Pub Date : 2022-12-22DOI: 10.24198/jkrk.v4i2.42760
Yusuf Fadillah Tirta K, Arfin Sudirman, Deasy Silvya Sari
Globalisasi merupakan salah satu peristiwa yang baru dan inheren bersama dengan konsep liberalisasi pasar dan keterbukaan setiap negara. Demikian pula keterkaitan ini tidak lepas dari cara pandang dan logika dari kapitalisme yang haus akan ekspansi akan tanah bernilai rendah. Hal ini terjadi terhadap negara berkembang sebagai entitas global yang berkecimpung dalam integrasi pasar global dengan mengharapkan kompetisi yang setara terhadap negara lain demi terciptanya keamanan ekonomi serta terjaminnya perdamaian. Tujuan dari pembuatan paper ini yaitu memberikan pemahaman sekaligus menjelaskan mekanisme modernisasi serta dampaknya terhadap negara negara berkembang. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pengambilan sumber data berupa studi pustaka seperti menggunakan buku, jurnal, dan laporan sebagai dasar argumentasi sehingga data yang dikeluarkan kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa negara berkembang yang masuk dalam integrasi ekonomi global malah menciptakan ketidakamanan ekonomi karena faktor eksternal, berupa tekanan dari rejim internasional dan negara maju untuk terus mengekspor hasil ekstraksi bahan primer dan menciptakan barang sekunder di negara berkembang. Kesimpulan yang didapat ialah adanya integrasi ekonomi global, negara berkembang tidak bisa meningkatkan dan menciptakan poros dan pondasi ekonomi dalam negeri karena sudah ketergantungan dengan hasil ekstraksi dan ekspor komoditi untuk dibawa ke negara maju.
{"title":"DETERMINASI PASAR BEBAS DALAM MENCIPTAKAN KETIDAKAMANAN EKONOMI NEGARA BERKEMBANG","authors":"Yusuf Fadillah Tirta K, Arfin Sudirman, Deasy Silvya Sari","doi":"10.24198/jkrk.v4i2.42760","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.42760","url":null,"abstract":"Globalisasi merupakan salah satu peristiwa yang baru dan inheren bersama dengan konsep liberalisasi pasar dan keterbukaan setiap negara. Demikian pula keterkaitan ini tidak lepas dari cara pandang dan logika dari kapitalisme yang haus akan ekspansi akan tanah bernilai rendah. Hal ini terjadi terhadap negara berkembang sebagai entitas global yang berkecimpung dalam integrasi pasar global dengan mengharapkan kompetisi yang setara terhadap negara lain demi terciptanya keamanan ekonomi serta terjaminnya perdamaian. Tujuan dari pembuatan paper ini yaitu memberikan pemahaman sekaligus menjelaskan mekanisme modernisasi serta dampaknya terhadap negara negara berkembang. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pengambilan sumber data berupa studi pustaka seperti menggunakan buku, jurnal, dan laporan sebagai dasar argumentasi sehingga data yang dikeluarkan kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa negara berkembang yang masuk dalam integrasi ekonomi global malah menciptakan ketidakamanan ekonomi karena faktor eksternal, berupa tekanan dari rejim internasional dan negara maju untuk terus mengekspor hasil ekstraksi bahan primer dan menciptakan barang sekunder di negara berkembang. Kesimpulan yang didapat ialah adanya integrasi ekonomi global, negara berkembang tidak bisa meningkatkan dan menciptakan poros dan pondasi ekonomi dalam negeri karena sudah ketergantungan dengan hasil ekstraksi dan ekspor komoditi untuk dibawa ke negara maju.","PeriodicalId":308421,"journal":{"name":"Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129104080","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-20DOI: 10.24198/jkrk.v4i2.40248
Vini Oktaviani, Nadila Auludya Rahma Putri, S. A. Nulhaqim
Sejak tahun 1992 sebelum terjadinya krisis Arab Spring, terlebih dahulu Yaman telah mengalami krisis ekonomi yang memicu terjadinya konflik diantara presiden Yaman utara dan Yaman selatan. Kemudian keadaan ini semakin diperparah dengan munculnya kelompok Al-Houthi yang mencoba untuk memisahkan diri dan menjadi negara merdeka. Pertentangan yang terjadi di Yaman mengakibatkan banyak sekali dampak buruk bagi semua masyrakat Yaman. Kondisi ini mengakibatkan Yaman mengalami krisis kemanusiaan karena kekurangan pangan, banyaknya kasus malnutrisi, dan lain sebagainya. Kondisi Yaman di perparah dengan adanya konflik Ukraina-Rusia, karena sebagian besar gandum di impor dari dua negara tersebut yang mengakibatkan Yaman kesulitan untuk memperoleh gandum sebagai bahan pokok. Adanya krisis kemanusiaan di Yaman sudah sewajarnya menjadi perhatian internasional. Metode penelitian yang digunakan ialah melalui pendekatan studi kepustakaan dengan teknik mengumpulkan data melalui buku, jurnal, internet, atau literatur tertulis lainnya sebagai landasan kepenulisan. Saat ini sudah banyak organisasi-organisasi internasional yang ikut andil dalam menangani krisis kemanusiaan di Yaman. FAO, WFP, dan UNICEF menjadi salah satu dari organisasi internasional yang ikut andil dalam membantu Yaman. Kehadirannya banyak memberikan dampak baik, namun masih tetap diperlukan kontribusi lebih dari berbagai pihak.Kata Kunci : Yaman, Krisis Kemanusiaan, Organisasi Internasional
