Pub Date : 2023-08-03DOI: 10.31947/hjirs.v3i2.27052
Dina Siti Logayah, Regina Putri Rahmawati, Daine Zahra Hindami, Bella Rizky Mustikasari
The energy crisis is one of the biggest challenges facing the world today. In recent decades, energy demand has increased dramatically due to global population growth, industrial developments, and increasing living standards. The conflict between Russia and Ukraine started in 2014 when Russia annexed the Sevastopol region of Ukraine. This conflict was neglected for years until it finally reached its peak in 2022. This conflict became one of the factors in the energy crisis that occurred in Europe. Several countries in Europe have declared an energy crisis. Some of these European countries include Germany, Sweden, the Netherlands, Austria and Denmark. The purpose of writing this article is to find out what are the challenges and opportunities faced due to the energy crisis in Europe. The method used in writing this article is to use a literature review approach by selecting the database source to be used, downloading and processing text and citation files with Mendeley. The results of this study from the existence of an energy crisis in Europe can have an impact both in the economic field and in the lives of its people. The opportunities that arise are investment in renewable energy, the emergence of energy-saving attitudes, further development of energy infrastructure, the emergence of energy technology innovations, and finally, increased international cooperation. Krisis energi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Dalam beberapa dekade terakhir, permintaan energi telah meningkat secara dramatis karena pertumbuhan populasi global, perkembangan industri, dan peningkatan standar hidup. Konflik antara Rusia dan Ukraina dimulai pada tahun 2014 ketika Rusia mencaplok wilayah Sevastopol di Ukraina. Konflik ini terbengkalai selama bertahun-tahun hingga akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 2022. Konflik tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya krisis energi yang terjadi di Eropa. Beberapa negara di Eropa telah menyatakan adanya krisis energi. Beberapa negara di Eropa tersebut diantaranya Jerman, Swedia, Belanda, Austria, dan Denmark. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui apa saja tantangan serta peluang yang dihadapin akibat terjadinya krisis energi di eropa ini. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu dengan menggunakan pendekatan literature review dengan memilih database sumber yang akan digunakan, mengunduh dan memproses teks dan file kutipan dengan Mendeley. Hasil dari penelitian ini Dari adanya krisis energi di Eropa dapat memunculkan dampak baik di segi ekonomi dan kehidupan masyarakatnya. Adapun peluang yang muncul yaitu investasi terhadap energi terbarukan, munculnya sikap hemat energi, mengembangkan lagi infrastruktur energi, munculnya inovasi teknologi energi, dan yang terakhir yaitu meningkatnya kerjasama internasional.
能源危机是当今世界面临的最大挑战之一。近几十年来，由于全球人口增长、工业发展和生活水平提高，能源需求急剧增加。俄罗斯和乌克兰之间的冲突始于2014年，当时俄罗斯吞并了乌克兰的塞瓦斯托波尔地区。这场冲突多年来一直被忽视，直到2022年才达到顶峰。这场冲突成为欧洲发生能源危机的因素之一。欧洲几个国家已经宣布出现能源危机。这些欧洲国家包括德国、瑞典、荷兰、奥地利和丹麦。写这篇文章的目的是找出什么是面临的挑战和机遇，由于能源危机在欧洲。本文的写作方法是采用文献综述的方法，选择要使用的数据库源，用Mendeley下载并处理文本和引文文件。这项研究的结果来自欧洲存在的能源危机，可以在经济领域和人民的生活中产生影响。出现的机会是对可再生能源的投资，节能态度的出现，能源基础设施的进一步发展，能源技术创新的出现，最后是加强国际合作。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。Dalam beberapa dekade terakhir, permintaan energi telah meningkat secara戏剧界，pertumbuhan populasi global, perkembangan industry，和peningkatan standard hidup。Konflik antara俄罗斯和乌克兰，在乌克兰的塞瓦斯托波尔，在乌克兰的塞瓦斯托波尔。Konflik ini terbengkalai selama bertahun-tahun hingga akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 2022。Konflik tersebut menjadi salah是terjadinya危机的主要因素。在欧洲，我们的国家，我们的国家，我们的能源危机。Beberapa negara di Eropa tersebut diantaranya Jerman，瑞典，Belanda，奥地利，丹麦。图juan dari pentikel，中国，中国，中国，中国，中国，中国，中国，中国，中国，中国，中国，中国，中国，中国，中国。Adapun方法yang digunakan dalam penpeneley;文献综述;数据库数量yang akan digunakan, mengunduh danmeproks;文件kutipan dangan Mendeley。哈西尔·达里佩利特尼·达里亚·阿达尼亚·阿达尼亚·阿达尼亚·阿达尼亚·阿达尼亚·阿达尼亚·阿达尼亚·阿达尼亚·阿达尼亚·阿达尼亚大连大连投资有限公司，大连大连能源有限公司，大连大连能源有限公司，大连大连基础设施能源有限公司，大连大连创新技术能源有限公司，大连大连大连国际有限公司。
{"title":"Krisis Energi Uni Eropa: Tantangan dan Peluang dalam Menghadapi Pasokan Energi yang Terbatas","authors":"Dina Siti Logayah, Regina Putri Rahmawati, Daine Zahra Hindami, Bella Rizky Mustikasari","doi":"10.31947/hjirs.v3i2.27052","DOIUrl":"https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i2.27052","url":null,"abstract":"\u0000The energy crisis is one of the biggest challenges facing the world today. In recent decades, energy demand has increased dramatically due to global population growth, industrial developments, and increasing living standards. The conflict between Russia and Ukraine started in 2014 when Russia annexed the Sevastopol region of Ukraine. This conflict was neglected for years until it finally reached its peak in 2022. This conflict became one of the factors in the energy crisis that occurred in Europe. Several countries in Europe have declared an energy crisis. Some of these European countries include Germany, Sweden, the Netherlands, Austria and Denmark. The purpose of writing this article is to find out what are the challenges and opportunities faced due to the energy crisis in Europe. The method used in writing this article is to use a literature review approach by selecting the database source to be used, downloading and processing text and citation files with Mendeley. The results of this study from the existence of an energy crisis in Europe can have an impact both in the economic field and in the lives of its people. The opportunities that arise are investment in renewable energy, the emergence of energy-saving attitudes, further development of energy infrastructure, the emergence of energy technology innovations, and finally, increased international cooperation.\u0000\u0000\u0000 \u0000\u0000\u0000Krisis energi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Dalam beberapa dekade terakhir, permintaan energi telah meningkat secara dramatis karena pertumbuhan populasi global, perkembangan industri, dan peningkatan standar hidup. Konflik antara Rusia dan Ukraina dimulai pada tahun 2014 ketika Rusia mencaplok wilayah Sevastopol di Ukraina. Konflik ini terbengkalai selama bertahun-tahun hingga akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 2022. Konflik tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya krisis energi yang terjadi di Eropa. Beberapa negara di Eropa telah menyatakan adanya krisis energi. Beberapa negara di Eropa tersebut diantaranya Jerman, Swedia, Belanda, Austria, dan Denmark. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui apa saja tantangan serta peluang yang dihadapin akibat terjadinya krisis energi di eropa ini. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu dengan menggunakan pendekatan literature review dengan memilih database sumber yang akan digunakan, mengunduh dan memproses teks dan file kutipan dengan Mendeley. Hasil dari penelitian ini Dari adanya krisis energi di Eropa dapat memunculkan dampak baik di segi ekonomi dan kehidupan masyarakatnya. Adapun peluang yang muncul yaitu investasi terhadap energi terbarukan, munculnya sikap hemat energi, mengembangkan lagi infrastruktur energi, munculnya inovasi teknologi energi, dan yang terakhir yaitu meningkatnya kerjasama internasional.\u0000","PeriodicalId":309004,"journal":{"name":"Hasanuddin Journal of International Affairs","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134437920","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-08-03DOI: 10.31947/hjirs.v3i2.27654
Riady Ibnu Khaldun, Erwin Amiruddin, A. Amin
This research examines Australia's interests in Nauru in development diplomacy and the obstacles to achieving or achieving these interests. The concept used in analyzing this phenomenon is the concept of Development Diplomacy and National Interests. Furthermore, in this study using qualitative research methods with data collection techniques carried out by literature studies or Internet research where all data comes from secondary data. The results of this study indicate that Australia's interest in Nauru in conducting development diplomacy is to maintain its position in the Pacific Region, namely to ensure regional security. Preventing Chinese influence in the Pacific through harmonious relations with the creation of a political partnership between Australia and Nauru. Maintaining the stability of the Pacific Region, one of which makes Nauru a location for Australian Illegal Immigration. And strengthening bilateral relations between the two parties so that Australia can control Nauru's natural resources as well as encourage the implementation of development cooperation. In addition, obstacles to achieving Australia's interests in Nauru are threats to Australia's position in the Pacific region, China's influence which threatens Australia, challenges for Australia in maintaining stability in the Pacific region and challenges for Australia to bilateral relations with Nauru. Penelitian ini mengkaji mengenai kepentingan Australia terhaap Nauru dalam diplomasi pembangunan dan hambatan dalam mencapai atau meraih kepentingan tersebut. Konsep yang digunakan dalam menganalisis fenomena ini adalah konsep Diplomasi Pembangunan dan Kepentingan nasional. Selanjutnya, pada penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur atau Internet research di mana keseluruhan data berasal dari data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan Australia terhadap Nauru dalam melakukan diplomasi pembangunan adalah mempertahankan posisinya di Kawasan Pasifik yakni untuk menjamin terciptanya keamanan regional. Mencegah pengaruh China di Pasifik melalui hubungan harmonis dengan terciptanya kemitraan politik antara Australia dengan Nauru. Menjaga stabilitas Kawasan Pasifik satu di antaranya menjadikan Nauru sebagai lokasi penampungan Imigrasi Ilegal Australia. Dan memperkuat hubungan bilateral di antara kedua belah pihak agar Australia bisa menguasai sumber daya alam Nauru termasuk juga mendorong terlaksanannya kerjasama pembangunan. Selain itu hambatan dalam mencapai kepentingan Australia terhadap Nauru adalah Ancaman terhadap posisi Australia di Kawasan Pasifik, Pengaruh China yang Mengancam Australia, Tantangan bagi Australia dalam menjaga stabilitas di Kawasan Pasifik dan Tantangan bagi Australia terhadap hubungan bilateral dengan Nauru.
