Penyebaran pandemi Covid-19 berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, di mana survei BPS tahun 2020 menunjukkan pandemi menyebabkan krisis penghidupan bagi masyarakat perkotaan yang bekerja di sektor industri, pariwisata, dan pekerja informal. Sementara petani kecil, penggarap, dan buruh tani menjadi bagian terdampak di pedesaan. Penelitian ini berupaya melihat resiliensi masyarakat adat dan mekanisme adaptasi mereka dalam menghadapi krisis yang disebabkan oleh pandemi. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pemangku adat, beberapa tokoh masyarakat, anggota masyarakat adat. Peneliti menggunakan teori resiliensi komunitas dan teori praktik sosial sebagai pendekatan kritis yang berpegang pada hubungan dialektik antara struktur dan agensi dalam hubungan sosial. Penelitian ini menemukan bahwa solidaritas sosial di pedesaan menjadi kekuatan kunci bagi resiliensi masyarakat adat di dataran tinggi, Gowa dalam menghadapi pandemi Covid-19. Selain itu, faktor ikatan sosial, relasi sosial berbasis produksi juga ditopang oleh nilai-nilai sosio-kultural yang masih dipraktikkan secara kolektif. Kemampuan masyarakat adat untuk bertahan dari dampak pandemi juga ditopang oleh berbagai usaha pertanian berbasis komoditas. Akan tetapi rantai produksi komoditas sebagai tumpuan pendapatan utama masyarakat adat di pedesaan sangat ditentukan oleh mekanisme pasar. Pada kondisi seperti itu, solidaritas berbasis kultur yang terkonfigurasi sebagai tradisi, menjadi mekanisme pertahanan alternatif bagi masyarakat adat di pedesaan.
{"title":"Tradisi Riolo Sebagai Resiliensi Komunitas: Praktik Sosial Masyarakat Adat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Dataran Tinggi, Gowa","authors":"Imamul Hak, Ibrahim","doi":"10.24252/vp.v5i2.34886","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/vp.v5i2.34886","url":null,"abstract":"Penyebaran pandemi Covid-19 berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, di mana survei BPS tahun 2020 menunjukkan pandemi menyebabkan krisis penghidupan bagi masyarakat perkotaan yang bekerja di sektor industri, pariwisata, dan pekerja informal. Sementara petani kecil, penggarap, dan buruh tani menjadi bagian terdampak di pedesaan. Penelitian ini berupaya melihat resiliensi masyarakat adat dan mekanisme adaptasi mereka dalam menghadapi krisis yang disebabkan oleh pandemi. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pemangku adat, beberapa tokoh masyarakat, anggota masyarakat adat. Peneliti menggunakan teori resiliensi komunitas dan teori praktik sosial sebagai pendekatan kritis yang berpegang pada hubungan dialektik antara struktur dan agensi dalam hubungan sosial. Penelitian ini menemukan bahwa solidaritas sosial di pedesaan menjadi kekuatan kunci bagi resiliensi masyarakat adat di dataran tinggi, Gowa dalam menghadapi pandemi Covid-19. Selain itu, faktor ikatan sosial, relasi sosial berbasis produksi juga ditopang oleh nilai-nilai sosio-kultural yang masih dipraktikkan secara kolektif. Kemampuan masyarakat adat untuk bertahan dari dampak pandemi juga ditopang oleh berbagai usaha pertanian berbasis komoditas. Akan tetapi rantai produksi komoditas sebagai tumpuan pendapatan utama masyarakat adat di pedesaan sangat ditentukan oleh mekanisme pasar. Pada kondisi seperti itu, solidaritas berbasis kultur yang terkonfigurasi sebagai tradisi, menjadi mekanisme pertahanan alternatif bagi masyarakat adat di pedesaan.","PeriodicalId":270096,"journal":{"name":"Vox Populi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130782243","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Studi ini akan membahas tentang konstruksi hegemoni kekuasaan dalam media sosial khususnya dalam postingan Instagram. Komparasi dilakukan kepada kepala daerah Walikota Makassar dengan Bupati Gowa sebagai representasi kepala daerah yang rajin membagikan aktivitas kerja atau hiburan bagi pengikutnya (followers). Postingan mereka sebagai wilayah diskursus dimaknai sebagai pertarungan hegemoni untuk memengaruhi netizen sebagai sesuatu yang hal yang biasa (common sense). Pendekatan teori dengan menggunakan Ernesto Laclau & Chantal Mouffe tentang hegemoni sebagai alat untuk analisis merekonstruksi kekuasaan dalam ruang yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe analisis wacana diskursus untuk menjelaskan dan memahami postingan gambar dan video bagaimana efek yang dihasilkan. Argumentasi studi ini melihat Walikota Makassar terlihat gagal dalam mengkonstruksi hegemoni kekuasaannya baik dari akun pribadinya maupun berita tentang kebijakannya, berbeda dengan Bupati Gowa yang berasal dari dinasti politik yang mulai lemah berhasil menghegemoni pengikutnya dengan wajah baru pewaris klan Yasin Limpo.