{"title":"UPAYA ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KRISIS KEMANUSIAAN DI YAMAN","authors":"Vini Oktaviani, Nadila Auludya Rahma Putri, S. A. Nulhaqim","doi":"10.24198/jkrk.v4i2.40248","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.40248","url":null,"abstract":"Sejak tahun 1992 sebelum terjadinya krisis Arab Spring, terlebih dahulu Yaman telah mengalami krisis ekonomi yang memicu terjadinya konflik diantara presiden Yaman utara dan Yaman selatan. Kemudian keadaan ini semakin diperparah dengan munculnya kelompok Al-Houthi yang mencoba untuk memisahkan diri dan menjadi negara merdeka. Pertentangan yang terjadi di Yaman mengakibatkan banyak sekali dampak buruk bagi semua masyrakat Yaman. Kondisi ini mengakibatkan Yaman mengalami krisis kemanusiaan karena kekurangan pangan, banyaknya kasus malnutrisi, dan lain sebagainya. Kondisi Yaman di perparah dengan adanya konflik Ukraina-Rusia, karena sebagian besar gandum di impor dari dua negara tersebut yang mengakibatkan Yaman kesulitan untuk memperoleh gandum sebagai bahan pokok. Adanya krisis kemanusiaan di Yaman sudah sewajarnya menjadi perhatian internasional. Metode penelitian yang digunakan ialah melalui pendekatan studi kepustakaan dengan teknik mengumpulkan data melalui buku, jurnal, internet, atau literatur tertulis lainnya sebagai landasan kepenulisan. Saat ini sudah banyak organisasi-organisasi internasional yang ikut andil dalam menangani krisis kemanusiaan di Yaman. FAO, WFP, dan UNICEF menjadi salah satu dari organisasi internasional yang ikut andil dalam membantu Yaman. Kehadirannya banyak memberikan dampak baik, namun masih tetap diperlukan kontribusi lebih dari berbagai pihak.Kata Kunci : Yaman, Krisis Kemanusiaan, Organisasi Internasional","PeriodicalId":308421,"journal":{"name":"Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik","volume":"57 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126683034","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-17DOI: 10.24198/jkrk.v4i2.39989
M. Ulfah, M. Fedryansyah, S. A. Nulhaqim
juga memiliki andil besar dalam gerakan separatis masyarakat Aceh. Jika dilihat dalam konteks pergerakan perempuan, perempuan anggota inong balee memiliki peran dan posisi yang sentral bagi masyarakat. Mereka bahkan terlibat dalam penyusunan strategi dan negoisasi dengan berbagai pihak. Namun dengan adanya berbagai kepentingan politik dan diskriminasi yang mengabaikan perjuangan mereka, perempuan mantan anggota inong balee justru menjadi kelompok yang harus menanggung risiko berkepanjangan dalam proses pemulihan pascakonflik yang tidak sepenuhnya melibatkan dan mengutamakan posisi mereka saat menjalani integrasi ke dalam masyarakat secara umum. Berkaitan dengan isu tersebut, kajian dalam artikel ini disusun untuk mengkaji konteks sejarah terbentuknya inong balee. Artikel ini juga disusun untuk menganalisis proses pemulihan pascakonflik yang dilakukan bagi para perempuan mantan anggota inong balee. Berdasarkan tujuan tersebut, maka artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Kajian dalam pemulihan pascakonflik bagi para perempuan mantan anggota inong balee dalam artikel ini mengacu pada teori kekerasan yang dikembangkan oleh Johan Galtung. Teori kekerasan tersebut akan menjadi dasar kajian sosiologis yang dapat menjelaskan proses terjadinya pertentangan antarkelompok yang berakar pada adanya sikap dan pertentangan. Sikap dan pertentangan dalam teori kekerasan Galtung tersebut kemudian dapat termanifestasi menjadi sebuah konflik. Analisis mengenai pemulihan pascakonflik yang dilalui oleh para perempuan mantan anggota inong balee dalam artikel ini juga akan mengacu pada berbagai kajian terdahulu yang fokus membahas isu konflik dan gender. Hasil kajian dalam artikel ini menjelaskan bahwa adanya ketidakadilan gender dan peminggiran isu mengenai inong balee menjadi tantangan utama dalam proses pemulihan pascakonflik bagi para perempuan mantan anggota inong balee di Aceh.