本研究审查了澳大利亚在瑙鲁发展外交方面的利益以及实现或实现这些利益的障碍。分析这一现象所使用的概念是“发展外交与国家利益”概念。此外，在本研究中，采用定性研究方法，通过文献研究或互联网研究进行数据收集技术，所有数据都来自二手数据。这项研究的结果表明，澳大利亚对瑙鲁进行发展外交的兴趣在于维持其在太平洋区域的地位，即确保区域安全。通过在澳大利亚和瑙鲁之间建立和谐的政治伙伴关系，防止中国在太平洋地区的影响。维持太平洋地区的稳定，其中之一使瑙鲁成为澳大利亚非法移民的聚集地。加强两党之间的双边关系，使澳大利亚能够控制瑙鲁的自然资源，并鼓励实施发展合作。此外，澳大利亚在瑙鲁实现利益的障碍还包括澳大利亚在太平洋地区地位受到威胁，中国的影响力对澳大利亚构成威胁，澳大利亚在维护太平洋地区稳定方面面临挑战，澳大利亚与瑙鲁双边关系面临挑战。Penelitian ini mengkaji mengenai kepenting和澳大利亚，以及瑙鲁dalam外交官pembangunan和hambatan dalam mengenai atau meraih kepenting和terbut。Konsep yang digunakan dalam menganalis现象ini adalah Konsep Diplomasi Pembangunan dan Kepentingan national。中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentin和澳大利亚将在瑙鲁dalam melakukan外交使节pembangunan和adalah成员pertahankan posisinya和Kawasan Pasifik yakni untuk menjaman和keamanan区域。menegah pengaruh中国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国。Menjaga stabilitas Kawasan Pasifik satu di antaranya menjadikan瑙鲁sebagai lokasi penampungan Imigrasi非法澳大利亚。Dan成员kuat hubungan，双边贸易，双边贸易，双边贸易，双边贸易，双边贸易，双边贸易，双边贸易，双边贸易，双边贸易，双边贸易。Selain itu hambatan dalam mencapai kepentingan澳大利亚与瑙鲁之间的双边关系adalah anaman terhadap posisi澳大利亚与Kawasan Pasifik, Pengaruh中国与澳大利亚，Tantangan bagi澳大利亚dalam menjaga stabilitas di Kawasan Pasifik与Tantangan bagi澳大利亚与瑙鲁之间的双边关系。
{"title":"Kepentingan Australia dalam Diplomasi Pembangunan terhadap Nauru","authors":"Riady Ibnu Khaldun, Erwin Amiruddin, A. Amin","doi":"10.31947/hjirs.v3i2.27654","DOIUrl":"https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i2.27654","url":null,"abstract":"This research examines Australia's interests in Nauru in development diplomacy and the obstacles to achieving or achieving these interests. The concept used in analyzing this phenomenon is the concept of Development Diplomacy and National Interests. Furthermore, in this study using qualitative research methods with data collection techniques carried out by literature studies or Internet research where all data comes from secondary data. The results of this study indicate that Australia's interest in Nauru in conducting development diplomacy is to maintain its position in the Pacific Region, namely to ensure regional security. Preventing Chinese influence in the Pacific through harmonious relations with the creation of a political partnership between Australia and Nauru. Maintaining the stability of the Pacific Region, one of which makes Nauru a location for Australian Illegal Immigration. And strengthening bilateral relations between the two parties so that Australia can control Nauru's natural resources as well as encourage the implementation of development cooperation. In addition, obstacles to achieving Australia's interests in Nauru are threats to Australia's position in the Pacific region, China's influence which threatens Australia, challenges for Australia in maintaining stability in the Pacific region and challenges for Australia to bilateral relations with Nauru.\u0000 \u0000Penelitian ini mengkaji mengenai kepentingan Australia terhaap Nauru dalam diplomasi pembangunan dan hambatan dalam mencapai atau meraih kepentingan tersebut. Konsep yang digunakan dalam menganalisis fenomena ini adalah konsep Diplomasi Pembangunan dan Kepentingan nasional. Selanjutnya, pada penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur atau Internet research di mana keseluruhan data berasal dari data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan Australia terhadap Nauru dalam melakukan diplomasi pembangunan adalah mempertahankan posisinya di Kawasan Pasifik yakni untuk menjamin terciptanya keamanan regional. Mencegah pengaruh China di Pasifik melalui hubungan harmonis dengan terciptanya kemitraan politik antara Australia dengan Nauru. Menjaga stabilitas Kawasan Pasifik satu di antaranya menjadikan Nauru sebagai lokasi penampungan Imigrasi Ilegal Australia. Dan memperkuat hubungan bilateral di antara kedua belah pihak agar Australia bisa menguasai sumber daya alam Nauru termasuk juga mendorong terlaksanannya kerjasama pembangunan. Selain itu hambatan dalam mencapai kepentingan Australia terhadap Nauru adalah Ancaman terhadap posisi Australia di Kawasan Pasifik, Pengaruh China yang Mengancam Australia, Tantangan bagi Australia dalam menjaga stabilitas di Kawasan Pasifik dan Tantangan bagi Australia terhadap hubungan bilateral dengan Nauru.","PeriodicalId":309004,"journal":{"name":"Hasanuddin Journal of International Affairs","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126849797","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-08-03DOI: 10.31947/hjirs.v3i2.27482
Aulia Karin Salsabila, Hasbi Aswar
The Syrian conflict involving government troops and opposition groups that has occurred since 2011 has resulted in a severe humanitarian crisis. Although this conflict has been mediated by various parties, until now the problem has not been resolved. This article will discuss one of the international actors who participated in dealing with the humanitarian impact that occurred in Syria, namely Medecins Sans Frontieres (MSF). The role of MSF will be analysed using the concept of humanitarian principles in global humanitarian action. Data was collected through an online literature search relevant to this study. This article finds that MSF has a major role to play in helping to ease the health burden experienced by the war-affected Syrian people. In its role too, MSF always adheres to humanitarian principles such as humanity, neutrality, independence and impartiality. Konflik Suriah yang melibatkan tantara pemerintah dan kelompok opoisis yang terjadi sejak tahun 2011 menghasilkan krisis kemanusiaan yang parah. Meskipun konflik ini telah berupaya dimediasi oleh berbagai pihak, namun sampai saat ini permasalah tersebut belum juga tuntas. Artikel ini akan membahas salah satu aktor internasional yang turut serta dalam menangani dampak kemanusiaan yang terjadi di Suriah yaitu Medecins Sans Frontieres (MSF). Peran MSF ini akan dianalisis dengan menggunakan konsep prinsip kemanusiaan dalam aksi kemanusiaan global (humanitarian action). Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur daring yang relevan dengan kajian ini. Artikel ini menemukan bahwa MSF memiliki peran besar dalam membantu meringantkan beban Kesehatan yang dialami oleh masyarakat Suriah yang terdampak perang. Dalam perannya juga, MSF selalu menjalankan prinsip – prinsip kemanusiaan seperti kemanusiaan, netralitas, kemandirian dan ketidakberpihakan.
