Abstrak Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan telaah yuridis terkait perlindungan yang diberikan bagi pihak kreditur apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa proses terjadinya jaminan fidusia terjadi dalam dua tahapan. Pertama adalah tahapan pembebanan jaminan fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam proses pendaftaran akta jaminan fidusia oleh notaris terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi membuat proses pendaftaran tidak diselesaikan dengan baik. Apabila karena beberapa sebab pihak notaris melakukan kelalaian sehingga tahapan pembebanan jaminan fidusia tidak dapat diselesaikan, atau dengan kata lain akta jaminan fidusia tidak didaftarkan, hal ini akan berujung proses terjadinya jaminan fidusia tidak dapat berlangsung pada tahapan pendaftaran jaminan fidusia. Sebagai akibat dari hal ini, maka kreditur tidak memiliki hak mendahului dan tidak dapat mempunyai kekuatan eksekutorial. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat beberapa perlindungan hukum yang menunjukkan adanya asas kepastian hukum untuk kasus semacam ini. Sesuai surat kuasa yang diberikan, kreditur dapat meminta pertanggungjawaban terhadap notaris atas kelalaian yang dibuatnya karena tidak melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia. Abstract The main purpose of this study is to provide a juridical review related to the protection provided to creditors if the fiduciary guarantee deed is not registered by a notary. Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees stipulates that the process of fiduciary security occurs in two stages. The first is the stage of imposing fiduciary guarantees. The assignment of objects with fiduciary guarantees is made with a notarial deed in Indonesian and is a fiduciary guarantee deed. In the process of registering a fiduciary guarantee deed by a notary, several problems have the potential to make the registration process not completed properly. If for some reason the notary makes negligence so that the stage of imposing the fiduciary guarantee cannot be completed, or in other words the fiduciary guarantee deed is not registered, this will result in the process of the fiduciary guarantee being unable to take place at the fiduciary guarantee registration stage. As a result of this, creditors do not have preemptive rights and cannot have executive power. From the results of this study, it is known that several legal protections indicate the principle of legal certainty for cases like this. Following the power of attorney given, the creditor can hold the notary accountable for the negligence he made for not registering the fiduciary guarantee deed.
本研究的主要目的是研究有关债权人的法律保护的知识，如果信托契约没有由公证人登记的话。1999年受托人保释的第42条规定，受托人保释的过程分两个阶段进行。首先是受托人的抵押品赎回程序。受托人的保释金是由印度尼西亚的公证文件制成的，是受托人的保释金。在公证受托人向受托人登记保证书的过程中，可能存在一些问题，使登记程序无法顺利完成。如果因为某些原因，公证人疏忽使受贿者无法完成保释程序，或者以某种方式列出受贿者保释金，这将导致受贿者在受贿者保释登记的阶段被排除。结果，债权人没有先权，也没有执行权力。这项研究发现，在这些案件中有一些法律上的保护，这表明了法律上的确定性原则。根据所提供的权力，债权人可能会对公证人因未登记受托人保释金而造成的疏忽负责。这项研究的主要目的是提供对证据的公正审查1999年《担心安全措施》(proceduary security in two stages)的漏洞。首先是扣押信托基金的阶段。用保证书进行的任务是用印尼语的一项声明进行的，而且是一项拨款。在进行登记的过程中，有几个问题有可能使登记过程不完整。如果因为一些原因imposing notary让negligence所以那个舞台》是保证不能成为completed,或者信托》无以言表的另一端是保证信托契约registered音符,这是威尔的过程》中的论点是保证信托存在多架to take place at the信托保证registration舞台。据推测，这些creditors没有先减的权利和能力。从这次研究的结果来看，我知道一些合法的保护措施与这种情况的法律原则有关。根据委托书的权力，信托基金可以保留他没有登记在职信托的国家账户。
{"title":"JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN PADA AKTA NOTARIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR","authors":"Anasya Savitri, Anang Dony Irawan","doi":"10.24260/klr.v2i2.723","DOIUrl":"https://doi.org/10.24260/klr.v2i2.723","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan telaah yuridis terkait perlindungan yang diberikan bagi pihak kreditur apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa proses terjadinya jaminan fidusia terjadi dalam dua tahapan. Pertama adalah tahapan pembebanan jaminan fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam proses pendaftaran akta jaminan fidusia oleh notaris terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi membuat proses pendaftaran tidak diselesaikan dengan baik. Apabila karena beberapa sebab pihak notaris melakukan kelalaian sehingga tahapan pembebanan jaminan fidusia tidak dapat diselesaikan, atau dengan kata lain akta jaminan fidusia tidak didaftarkan, hal ini akan berujung proses terjadinya jaminan fidusia tidak dapat berlangsung pada tahapan pendaftaran jaminan fidusia. Sebagai akibat dari hal ini, maka kreditur tidak memiliki hak mendahului dan tidak dapat mempunyai kekuatan eksekutorial. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat beberapa perlindungan hukum yang menunjukkan adanya asas kepastian hukum untuk kasus semacam ini. Sesuai surat kuasa yang diberikan, kreditur dapat meminta pertanggungjawaban terhadap notaris atas kelalaian yang dibuatnya karena tidak melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia. \u0000Abstract \u0000The main purpose of this study is to provide a juridical review related to the protection provided to creditors if the fiduciary guarantee deed is not registered by a notary. Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees stipulates that the process of fiduciary security occurs in two stages. The first is the stage of imposing fiduciary guarantees. The assignment of objects with fiduciary guarantees is made with a notarial deed in Indonesian and is a fiduciary guarantee deed. In the process of registering a fiduciary guarantee deed by a notary, several problems have the potential to make the registration process not completed properly. If for some reason the notary makes negligence so that the stage of imposing the fiduciary guarantee cannot be completed, or in other words the fiduciary guarantee deed is not registered, this will result in the process of the fiduciary guarantee being unable to take place at the fiduciary guarantee registration stage. As a result of this, creditors do not have preemptive rights and cannot have executive power. From the results of this study, it is known that several legal protections indicate the principle of legal certainty for cases like this. Following the power of attorney given, the creditor can hold the notary accountable for the negligence he made for not registering the fiduciary guarantee deed.","PeriodicalId":331642,"journal":{"name":"Khatulistiwa Law Review","volume":"95 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117212980","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Tindak pidana penelantaran keluarga di Aljazair diatur dalam Pasal 330 KUHP Aljazair. Penelantaran keluarga dilakukan oleh orang tua yang meninggalkan rumah keluarga dan mengabaikan kewajiban keluarga baik moral maupun materil dengan tidak ada sebab dan alasan yang serius, selama waktu dua bulan. Maka sesuai undang-undang dia akan dipidana hukuman penjara 6 (enam) bulan hingga 2 (dua) tahun beserta denda 50.000 dinar hingga 200.000 dinar (1 dinar= 102.37 Rupiah). Masalah penelitian untuk menelaah kebijakan hukum pidana Aljazair dalam upaya penanggulangan tindak pidana penelantaran dan sejauh mana Dewan legislasi Aljazair memberikan perlindungan hukum tindak pidana penelantaran yang efektif dan memadai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tindak pidana penelantaran keluarga memiliki landasan hukum, moril dan materil. Landasan hukum adalah pasal 330 KUHP Aljazair, landasan materil berupa sifat keayahan dan keibuan dari satu anak atau lebih, menjauh dari rumah keluarga secara fisik, melepas tanggung jawab keluarga, dan masa meninggalkan dua bulan. Sedangkan landasan moril adalah tidak adanya alasan yang serius. Srategi penyelesaian sengketa tindak pidana ini bisa melalui beberapa cara, seperti melalui pengaduan kepada lembaga pelayanan publik, juga bisa melalui mediasi panel. Untuk mengkriminalisasi tindakan penelantaran rumah tangga, Dewan Legislatif Aljazair membuat prosedur dan aturan yang sesuai dengan tindak pidana ini. Pertama, untuk menyelesaikan sengketa yang ada, dengan cara biasa, yaitu melalui delik pengaduan. Kedua, melalui mediasi penal. Abstract The crime of neglecting a family in Algeria is regulated in Article 330 of the Algerian Criminal Code. Family abandonment is carried out by parents who leave the family home and ignore family obligations both morally and materially with no serious cause and reason, for two months. Then according to the law, he will be sentenced to imprisonment of 6 (six) months to 2 (two) years along with a fine of 50,000 dinars to 200,000 dinars (1 dinar = 102.37 Rupiah). The research problem is to examine the Algerian criminal law policy to overcome the criminal act of neglect and the extent to which the Algerian Legislative Council provides effective and adequate legal protection for the criminal act of neglect. This study uses a normative juridical research method. The criminal act of neglect of the family has a legal, moral and material basis. The legal basis is Article 330 of the Algerian Criminal Code, the material basis is the paternal and maternal characteristics of one or more children, physically moving away from the family home, releasing family responsibilities, and leaving for two months. While the moral basis is the absence of a serious reason. This strategy for resolving criminal disputes can be done in several ways, such as through complaints to public service institutions, or panel mediation. To criminalize the act or neglect of the household, the Legislat