{"title":"INONG BALEE DAN PEMULIHAN PASCAKONFLIK DI ACEH: ANALISIS TEORI KEKERASAN JOHAN GALTUNG","authors":"M. Ulfah, M. Fedryansyah, S. A. Nulhaqim","doi":"10.24198/jkrk.v4i2.39989","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.39989","url":null,"abstract":"juga memiliki andil besar dalam gerakan separatis masyarakat Aceh. Jika dilihat dalam konteks pergerakan perempuan, perempuan anggota inong balee memiliki peran dan posisi yang sentral bagi masyarakat. Mereka bahkan terlibat dalam penyusunan strategi dan negoisasi dengan berbagai pihak. Namun dengan adanya berbagai kepentingan politik dan diskriminasi yang mengabaikan perjuangan mereka, perempuan mantan anggota inong balee justru menjadi kelompok yang harus menanggung risiko berkepanjangan dalam proses pemulihan pascakonflik yang tidak sepenuhnya melibatkan dan mengutamakan posisi mereka saat menjalani integrasi ke dalam masyarakat secara umum. Berkaitan dengan isu tersebut, kajian dalam artikel ini disusun untuk mengkaji konteks sejarah terbentuknya inong balee. Artikel ini juga disusun untuk menganalisis proses pemulihan pascakonflik yang dilakukan bagi para perempuan mantan anggota inong balee. Berdasarkan tujuan tersebut, maka artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Kajian dalam pemulihan pascakonflik bagi para perempuan mantan anggota inong balee dalam artikel ini mengacu pada teori kekerasan yang dikembangkan oleh Johan Galtung. Teori kekerasan tersebut akan menjadi dasar kajian sosiologis yang dapat menjelaskan proses terjadinya pertentangan antarkelompok yang berakar pada adanya sikap dan pertentangan. Sikap dan pertentangan dalam teori kekerasan Galtung tersebut kemudian dapat termanifestasi menjadi sebuah konflik. Analisis mengenai pemulihan pascakonflik yang dilalui oleh para perempuan mantan anggota inong balee dalam artikel ini juga akan mengacu pada berbagai kajian terdahulu yang fokus membahas isu konflik dan gender. Hasil kajian dalam artikel ini menjelaskan bahwa adanya ketidakadilan gender dan peminggiran isu mengenai inong balee menjadi tantangan utama dalam proses pemulihan pascakonflik bagi para perempuan mantan anggota inong balee di Aceh.","PeriodicalId":308421,"journal":{"name":"Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132302581","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-17DOI: 10.24198/jkrk.v4i2.40000
Dina Elina Saragih, S. A. Nulhaqim, M. Fedryansyah
Di Indonesia, ormas mulai bermunculan ketika terjadi perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, khususnya saat kapitalis merkantilis diperkenalkan oleh Belanda. Menurut data Kementerian Dalam Negeri jumlah ormas di Indonesia sampai tahun 2019 telah mencapai 431.465. Akhir-akhir ini keberadaan ormas yang seharusnya diharapkan dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat malah sebaliknya menjadi hal yang meresahkan. Tulisan ini akan membahas tentang salah satu ormas terbesar di Indonesia yaitu Pemuda Pancasila (PP) yang belakangan ini terlibat konflik dengan ormas Forum Betawi Rembug (FBR). Kedua ormas ini dalam berita media tercatat mengalami konflik yang berlangsung berulang-ulang bahkan berujung kepada kekerasan. Tulisan ini mencoba untuk mengeksplorasi kekerasan langsung dalam kejadian-kejadian konflik yang terjadi diantara kedua ormas ini. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi literatur. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menyunting, merangkum hasil atau temuan sebelumnya yang telah dikelompokkan, kemudian dibantu dengan analisis segitiga SPK Galtung. Dengan analisis Segitiga ABC ditemukan aspek attitude, behaviour dan Contradiction pada konflik yang terjadi di antara kedua ormas ini. Diharapkan dengan temuan aspek tersebut pemerintah maupun ormas yang terlibat semakin dapat menemukan solusi yang ideal untuk adanya terwujudnya resolusi konflik. In Indonesia, mass organizations began to emerge when socio-economic changes occurred during the colonial period, especially when mercantilist capitalists were introduced by the Dutch. According to data from the Ministry of Home Affairs, the number of mass organizations in Indonesia until 2019 has reached 431,465. Lately, the existence of mass organizations that should be expected to support the realization of social welfare has instead become a disturbing thing. This article will discuss one of the largest mass organizations in Indonesia, namely Pancasila Youth (PP), which has recently been involved in a conflict with the Betawi Rembug Forum (FBR) mass organization. The media reported that these two mass organizations experienced repeated conflicts that even led to violence. This paper tries to explore direct violence in conflict incidents that occurred between these two mass organizations. The method used in writing this article is a literature study. Data analysis in this study was carried out by editing, summarizing the results or previous findings that had been grouped, then assisted by an analysis of the Galtung SPK triangle. With the ABC Triangle analysis, attitude, behavior and contradiction aspects were found in the conflicts that occurred between the two mass organizations. And it is hoped that with the findings of these aspects, the government and the mass organizations involved will increasingly be able to find ideal solutions for the realization of conflict resolution.