自2011年以来，叙利亚政府军和反对派组织之间的冲突导致了严重的人道主义危机。虽然这一冲突已由各方调解，但到目前为止问题仍未得到解决。本文将讨论参与处理叙利亚发生的人道主义影响的国际行动者之一，即无国界医生组织(MSF)。在全球人道主义行动中，我们将使用人道主义原则的概念来分析无国界医生的作用。通过与本研究相关的在线文献检索收集数据。本文发现，无国界医生在帮助减轻受战争影响的叙利亚人民的健康负担方面发挥着重要作用。无国界医生在工作中也始终秉持人道主义原则，如人道、中立、独立和公正。Konflik Suriah yang melibatkan tantanara permerintah dan kelompok opois yang terjadi sejak tahun 2011年孟哈西坎危机kemanusiaan yang parah。Meskipun konflik ini telah berupaya dimediasi oleh berbagai pihak, namun sampai saat ini permasalah tersebut belum juga tuntas。杨Artikel ini阿坎人membahas salah研究国际aktor turut舒达dalam menangani dampak kemanusiaan杨terjadi di Suriah yaitu无国界医生组织(MSF)。Peran MSF ini akan dianalis dengan menggunakan konsep prinsip kemanusian and dalam aksi kemanusian and global(人道主义行动)。数据分析、数据分析、数据分析、数据分析、数据分析、数据分析、数据分析等。Artikel ini menemukan bahwa MSF memoriliki peran besar dalam menbantu meringantkan beban Kesehatan yang dialami oleh masyarakat suiah yang terdampak perang。无国界医生，无国界医生，无国界医生，无国界医生，无国界医生，无国界医生。
{"title":"Analisis Peran Medecins Sans Frontieres Terhadap Krisis Kemanusiaan Di Suriah Melalui Pendekatan Prinsip Kemanusiaan","authors":"Aulia Karin Salsabila, Hasbi Aswar","doi":"10.31947/hjirs.v3i2.27482","DOIUrl":"https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i2.27482","url":null,"abstract":"The Syrian conflict involving government troops and opposition groups that has occurred since 2011 has resulted in a severe humanitarian crisis. Although this conflict has been mediated by various parties, until now the problem has not been resolved. This article will discuss one of the international actors who participated in dealing with the humanitarian impact that occurred in Syria, namely Medecins Sans Frontieres (MSF). The role of MSF will be analysed using the concept of humanitarian principles in global humanitarian action. Data was collected through an online literature search relevant to this study. This article finds that MSF has a major role to play in helping to ease the health burden experienced by the war-affected Syrian people. In its role too, MSF always adheres to humanitarian principles such as humanity, neutrality, independence and impartiality. \u0000 \u0000Konflik Suriah yang melibatkan tantara pemerintah dan kelompok opoisis yang terjadi sejak tahun 2011 menghasilkan krisis kemanusiaan yang parah. Meskipun konflik ini telah berupaya dimediasi oleh berbagai pihak, namun sampai saat ini permasalah tersebut belum juga tuntas. Artikel ini akan membahas salah satu aktor internasional yang turut serta dalam menangani dampak kemanusiaan yang terjadi di Suriah yaitu Medecins Sans Frontieres (MSF). Peran MSF ini akan dianalisis dengan menggunakan konsep prinsip kemanusiaan dalam aksi kemanusiaan global (humanitarian action). Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur daring yang relevan dengan kajian ini. Artikel ini menemukan bahwa MSF memiliki peran besar dalam membantu meringantkan beban Kesehatan yang dialami oleh masyarakat Suriah yang terdampak perang. Dalam perannya juga, MSF selalu menjalankan prinsip – prinsip kemanusiaan seperti kemanusiaan, netralitas, kemandirian dan ketidakberpihakan.","PeriodicalId":309004,"journal":{"name":"Hasanuddin Journal of International Affairs","volume":"70 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127326407","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-08-03DOI: 10.31947/hjirs.v3i2.27661
Riady Ibnu Khaldun, Ratna Sari, Andi Ismira
The protectionism policy was first implemented in the 2018 by the United States when there was a deficit in domestic trade for Chinese products, under the pretext of protecting domestic industries that could not compete with Chinese products. Then, China responded to this policy by imposing tariffs on US products with the concept of trade retaliation. The purpose of this research is to determine the impact of Chinese retaliation on trade policy to the United States in the trade war. then, the research method used by the author in this study is a descriptive research method that uses data types, namely secondary data sources. This study used the theory of protectionism and the concept of trade retaliation in analyzing China's retaliation towards the United States in trade wars. The retaliation carried out by China as a form of retaliation for the protectionist policies carried out by the US previously had an impact in the form of: 1) a trade deficit of 21% in 2016 caused huge losses to the agricultural sector; 2) a fall in the value of US exports of $32 billion which hurt many US companies; 3) decreased investment due to economic uncertainty due to trade wars; and 4) influencing the US election in 2020 due to trade policies towards China which has an impact on trade wars. Kebijakan proteksionisme pertamakali diterapkan oleh Amerika Serikat ketika terjadi devisit perdagangan dalam negerinya terhadap produk China, dengan dalih untuk melindungi industri domestik yang kalah bersaing dengan produk China. kemudian, China membalas kebijakan tersebut dengan memberlakukan tarif produk AS dengan konsep retaliasi perdagangan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Retaliasi China terhadap Amerika Serikat dalam konteks perang dagang. kemudian, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif yang menggunakan jenis data yakni sumber data sekunder. Dengan menggunakan teori proteksionisme dan kensep retaliasi perdagangan dalam menganalisis retaliasi China terhadap Amerika Serikat dalam konteks perang dagang. kebijakan proteksionisme yang diterapkan AS pada periode awalnya memang membawa dampak awal yang baik bagi ekonomi industri domestik, namun berbeda ketika China mengajukan retaliasi perdagangan sehingga dampak yang ditimbulkan sangat dirasakan oleh industri manufaktur Amerika Serikat, pengaruh pada sektor pertanian, sampai pemilihan umum presiden Amerika Serikat pada tahun 2020. perang dagang mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan China pada tahun 2019, namun, hal ini berbalik pada tahun 2020,ketika china menerapkan retaliasi perdagangan, alhasil defisit perdagangan meningkat kembali ke tingkat sebelum perang perdagangan, sementara defisit perdagangan Amerika Serikat secara keseluruhan meningkat
这一保护主义政策最早是在2018年中国产品出现国内贸易逆差的情况下，美国以保护无法与中国产品竞争的国内产业为借口实施的。然后，中国以贸易报复的概念对美国产品征收关税作为回应。本研究的目的是确定在贸易战中中国报复对美国贸易政策的影响。其次，作者在本研究中使用的研究方法是描述性研究方法，使用数据类型，即二手数据源。本研究运用保护主义理论和贸易报复的概念分析了中国在贸易战中对美国的报复行为。中国对美国之前实施的保护主义政策进行报复，其影响表现在:1)2016年贸易逆差达到21%，给农业部门造成巨大损失;2)美国出口价值下降320亿美元，损害了许多美国公司的利益;3)贸易战带来的经济不确定性导致投资减少;4)影响2020年美国大选，因为对中国的贸易政策会影响贸易战。印尼贸易保护主义pertamakali diterapkan oleh美国贸易保护主义贸易保护主义贸易保护主义贸易保护主义贸易保护主义贸易保护主义贸易保护主义贸易保护主义贸易保护主义贸易保护主义贸易保护主义贸易保护主义贸易保护主义贸易保护主义贸易保护主义贸易保护主义柬埔寨，中国成员对马来西亚的关税产品进行了报复，而马来西亚成员则对关税产品进行了报复，中国对美国进行了报复。Kemudian，方法penpenelitian Yang digunakan，方法penpenelitian dalam，方法penpenelitian，方法penpenelitian，方法penpenelitian，方法penpenelitian，方法penpenelitian，方法penpenelitian，方法penpenelitian，方法，方法，方法，方法，方法，方法，方法，方法，方法，方法，方法，方法，方法，方法，方法，方法。我的意思是，我要报复中国，我要报复美国，我要报复中国，我要报复美国。中国贸易部长杨振民表示:“中国贸易部长杨振民表示，中国贸易部长杨振民表示，中国贸易部长杨振民表示，中国贸易部长梁振民表示，中国贸易部长梁振民表示，中国贸易部长梁振民表示，中国贸易部长梁振民表示，中国贸易部长梁振民表示，中国贸易部长梁振民表示，中国贸易部长梁振民表示，中国贸易部长梁振民表示，中国贸易部长梁振民表示，中国贸易部长梁振民表示，中国贸易部长梁振民将于2020年担任美国贸易部长。”perang dagang mengurangi逆差美国逆差中国贸易逆差2019,namun, hal berbalik贸易逆差2020,ketika中国贸易逆差与报复贸易逆差，alhasil贸易逆差与打击贸易逆差，alhasil贸易逆差与打击贸易逆差，sementara贸易逆差与打击贸易逆差