{"title":"PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA DI NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT ALJAZAIR","authors":"Sakhowi","doi":"10.24260/klr.v2i2.587","DOIUrl":"https://doi.org/10.24260/klr.v2i2.587","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Tindak pidana penelantaran keluarga di Aljazair diatur dalam Pasal 330 KUHP Aljazair. Penelantaran keluarga dilakukan oleh orang tua yang meninggalkan rumah keluarga dan mengabaikan kewajiban keluarga baik moral maupun materil dengan tidak ada sebab dan alasan yang serius, selama waktu dua bulan. Maka sesuai undang-undang dia akan dipidana hukuman penjara 6 (enam) bulan hingga 2 (dua) tahun beserta denda 50.000 dinar hingga 200.000 dinar (1 dinar= 102.37 Rupiah). Masalah penelitian untuk menelaah kebijakan hukum pidana Aljazair dalam upaya penanggulangan tindak pidana penelantaran dan sejauh mana Dewan legislasi Aljazair memberikan perlindungan hukum tindak pidana penelantaran yang efektif dan memadai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tindak pidana penelantaran keluarga memiliki landasan hukum, moril dan materil. Landasan hukum adalah pasal 330 KUHP Aljazair, landasan materil berupa sifat keayahan dan keibuan dari satu anak atau lebih, menjauh dari rumah keluarga secara fisik, melepas tanggung jawab keluarga, dan masa meninggalkan dua bulan. Sedangkan landasan moril adalah tidak adanya alasan yang serius. Srategi penyelesaian sengketa tindak pidana ini bisa melalui beberapa cara, seperti melalui pengaduan kepada lembaga pelayanan publik, juga bisa melalui mediasi panel. Untuk mengkriminalisasi tindakan penelantaran rumah tangga, Dewan Legislatif Aljazair membuat prosedur dan aturan yang sesuai dengan tindak pidana ini. Pertama, untuk menyelesaikan sengketa yang ada, dengan cara biasa, yaitu melalui delik pengaduan. Kedua, melalui mediasi penal. \u0000Abstract \u0000The crime of neglecting a family in Algeria is regulated in Article 330 of the Algerian Criminal Code. Family abandonment is carried out by parents who leave the family home and ignore family obligations both morally and materially with no serious cause and reason, for two months. Then according to the law, he will be sentenced to imprisonment of 6 (six) months to 2 (two) years along with a fine of 50,000 dinars to 200,000 dinars (1 dinar = 102.37 Rupiah). The research problem is to examine the Algerian criminal law policy to overcome the criminal act of neglect and the extent to which the Algerian Legislative Council provides effective and adequate legal protection for the criminal act of neglect. This study uses a normative juridical research method. The criminal act of neglect of the family has a legal, moral and material basis. The legal basis is Article 330 of the Algerian Criminal Code, the material basis is the paternal and maternal characteristics of one or more children, physically moving away from the family home, releasing family responsibilities, and leaving for two months. While the moral basis is the absence of a serious reason. This strategy for resolving criminal disputes can be done in several ways, such as through complaints to public service institutions, or panel mediation. To criminalize the act or neglect of the household, the Legislat","PeriodicalId":331642,"journal":{"name":"Khatulistiwa Law Review","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134479495","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Daniel Pradina Oktavian, Emmanuel Ariananto Waluyo Adi
Abstrak Kemajuan suatu negara ditentukan salah satunya oleh kualitas sumber daya manusia, maka peran pendidikan sangat penting. Menurut catatan capaian pendidikan nasional, Papua menjadi salah satu daerah dengan capaian pendidikan yang rendah. Dalam konstitusi, telah jelas bahwa negara menjamin hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga negaranya secara adil dan merata. Tetapi, pada praktiknya, masih adanya hambatan, khususnya dalam kerangka Otonomi Khusus yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemberian status Otonomi Khusus tersebut juga mempengaruhi alokasi anggaran yang diberikan, juga secara khusus untuk sektor pendidikan yang menjadi salah satu sektor prioritas Otonomi Khusus. Penulisan ini menemukan sejumlah fakta melalui data yang ada, bahwa jumlah anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Papua tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan di Papua. Abstract The quality of human resources determines the progress of a country, so education is essential. According to national education achievement records, Papua is one of the regions with low educational attainment. In the constitution, it is clear that the state guarantees the right to education for every citizen fairly and equitably. However, there are still obstacles in practice, especially in the framework of Special Autonomy regulated in Law no. 2 of 2021 concerning the Second Amendment to Law no. 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Papua. The granting of the Special Autonomy status also affects the budget allocation given, also specifically for the education sector, which is one of the priority sectors of Special Autonomy. This writing finds several facts through existing data that the amount of budget given by the Central Government to the Papua Regional Government is not directly proportional to the improvement of the quality of education in Papua.