在印度尼西亚，社会经济在殖民时期发生变化，特别是资本主义在荷兰引入时，社会经济开始繁荣。根据内政部的数据，截至2019年，印尼的ormas数量已达到431465人。如今，任何本应促进社会福利的组织的存在都是令人不安的。这篇文章将讨论印度尼西亚最大的民间组织之一，即最近与社会论坛Betawi Rembug (FBR)发生冲突的年轻人Pancasila (PP)。有记录的媒体新闻报道称，这两名儿童经历了持续不断的冲突，甚至导致暴力。这篇文章试图探讨这两个国家之间冲突的直接暴力事件。本文采用的方法是文献研究。本研究的数据分析是通过编辑、总结分组的先前结果或发现，然后在SPK gal东三角形分析的帮助下进行的。根据ABC三角分析，发现了态度、行为和一致性的一个方面，关于这两个组织之间的冲突。预计各国政府及其民间组织将越来越多地找到解决冲突的理想方案。在印度尼西亚，社会经济在殖民地时期发生变化，特别是当企业领军被荷兰人介绍时，社会组织开始瓦解。截至2019年之前，印尼《社会事务部》共编了431.465份数据。最近，预计支持社会福利实现的社会组织的存在已成为一件令人不安的事情。这文章最大团organizations will discuss一号》在印尼,namely Pancasila Youth (PP),哪有最近一直在和《Betawi Rembug风险in a间的冲突(FBR)团论坛组织。媒体报道说，这两种质量组织经历了一种甚至具有暴力的重复行为。这篇论文探讨了在这两个质量组织之间发生的故意暴力事件。《写作这个方法以前文章是一个文学研究。数据分析在这个研究是carried out by编辑,summarizing the results或previous findings that had been grouped,然后分析的辅助》《Galtung SPK三角区。根据ABC三角分析、态度、行为和结论性评估，在两种质量组织之间的混乱中发现了混乱。这是一种希望，随着这些资产的最终、政府和大众组织的参与，将越来越有可能找到实现冲突解决方案的理想解决方案。
{"title":"ANALISIS SEGITIGA SPK PADA KEKERASAN LANGSUNG ANTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) FORUM BETAWI REMPUG (FBR) DAN PEMUDA PANCASILA (PP)","authors":"Dina Elina Saragih, S. A. Nulhaqim, M. Fedryansyah","doi":"10.24198/jkrk.v4i2.40000","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.40000","url":null,"abstract":"Di Indonesia, ormas mulai bermunculan ketika terjadi perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, khususnya saat kapitalis merkantilis diperkenalkan oleh Belanda. Menurut data Kementerian Dalam Negeri jumlah ormas di Indonesia sampai tahun 2019 telah mencapai 431.465. Akhir-akhir ini keberadaan ormas yang seharusnya diharapkan dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat malah sebaliknya menjadi hal yang meresahkan. Tulisan ini akan membahas tentang salah satu ormas terbesar di Indonesia yaitu Pemuda Pancasila (PP) yang belakangan ini terlibat konflik dengan ormas Forum Betawi Rembug (FBR). Kedua ormas ini dalam berita media tercatat mengalami konflik yang berlangsung berulang-ulang bahkan berujung kepada kekerasan. Tulisan ini mencoba untuk mengeksplorasi kekerasan langsung dalam kejadian-kejadian konflik yang terjadi diantara kedua ormas ini. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi literatur. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menyunting, merangkum hasil atau temuan sebelumnya yang telah dikelompokkan, kemudian dibantu dengan analisis segitiga SPK Galtung. Dengan analisis Segitiga ABC ditemukan aspek attitude, behaviour dan Contradiction pada konflik yang terjadi di antara kedua ormas ini. Diharapkan dengan temuan aspek tersebut pemerintah maupun ormas yang terlibat semakin dapat menemukan solusi yang ideal untuk adanya terwujudnya resolusi konflik. In Indonesia, mass organizations began to emerge when socio-economic changes occurred during the colonial period, especially when mercantilist capitalists were introduced by the Dutch. According to data from the Ministry of Home Affairs, the number of mass organizations in Indonesia until 2019 has reached 431,465. Lately, the existence of mass organizations that should be expected to support the realization of social welfare has instead become a disturbing thing. This article will discuss one of the largest mass organizations in Indonesia, namely Pancasila Youth (PP), which has recently been involved in a conflict with the Betawi Rembug Forum (FBR) mass organization. The media reported that these two mass organizations experienced repeated conflicts that even led to violence. This paper tries to explore direct violence in conflict incidents that occurred between these two mass organizations. The method used in writing this article is a literature study. Data analysis in this study was carried out by editing, summarizing the results or previous findings that had been grouped, then assisted by an analysis of the Galtung SPK triangle. With the ABC Triangle analysis, attitude, behavior and contradiction aspects were found in the conflicts that occurred between the two mass organizations. And it is hoped that with the findings of these aspects, the government and the mass organizations involved will increasingly be able to find ideal solutions for the realization of conflict resolution.","PeriodicalId":308421,"journal":{"name":"Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124121007","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-15DOI: 10.24198/jkrk.v4i2.40012
Mutiara Jasmisari
Pembangunan infrastruktur banyak dilakukan di Indonesia saat ini untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Salah satunya pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Namun, dalam proses pembangunannya menyisakan banyak sengketa lahan dan intimidasi terhadap warga sekitar sehingga menimbulkan konflik antara warga warga kuta mandalika dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana konflik tersebut bisa terjadi dengan menggunakan alat bantu analisis konflik urutan kejadian serta analogi pilar. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskripif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga pilar yang menyebabkan konflik terjadi. Pilar tersebut antara lain kurangnya komunikasi yang baik, tempat relokasi warga yg tidak layak, dan penetapan harga kompensasi finansial yang sepihak.