{"title":"Retaliasi China terhadap Amerika Serikat dalam Konteks Perang Dagang","authors":"Riady Ibnu Khaldun, Ratna Sari, Andi Ismira","doi":"10.31947/hjirs.v3i2.27661","DOIUrl":"https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i2.27661","url":null,"abstract":"The protectionism policy was first implemented in the 2018 by the United States when there was a deficit in domestic trade for Chinese products, under the pretext of protecting domestic industries that could not compete with Chinese products. Then, China responded to this policy by imposing tariffs on US products with the concept of trade retaliation. The purpose of this research is to determine the impact of Chinese retaliation on trade policy to the United States in the trade war. then, the research method used by the author in this study is a descriptive research method that uses data types, namely secondary data sources. This study used the theory of protectionism and the concept of trade retaliation in analyzing China's retaliation towards the United States in trade wars. The retaliation carried out by China as a form of retaliation for the protectionist policies carried out by the US previously had an impact in the form of: 1) a trade deficit of 21% in 2016 caused huge losses to the agricultural sector; 2) a fall in the value of US exports of $32 billion which hurt many US companies; 3) decreased investment due to economic uncertainty due to trade wars; and 4) influencing the US election in 2020 due to trade policies towards China which has an impact on trade wars.\u0000 \u0000Kebijakan proteksionisme pertamakali diterapkan oleh Amerika Serikat ketika terjadi devisit perdagangan dalam negerinya terhadap produk China, dengan dalih untuk melindungi industri domestik yang kalah bersaing dengan produk China. kemudian, China membalas kebijakan tersebut dengan memberlakukan tarif produk AS dengan konsep retaliasi perdagangan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Retaliasi China terhadap Amerika Serikat dalam konteks perang dagang. kemudian, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif yang menggunakan jenis data yakni sumber data sekunder. Dengan menggunakan teori proteksionisme dan kensep retaliasi perdagangan dalam menganalisis retaliasi China terhadap Amerika Serikat dalam konteks perang dagang. kebijakan proteksionisme yang diterapkan AS pada periode awalnya memang membawa dampak awal yang baik bagi ekonomi industri domestik, namun berbeda ketika China mengajukan retaliasi perdagangan sehingga dampak yang ditimbulkan sangat dirasakan oleh industri manufaktur Amerika Serikat, pengaruh pada sektor pertanian, sampai pemilihan umum presiden Amerika Serikat pada tahun 2020. perang dagang mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan China pada tahun 2019, namun, hal ini berbalik pada tahun 2020,ketika china menerapkan retaliasi perdagangan, alhasil defisit perdagangan meningkat kembali ke tingkat sebelum perang perdagangan, sementara defisit perdagangan Amerika Serikat secara keseluruhan meningkat","PeriodicalId":309004,"journal":{"name":"Hasanuddin Journal of International Affairs","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126863771","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-08-03DOI: 10.31947/hjirs.v3i2.27709
Dyah Ayu Putri, Muhaimin Zulhair Achsin
Forced migration as a result of armed conflict, natural disasters and social and political oppression encourages people to leave their country of origin. As a result, people are scattered around the world seeking asylum in hopes of a better life, and Indonesia is no exception. The UNHCR, along with its mandate, sends a message to countries around the world to protect refugees. Indonesia, which has not ratified the 1951 Convention, uses Presidential Regulation No. 125 of 2016 to give UNHCR the authority to deal with refugees.The purpose of this research is to find out the compatibility between mandates and practices in dealing with refugees in Indonesia from 2016 to 2022, as well as the conditions of foreign refugees in Indonesia. The method used in this study is descriptive qualitative, where the data obtained is triangulated to provide interpretation. Thus, the data used are primary data obtained through interviews and secondary data obtained from journals, news and other supporting data. The findings of the study show that in the fulfilment of refugee rights. Fulfilment of the rights in question, such as education, health and other direct assistance. The activities carried out include cooperation with the Indonesian government, NGOs, local NGOs, etc. UNHCR has conducted field visits and held joint meetings. UNHCR in Indonesia has the authority to determine refugee status and is responsible for durable solutions such as repatriation, local integration and resettlement. Forced migration yang terjadi akibat adanya konflik bersenjata, bencana alam, dan penindasan sosial maupun politik mendorong seseorang untuk meninggalkan negara asal. Akibatnya, orang-orang tersebut tersebar di segala penjuru dunia untuk mencari suaka dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tidak terkecuali Indonesia. UNHCR bersama dengan mandat UNHCR membawa pesan untuk negara di dunia agar memberikan perlindungan kepada pengungsi. Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 menggunakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sehingga kewenangan dalam menangani pengungsi berada pada UNHCR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara mandat dan praktik dalam penanganan pengungsi di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2022. Serta, kondisi dari pengungsi luar negeri di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana data yang didapatkan akan dilakukan triangulasi yang menghasilkan interpretasi. Dengan demikian, data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara dan data sekunder yang mengambil dari jurnal, berita, dan data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNHCR memiliki peran dalam pemenuhan hak-hak pengungsi. Pemenuhan hak yang dimaksud seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan langsung lainnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan seperti menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia, NGOs, LSM lokal, dan lain sebagainya. UNHCR melakukan kunjungan