{"title":"Konstruksi Hegemoni Kekuasaan dalam Media Sosial: Komparasi Postingan Instagram Walikota Makassar dan Bupati Gowa","authors":"Reskiyanti Nurdin","doi":"10.24252/vp.v5i2.34699","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/vp.v5i2.34699","url":null,"abstract":"Studi ini akan membahas tentang konstruksi hegemoni kekuasaan dalam media sosial khususnya dalam postingan Instagram. Komparasi dilakukan kepada kepala daerah Walikota Makassar dengan Bupati Gowa sebagai representasi kepala daerah yang rajin membagikan aktivitas kerja atau hiburan bagi pengikutnya (followers). Postingan mereka sebagai wilayah diskursus dimaknai sebagai pertarungan hegemoni untuk memengaruhi netizen sebagai sesuatu yang hal yang biasa (common sense). Pendekatan teori dengan menggunakan Ernesto Laclau & Chantal Mouffe tentang hegemoni sebagai alat untuk analisis merekonstruksi kekuasaan dalam ruang yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe analisis wacana diskursus untuk menjelaskan dan memahami postingan gambar dan video bagaimana efek yang dihasilkan. Argumentasi studi ini melihat Walikota Makassar terlihat gagal dalam mengkonstruksi hegemoni kekuasaannya baik dari akun pribadinya maupun berita tentang kebijakannya, berbeda dengan Bupati Gowa yang berasal dari dinasti politik yang mulai lemah berhasil menghegemoni pengikutnya dengan wajah baru pewaris klan Yasin Limpo.","PeriodicalId":270096,"journal":{"name":"Vox Populi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132087522","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini mengkaji tentang perencanaan program agro ekonomi Kabupaten Enrekang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu konsep agro ekonomi. Secara umum pengembangan konsep agro ekonomi dalam mendukung usaha di sektor pertanian masih tergolong rendah karena keterbatasan sumberdaya, pengembangan diversifikasi produk yang belum optimal, serta pemantapan dalam mengoptimalkan pengembangan sektor pertanian dengan sasaran perolehan nilai tambah serta pertumbuhan bagi kepentingan kawasan agro ekonomi khususnya di wilayah pedesaan di Kabupaten Enrekang.