{"title":"IMPLEMENTASI PENDANAAN SEKTOR PENDIDIKAN DALAM MASA OTONOMI KHUSUS PAPUA","authors":"Daniel Pradina Oktavian, Emmanuel Ariananto Waluyo Adi","doi":"10.24260/klr.v2i2.387","DOIUrl":"https://doi.org/10.24260/klr.v2i2.387","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Kemajuan suatu negara ditentukan salah satunya oleh kualitas sumber daya manusia, maka peran pendidikan sangat penting. Menurut catatan capaian pendidikan nasional, Papua menjadi salah satu daerah dengan capaian pendidikan yang rendah. Dalam konstitusi, telah jelas bahwa negara menjamin hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga negaranya secara adil dan merata. Tetapi, pada praktiknya, masih adanya hambatan, khususnya dalam kerangka Otonomi Khusus yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemberian status Otonomi Khusus tersebut juga mempengaruhi alokasi anggaran yang diberikan, juga secara khusus untuk sektor pendidikan yang menjadi salah satu sektor prioritas Otonomi Khusus. Penulisan ini menemukan sejumlah fakta melalui data yang ada, bahwa jumlah anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Papua tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan di Papua. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000The quality of human resources determines the progress of a country, so education is essential. According to national education achievement records, Papua is one of the regions with low educational attainment. In the constitution, it is clear that the state guarantees the right to education for every citizen fairly and equitably. However, there are still obstacles in practice, especially in the framework of Special Autonomy regulated in Law no. 2 of 2021 concerning the Second Amendment to Law no. 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Papua. The granting of the Special Autonomy status also affects the budget allocation given, also specifically for the education sector, which is one of the priority sectors of Special Autonomy. This writing finds several facts through existing data that the amount of budget given by the Central Government to the Papua Regional Government is not directly proportional to the improvement of the quality of education in Papua. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":331642,"journal":{"name":"Khatulistiwa Law Review","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121599600","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Di Indonesia, tanah bagian dari tanggung jawab secara nasional untuk terwujudnya penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan tanah. Tanah merupakan modal dalam pembangunan suatu bangsa dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negara. Seiring perkembangan global, banyak WNA yang datang ke Indonesia baik dalam rangka wisatawan, hubungan perkawinan, maupun urusan bisnis yang berlokasi di Indonesia sehingga membuka kesempatan bagi WNA untuk dapat memiliki alas hak atas tanah. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini untuk menelaah hak-hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh WNA di Indonesia. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, WNA dapat menguasai tanah melalui hak pakai atau hak sewa untuk bangunan. Di beberapa regulasi lain WNA juga dapat mendirikan rumah di atas tanah hak pakai, dapat juga memperoleh tanah yang berasal dari hasil perkawinan dengan WNI setelah adanya perjanjian pemisahan harta. Namun, sifat hak milik sebagai hak terkuat menjadi incaran para WNA dengan melakukan penyelundupan hukum, sehingga pada praktiknya sering terjadi WNA dan WNI melakukan perjanjian hak milik atas tanah melalui perjanjian nominee trustee agreement. Oleh karena itu, maraknya praktik tersebut harus direspon dengan penguatan hukum pertanahan agar WNA tidak dengan mudah melakukan penyelundupan hukum dalam memperoleh hak atas tanah. Abstract In Indonesia, the land is part of the national responsibility for realising land tenure, use and ownership. The land is the capital in the development of a nation. It can be used for the welfare and prosperity of citizens. Along with global consequences, many foreigners who come to Indonesia for tourists, marital relations, and business affairs are located in Indonesia, thus opening up opportunities for foreigners to have land rights. Therefore, the purpose of writing this article is to examine land rights that foreigners in Indonesia can control. According to the Basic Agrarian Law, foreigners can control land through usufructuary rights or rental rights for buildings. In several other regulations, foreigners can also build houses on land with usufructuary rights and acquire land from marriages with Indonesian citizens after an agreement on the separation of assets is made. However, the nature of property rights as the most vital right has become the target of foreigners by conducting legal smuggling. In practice, foreigners and Indonesian citizens often enter into land ownership agreements through a nominee trustee agreement. Therefore, the rampant practice must be responded to by strengthening the land law so that foreigners do not easily carry out legal smuggling in obtaining land rights.