武装冲突、自然灾害以及社会和政治压迫造成的强迫移徙促使人们离开原籍国。因此，人们分散到世界各地寻求庇护，希望过上更好的生活，印度尼西亚也不例外。联合国难民事务高级专员办事处及其任务向世界各国发出了保护难民的信息。印度尼西亚尚未批准1951年的公约，根据2016年第125号总统条例赋予联合国难民署处理难民问题的权力。本研究的目的是找出2016年至2022年在印度尼西亚处理难民的任务和实践之间的兼容性，以及在印度尼西亚的外国难民的情况。本研究中使用的方法是描述性定性的，其中获得的数据是三角测量来提供解释。因此，使用的数据是通过访谈获得的主要数据和从期刊、新闻和其他支持数据中获得的次要数据。研究结果表明，在实现难民权利方面。实现有关权利，如教育、保健和其他直接援助。开展的活动包括与印尼政府、非政府组织、当地非政府组织等的合作。难民专员办事处进行了实地访问并举行了联席会议。难民专员办事处在印度尼西亚有权确定难民地位，并负责持久的解决办法，例如遣返、融入当地社会和重新安置。强迫移民是指社会移民、政治移民、社会移民和社会移民。Akibatnya，猩猩tersebar di segala penjuru dunia untuk mencari suaka dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tidak terkecuali印度尼西亚。联合国难民事务高级专员办事处(难民专员办事处)要求联合国难民事务高级专员办事处(难民专员办事处)成员在联合国难民事务高级专员办事处(难民专员办事处)任职。印度尼西亚，1951年，蒙古纳坎，Peraturan，总统诺莫，2016年，联合国难民署。Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesessuan antara授权dan praktik dalam penanganan pengungsi di Indonesia pada tahun 2016年至2022年。Serta, kondisi dari pengungsi luar negeri di Indonesia。自适应方法:阳迪达纳坎达兰、佩利特、阿达拉坎、迪达纳坎、迪达纳坎、迪达纳坎、迪达纳坎三角、阳孟哈斯坎解释。邓安德米克，数据，杨迪达纳克，数据入门，杨迪达纳克，数据入门，杨迪达纳克，数据入门，杨迪达纳克。联合国难民事务高级专员公署(UNHCR)的一份备忘录说:penenuhan hak yang dimaksud seperti pendididikan, kesehatan, dan bantuan langsung lainnya。Adapun kegiatan yang dilaksanakan seperti menjalin kerjasama dengan peremerintah印度尼西亚，非政府组织，LSM当地，dan lain sebagainya。联合国难民事务高级专员公署(难民专员办事处)。联合国难民事务高级专员办事处印度尼西亚办事处:持久解决办法、分别遣返、综合当地和重新安置。
{"title":"Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022","authors":"Dyah Ayu Putri, Muhaimin Zulhair Achsin","doi":"10.31947/hjirs.v3i2.27709","DOIUrl":"https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i2.27709","url":null,"abstract":"\u0000Forced migration as a result of armed conflict, natural disasters and social and political oppression encourages people to leave their country of origin. As a result, people are scattered around the world seeking asylum in hopes of a better life, and Indonesia is no exception. The UNHCR, along with its mandate, sends a message to countries around the world to protect refugees. Indonesia, which has not ratified the 1951 Convention, uses Presidential Regulation No. 125 of 2016 to give UNHCR the authority to deal with refugees.The purpose of this research is to find out the compatibility between mandates and practices in dealing with refugees in Indonesia from 2016 to 2022, as well as the conditions of foreign refugees in Indonesia. The method used in this study is descriptive qualitative, where the data obtained is triangulated to provide interpretation. Thus, the data used are primary data obtained through interviews and secondary data obtained from journals, news and other supporting data. The findings of the study show that in the fulfilment of refugee rights. Fulfilment of the rights in question, such as education, health and other direct assistance. The activities carried out include cooperation with the Indonesian government, NGOs, local NGOs, etc. UNHCR has conducted field visits and held joint meetings. UNHCR in Indonesia has the authority to determine refugee status and is responsible for durable solutions such as repatriation, local integration and resettlement.\u0000\u0000 \u0000Forced migration yang terjadi akibat adanya konflik bersenjata, bencana alam, dan penindasan sosial maupun politik mendorong seseorang untuk meninggalkan negara asal. Akibatnya, orang-orang tersebut tersebar di segala penjuru dunia untuk mencari suaka dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tidak terkecuali Indonesia. UNHCR bersama dengan mandat UNHCR membawa pesan untuk negara di dunia agar memberikan perlindungan kepada pengungsi. Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 menggunakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sehingga kewenangan dalam menangani pengungsi berada pada UNHCR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara mandat dan praktik dalam penanganan pengungsi di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2022. Serta, kondisi dari pengungsi luar negeri di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana data yang didapatkan akan dilakukan triangulasi yang menghasilkan interpretasi. Dengan demikian, data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara dan data sekunder yang mengambil dari jurnal, berita, dan data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNHCR memiliki peran dalam pemenuhan hak-hak pengungsi. Pemenuhan hak yang dimaksud seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan langsung lainnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan seperti menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia, NGOs, LSM lokal, dan lain sebagainya. UNHCR melakukan kunjungan ","PeriodicalId":309004,"journal":{"name":"Hasanuddin Journal of International Affairs","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130832542","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-28DOI: 10.31947/hjirs.v3i1.25635
Kevin Ali Sesarianto
In the Indo-Pacific constellation which targets political, security and economic issues, Indonesia is constructed as a middle power country. This construction originates from the political reality that Indonesia must hedge between the influence of the United States and China. In other words, the Indo-Pacific is a construction in which there are conflicting interests of the two great powers. Using the postcolonial critical discourse analysis method, this paper explores the construction that Indonesia is doing in ASEAN regarding the Indo-Pacific, namely the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. This paper looks at two important things: (1) the discursive power relations embodied in Indo-Pacific discourse and (2) the activity of manipulating discourse so that Indonesia is merely in a "safe" position in the conflict of big powers, and even tends to take advantage of it. As a result of these findings, this paper reconstructs the identity and role of Indonesia's middle power: Indonesia is not a bearer of inclusivity or an honest broker, but merely a client of two major powers. ? Dalam konstelasi Indo-Pasifik yang menyasar permasalahan politik, keamanan, dan ekonomi, Indonesia dikonstruksikan sebagai negara middle power. Konstruksi tersebut bersumber dari kenyataan politik bahwa Indonesia harus melakukan hedging di antara pengaruh Amerika Serikat dan Cina. Dengan kata lain, Indo-Pasifik adalah sebuah konstruksi yang terdapat pertentangan kepentingan dua great oiwer di dalamnya. Menggunakan metode analisis wacana kritis poskolonial, tulisan ini mendalami konstruksi yang Indonesia lakukan dalam ASEAN terkait Indo-Pasifik, yakni ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Tulisan ini melihat dua hal penting: (1) relasi kuasa diskursif yang terkandung dalam pewacanaan Indo-Pasifik dan (2) aktivitas manipulasi wacana agar Indonesia sekedar berposisi ?aman? dalam konflik kekuatan besar, bahkan cenderung memanfaatkan. Akibat temuan tersebut, tulisan ini merombak identitas dan peran middle power Indonesia: Indonesia bukan pembawa inklusivitas atau honest broker, tetapi sekedar klien dari dua kekuatan besar.