{"title":"Politik Pembangunan Agraria: Studi Analisis Perencanaan Program Agro Ekonomi Enrekang dalam RPJMD Sulawesi Selatan","authors":"Muh Burse Diharjo Azis, Anggriani Alamsyah, Febrianto Syam","doi":"10.24252/vp.v5i2.34307","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/vp.v5i2.34307","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji tentang perencanaan program agro ekonomi Kabupaten Enrekang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu konsep agro ekonomi. Secara umum pengembangan konsep agro ekonomi dalam mendukung usaha di sektor pertanian masih tergolong rendah karena keterbatasan sumberdaya, pengembangan diversifikasi produk yang belum optimal, serta pemantapan dalam mengoptimalkan pengembangan sektor pertanian dengan sasaran perolehan nilai tambah serta pertumbuhan bagi kepentingan kawasan agro ekonomi khususnya di wilayah pedesaan di Kabupaten Enrekang.","PeriodicalId":270096,"journal":{"name":"Vox Populi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123305653","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Salah satu dari permasalahan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone adalah soal pendataan untuk akses terhadap kesejahteraan sosial. Pemerintah Kabupaten Bone saat ini hanya memiliki data penyandang disabilitas menurut jenis kelamin dan tempat tinggal serta umur, dan belum memiliki data terpadu menurut jenis, kebutuhan dan hambatan masing-masing penyandang disabilitas sesuai amanat Perda No.5/2017 tentang Perlidungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini difokuskan pada 2 permasalahan, yakni: Pertama, bagaimana upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan hak pendataan penyandang disabilitas sebagai dasar penilaian pemenuhan hak disabilitas atas program kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone; Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat tersedianya data terpadu berkenaan dengan hambatan sosial dan kebetuhan masing-masing penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bone selaku pelaksana urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial belum melaksanakan pendataan penyandang disabilitas secara terpadu, sehingga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas tidak didasarkan pada penilaian sesuai jenis dan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Perda No.5/2017. Tidak tersedianya data terpadu penyandang disabilitas, tidak serta merta sepenuhnya permasalahan ada pada pemerintah Kabupaten Bone. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab sulitnya pelaksanaan hak pendataan penyandang disabilitas, di antaranya faktor regulasi dan kebijakan yang belum inklusif, faktor keterbatasan anggaran, faktor keterbatasan SDM, serta faktor wilayah dan kesadaran keluarga penyandang disabilitas.
{"title":"Pelaksanaan Hak Pendataan Sebagai Dasar Penilaian Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bone","authors":"Fajar","doi":"10.24252/vp.v5i2.32690","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/vp.v5i2.32690","url":null,"abstract":"Salah satu dari permasalahan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone adalah soal pendataan untuk akses terhadap kesejahteraan sosial. Pemerintah Kabupaten Bone saat ini hanya memiliki data penyandang disabilitas menurut jenis kelamin dan tempat tinggal serta umur, dan belum memiliki data terpadu menurut jenis, kebutuhan dan hambatan masing-masing penyandang disabilitas sesuai amanat Perda No.5/2017 tentang Perlidungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini difokuskan pada 2 permasalahan, yakni: Pertama, bagaimana upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan hak pendataan penyandang disabilitas sebagai dasar penilaian pemenuhan hak disabilitas atas program kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone; Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat tersedianya data terpadu berkenaan dengan hambatan sosial dan kebetuhan masing-masing penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bone selaku pelaksana urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial belum melaksanakan pendataan penyandang disabilitas secara terpadu, sehingga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas tidak didasarkan pada penilaian sesuai jenis dan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Perda No.5/2017. Tidak tersedianya data terpadu penyandang disabilitas, tidak serta merta sepenuhnya permasalahan ada pada pemerintah Kabupaten Bone. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab sulitnya pelaksanaan hak pendataan penyandang disabilitas, di antaranya faktor regulasi dan kebijakan yang belum inklusif, faktor keterbatasan anggaran, faktor keterbatasan SDM, serta faktor wilayah dan kesadaran keluarga penyandang disabilitas.","PeriodicalId":270096,"journal":{"name":"Vox Populi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128832249","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Artikel ini menjelaskan tentang pemikiran Islam wasathiyah Abdurrahman Wahid. Konsep Islam wasathiyah menjadi penting untuk diimplementasikan di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan library research dengan analisis deskri-ptif dan historis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Abdurrahman Wahid merupakan tokoh cendekiawan muslim yang berasal dari lingkungan pesantren. Salah satu gagasannya adalah bahwa Islam washatiyah harus bersikap moderat dan berlaku adil dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai syarat wajib dalam upaya menjaga perdamaian di Indonesia khususnya dan perdamaian dunia pada umumnya. Konsep Islam washatiyah ini penting diterapkan di Indonesia yang plural sekaligus untuk mem-bendung gerakan khilafah Islamiah.