{"title":"ANALISIS KONFLIK WARGA KUTA MANDALIKA DAN INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION (ITDC) DALAM PROSES PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA DENGAN MENGGUNAKAN ALAT BANTU ANALISIS KONFLIK URUTAN KEJADIAN DAN ANALOGI PILAR","authors":"Mutiara Jasmisari","doi":"10.24198/jkrk.v4i2.40012","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.40012","url":null,"abstract":"Pembangunan infrastruktur banyak dilakukan di Indonesia saat ini untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Salah satunya pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Namun, dalam proses pembangunannya menyisakan banyak sengketa lahan dan intimidasi terhadap warga sekitar sehingga menimbulkan konflik antara warga warga kuta mandalika dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana konflik tersebut bisa terjadi dengan menggunakan alat bantu analisis konflik urutan kejadian serta analogi pilar. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskripif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga pilar yang menyebabkan konflik terjadi. Pilar tersebut antara lain kurangnya komunikasi yang baik, tempat relokasi warga yg tidak layak, dan penetapan harga kompensasi finansial yang sepihak.","PeriodicalId":308421,"journal":{"name":"Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115423888","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tulisan ini bertujuan menganalisis penerapan kerangka kerja jurnalisme damai pada tayangan talk show Mata Najwa berjudul “Silang Versi FPI – Polisi” dalam menceritakan insiden penembakan enam Laskar FPI. Penelitian dilakukan secara kualitatif melalui analisis teks naratif terhadap struktur, alur, plot, karakter, fungsi, dan nilai. Penelitian menemukan bahwa tayangan Mata Najwa sudah menunjukkan sejumlah karakteristik jurnalisme damai, seperti berfokus pada penderitaan masyarakat, mengajukan penyelesaian masalah melalui cara-cara non kekerasan, dan mengekspos ketidakbenaran dari semua pihak yang bertikai. Meski demikian, di saat yang sama tayangan ini juga menunjukkan sejumlah ciri jurnalisme perang, yakni dengan meminimalisir peran salah satu aktor dalam proses pendefinisian konflik, menghilangkan potongan informasi penting yang dapat memperjelas konteks dan akar permasalahan konflik, serta menyajikan informasi mengenai luka-luka pada tubuh korban secara spekulatif. Tayangan ini menawarkan resolusi konflik berupa penegakan keadilan, peyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta penindakan hukum bagi setiap pelaku kekerasan.
{"title":"JURNALISME DAMAI DALAM PEMBERITAAN KONFLIK FRONT PEMBELA ISLAM – PEMERINTAH (Sebuah Studi Analisis Teks Naratif terhadap Konten Talk Show Mata Najwa Terkait Insiden Penembakan Enam Anggota Front Pembela Islam)","authors":"Dian Puspita Pakpahan, Ichsan Malik, Djayeng Tirta","doi":"10.24198/jkrk.v4i2.38439","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.38439","url":null,"abstract":"Tulisan ini bertujuan menganalisis penerapan kerangka kerja jurnalisme damai pada tayangan talk show Mata Najwa berjudul “Silang Versi FPI – Polisi” dalam menceritakan insiden penembakan enam Laskar FPI. Penelitian dilakukan secara kualitatif melalui analisis teks naratif terhadap struktur, alur, plot, karakter, fungsi, dan nilai. Penelitian menemukan bahwa tayangan Mata Najwa sudah menunjukkan sejumlah karakteristik jurnalisme damai, seperti berfokus pada penderitaan masyarakat, mengajukan penyelesaian masalah melalui cara-cara non kekerasan, dan mengekspos ketidakbenaran dari semua pihak yang bertikai. Meski demikian, di saat yang sama tayangan ini juga menunjukkan sejumlah ciri jurnalisme perang, yakni dengan meminimalisir peran salah satu aktor dalam proses pendefinisian konflik, menghilangkan potongan informasi penting yang dapat memperjelas konteks dan akar permasalahan konflik, serta menyajikan informasi mengenai luka-luka pada tubuh korban secara spekulatif. Tayangan ini menawarkan resolusi konflik berupa penegakan keadilan, peyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta penindakan hukum bagi setiap pelaku kekerasan.","PeriodicalId":308421,"journal":{"name":"Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik","volume":"122 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126699680","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-15DOI: 10.24198/jkrk.v4i2.40041
Ahmad Thabrani
Gender merupakan atribut yang dilekatkan secara sosial maupun kultural, baik pada laki-laki maupun perempuan. Gender bukan merupakan kodrat, tetapi merupakan konstruksi sosial, budaya, agama, dan ideologi tertentu yang mengenal batas ruang dan waktu sehingga gender sangat tergantung pada nilai-nilai masyarakat dan berubah menurut situasi dan kondisi. Gender sebagai suatu konstruksi sosial, yang melahirkan suatu perbedaan, lahir melalui proses yang panjang. Proses-proses penguatan perbedaan gender tersebut, termasuk di dalamnya proses sosialisasi, kebudayaan, keagamaan, dan kekuasaan negara. Proses ini terjadi akibat bias hingga menimbulkan konflik. Metode yang digunakan adalah analisis kasus dengan teori Teori Relasi Kekuasaan dan Pengetahuan dari Michel Foucault. Media massa dianggap faktor yang mempengaruhi terbentuknya ideologi yang kemudian dipahami oleh masyarakat sebagai suatu hal yang lumrah. Memang media massa bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh, tetapi media massa telah berkembang menjadi agen sosialisasi yang semakin menentukan karena intensitas masyarakat mengkonsumsinya. Sudah saatnya media massa tidak lagi mengangkat isu stereotyping dengan dominasi pria dan perempuan sebagai objek ketidakadilan gender. Media harusnya membantu kaum perempuan untuk membuka wawasan serta merubah imej tentang diri wanita. Paling tidak bersifat berimbang dalam menggambarkan sosok perempuan dan laki-laki dengan tidak bias gender. Gender is an attribute that is socially and culturally attached, both to men and women. Gender is not a nature, but is a particular social, cultural, religious and ideological construction that knows the limits of space and time so that gender is highly dependent on people's values and changes according to situation and conditions. Gender as a social construction, which gives birth to a difference, is born through a long process. The processes of strengthening gender differences, including the process of socialization, culture, religion, and state power. This process occurs due to bias to cause conflict. The method used is a case analysis with the theory of Theory of Relation of Power and Knowledge from Michel Foucault Mass media is considered a factor affecting the formation of ideology which is then understood by society as a common sense. Indeed the mass media is not the only influential factor, but the mass media has developed into an increasingly decisive socialization agent because the intensity of society consumes it. It is time for the mass media to no longer raise the issue of stereotyping with the dominance of men and women as objects of gender injustice. The media should help women to open insights and change their image of women. At least it is balanced in describing the figures of women and men with no gender bias.