在以政治、安全和经济问题为目标的印太星座中，印尼被构建为一个中等强国。这种构建源于印尼必须在美国和中国的影响之间进行对冲的政治现实。换句话说，印太地区是两个大国利益冲突的产物。本文运用后殖民批判话语分析方法，探讨印尼在东盟对印度-太平洋的建构，即东盟对印度-太平洋的展望。本文着眼于两个重要的方面:(1)印太话语中体现的话语权力关系;(2)操纵话语的活动，使印度尼西亚在大国冲突中仅仅处于“安全”地位，甚至倾向于利用这一地位。基于这些发现，本文重构了印尼中等大国的身份和角色:印尼既不是包容性的承担者，也不是诚实的中间人，而仅仅是两个大国的客户。Dalam konstelasi Indo-Pasifik yang menyasar permasalahan政治，keamanan, dan经济，印度尼西亚dikonstruksikan sebagai negara中等力量。Konstruksi tersebut bersumber dari kenyataan politik bahwa印度尼西亚harus melakukan对冲基金(对冲基金)，美国，斯里兰卡和中国。邓坎卡塔兰，印度-巴基斯坦的adalah sebuah konstruksi - yang是一名伟大的诗人。孟古纳坎的方法分析，wacana kritis后殖民主义，tulisan ini mendalami konstruksi yang印度尼西亚，lakukan dalam ASEAN terkait Indo-Pasifik, yakni东盟对印度-太平洋的展望。(2) aktivitas manipulasi wacana agar Indonesia sekedar berposisi ?aman?我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。印尼:印尼bukan pembawa inklusivitas是一个诚实的经纪人，tetapi sekedar klien dari dua kekuatan besar。
{"title":"Mendayung (Memanipulasi Wacana) di Antara Dua Karang: Discursive hedging Indonesia dalam Indo-Pasifik","authors":"Kevin Ali Sesarianto","doi":"10.31947/hjirs.v3i1.25635","DOIUrl":"https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i1.25635","url":null,"abstract":"In the Indo-Pacific constellation which targets political, security and economic issues, Indonesia is constructed as a middle power country. This construction originates from the political reality that Indonesia must hedge between the influence of the United States and China. In other words, the Indo-Pacific is a construction in which there are conflicting interests of the two great powers. Using the postcolonial critical discourse analysis method, this paper explores the construction that Indonesia is doing in ASEAN regarding the Indo-Pacific, namely the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. This paper looks at two important things: (1) the discursive power relations embodied in Indo-Pacific discourse and (2) the activity of manipulating discourse so that Indonesia is merely in a \"safe\" position in the conflict of big powers, and even tends to take advantage of it. As a result of these findings, this paper reconstructs the identity and role of Indonesia's middle power: Indonesia is not a bearer of inclusivity or an honest broker, but merely a client of two major powers.\u0000?\u0000Dalam konstelasi Indo-Pasifik yang menyasar permasalahan politik, keamanan, dan ekonomi, Indonesia dikonstruksikan sebagai negara middle power. Konstruksi tersebut bersumber dari kenyataan politik bahwa Indonesia harus melakukan hedging di antara pengaruh Amerika Serikat dan Cina. Dengan kata lain, Indo-Pasifik adalah sebuah konstruksi yang terdapat pertentangan kepentingan dua great oiwer di dalamnya. Menggunakan metode analisis wacana kritis poskolonial, tulisan ini mendalami konstruksi yang Indonesia lakukan dalam ASEAN terkait Indo-Pasifik, yakni ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Tulisan ini melihat dua hal penting: (1) relasi kuasa diskursif yang terkandung dalam pewacanaan Indo-Pasifik dan (2) aktivitas manipulasi wacana agar Indonesia sekedar berposisi ?aman? dalam konflik kekuatan besar, bahkan cenderung memanfaatkan. Akibat temuan tersebut, tulisan ini merombak identitas dan peran middle power Indonesia: Indonesia bukan pembawa inklusivitas atau honest broker, tetapi sekedar klien dari dua kekuatan besar.","PeriodicalId":309004,"journal":{"name":"Hasanuddin Journal of International Affairs","volume":"98 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125687873","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-27DOI: 10.31947/hjirs.v3i1.25611
Rizki Dian Nursita
The concept of Islam Nusantara is a concept and perspective of Islam that Nahdlatul Ulama promoted at the NU Congress in 2015. It is used to mention the indigenization of Islamic practice in Indonesia, often contrasted with Arabization. The discourse of Islam Nusantara which is developing well among the government, Islamic organizations, and the community is aging several pros and cons for Indonesia's domestic politics. Furthermore, Islam Nusantara is also often used as the trademark of Indonesia's foreign policy with countries in the Middle East. This study tries to explain how Islam Nusantara Islam as a discourse has been applied in Indonesia's foreign policy towards countries in the Middle East. The study primarily relies on a critical discourse analysis method.
{"title":"Critical Discourse Analysis on Islam Nusantara in Indonesia's Foreign Policy","authors":"Rizki Dian Nursita","doi":"10.31947/hjirs.v3i1.25611","DOIUrl":"https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i1.25611","url":null,"abstract":"The concept of Islam Nusantara is a concept and perspective of Islam that Nahdlatul Ulama promoted at the NU Congress in 2015. It is used to mention the indigenization of Islamic practice in Indonesia, often contrasted with Arabization. The discourse of Islam Nusantara which is developing well among the government, Islamic organizations, and the community is aging several pros and cons for Indonesia's domestic politics. Furthermore, Islam Nusantara is also often used as the trademark of Indonesia's foreign policy with countries in the Middle East. This study tries to explain how Islam Nusantara Islam as a discourse has been applied in Indonesia's foreign policy towards countries in the Middle East. The study primarily relies on a critical discourse analysis method.","PeriodicalId":309004,"journal":{"name":"Hasanuddin Journal of International Affairs","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132536705","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-25DOI: 10.31947/hjirs.v3i1.23978
Septi Hariani, N. Rijal
Indonesian migrant workers are the second largest contributor to the country and play a role in several economic sectors. Unfortunately, this is followed by the emergence of cases that harm migrant workers, which are often caused by lack of knowledge, sources of information and the emergence of brokers who end up in cases of sending illegal migrant workers or often called PMI Unprocedural. The emergence of various modes under the pretext of traveling, visiting and worshiping Umrah in order to escape the surveillance and screening of immigration officers. It is known that West Nusa Tenggara Province is the 3rd largest province that sends PMI abroad. This study uses a descriptive type of research. Based on the results of the study, it is known that preventive efforts have been continuously issued by the West Nusa Tenggara regional government to protect the rights and safety of migrant workers from various threats such as human trafficking syndicates, accidents while traveling, violence at work, and protecting workers from non-payment of salaries by employers. , etc. In addition, it is known that the NTB Provincial Government continues to develop in the formation of Desmigratif and Zero Cos to be able to guarantee the rights of CPMI, PMI, and their families. Pekerja migran indonesia menjadi penyumbang terbesar kedua negara dan memaninkan peran pada beberapa sektor ekonomi. Namun sayangnya hal ini diikuti oleh munculnya kasus-kasus yang merugikan para pekerja migran, yang sering kali disesbabkan oleh kurangnya pengetahuan, sumber informasi serta munculnya para calo yang berakhir pada kasus pengiriman pekerja migran ilegal atau sering disebut PMI Unprocedural. Munculnya berbagai modus dengan dalih berwisata, berkunjung, dan beribadah umroh untuk dapat lolos dari pengawasan dan penjaringan petugas keimigrasian. Diketahui bahwasanya Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Provinsi terbesar ke-3 yang mengirimkan PMI ke luar Negeri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Upaya-upaya preventif terus menerus dikeluarkan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat untuk melindungi hak dan keselamatan pekerja migran dari berbagai ancaman seperti sindikat penjualan manusia, kecelakaan saat diperjalanan, kekerasaan saat bekerja, dan melindungi pekerja dari tidak dibayarkannya gaji oleh majikan, dll. Selain diketahui bahwa Pemerintah Provindi NTB terus melakukan pengembangan dalam pembentukan Desmigratif dan Zero Cos untuk dapat menjamin hak para CPMI, PMI, dan keluarganya.