{"title":"Islam Wasathiyah dalam Gagasan Politik Islam: Menguak Pemikiran Islam Wasathiyah Abdurrahman Wahid","authors":"Raha Bistara, Farkhan Fuady","doi":"10.24252/vp.v5i2.33423","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/vp.v5i2.33423","url":null,"abstract":"Artikel ini menjelaskan tentang pemikiran Islam wasathiyah Abdurrahman Wahid. Konsep Islam wasathiyah menjadi penting untuk diimplementasikan di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan library research dengan analisis deskri-ptif dan historis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Abdurrahman Wahid merupakan tokoh cendekiawan muslim yang berasal dari lingkungan pesantren. Salah satu gagasannya adalah bahwa Islam washatiyah harus bersikap moderat dan berlaku adil dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai syarat wajib dalam upaya menjaga perdamaian di Indonesia khususnya dan perdamaian dunia pada umumnya. Konsep Islam washatiyah ini penting diterapkan di Indonesia yang plural sekaligus untuk mem-bendung gerakan khilafah Islamiah.","PeriodicalId":270096,"journal":{"name":"Vox Populi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120953066","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Artikel ini berusaha menjelaskan tentang praktik budaya politik dalam pemilihan kepala daerah di Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi budaya politik masyarakat di Bontobiraeng Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik budaya politik dalam pemilihan kepala daerah di Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa yaitu praktik budaya politik partisipan, budaya politik kaula dan budaya politik mobilisasi. Faktor yang mempengaruhi budaya politik masyarakat di Bontobiraeng Selatan yaitu tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, politik uang dan kekerabatan.
{"title":"Praktik Budaya Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Bontobiraeng Selatan","authors":"Ratnah Rahman, Guruh Ryan Aulia, N. Rahma","doi":"10.24252/vp.v5i2.32421","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/vp.v5i2.32421","url":null,"abstract":"Artikel ini berusaha menjelaskan tentang praktik budaya politik dalam pemilihan kepala daerah di Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi budaya politik masyarakat di Bontobiraeng Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik budaya politik dalam pemilihan kepala daerah di Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa yaitu praktik budaya politik partisipan, budaya politik kaula dan budaya politik mobilisasi. Faktor yang mempengaruhi budaya politik masyarakat di Bontobiraeng Selatan yaitu tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, politik uang dan kekerabatan.","PeriodicalId":270096,"journal":{"name":"Vox Populi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133884117","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Kehadirannya telah mewarnai perjalanan Indonesia, baik sebagai sebuah bangsa maupun sebagai sebuah negara, termasuk urusan perpolitikan di negeri ini. Dalam konteks lokal, khususnya di kota Makassar, perannya juga terlihat, khususnya yang dilakukan oleh para tokoh ataupun elit yang berafiliasi ke organisasi keagamaan ini. Tulisan ini bermaksud melihat aktivitas politik para tokoh dan elit yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama, khususnya dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif pada tahun 2014 dan 2019.
{"title":"Politik Elit Nahdlatul Ulama dalam Pemilu Legislatif di Kota Makassar Tahun 2014 dan 2019","authors":"Nurlira Goncing, Muh. Abdi Goncing","doi":"10.24252/vp.v5i2.30556","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/vp.v5i2.30556","url":null,"abstract":"Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Kehadirannya telah mewarnai perjalanan Indonesia, baik sebagai sebuah bangsa maupun sebagai sebuah negara, termasuk urusan perpolitikan di negeri ini. Dalam konteks lokal, khususnya di kota Makassar, perannya juga terlihat, khususnya yang dilakukan oleh para tokoh ataupun elit yang berafiliasi ke organisasi keagamaan ini. Tulisan ini bermaksud melihat aktivitas politik para tokoh dan elit yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama, khususnya dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif pada tahun 2014 dan 2019.","PeriodicalId":270096,"journal":{"name":"Vox Populi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116179644","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This paper attempts to understand the progressivity of economic regionalism in Southeast Asia. Unlike previous researches, this paper will explain how the complexity of Southeast Asia region affecting liberalism in ASEAN. This can be seen from how the mega-regional competition between TPP and RCEP hinders ASEAN centrality, signified by the fact that Vietnam, Singapore, Malaysia, and Brunei chose to participate in both cooperation, despite knowing that RCEP should be part of ASEAN centrality agenda. This paper will pay attention on two types of condition: (1) understanding the transformation into mega-regional partnership in Asia-Pacific; (2) understanding the decision of four ASEAN countries who choose to participate in both mega-regional models. The theory which will be used in this paper will be the ‘new trade strategy’ developed by Aggarwal and Lee (2011). In the end, this paper finds that there is a renewal in perception, interest, and domestic institution in the creation of RCEP and TPP. Meanwhile, the decision of Vietnam, Malaysia, Singapore, and Brunei to participate in both RCEP and TPP is the result of rational calculation in terms of economic advantage, political economy, domestic structure improvement, and security. These four calculations can be seen in all country, especially those who utilize greater economic liberalization.