{"title":"KEPEMILIKAN TANAH BAGI WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI HUKUM TANAH INDONESIA","authors":"Ega Permatadani, Anang Dony Irawan","doi":"10.24260/klr.v2i2.356","DOIUrl":"https://doi.org/10.24260/klr.v2i2.356","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Di Indonesia, tanah bagian dari tanggung jawab secara nasional untuk terwujudnya penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan tanah. Tanah merupakan modal dalam pembangunan suatu bangsa dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negara. Seiring perkembangan global, banyak WNA yang datang ke Indonesia baik dalam rangka wisatawan, hubungan perkawinan, maupun urusan bisnis yang berlokasi di Indonesia sehingga membuka kesempatan bagi WNA untuk dapat memiliki alas hak atas tanah. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini untuk menelaah hak-hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh WNA di Indonesia. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, WNA dapat menguasai tanah melalui hak pakai atau hak sewa untuk bangunan. Di beberapa regulasi lain WNA juga dapat mendirikan rumah di atas tanah hak pakai, dapat juga memperoleh tanah yang berasal dari hasil perkawinan dengan WNI setelah adanya perjanjian pemisahan harta. Namun, sifat hak milik sebagai hak terkuat menjadi incaran para WNA dengan melakukan penyelundupan hukum, sehingga pada praktiknya sering terjadi WNA dan WNI melakukan perjanjian hak milik atas tanah melalui perjanjian nominee trustee agreement. Oleh karena itu, maraknya praktik tersebut harus direspon dengan penguatan hukum pertanahan agar WNA tidak dengan mudah melakukan penyelundupan hukum dalam memperoleh hak atas tanah. \u0000Abstract \u0000In Indonesia, the land is part of the national responsibility for realising land tenure, use and ownership. The land is the capital in the development of a nation. It can be used for the welfare and prosperity of citizens. Along with global consequences, many foreigners who come to Indonesia for tourists, marital relations, and business affairs are located in Indonesia, thus opening up opportunities for foreigners to have land rights. Therefore, the purpose of writing this article is to examine land rights that foreigners in Indonesia can control. According to the Basic Agrarian Law, foreigners can control land through usufructuary rights or rental rights for buildings. In several other regulations, foreigners can also build houses on land with usufructuary rights and acquire land from marriages with Indonesian citizens after an agreement on the separation of assets is made. However, the nature of property rights as the most vital right has become the target of foreigners by conducting legal smuggling. In practice, foreigners and Indonesian citizens often enter into land ownership agreements through a nominee trustee agreement. Therefore, the rampant practice must be responded to by strengthening the land law so that foreigners do not easily carry out legal smuggling in obtaining land rights.","PeriodicalId":331642,"journal":{"name":"Khatulistiwa Law Review","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131083878","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Daffa Ladro Kusworo, Maghfira Nur Khaliza Fauzi, Andre Arya Pratama
AbstrakEksistensi hak kesehatan sebagai fundamental right yang dimiliki oleh setiap individu telah diakui secara kontitusional. Hakikatnya, kesehatan harus dijamin dengan adanya suatu kepastian hukum melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan. Namun, beberapa daerah masih memiliki keterbatasan akses pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Hambatan tersebut terlihat dari minimnya jumlah puskesmas dan kesenjangan fasilitas antardaerah, kurangnya berbagai faktor penunjang, serta terbatasnya kuantitas tenaga kesehatan yang akan mempengaruhi capaian kesehatan masyarakat. Pemberlakuan jam operasional dalam rangka mengurangi angka penyebaran covid-19 mengakibatkan terjadinya dua kondisi yang kontras. Kondisi pertama menimbulkan overcapacityyang berisiko memicu kerumunan, sedangkan kondisi kedua menyebabkan penurunan jumlah kunjungan masyarakat ke puskesmas. Hal ini perlu menjadi fokus pemerintah, guna meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan pada daerah terdampak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu strategi oleh pemerintah dalam mengatasi dinamika kesehatan sebagai suatu penyempurnaan kerangka kebijakan dalam mewujudkan target Sustainable Development Goals (SDGs) pada sektor pelayanan kesehatan di daerah. Untuk itu, penulis beranggapan perlu adanya kepastian jaminan melalui Primary Health Care Improvement sebagai solusi alternatif yang tepat, guna meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas di daerah terdampak dalam memitigasi covid-19. Abstract The existence of the right to health as a fundamental right that every individual owns has been recognized constitutionally. In essence, health must be guaranteed by the presence of a legal certainty through efforts to improve the quality of health. However, some areas still have limited access to essential health services at community health centres. These obstacles can be seen from the minimal number of community health centres and the gap in facilities between regions, the lack of various supporting factors, and the limited quantity of health workers that will affect public health outcomes. The implementation of operating hours to reduce the spread of COVID-19 resulted in two contrasting conditions. The first condition causes overcapacity, which risks crowds, while the second condition causes a decrease in the number of community visits to the community health centres. These conditions need to be the government's focus to increase the distribution of health services in affected areas. This study uses a normative legal research method with an approach to legislation and literature study. The results of this study indicate that the government needs a strategy in overcoming the dynamics of health as a refinement of the policy framework in realizing the Sustainable Development Goals (SDGs) targets in the regional health service sector. For this reason, the authors think