印度尼西亚移徙工人是该国的第二大贡献者，并在几个经济部门发挥作用。不幸的是，随之而来的是伤害农民工的案件的出现，这些案件往往是由于缺乏知识，信息来源和经纪人的出现而导致的，这些经纪人最终会发送非法农民工或通常被称为PMI Unprocedural。以旅行、朝拜和朝觐为借口的各种形式的出现，以逃避移民官员的监视和检查。据了解，西努沙登加拉省是向海外派遣PMI的第三大省份。本研究采用描述性研究方法。根据这项研究的结果，人们知道，西努沙登加拉地区政府一直在采取预防措施，保护移徙工人的权利和安全，使其免受各种威胁，如人口贩运集团、旅行事故、工作中的暴力，以及保护工人不被雇主拖欠工资。等。此外，据了解，NTB省政府在形成Desmigratif和Zero co方面不断发展，以便能够保障CPMI, PMI及其家人的权利。Pekerja移民印度尼西亚menjadi penyumbang terbesar kedua negara danmenmeninkan Pekerja移民印度尼西亚menjadi penyumbang terbesar kedua negara danmenmeninkan印尼经济部门。Namun sayangnya hal ini diikuti oleh munculnya kasus-kasus yang merugikan para pekerja migran, yang seri kali disesbabkan oleh kurangnya pengetahuan, number informasi serta munculnya para calo yang berakhir pada kasus pengiriman pekerja migran非法服务纠纷，非程序性。Munculnya berbagai moddengan dalih berwisata, berkunjung, dan beribadah umroh untuk dapat lolos dari pengawasan dan penjaringan and petugas keimgrasian。迪克塔辉，巴哈瓦尼亚省，努沙登加拉，巴拉特，门贾迪省，特尔萨，克-3，杨，门吉林坎，PMI，克鲁尔尼格里。Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian deskscriptif。【中文译文】:中文译文:中文译文:中文译文:中文译文:中文译文:中文译文:中文译文:中文译文:中文译文:中文译文:中文译文:中文译文:中文译文:中文译文:中文译文:中文译文:中文译文:中文译文:中文译文:中文译文:Selain diketahui bahwa Pemerintah省NTB terus melakukan pengembangan dalam pembentukan Desmigratif dan Zero Cos untuk dapat menjamin hak para CPMI, PMI, dan keluganya。
{"title":"Strategi Preventif Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam Mewujudkan Zero Unprocedural PMI","authors":"Septi Hariani, N. Rijal","doi":"10.31947/hjirs.v3i1.23978","DOIUrl":"https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i1.23978","url":null,"abstract":"Indonesian migrant workers are the second largest contributor to the country and play a role in several economic sectors. Unfortunately, this is followed by the emergence of cases that harm migrant workers, which are often caused by lack of knowledge, sources of information and the emergence of brokers who end up in cases of sending illegal migrant workers or often called PMI Unprocedural. The emergence of various modes under the pretext of traveling, visiting and worshiping Umrah in order to escape the surveillance and screening of immigration officers. It is known that West Nusa Tenggara Province is the 3rd largest province that sends PMI abroad. This study uses a descriptive type of research. Based on the results of the study, it is known that preventive efforts have been continuously issued by the West Nusa Tenggara regional government to protect the rights and safety of migrant workers from various threats such as human trafficking syndicates, accidents while traveling, violence at work, and protecting workers from non-payment of salaries by employers. , etc. In addition, it is known that the NTB Provincial Government continues to develop in the formation of Desmigratif and Zero Cos to be able to guarantee the rights of CPMI, PMI, and their families. \u0000 \u0000 \u0000Pekerja migran indonesia menjadi penyumbang terbesar kedua negara dan memaninkan peran pada beberapa sektor ekonomi. Namun sayangnya hal ini diikuti oleh munculnya kasus-kasus yang merugikan para pekerja migran, yang sering kali disesbabkan oleh kurangnya pengetahuan, sumber informasi serta munculnya para calo yang berakhir pada kasus pengiriman pekerja migran ilegal atau sering disebut PMI Unprocedural. Munculnya berbagai modus dengan dalih berwisata, berkunjung, dan beribadah umroh untuk dapat lolos dari pengawasan dan penjaringan petugas keimigrasian. Diketahui bahwasanya Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Provinsi terbesar ke-3 yang mengirimkan PMI ke luar Negeri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Upaya-upaya preventif terus menerus dikeluarkan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat untuk melindungi hak dan keselamatan pekerja migran dari berbagai ancaman seperti sindikat penjualan manusia, kecelakaan saat diperjalanan, kekerasaan saat bekerja, dan melindungi pekerja dari tidak dibayarkannya gaji oleh majikan, dll. Selain diketahui bahwa Pemerintah Provindi NTB terus melakukan pengembangan dalam pembentukan Desmigratif dan Zero Cos untuk dapat menjamin hak para CPMI, PMI, dan keluarganya.","PeriodicalId":309004,"journal":{"name":"Hasanuddin Journal of International Affairs","volume":"62 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115781514","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The ongoing conflict in Syria has led Russia to become more deeply involved in supporting the regime of Bashar Al-Assad. Russia has been the main supporter of the Assad regime since the beginning of the conflict. Russia's participation in the Syrian conflict has prevented Assad from the threat of regime collapse. This research aims to recognize the Russia's national role conceptions in the Syrian conflict. In analyzing, the researcher uses Kalevi J. Holsti's national role conceptions to identify the Russia's national roles. The method used in this research is descriptive qualitative. This research indicates that Russia has the role of faithful ally in the Syrian conflict. It was identified through the decisions, commitments, rules and actions implemented by Russia during the Syrian conflict. Russia's general policy behavior indicates that the historical relationship between the two nations is an important part of Russia's foreign policy. As a faithful ally, Russia has considered Syria as one of its foreign policy concerns, especially in the Middle East. Konflik berkepanjangan yang terjadi di Suriah telah mendorong Rusia untuk terlibat lebih jauh dalam mendukung eksistensi rezim Bashar Al-Assad. Sejak mulai pecahnya konflik, Rusia telah menjadi pendukung utama dari rezim Assad. Partisipasi aktif Rusia dalam konflik Suriah telah menghindarkan Assad dari ancaman kejatuhan rezim. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsepsi peran nasional Rusia dalam keterlibatannya terhadap konflik di Suriah. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan konsepsi peran nasional Kalevi J. Holsti untuk mengidentifikasi tipe peran nasional yang dijalankan Rusia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi peran nasional yang dijalankan oleh Rusia terhadap konflik di Suriah adalah konsepsi peran nasional dengan tipe sekutu setia. Hal ini terindentifikasi dari keputusan, komitmen, aturan dan tindakan yang dijalankan oleh Rusia selama konflik Suriah berlangsung. Perilaku Rusia secara umum menunjukkan bahwa sejarah panjang hubungan kedua negara tidak dapat dilepaskan dari kebijakan luar negeri Rusia. Sebagai sekutu setia Rusia menjadikan Suriah salah satu pertimbangan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, khususnya di kawasan Timur-Tengah.
叙利亚持续不断的冲突导致俄罗斯更深入地参与支持巴沙尔·阿萨德(Bashar Al-Assad)政权。自冲突开始以来，俄罗斯一直是阿萨德政权的主要支持者。俄罗斯对叙利亚冲突的参与阻止了阿萨德政权崩溃的威胁。本研究旨在厘清俄罗斯在叙利亚冲突中的国家角色观念。在分析中，研究者使用Kalevi J. Holsti的国家角色概念来识别俄罗斯的国家角色。本研究采用描述定性方法。这一研究表明，俄罗斯在叙利亚冲突中具有忠实盟友的作用。它是通过俄罗斯在叙利亚冲突期间实施的决定、承诺、规则和行动确定的。俄罗斯的总体政策行为表明，两国的历史关系是俄罗斯外交政策的重要组成部分。作为一个忠实的盟友，俄罗斯一直将叙利亚视为其外交政策关注的问题之一，尤其是在中东地区。Konflik berkepanjangan yang terjadi di Suriah telah mendorong俄罗斯untuk terlibat lebih jauh dalam mendukung eksistensi rezim Bashar Al-Assad。Sejak mulai pecahnya konflik，俄罗斯电视台menjadi pendukung utama dari rezim阿萨德。俄罗斯民主联合党(Partisipasi aktif russia):俄罗斯民主联合党，俄罗斯民主联合党，俄罗斯民主联合党。Penelitian ini bertujuan untuk mengidfikasi konsepsi peran national russia dalam keterlibatannya terhadap konflik di Suriah。Dalam menganalis, peneliti menggunakan konsepsi peran national Kalevi J. Holsti untuk mengidentifikasi tipe peran national yang dijalankan俄罗斯。自适应方法杨迪古纳坎·达勒姆·帕利特尼·达勒姆质量描述。Penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi peran national yang dijalankan oleh俄罗斯terhadap konflik di Suriah adalah konsepsi peran national dengan tipe sekutu setia。哈尔尼尼terentififii dari keputusan, komitmen, turan dan tindakan yang dijalankan oleh俄罗斯selama konflik Suriah berlangsung。peraku俄罗斯secara umummenunjukkan bahwa sejarah panjang hubungan kedua negara tidak dapat dilepaskan dari kebijakan lugeri俄罗斯。Sebagai sekutu setia俄罗斯menjadikan Suriah salah satu pertimbangan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, khususnya di kawasan Timur-Tengah。