{"title":"Looking at ASEAN Centrality in the Amidst of TPP & RCEP Mega-Regional Competition","authors":"A. Rivai, Gema Ramadhan Bastari","doi":"10.24252/vp.v5i2.33808","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/vp.v5i2.33808","url":null,"abstract":"This paper attempts to understand the progressivity of economic regionalism in Southeast Asia. Unlike previous researches, this paper will explain how the complexity of Southeast Asia region affecting liberalism in ASEAN. This can be seen from how the mega-regional competition between TPP and RCEP hinders ASEAN centrality, signified by the fact that Vietnam, Singapore, Malaysia, and Brunei chose to participate in both cooperation, despite knowing that RCEP should be part of ASEAN centrality agenda. This paper will pay attention on two types of condition: (1) understanding the transformation into mega-regional partnership in Asia-Pacific; (2) understanding the decision of four ASEAN countries who choose to participate in both mega-regional models. The theory which will be used in this paper will be the ‘new trade strategy’ developed by Aggarwal and Lee (2011). In the end, this paper finds that there is a renewal in perception, interest, and domestic institution in the creation of RCEP and TPP. Meanwhile, the decision of Vietnam, Malaysia, Singapore, and Brunei to participate in both RCEP and TPP is the result of rational calculation in terms of economic advantage, political economy, domestic structure improvement, and security. These four calculations can be seen in all country, especially those who utilize greater economic liberalization. ","PeriodicalId":270096,"journal":{"name":"Vox Populi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126323976","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Ayu Rezky Safaat, Farahdiba Rahma Bachtiar, Nur Aliyah Zainal
Fenomena budaya pop Korea Selatan yang disebut Hallyu telah berhasilmenjangkau ke seluruh dunia saat ini. BTS yang merupakan boyband grupK-pop berhasil menjadi salah satu manifestasi Hallyu yang paling sukses. Kesuksesan BTS kemudian memberikan pengaruh yang cukup signifikanbagi perkembangan ekonomi, politik hingga kebudayaan Korea Selatan. Tulisan ini akan membahas bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam meningkatkan nation branding negaranyadan bagaimana BTS sebagai sebuah icon K-pop dimanfaatkan oleh Korea Selatan sebagai instrument politik luar negerinya. Penelitian inimenggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwaupaya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan telah terimplementasiatau terwujudkan dalam berbagai kebijakan yang juga bertransformasi darisatu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya mengikuti dan menyesuaikan dengan kebutuhan atau dimen zaman. Kemudian, secarakhusus pemerintah Korea Selatan menggandeng BTS sebagai aktordiplomasinya dengan menjadikan BTS sebagai duta promosi, melibatkan BTS sebagai media dalam menjaga hubungan dengan negara lain, berkolaborasi dengan BTS untuk memperluas studi dan bahasa Korea, hingga melibatkan BTS ke dalam lingkaran diplomatik seperti mendaulat BTS sebagai utusan khusus presiden.