{"title":"PRIMARY HEALTH CARE IMPROVEMENT","authors":"Daffa Ladro Kusworo, Maghfira Nur Khaliza Fauzi, Andre Arya Pratama","doi":"10.24260/klr.v2i2.404","DOIUrl":"https://doi.org/10.24260/klr.v2i2.404","url":null,"abstract":"AbstrakEksistensi hak kesehatan sebagai fundamental right yang dimiliki oleh setiap individu telah diakui secara kontitusional. Hakikatnya, kesehatan harus dijamin dengan adanya suatu kepastian hukum melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan. Namun, beberapa daerah masih memiliki keterbatasan akses pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Hambatan tersebut terlihat dari minimnya jumlah puskesmas dan kesenjangan fasilitas antardaerah, kurangnya berbagai faktor penunjang, serta terbatasnya kuantitas tenaga kesehatan yang akan mempengaruhi capaian kesehatan masyarakat. Pemberlakuan jam operasional dalam rangka mengurangi angka penyebaran covid-19 mengakibatkan terjadinya dua kondisi yang kontras. Kondisi pertama menimbulkan overcapacityyang berisiko memicu kerumunan, sedangkan kondisi kedua menyebabkan penurunan jumlah kunjungan masyarakat ke puskesmas. Hal ini perlu menjadi fokus pemerintah, guna meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan pada daerah terdampak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu strategi oleh pemerintah dalam mengatasi dinamika kesehatan sebagai suatu penyempurnaan kerangka kebijakan dalam mewujudkan target Sustainable Development Goals (SDGs) pada sektor pelayanan kesehatan di daerah. Untuk itu, penulis beranggapan perlu adanya kepastian jaminan melalui Primary Health Care Improvement sebagai solusi alternatif yang tepat, guna meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas di daerah terdampak dalam memitigasi covid-19. \u0000Abstract \u0000The existence of the right to health as a fundamental right that every individual owns has been recognized constitutionally. In essence, health must be guaranteed by the presence of a legal certainty through efforts to improve the quality of health. However, some areas still have limited access to essential health services at community health centres. These obstacles can be seen from the minimal number of community health centres and the gap in facilities between regions, the lack of various supporting factors, and the limited quantity of health workers that will affect public health outcomes. The implementation of operating hours to reduce the spread of COVID-19 resulted in two contrasting conditions. The first condition causes overcapacity, which risks crowds, while the second condition causes a decrease in the number of community visits to the community health centres. These conditions need to be the government's focus to increase the distribution of health services in affected areas. This study uses a normative legal research method with an approach to legislation and literature study. The results of this study indicate that the government needs a strategy in overcoming the dynamics of health as a refinement of the policy framework in realizing the Sustainable Development Goals (SDGs) targets in the regional health service sector. For this reason, the authors think ","PeriodicalId":331642,"journal":{"name":"Khatulistiwa Law Review","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124325144","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Pemerintah diberi kewenangan secara atribusi oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional untuk melaksanakan Penyelenggaran olahraga di Indonesia. Wewenang ini diberikan dengan tujuan agar pemerintah dapat bertindak sesuai rule of law sehingga tidak menimbulkan abuse of power. Peran dan kewenangan pemerintah tersebut ditindaklanjuti oleh Kemen terian Pemuda dan Olahraga yang mendirikan BOPI melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No. 09 Tahun 2015, akan tetapi Keputusan mengejutkan justru terjadi pada tahun 2020, BOPI justru dinyatakan dibubarkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2020 melalui Perpres No.112 tahun 2020, Pembubaran ini menimbulkan permasalahan, oleh karena tulisan ini akan mengkaji mengenai kedudukan dan kondisi penyelenggaraan olahraga pasca pembubaran BOPI melalui melalui Perpres No. 112 tahun 2020. Metode Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pembubaran BOPI membuat penyelenggaraan olahraga di Indonesia tidak mempunyai mekanisme kontrol, verifikatur dan mediator dalam sengketa olarahraga. Adapun saran yang penulis berikan adalah Pemerintah melalui Menpora harus segara membuat gagasan dan kebijakan untuk menggantikan kedudukan dan peranan BOPI sebagai badan yang melakukan verifikasi terhadap terselenggaranya kompetisi profesional di Indonesia. The government has been authorized directly by Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System to conduct sports in Indonesia. This law provided this legacy intending to let governments act according to the rule of law and thus not resulting in increased power. The 2015 uprising for the BOPI follows up the government's role and authority. Yet, a surprising decision by 2020, with the release of the President's decree no.112 in 2020, the dissolution is problematic. Hence, this paper will review the post-breakup of BOPI's sports administration through the 2020 rule of President no. 112. The study of this article uses juridical research methods, which is that the dissolution of BOPI makes the country's sports arrangement obsolete. With the release of BOPI, Indonesia will not have any specialized bodies, verifications and a mediator in sports issues. As for the advice the writer gives is that governments should consistently make up the idea and policy of replacing BOPI's positions and roles as verification of professional competition in Indonesia.
