Mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia secara keseluruhan masih tergolong rendah yang tercermin dari rendahnya produktivitas kerja, baik tingkatnya maupun pertumbuhannya. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Di Kabupaten TTU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian pada Tingkat pemahaman terhadap undang-undang tenaga kerja, Intensitas sosialisasi Undang-Undang ketenagakerjaan, Tingkat Koordinasi antara Pemerintah dan Mitra terkait seperti LSM, PJTKI dan Instansi terkait.Tingkat Ketepatan Penempatan tenaga kerja mekanisme pelayanan AKAD dan besaran anggaran. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah model interaktif Milles dan Hubermans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencari kerja tidak mengetahui undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang tenaga kerja. Hal ini berdampak pada ketidaktahuan mereka mengenai hak dan kewajiban negara kepada pencari kerja. Belum intensnya Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi melakukan sosialisasi. Koordinasi yang dilakukan belum substansif dan terpadu.Tidak adanya anggaran berkaitan dengan AKAD tidak ada dalam anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Maka perlunya sosialisasi tentang undang-undang tenaga kerja kepada masyarakat dan calon tenaga kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu perlu ada pelatihan-pelatihan yang komprehensif dan terukur serta perlunya bantuan dana dari Pemerintah
{"title":"Penempatan Tenaga Kerja Program Antar Kerja Antar Daerah","authors":"Medan Yonathan Mael","doi":"10.32938/jppol.v1i1.334","DOIUrl":"https://doi.org/10.32938/jppol.v1i1.334","url":null,"abstract":"Mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia secara keseluruhan masih tergolong rendah yang tercermin dari rendahnya produktivitas kerja, baik tingkatnya maupun pertumbuhannya. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Di Kabupaten TTU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian pada Tingkat pemahaman terhadap undang-undang tenaga kerja, Intensitas sosialisasi Undang-Undang ketenagakerjaan, Tingkat Koordinasi antara Pemerintah dan Mitra terkait seperti LSM, PJTKI dan Instansi terkait.Tingkat Ketepatan Penempatan tenaga kerja mekanisme pelayanan AKAD dan besaran anggaran. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah model interaktif Milles dan Hubermans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencari kerja tidak mengetahui undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang tenaga kerja. Hal ini berdampak pada ketidaktahuan mereka mengenai hak dan kewajiban negara kepada pencari kerja. Belum intensnya Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi melakukan sosialisasi. Koordinasi yang dilakukan belum substansif dan terpadu.Tidak adanya anggaran berkaitan dengan AKAD tidak ada dalam anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Maka perlunya sosialisasi tentang undang-undang tenaga kerja kepada masyarakat dan calon tenaga kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu perlu ada pelatihan-pelatihan yang komprehensif dan terukur serta perlunya bantuan dana dari Pemerintah","PeriodicalId":250244,"journal":{"name":"Jurnal Poros Politik","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128329207","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Setiap anak memiliki haknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan Kelompok Perlindungan Anak Desa Faennake merupakan Upaya Kemitraan atau Koordinasi dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan Perlindungan Anak sehingga hak–hak anak di Desa Faennake dapat terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Upaya Pemerintahan Desa dan Kelompok Perlindungan Anak Desa Faennake dalam memberikan perlindungan anak dari tindak kekerasan serta faktor–faktor pendukung dan penghambat kegiatan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan. Metode Penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi, komunikasi dan konsultasi lintas sektor yang memprioritaskan hak–hak anak dalam perencanaan di desa sudah terlaksana namun belum maksimal karena dalam perencanaan program perlindungan anak belum menjadi prioritas terbukti dengan Belum tersedianya Perda dan Perdes Pelindungan Anak yang diakibatkan oleh rendahnya sumber daya yang dimiliki dan sosialisasi terhadap aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan dan hak-hak anak belum dilakukan secara baik. Peneliti menyarankan bahwa perlu adanya koordinasi yang baik antar stakeholer demi terwujudnya anak-anak yang bebas dari tindak kekerasan.
{"title":"Upaya Pemerintahan Desa Dan Kelompok Perlindungan Anak Desa Faennake Dalam Memberikan Perlindungan TerhadapAnak Dari Tindakan Kekerasam","authors":"Yakobus Kolne, Melkianus Suni, T. Anggraini","doi":"10.32938/jppol.v1i1.327","DOIUrl":"https://doi.org/10.32938/jppol.v1i1.327","url":null,"abstract":"Setiap anak memiliki haknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan Kelompok Perlindungan Anak Desa Faennake merupakan Upaya Kemitraan atau Koordinasi dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan Perlindungan Anak sehingga hak–hak anak di Desa Faennake dapat terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Upaya Pemerintahan Desa dan Kelompok Perlindungan Anak Desa Faennake dalam memberikan perlindungan anak dari tindak kekerasan serta faktor–faktor pendukung dan penghambat kegiatan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan. Metode Penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi, komunikasi dan konsultasi lintas sektor yang memprioritaskan hak–hak anak dalam perencanaan di desa sudah terlaksana namun belum maksimal karena dalam perencanaan program perlindungan anak belum menjadi prioritas terbukti dengan Belum tersedianya Perda dan Perdes Pelindungan Anak yang diakibatkan oleh rendahnya sumber daya yang dimiliki dan sosialisasi terhadap aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan dan hak-hak anak belum dilakukan secara baik. Peneliti menyarankan bahwa perlu adanya koordinasi yang baik antar stakeholer demi terwujudnya anak-anak yang bebas dari tindak kekerasan.","PeriodicalId":250244,"journal":{"name":"Jurnal Poros Politik","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127470499","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
BUMDes Tulus di Desa Subun Bestobe didirikan untuk menjawabi kebutuhan ekonomi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan pokok. BUMDes tulus juga menjadi wadah untuk mengakomodasi potensi lokal masyarakat pedesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa eksistensi BUMDes Tulus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus melihat tantangan-tantangan yang dihadapi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data model Miles dan Habermans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Tulus di Desa Subun Bestobe menggunakan konsep pemberdayaan yakni memberdayakan masyarakat dan potensi lokal yang ada di masyarakat sendiri. Kehadiran BUMDes Tulus sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan khususnya dalam menambah pendapatan masyarakat. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh BUMDes Tulus yakni terkait akuntabilitas, infratstruktur dan sumber daya manusia.