{"title":"Korean Pop Culture Sebagai Instrument Politik Luar Negeri Korea Selatan","authors":"Ayu Rezky Safaat, Farahdiba Rahma Bachtiar, Nur Aliyah Zainal","doi":"10.24252/vp.v5i2.33559","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/vp.v5i2.33559","url":null,"abstract":"Fenomena budaya pop Korea Selatan yang disebut Hallyu telah berhasilmenjangkau ke seluruh dunia saat ini. BTS yang merupakan boyband grupK-pop berhasil menjadi salah satu manifestasi Hallyu yang paling sukses. Kesuksesan BTS kemudian memberikan pengaruh yang cukup signifikanbagi perkembangan ekonomi, politik hingga kebudayaan Korea Selatan. Tulisan ini akan membahas bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam meningkatkan nation branding negaranyadan bagaimana BTS sebagai sebuah icon K-pop dimanfaatkan oleh Korea Selatan sebagai instrument politik luar negerinya. Penelitian inimenggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwaupaya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan telah terimplementasiatau terwujudkan dalam berbagai kebijakan yang juga bertransformasi darisatu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya mengikuti dan menyesuaikan dengan kebutuhan atau dimen zaman. Kemudian, secarakhusus pemerintah Korea Selatan menggandeng BTS sebagai aktordiplomasinya dengan menjadikan BTS sebagai duta promosi, melibatkan BTS sebagai media dalam menjaga hubungan dengan negara lain, berkolaborasi dengan BTS untuk memperluas studi dan bahasa Korea, hingga melibatkan BTS ke dalam lingkaran diplomatik seperti mendaulat BTS sebagai utusan khusus presiden.","PeriodicalId":270096,"journal":{"name":"Vox Populi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127195981","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur dan desain orga-nisasi dalam implementasi program Desa Mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan focus pada struktur dan desain organisasi melalui dimensi spesialisasi pekerjaan, rantai komado dan formalisasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam yang didukung oleh data sekunder yang dipandang mampu mendukung analisis data. Sumber data primer sengaja dipilih dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan informasi antara lain pimpinan dan pegawai SKPD. Berdasarkan pada analisis hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian, yaitu sebagai berikut: Temuan penelitian mengindikasikan adanya spesialisasi pekerjaan terhadap pelaksanaan program Desa Mandiri berupa pembagian pekerjaan berdasarkan fungsi dan peran yang diemban oleh pelaksana. Selain itu ditemukan pula adanya rantai komando yang terstruktur di tingkat internal SKPD (koordinasi vertikal) walaupun masih mengalami kendala dalam hal koordinasi lintas SKPD (koordinasi horisontal), serta diperkuat dengan adanya formalisasi berupa SK Bupati (surat keputusan) dan PTO (petunjuk teknis operasional) di tingkat SKPD sebagai acuan dalam melaksanakan program di desa mandiri. Secara garis besar, hasil penelitian terhadap struktur dan desain organisasi Desa Mandiri menun-jukkan bahwa perilaku birokrasi dalam mengimplementasi pelaksanaan program Desa Mandiri dapat dibentuk melalui pengelolaan struktur.
{"title":"Struktur dan Desain Organisasi dalam Implementasi Program Desa Mandiri di Kabupaten Pangkep","authors":"Zulfiani ,","doi":"10.24252/vp.v5i2.33822","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/vp.v5i2.33822","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur dan desain orga-nisasi dalam implementasi program Desa Mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan focus pada struktur dan desain organisasi melalui dimensi spesialisasi pekerjaan, rantai komado dan formalisasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam yang didukung oleh data sekunder yang dipandang mampu mendukung analisis data. Sumber data primer sengaja dipilih dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan informasi antara lain pimpinan dan pegawai SKPD. Berdasarkan pada analisis hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian, yaitu sebagai berikut: Temuan penelitian mengindikasikan adanya spesialisasi pekerjaan terhadap pelaksanaan program Desa Mandiri berupa pembagian pekerjaan berdasarkan fungsi dan peran yang diemban oleh pelaksana. Selain itu ditemukan pula adanya rantai komando yang terstruktur di tingkat internal SKPD (koordinasi vertikal) walaupun masih mengalami kendala dalam hal koordinasi lintas SKPD (koordinasi horisontal), serta diperkuat dengan adanya formalisasi berupa SK Bupati (surat keputusan) dan PTO (petunjuk teknis operasional) di tingkat SKPD sebagai acuan dalam melaksanakan program di desa mandiri. Secara garis besar, hasil penelitian terhadap struktur dan desain organisasi Desa Mandiri menun-jukkan bahwa perilaku birokrasi dalam mengimplementasi pelaksanaan program Desa Mandiri dapat dibentuk melalui pengelolaan struktur.","PeriodicalId":270096,"journal":{"name":"Vox Populi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115322061","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：