{"title":"ANOMALI PEMBUBARAN BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA (BOPI) MELALUI PERPRES NO.112 TAHUN 2020","authors":"Muhammad Zulhidayat","doi":"10.24260/klr.v2i2.366","DOIUrl":"https://doi.org/10.24260/klr.v2i2.366","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Pemerintah diberi kewenangan secara atribusi oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional untuk melaksanakan Penyelenggaran olahraga di Indonesia. Wewenang ini diberikan dengan tujuan agar pemerintah dapat bertindak sesuai rule of law sehingga tidak menimbulkan abuse of power. Peran dan kewenangan pemerintah tersebut ditindaklanjuti oleh Kemen terian Pemuda dan Olahraga yang mendirikan BOPI melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No. 09 Tahun 2015, akan tetapi Keputusan mengejutkan justru terjadi pada tahun 2020, BOPI justru dinyatakan dibubarkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2020 melalui Perpres No.112 tahun 2020, Pembubaran ini menimbulkan permasalahan, oleh karena tulisan ini akan mengkaji mengenai kedudukan dan kondisi penyelenggaraan olahraga pasca pembubaran BOPI melalui melalui Perpres No. 112 tahun 2020. Metode Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pembubaran BOPI membuat penyelenggaraan olahraga di Indonesia tidak mempunyai mekanisme kontrol, verifikatur dan mediator dalam sengketa olarahraga. Adapun saran yang penulis berikan adalah Pemerintah melalui Menpora harus segara membuat gagasan dan kebijakan untuk menggantikan kedudukan dan peranan BOPI sebagai badan yang melakukan verifikasi terhadap terselenggaranya kompetisi profesional di Indonesia. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The government has been authorized directly by Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System to conduct sports in Indonesia. This law provided this legacy intending to let governments act according to the rule of law and thus not resulting in increased power. The 2015 uprising for the BOPI follows up the government's role and authority. Yet, a surprising decision by 2020, with the release of the President's decree no.112 in 2020, the dissolution is problematic. Hence, this paper will review the post-breakup of BOPI's sports administration through the 2020 rule of President no. 112. The study of this article uses juridical research methods, which is that the dissolution of BOPI makes the country's sports arrangement obsolete. With the release of BOPI, Indonesia will not have any specialized bodies, verifications and a mediator in sports issues. As for the advice the writer gives is that governments should consistently make up the idea and policy of replacing BOPI's positions and roles as verification of professional competition in Indonesia. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":331642,"journal":{"name":"Khatulistiwa Law Review","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131925484","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Sengketa Perdagangan Internasional menjadi suatu masalah yang akan selalu timbul apabila terjadi ketidaksesuaian antara negara satu dengan lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara anggota dari organisasi perdagangan Internasional World Trade Organization (WTO) yang memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi negara yang menjadi anggotanya. Dispute Settlement Body (DSB) merupakan lembaga yang akan menjembatani proses penyelesaian sengketa yang ada dengan memperhatikan aturan-aturan WTO. Aturan yang dimaksud adalah Understanding on Rules dan Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU). Salah satu kasus sengketa perdagangan yang ditangani oleh WTO adalah sengketa antara Indonesia dengan Amerika Serikat tentang pembatasan Impor Holtikultura, Hewan dan Produk Hewan, dengan nomor gugatan DS477 dan DS478. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui proses dari penyelesaian sengketa yang ditangani oleh WTO, selain itu bagaimana dampak yang timbul dari hasil putusan DSB terhadap sengketa Indonesia dengan Amerika Serikat, dimana Indonesia mengalami kekalahan dalam kasus tersebut. Hasil dari ulasan ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian dari kasus DS477 dan DS478 melalui beberapa tahapan, dan dampak yang timbul dari putusan yang dikeluarkan oleh DSB kepada Indonesia memiliki sifat yang final dan mengharuskan untuk dilaksanakan, yakni Indonesia harus merevisi peraturan perundang-undangan terkait Impor holtikultura, hewan dan produk hewan. Abstract International Trade Disputes become a problem that will always arise if there is a discrepancy between one country. Indonesia is a member country of the World Trade Organization (WTO) which provides security guarantees and legal certainty. The Dispute Settlement Body (DSB) is an institution that will bridge the existing dispute resolution process by taking into account WTO rules. The rules in question are Dispute Settlement Understanding (DSU). One of the trade dispute cases handled by the WTO is the dispute between Indonesia and the United States regarding restrictions on the import of Horticulture, Animals, and Animal Products, with lawsuit numbers DS477 and DS478. The purpose of writing this article is to find out the dispute resolution process handled by the WTO, besides how the impact arising from the results of the DSB decision on Indonesia's dispute with the United States, where Indonesia lost in the case. The results of this review indicate that the settlement process of the DS477 and DS478 cases went through several stages, and the impact arising from the decisions issued by the DSB to Indonesia was final and required to be implemented. Indonesia had to revise the laws and regulations related to horticulture imports, animals, and animal products.