性别是社会和文化上的结合，无论是男性还是女性。性别不是一种自然现象，而是一种熟悉时空边界的社会、文化、宗教和意识形态结构，因此性别在很大程度上依赖于社会价值观，并根据情况和条件而改变。性别作为一种社会结构，产生差异，是一个漫长的过程产生的。加强性别差异的过程，包括社会化、文化、宗教和国家权力进程。这一过程是有偏见的，导致冲突。使用的方法是对米歇尔·福柯的权力关系和知识的案例分析。大众媒体被认为是影响意识形态形成的因素，社会后来将其视为常态。虽然大众媒体并不是唯一的影响因素，但它已经成长为一个社会化机构，这在很大程度上取决于社会的消费。现在是时候让大众媒体不再把男性和女性的统治当作性别不公正的对象。媒体应该帮助女性开阔眼界，改变女性的形象。女性和男性在性别上至少是平等的。性别是社会和文化之间的相互吸引，对男人和女人都有吸引力。性别不是自然的，但它是一种特殊的社会、文化、宗教和意识形态结构，知道时间和空间的限制，因此性别对环境的价值和变化是高度依赖的。性别作为社会结构，它给不同的人带来了不同，是通过漫长的过程诞生的。加强性别差异的过程，包括社会、文化、宗教和国家权力的过程。这一过程有可能导致冲突。使用的方法是一种案例分析，根据米歇尔·福柯(Michel fouca)的力量和知识关系波动《大众媒体是大众媒体的不是唯一influential因子,但《developed进入了an increasingly decisive socialization探员,因为社会consumes它的强度。大众媒体的时代是for the问题》再到不提高stereotyping分钟dominance》和美国《女性性别的物体向。媒体应该帮助妇女开放思想，改变她们的形象。至少是在describing《位数of women and balanced分钟和没有性别偏见。
{"title":"KONFLIK KEPENTINGAN: KONSTRUKSI MEDIA MASSA PADA KASUS KATIDAKADILAN GENDER (ANALISIS TEORI RELASI KEKUASAAN DAN PENGETAHUAN “POWER AND KNOWLEDGE” DARI MICHEL FOUCAULT)","authors":"Ahmad Thabrani","doi":"10.24198/jkrk.v4i2.40041","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.40041","url":null,"abstract":"Gender merupakan atribut yang dilekatkan secara sosial maupun kultural, baik pada laki-laki maupun perempuan. Gender bukan merupakan kodrat, tetapi merupakan konstruksi sosial, budaya, agama, dan ideologi tertentu yang mengenal batas ruang dan waktu sehingga gender sangat tergantung pada nilai-nilai masyarakat dan berubah menurut situasi dan kondisi. Gender sebagai suatu konstruksi sosial, yang melahirkan suatu perbedaan, lahir melalui proses yang panjang. Proses-proses penguatan perbedaan gender tersebut, termasuk di dalamnya proses sosialisasi, kebudayaan, keagamaan, dan kekuasaan negara. Proses ini terjadi akibat bias hingga menimbulkan konflik. Metode yang digunakan adalah analisis kasus dengan teori Teori Relasi Kekuasaan dan Pengetahuan dari Michel Foucault. Media massa dianggap faktor yang mempengaruhi terbentuknya ideologi yang kemudian dipahami oleh masyarakat sebagai suatu hal yang lumrah. Memang media massa bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh, tetapi media massa telah berkembang menjadi agen sosialisasi yang semakin menentukan karena intensitas masyarakat mengkonsumsinya. Sudah saatnya media massa tidak lagi mengangkat isu stereotyping dengan dominasi pria dan perempuan sebagai objek ketidakadilan gender. Media harusnya membantu kaum perempuan untuk membuka wawasan serta merubah imej tentang diri wanita. Paling tidak bersifat berimbang dalam menggambarkan sosok perempuan dan laki-laki dengan tidak bias gender. Gender is an attribute that is socially and culturally attached, both to men and women. Gender is not a nature, but is a particular social, cultural, religious and ideological construction that knows the limits of space and time so that gender is highly dependent on people's values and changes according to situation and conditions. Gender as a social construction, which gives birth to a difference, is born through a long process. The processes of strengthening gender differences, including the process of socialization, culture, religion, and state power. This process occurs due to bias to cause conflict. The method used is a case analysis with the theory of Theory of Relation of Power and Knowledge from Michel Foucault Mass media is considered a factor affecting the formation of ideology which is then understood by society as a common sense. Indeed the mass media is not the only influential factor, but the mass media has developed into an increasingly decisive socialization agent because the intensity of society consumes it. It is time for the mass media to no longer raise the issue of stereotyping with the dominance of men and women as objects of gender injustice. The media should help women to open insights and change their image of women. At least it is balanced in describing the figures of women and men with no gender bias.","PeriodicalId":308421,"journal":{"name":"Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129973228","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-15DOI: 10.24198/jkrk.v4i2.40005
Ulfah Karimah Yamani
Penelitian ini membahas tentang konflik yang terjadi antara pemilik lahan dan pemerintah kota bandung dalam proses pembangunan rumah deret sebagai wujud program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kota Bandung. Penelitian ini dijelaksan melalui urut kejadian konflik yang terjadi dan melalui tahapan resolusi konflik dan menggunakan teori konflik Randall Collins yang mengelompokan bentuk konflik menjadi kelas, prestise dan kekuasaan yang dipandang sebagai kekayaan, status dan senjata. Disisi lain penelitian ini dapat mengetahui perpecahan warganya yang terjadi di tamansari RW 11 yang mana sebagian besar warganya menerima penertiban tersebut dan mulai berpindah sebagian kecil bertahan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka yang bersumber dari google scholar, reseach gate dan sumber-sumber ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini adalah ketidaksepakatan antara beberapa pihak terhadap ganti rugi dan relokasi sementara. Konflik ketidaksepahaman kemudian diupayakan untuk diselesaikan secara jalur litigasi melalui pengadilan tata usaha dan jalur non litigasi mediasi konsolidasi dan konsoliasi yang terus dilakukan antara warga dan pemerintah. warga yang menolak menyayangkan perihal hak ganti rugi yang tidak menjamin mereka hidup sementara dalam waktu yang cukup lama yang bisa saja lambat laut akan terlantar, relokasi yang tidak jelas prosedurnya. Pada akhirnya kekerasan terjadi akibat dari kelas, prestise dan kekuasaan yang tidak berjalan dengan baik.