{"title":"Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Subun Bestobe Kecamatan Insana Barat","authors":"Egidius Fkun","doi":"10.32938/jppol.v1i1.328","DOIUrl":"https://doi.org/10.32938/jppol.v1i1.328","url":null,"abstract":"BUMDes Tulus di Desa Subun Bestobe didirikan untuk menjawabi kebutuhan ekonomi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan pokok. BUMDes tulus juga menjadi wadah untuk mengakomodasi potensi lokal masyarakat pedesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa eksistensi BUMDes Tulus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus melihat tantangan-tantangan yang dihadapi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data model Miles dan Habermans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Tulus di Desa Subun Bestobe menggunakan konsep pemberdayaan yakni memberdayakan masyarakat dan potensi lokal yang ada di masyarakat sendiri. Kehadiran BUMDes Tulus sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan khususnya dalam menambah pendapatan masyarakat. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh BUMDes Tulus yakni terkait akuntabilitas, infratstruktur dan sumber daya manusia.","PeriodicalId":250244,"journal":{"name":"Jurnal Poros Politik","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127565824","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan sistem politik yang signifikan, diantaranya adalah sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Desa. Metode dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif. Fokus penelitiannya adalah Tingkat kepentingan politik Lokal (etnisitas),Tingkat Intensitas isu Etnisitas dan Tingkat produksi isu etnisitas dalam proses kampanye. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah model Interaktif Milles dan Habermans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemilihan kepala desa ada kepentingan politik lokal. Terlihat dari intervensi dan pengarahan massa untuk memilih pasangan tertentu. Tingkat intensitas isu etnisitas dalam pemilihan Kepala Desa Wederok berkaitan dengan dua hal yakni hakekat adat dan tuan tanah. Produk Isu Etnisitas berasal dari kelompok-kelompok kepentingan. Peneliti menyarankan Perlunya pendidikan politik bagi masyarakat, revitalisasi Adat sesuai dengan kebiasaan nenek moyang dan rekonsiliasi antara anggota Suku Ikumuan.
{"title":"Analisis Politik Identitas Dalam Pemilhan Kepala Desa","authors":"Elpius Kalembang","doi":"10.32938/jppol.v1i1.333","DOIUrl":"https://doi.org/10.32938/jppol.v1i1.333","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan sistem politik yang signifikan, diantaranya adalah sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Desa. Metode dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif. Fokus penelitiannya adalah Tingkat kepentingan politik Lokal (etnisitas),Tingkat Intensitas isu Etnisitas dan Tingkat produksi isu etnisitas dalam proses kampanye. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah model Interaktif Milles dan Habermans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemilihan kepala desa ada kepentingan politik lokal. Terlihat dari intervensi dan pengarahan massa untuk memilih pasangan tertentu. Tingkat intensitas isu etnisitas dalam pemilihan Kepala Desa Wederok berkaitan dengan dua hal yakni hakekat adat dan tuan tanah. Produk Isu Etnisitas berasal dari kelompok-kelompok kepentingan. Peneliti menyarankan Perlunya pendidikan politik bagi masyarakat, revitalisasi Adat sesuai dengan kebiasaan nenek moyang dan rekonsiliasi antara anggota Suku Ikumuan. \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":250244,"journal":{"name":"Jurnal Poros Politik","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115196996","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Desa wisata dibentuk sebagai salah satu perwujudan pemerintah Indonesia dalam memberdayakan masyarakat pedesaan melalui pengembangan sektor pariwisata. Desa Rende merupakan salah satu dari dua desa wisata yang ada di kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran terkait potensi yang dimiliki oleh desa wisata Rende sebagai desa adat di Sumba Timur. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Desa ini memiliki kekayaan budaya seperti kampung adat, kuburan megalitik serta kerajinan tenun ikat. Kekayaan budaya dari desa ini dapat dinikmati di Kampung adat Praiyawang. Pemerintah dan penduduk desa setempat perlu bekerjasama dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata.
{"title":"Potensi Desa Wisata Rende","authors":"Handrianus Vianey Melin Wula","doi":"10.32938/jppol.v1i1.335","DOIUrl":"https://doi.org/10.32938/jppol.v1i1.335","url":null,"abstract":"Desa wisata dibentuk sebagai salah satu perwujudan pemerintah Indonesia dalam memberdayakan masyarakat pedesaan melalui pengembangan sektor pariwisata. Desa Rende merupakan salah satu dari dua desa wisata yang ada di kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran terkait potensi yang dimiliki oleh desa wisata Rende sebagai desa adat di Sumba Timur. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Desa ini memiliki kekayaan budaya seperti kampung adat, kuburan megalitik serta kerajinan tenun ikat. Kekayaan budaya dari desa ini dapat dinikmati di Kampung adat Praiyawang. Pemerintah dan penduduk desa setempat perlu bekerjasama dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata.","PeriodicalId":250244,"journal":{"name":"Jurnal Poros Politik","volume":"72 2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123263234","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：