":"10.54957/jolas.v4i2.614","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.614","url":null,"abstract":"Human rights have been approved as an achievement for every nation according to the 1945 UN Charter. So the UN formed the UN Security Council which has the responsibility to protect parties who are victims of human rights violations due to war crimes through humanitarian intervention and R2P. However, several things hinder the creation of a world without human rights violations, especially in the international system. In the end, this creates a new paradox in the goals of the UN formed based on the 1945 UN Charter.\u0000HAM telah disetujui sebagai pencapaian bagi setiap bangsa menurut Piagam PBB 1945. Sehingga PBB membentuk Dewan Keamanan PBB yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi pihak-pihak yang menjadi korban pelanggaran HAM atas kejahatan perang melalui intervensi humanitarian dan R2P. Meskipun begitu, beberapa hal menjadi penghalang terciptanya dunia tanpa pelanggaran HAM, khususnya dalam sistem internasional. Pada akhirnya, hal ini menciptakan paradoks baru dalam tujuan PBB terbentuk berdasarkan Piagam PBB 1945.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"26 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140358688","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Poverty is a problem in the development process in most countries, especially in developing countries such as Indonesia. Analyzing the factors that influence poverty is important in formulating effective and targeted policies. This study aims to analyze the independent variables of village funds, unemployment rate, human development index (HDI), and gross regional domestic product (GRDP) affecting the dependent variable of the number of poor people in Indonesia in 2022. The study used the Ordinary Least Square (OLS) model to analyze cross-section data from 34 provinces in Indonesia in 2022. The results show that village funds and GRDP have a significant positive influence on the number of poor people, but HDI and unemployment rate do not have a significant influence. The findings make a significant contribution to understanding the factors that contribute to the poverty rate in Indonesia, as well as providing a basis for formulating more effective development policies to reduce the poverty rate in the future.
{"title":"Determinan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia","authors":"Prayoga Setiawan, Masruri Muchtar, Pardomuan Robinson Sihombing","doi":"10.54957/jolas.v4i1.688","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.688","url":null,"abstract":"Poverty is a problem in the development process in most countries, especially in developing countries such as Indonesia. Analyzing the factors that influence poverty is important in formulating effective and targeted policies. This study aims to analyze the independent variables of village funds, unemployment rate, human development index (HDI), and gross regional domestic product (GRDP) affecting the dependent variable of the number of poor people in Indonesia in 2022. The study used the Ordinary Least Square (OLS) model to analyze cross-section data from 34 provinces in Indonesia in 2022. The results show that village funds and GRDP have a significant positive influence on the number of poor people, but HDI and unemployment rate do not have a significant influence. The findings make a significant contribution to understanding the factors that contribute to the poverty rate in Indonesia, as well as providing a basis for formulating more effective development policies to reduce the poverty rate in the future.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":" 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140222254","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pembiayaan hijau ditujukan untuk mendorong pelaku usaha agar mengalihkan proses bisnisnya menuju proses bisnis yang rendah karbon dan ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan potensi penerapan pembiayaan hijau di Indonesia, dengan mengacu pada praktik pembiayaan hijau yang telah berlaku di beberapa negara di dunia. Selain itu, penelitian ini juga mengulas mengenai potensi penurunan emisi karbon melalui penerapan pembiayaan hijau, dengan cara memetakan hubungan penerapan pembiayaan hijau dan penurunan jumlah emisi karbon pada beberapa negara yang telah melaksanakan praktik pembiayaan hijau. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik content analysis serta teknik scoping review yang berasal dari buku, artikel dalam jurnal internasional, serta working paper. Studi ini menyimpulkan bahwa Indonesia berpotensi menurunkan jumlah emisi karbon melalui implementasi pembiayaan hijau yang ekstensif dan inklusif dengan melakukan benchmarking kepada negara-negara yang telah menerapkan pembiayaan hijau seperti Korea Selatan dan Singapura. Adapun bentuk kebijakan pembiayaan hijau yang dapat dilakukan meliputi pemberian pinjaman hijau (green loan), penerbitan obligasi hijau (green bonds), pembentukan dana khusus berupa State-Owned Environmental Fund, dan bantuan keuangan bagi sektor industri dengan kinerja pengelolaan lingkungan yang baik/ramah lingkungan. Selain itu, hasil penelitian di beberapa negara menunjukan bahwa penerapan pembiayaan hijau berperan secara signifikan dalam menurunkan jumlah emisi karbon. Implementasi pembiayaan hijau akan mendorong perusahaan, pelaku usaha, serta masyarakat untuk dapat beralih kepada produk/kegiatan yang bersifat ramah lingkungan demi mendapatkan insentif.
{"title":"Pembiayaan Hijau: Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan Demi Mencapai Net Zero Emission","authors":"Bintang Adi Pratama, Amrie Firmansyah","doi":"10.54957/jolas.v4i1.743","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.743","url":null,"abstract":"Pembiayaan hijau ditujukan untuk mendorong pelaku usaha agar mengalihkan proses bisnisnya menuju proses bisnis yang rendah karbon dan ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan potensi penerapan pembiayaan hijau di Indonesia, dengan mengacu pada praktik pembiayaan hijau yang telah berlaku di beberapa negara di dunia. Selain itu, penelitian ini juga mengulas mengenai potensi penurunan emisi karbon melalui penerapan pembiayaan hijau, dengan cara memetakan hubungan penerapan pembiayaan hijau dan penurunan jumlah emisi karbon pada beberapa negara yang telah melaksanakan praktik pembiayaan hijau. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik content analysis serta teknik scoping review yang berasal dari buku, artikel dalam jurnal internasional, serta working paper. Studi ini menyimpulkan bahwa Indonesia berpotensi menurunkan jumlah emisi karbon melalui implementasi pembiayaan hijau yang ekstensif dan inklusif dengan melakukan benchmarking kepada negara-negara yang telah menerapkan pembiayaan hijau seperti Korea Selatan dan Singapura. Adapun bentuk kebijakan pembiayaan hijau yang dapat dilakukan meliputi pemberian pinjaman hijau (green loan), penerbitan obligasi hijau (green bonds), pembentukan dana khusus berupa State-Owned Environmental Fund, dan bantuan keuangan bagi sektor industri dengan kinerja pengelolaan lingkungan yang baik/ramah lingkungan. Selain itu, hasil penelitian di beberapa negara menunjukan bahwa penerapan pembiayaan hijau berperan secara signifikan dalam menurunkan jumlah emisi karbon. Implementasi pembiayaan hijau akan mendorong perusahaan, pelaku usaha, serta masyarakat untuk dapat beralih kepada produk/kegiatan yang bersifat ramah lingkungan demi mendapatkan insentif.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"27 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140228731","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：