{"title":"KONFLIK PEMBANGUNAN RUMAH DERET TAMANSARI DI KOTA BANDUNG","authors":"Ulfah Karimah Yamani","doi":"10.24198/jkrk.v4i2.40005","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.40005","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang konflik yang terjadi antara pemilik lahan dan pemerintah kota bandung dalam proses pembangunan rumah deret sebagai wujud program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kota Bandung. Penelitian ini dijelaksan melalui urut kejadian konflik yang terjadi dan melalui tahapan resolusi konflik dan menggunakan teori konflik Randall Collins yang mengelompokan bentuk konflik menjadi kelas, prestise dan kekuasaan yang dipandang sebagai kekayaan, status dan senjata. Disisi lain penelitian ini dapat mengetahui perpecahan warganya yang terjadi di tamansari RW 11 yang mana sebagian besar warganya menerima penertiban tersebut dan mulai berpindah sebagian kecil bertahan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka yang bersumber dari google scholar, reseach gate dan sumber-sumber ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini adalah ketidaksepakatan antara beberapa pihak terhadap ganti rugi dan relokasi sementara. Konflik ketidaksepahaman kemudian diupayakan untuk diselesaikan secara jalur litigasi melalui pengadilan tata usaha dan jalur non litigasi mediasi konsolidasi dan konsoliasi yang terus dilakukan antara warga dan pemerintah. warga yang menolak menyayangkan perihal hak ganti rugi yang tidak menjamin mereka hidup sementara dalam waktu yang cukup lama yang bisa saja lambat laut akan terlantar, relokasi yang tidak jelas prosedurnya. Pada akhirnya kekerasan terjadi akibat dari kelas, prestise dan kekuasaan yang tidak berjalan dengan baik.","PeriodicalId":308421,"journal":{"name":"Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik","volume":"182 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124583449","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-15DOI: 10.24198/jkrk.v4i2.39993
Mhd Ade Putra Ritonga, M. Fedryansyah, Soni Akhmad Nulhakim
Riset ini dilakukan di Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Langkat konflik perebutan lahan Hak Guna Usaha (HGU) antara masyarakat desa dengan pihak PTPN II. Terjadinya aksi dan klaim satu sama lain antara masyarakat Desa dan pihak perusahaan PTPN II terhadap tanah HGU bekas VOC Belanda yang berujung pada terjadinya konflik yang berkepanjangan. Masyarakat mengeluhkan bahwa perusahaan PTPN II telah merampas lahan mereka, yang pada dasarnya lahan bekas garapan VOC itu merupakan lahan adat masyarakat setempat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara dan library riset, dengan menggunakan analisis Marx kelas social. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa konflik ini terjadi diawali pada tahun 2017 disebabkan karena peralihan hak guna lahan yang awalnya di miliki oleh masyarakat, kini diambil alih hak guna lahan oleh pihak PTPN II. Peralihan hak guna lahan ini menyebabkan konflik disebabkan karena pada awalnya tanah adat milik masyarakat itu dimiliki oleh masyarakat Desa Launch. Akan tetapi ketika zaman kolonial Belanda, diambil alih oleh pihak VOC. Lalu pada 27 Februari 1942, ketika Belanda diusir oleh Jepang maka hak guna lahan aset milik VOC seharusnya kembali menjadi milik masyarakat Desa Launch. Akan tetapi, malah sebaliknya. Aset tersebut malah menjadi milik pemerintah sehingga menyebabkan kerancuan akan hak guna lahan. This research was conducted in Launch Village, Simalingkar A, Pancur Batu Subdistrict, Langkat Regency, the conflict over land use rights (HGU) between the village community and PTPN II. The occurrence of actions and claims to each other between the village community and the PTPN II company against the HGU land of the former Dutch VOC which led to a prolonged conflict. The community complained that the PTPN II company had confiscated their land, which was basically the former VOC land which was customary land of the local community. This research method uses a qualitative method with a descriptive approach through observation, interviews and library research, using Marx's analysis of social class. From the results of the study, it was found that this conflict occurred starting in 2017 due to the transfer of land use rights which were originally owned by the community, now the land use rights were taken over by PTPN II. This transfer of land use rights caused conflict because at first the customary land owned by the community was owned by the Launch Village community. However, during the Dutch colonial era, it was taken over by the VOC. Then on February 27, 1942, when the Dutch were expelled by the Japanese, the land use rights belonging to the VOC should be returned to the community of Launch Village. However, quite the opposite. These assets even belong to the government, causing confusion over land use rights.