{"title":"Peran Nasional Rusia Terhadap Konflik Suriah (2015-2020)","authors":"Riezky Poetra Riezky, Chandra Purnama, Windy Dermawan","doi":"10.31947/hjirs.v3i1.25262","DOIUrl":"https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i1.25262","url":null,"abstract":"The ongoing conflict in Syria has led Russia to become more deeply involved in supporting the regime of Bashar Al-Assad. Russia has been the main supporter of the Assad regime since the beginning of the conflict. Russia's participation in the Syrian conflict has prevented Assad from the threat of regime collapse. This research aims to recognize the Russia's national role conceptions in the Syrian conflict. In analyzing, the researcher uses Kalevi J. Holsti's national role conceptions to identify the Russia's national roles. The method used in this research is descriptive qualitative. This research indicates that Russia has the role of faithful ally in the Syrian conflict. It was identified through the decisions, commitments, rules and actions implemented by Russia during the Syrian conflict. Russia's general policy behavior indicates that the historical relationship between the two nations is an important part of Russia's foreign policy. As a faithful ally, Russia has considered Syria as one of its foreign policy concerns, especially in the Middle East.\u0000 \u0000Konflik berkepanjangan yang terjadi di Suriah telah mendorong Rusia untuk terlibat lebih jauh dalam mendukung eksistensi rezim Bashar Al-Assad. Sejak mulai pecahnya konflik, Rusia telah menjadi pendukung utama dari rezim Assad. Partisipasi aktif Rusia dalam konflik Suriah telah menghindarkan Assad dari ancaman kejatuhan rezim. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsepsi peran nasional Rusia dalam keterlibatannya terhadap konflik di Suriah. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan konsepsi peran nasional Kalevi J. Holsti untuk mengidentifikasi tipe peran nasional yang dijalankan Rusia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi peran nasional yang dijalankan oleh Rusia terhadap konflik di Suriah adalah konsepsi peran nasional dengan tipe sekutu setia. Hal ini terindentifikasi dari keputusan, komitmen, aturan dan tindakan yang dijalankan oleh Rusia selama konflik Suriah berlangsung. Perilaku Rusia secara umum menunjukkan bahwa sejarah panjang hubungan kedua negara tidak dapat dilepaskan dari kebijakan luar negeri Rusia. Sebagai sekutu setia Rusia menjadikan Suriah salah satu pertimbangan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, khususnya di kawasan Timur-Tengah.","PeriodicalId":309004,"journal":{"name":"Hasanuddin Journal of International Affairs","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125322002","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This article will explain the comparison of waqf systems in Malaysia and Saudi Arabia. Each country has a different waqf management system that supports social distribution policies. Malaysia is managed by the State Islamic Religious Council, as Malaysia is a federal country and each state has a Waqf Management Committee to manage waqf assets. Saudi Arabia is managed by a special institution called the Higher Waqf Council, chaired by the Minister of Hajj and Waqf, with the authority to distribute waqf assets according to the mandate given by the waqif. This study uses a comparative method by analyzing two objects which then result in similarities and differences in the waqf system to find social distribution policy factors and their implementation. This study uses a qualitative-descriptive method with secondary analysis, namely using secondary data such as journals and official websites. The results of this study show that the management of waqf is different in each organization in their respective countries and has different authorities, but the results still make waqf as one of the policies made by the government for their country. Artikel ini akan menjelaskan perbandingan sistem wakaf di negara Malaysia dan Arab Saudi. Setiap negara memiliki sistem pengelolaan wakaf berbeda yang mendukung kebijakan distribusi sosial. Malaysia dikelola oleh Dewan Agama Islam Negara, karena Malaysia adalah negara federal dan setiap negara memiliki SIRC untuk mengelola wakaf. Arab Saudi yang dikelola oleh lembaga khusus yang disebut Majelis Tinggi Wakaf diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, dengan kewenangan untuk mendistribusikan aset wakaf sesuai mandat yang diberikan oleh wakif. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan menganalisis dua objek yang kemudian menghasilkan persamaan dan perbedaan sistem wakaf untuk menemukan faktor-faktor kebijakan distribusi sosial dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan secondary analysis, yaitu menggunakan data sekunder, seperti jurnal-jurnal dan official website. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pengelolaan wakaf yang dikelola oleh masing-masing organisasi di negaranya dan memiliki kewenangan yang berbeda-beda namun hasilnya tetap menjadikan wakaf sebagai salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk negaranya.
本文将解释马来西亚和沙特阿拉伯waqf系统的比较。每个国家都有不同的waf管理系统来支持社会分配政策。马来西亚由国家伊斯兰宗教委员会管理，因为马来西亚是一个联邦国家，每个州都有一个Waqf管理委员会来管理Waqf资产。沙特阿拉伯由一个名为高等Waqf理事会的特殊机构管理，该机构由朝觐和Waqf部长担任主席，有权根据waqif的授权分配Waqf资产。本研究采用比较的方法，通过分析两个对象在waqf制度中产生的异同，找出社会分配政策因素及其实施。本研究采用二次分析的定性描述方法，即利用期刊和官方网站等二手数据。本研究的结果表明，waqf的管理在各自国家的每个组织中是不同的，具有不同的权威，但结果仍然使waqf成为政府为其国家制定的政策之一。Artikel ini akan menjelaskan perbandingan系统wakafdi negara马来西亚和阿拉伯沙特阿拉伯。设置negara记忆系统，penelolaan wakaf berbeda yang mendukung kebijakan分布，社会。马来西亚国家委员会主席，马来西亚国家委员会主席，马来西亚国家委员会主席，马来西亚国家委员会主席。阿拉伯沙特阿拉伯yang dikelola oleh lembaga khusus yang disebut Majelis tingi Wakaf diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, dengan kewenangan untuk mendistribuiskan aset Wakaf sesuai命令yang diberikan oleh wakif。Penelitian ini menggunakan方法，比较登门和门分析，多对象，杨，kemudian, menghasilkan, persamaan, perbedaan系统，wakukmenukan因子-因子，kebiakan分布，社会门实施。Penelitian ini孟古纳坎方法定性分析，邓安二次分析，yitu孟古纳坎数据检索，独立期刊-期刊期刊官方网站。Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pengelolaan wakaf yang dikelola olaah - masing-masing组织di negaranya dan memiliki kewenangan yang berbeya - bebeda - namun hasilnya menjadikan wakaf sebagai salah satu kebijakan yang dibuh oleh peremintah untuk negaranya。
{"title":"Perbandingan Sistem Wakaf Sebagai Implementasi Kebijakan Distribusi Sosial (Studi Kasus: Arab Saudi Dan Malaysia)","authors":"Afni Regita Cahyani Muis, Mia Utami Putri, Zahra Amalia, Nanda Putri Khalifah, Faatimah Faatimah","doi":"10.31947/hjirs.v3i1.25509","DOIUrl":"https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i1.25509","url":null,"abstract":"This article will explain the comparison of waqf systems in Malaysia and Saudi Arabia. Each country has a different waqf management system that supports social distribution policies. Malaysia is managed by the State Islamic Religious Council, as Malaysia is a federal country and each state has a Waqf Management Committee to manage waqf assets. Saudi Arabia is managed by a special institution called the Higher Waqf Council, chaired by the Minister of Hajj and Waqf, with the authority to distribute waqf assets according to the mandate given by the waqif. This study uses a comparative method by analyzing two objects which then result in similarities and differences in the waqf system to find social distribution policy factors and their implementation. This study uses a qualitative-descriptive method with secondary analysis, namely using secondary data such as journals and official websites. The results of this study show that the management of waqf is different in each organization in their respective countries and has different authorities, but the results still make waqf as one of the policies made by the government for their country.\u0000 \u0000Artikel ini akan menjelaskan perbandingan sistem wakaf di negara Malaysia dan Arab Saudi. Setiap negara memiliki sistem pengelolaan wakaf berbeda yang mendukung kebijakan distribusi sosial. Malaysia dikelola oleh Dewan Agama Islam Negara, karena Malaysia adalah negara federal dan setiap negara memiliki SIRC untuk mengelola wakaf. Arab Saudi yang dikelola oleh lembaga khusus yang disebut Majelis Tinggi Wakaf diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, dengan kewenangan untuk mendistribusikan aset wakaf sesuai mandat yang diberikan oleh wakif. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan menganalisis dua objek yang kemudian menghasilkan persamaan dan perbedaan sistem wakaf untuk menemukan faktor-faktor kebijakan distribusi sosial dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan secondary analysis, yaitu menggunakan data sekunder, seperti jurnal-jurnal dan official website. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pengelolaan wakaf yang dikelola oleh masing-masing organisasi di negaranya dan memiliki kewenangan yang berbeda-beda namun hasilnya tetap menjadikan wakaf sebagai salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk negaranya.","PeriodicalId":309004,"journal":{"name":"Hasanuddin Journal of International Affairs","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116971793","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：