{"title":"KONFLIK AGRARIA: PERAMPASAN TANAH RAKYAT OLEH PTPN II ATAS LAHAN ADAT MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA LAUNCH, SIMALINGKAR A, KECAMATAN PANCUR BATU, LANGKAT)","authors":"Mhd Ade Putra Ritonga, M. Fedryansyah, Soni Akhmad Nulhakim","doi":"10.24198/jkrk.v4i2.39993","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.39993","url":null,"abstract":"Riset ini dilakukan di Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Langkat konflik perebutan lahan Hak Guna Usaha (HGU) antara masyarakat desa dengan pihak PTPN II. Terjadinya aksi dan klaim satu sama lain antara masyarakat Desa dan pihak perusahaan PTPN II terhadap tanah HGU bekas VOC Belanda yang berujung pada terjadinya konflik yang berkepanjangan. Masyarakat mengeluhkan bahwa perusahaan PTPN II telah merampas lahan mereka, yang pada dasarnya lahan bekas garapan VOC itu merupakan lahan adat masyarakat setempat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara dan library riset, dengan menggunakan analisis Marx kelas social. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa konflik ini terjadi diawali pada tahun 2017 disebabkan karena peralihan hak guna lahan yang awalnya di miliki oleh masyarakat, kini diambil alih hak guna lahan oleh pihak PTPN II. Peralihan hak guna lahan ini menyebabkan konflik disebabkan karena pada awalnya tanah adat milik masyarakat itu dimiliki oleh masyarakat Desa Launch. Akan tetapi ketika zaman kolonial Belanda, diambil alih oleh pihak VOC. Lalu pada 27 Februari 1942, ketika Belanda diusir oleh Jepang maka hak guna lahan aset milik VOC seharusnya kembali menjadi milik masyarakat Desa Launch. Akan tetapi, malah sebaliknya. Aset tersebut malah menjadi milik pemerintah sehingga menyebabkan kerancuan akan hak guna lahan. This research was conducted in Launch Village, Simalingkar A, Pancur Batu Subdistrict, Langkat Regency, the conflict over land use rights (HGU) between the village community and PTPN II. The occurrence of actions and claims to each other between the village community and the PTPN II company against the HGU land of the former Dutch VOC which led to a prolonged conflict. The community complained that the PTPN II company had confiscated their land, which was basically the former VOC land which was customary land of the local community. This research method uses a qualitative method with a descriptive approach through observation, interviews and library research, using Marx's analysis of social class. From the results of the study, it was found that this conflict occurred starting in 2017 due to the transfer of land use rights which were originally owned by the community, now the land use rights were taken over by PTPN II. This transfer of land use rights caused conflict because at first the customary land owned by the community was owned by the Launch Village community. However, during the Dutch colonial era, it was taken over by the VOC. Then on February 27, 1942, when the Dutch were expelled by the Japanese, the land use rights belonging to the VOC should be returned to the community of Launch Village. However, quite the opposite. These assets even belong to the government, causing confusion over land use rights.","PeriodicalId":308421,"journal":{"name":"Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128972685","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-15DOI: 10.24198/jkrk.v4i2.37265
Humairah Arsyad
Perkembangan rivalitas Arab Saudi dan Iran di regional Timur Tengah dipicu oleh perbedaan paham keagamaan (sektarianisme) Sunni dan Syi’ah. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa konflik dipicu oleh usaha Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk dapat menguasai dan mengendalikan Timur Tengah secara politik dan ekonomi. Untuk melihat konflik antara Arab Saudi dan Iran, penulis akan menggunakan teori pemetaan konflik dari Paul Wehr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis ini dapat memberikan gambaran tentang konflik Arab Saudi dan Iran mulai dari bagaimana awal konflik yang terjadi, siapa yang berkonflik, siapa yang bersekutu, dan lain-lain.
{"title":"PEMETAAN KONFLIK PANJANG ARAB SAUDI DAN IRAN","authors":"Humairah Arsyad","doi":"10.24198/jkrk.v4i2.37265","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.37265","url":null,"abstract":"Perkembangan rivalitas Arab Saudi dan Iran di regional Timur Tengah dipicu oleh perbedaan paham keagamaan (sektarianisme) Sunni dan Syi’ah. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa konflik dipicu oleh usaha Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk dapat menguasai dan mengendalikan Timur Tengah secara politik dan ekonomi. Untuk melihat konflik antara Arab Saudi dan Iran, penulis akan menggunakan teori pemetaan konflik dari Paul Wehr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis ini dapat memberikan gambaran tentang konflik Arab Saudi dan Iran mulai dari bagaimana awal konflik yang terjadi, siapa yang berkonflik, siapa yang bersekutu, dan lain-lain.","PeriodicalId":308421,"journal":{"name":"Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123852951","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：