当一个国家和另一个国家发生不一致时，国际贸易问题的抽象概念就会变成一个持续存在的问题。印度尼西亚是世界贸易组织(WTO)的成员国之一，该组织为其成员国提供了安全保障和法律保障。分歧解决方案是一个通过考虑世界贸易组织规则来弥合可能存在的争议的机构。该规则是了解规则和程序管理争议的解决方案。世界贸易组织(WTO)处理的贸易纠纷之一是印度尼西亚和美国之间关于限制进口园艺、动物和动物产品的问题，诉讼编号为DS477和DS478。这篇文章的目的是了解世界贸易组织处理争端的过程，以及DSB裁决对印尼与美国的争端产生的影响，印尼在案件中失败了。审查的结果表明,这一进程的结业证书DS477 DS478经历一些阶段,案件的判决产生的影响由等等向印尼有品质的决赛和要求执行,即印尼应该修改相关立法规定进口园艺、动物和动物产品。如果一个国家之间存在分歧，国际贸易废弃者将永远是一个问题。印度尼西亚是世界贸易组织(WTO)的成员，提供安全保障和法律保障。Dispute Settlement Body (DSB)是一项机构，该机构将通过接受WTO规则帐户来阻止存在。质疑的规则是无法理解的。世界贸易组织的一项贸易cases是印度尼西亚和美国对其可怕文化、动物和动物生产的限制，以及律师的编号为DS477等等。这篇文章的目的是要查明与世界贸易组织有关的漏洞，以及对印尼其他地区的影响与美国失去信心的影响。这项针对印尼的决定的影响是最终并要求实现的。印度尼西亚必须修改法律和regulations to相关horticulture协和进口、动物和动物产品。
{"title":"DAMPAK KEPUTUSAN DISPUTE SETTLEMENT BODY TERHADAP SENGKETA ATURAN IMPOR ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT","authors":"E. Dianawati","doi":"10.24260/klr.v2i1.105","DOIUrl":"https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.105","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Sengketa Perdagangan Internasional menjadi suatu masalah yang akan selalu timbul apabila terjadi ketidaksesuaian antara negara satu dengan lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara anggota dari organisasi perdagangan Internasional World Trade Organization (WTO) yang memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi negara yang menjadi anggotanya. Dispute Settlement Body (DSB) merupakan lembaga yang akan menjembatani proses penyelesaian sengketa yang ada dengan memperhatikan aturan-aturan WTO. Aturan yang dimaksud adalah Understanding on Rules dan Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU). Salah satu kasus sengketa perdagangan yang ditangani oleh WTO adalah sengketa antara Indonesia dengan Amerika Serikat tentang pembatasan Impor Holtikultura, Hewan dan Produk Hewan, dengan nomor gugatan DS477 dan DS478. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui proses dari penyelesaian sengketa yang ditangani oleh WTO, selain itu bagaimana dampak yang timbul dari hasil putusan DSB terhadap sengketa Indonesia dengan Amerika Serikat, dimana Indonesia mengalami kekalahan dalam kasus tersebut. Hasil dari ulasan ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian dari kasus DS477 dan DS478 melalui beberapa tahapan, dan dampak yang timbul dari putusan yang dikeluarkan oleh DSB kepada Indonesia memiliki sifat yang final dan mengharuskan untuk dilaksanakan, yakni Indonesia harus merevisi peraturan perundang-undangan terkait Impor holtikultura, hewan dan produk hewan. \u0000Abstract \u0000International Trade Disputes become a problem that will always arise if there is a discrepancy between one country. Indonesia is a member country of the World Trade Organization (WTO) which provides security guarantees and legal certainty. The Dispute Settlement Body (DSB) is an institution that will bridge the existing dispute resolution process by taking into account WTO rules. The rules in question are Dispute Settlement Understanding (DSU). One of the trade dispute cases handled by the WTO is the dispute between Indonesia and the United States regarding restrictions on the import of Horticulture, Animals, and Animal Products, with lawsuit numbers DS477 and DS478. The purpose of writing this article is to find out the dispute resolution process handled by the WTO, besides how the impact arising from the results of the DSB decision on Indonesia's dispute with the United States, where Indonesia lost in the case. The results of this review indicate that the settlement process of the DS477 and DS478 cases went through several stages, and the impact arising from the decisions issued by the DSB to Indonesia was final and required to be implemented. Indonesia had to revise the laws and regulations related to horticulture imports, animals, and animal products. \u0000 ","PeriodicalId":331642,"journal":{"name":"Khatulistiwa Law Review","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132644932","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Lahirnya otonomi daerah merupakan konsekuensi logis dari berdirinya negara hukum demokratis yang berupaya agar kekuasaan tidak berada pada posisi sentral. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya dengan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di daerah. Kebijakan tersebut dituangkan ke dalam peraturan daerah. Dalam tahapan pembentukan peraturan daerah, sangat penting untuk menelaah konsep demokratis untuk menujang karakter peraturan daerah yang aspiratif dan partisipatoris. Oleh karena itu, tujuan Penulisan ini untuk menguraikan prinsip-prinsip pembentukan peraturan daerah dalam konsep demokratis ditinjau dari Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pembahasan menerangkan bahwa tahapan pembuatan peraturan daerah dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Dari tahapan tersebut, suatu peraturan daerah akan berkarakter demokratis manakala peraturan tersebut merupakan kehendak masyarakat atau didukung oleh masyarakat dengan memberikan ruang terbukanya akses partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembuatan peraturan daerah. Namun, jika prosesnya dilakukan tertutup, maka karakter peraturan daerah tersebut dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu. Abstract The birth of regional autonomy is a logical consequence of establishing a democratic legal state that seeks to prevent power from being in a central position. Local governments have the authority to manage their regions with policies that are following local conditions. These policies are incorporated into local regulations. In establishing local government regulations, it is essential to examine the democratic concept to support regional regulations' aspirational and participatory character. The purpose of this paper is to describe the principles of establishing local government regulations in a democratic idea based on Law No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations. The discussion explains that making regional regulations starts from planning, preparation, discussion, ratification, promulgation, and dissemination. From this stage, local government regulations will have a democratic character when the law is the community's will or is supported by the community by providing open space for public participation at every stage of making local regulations. However, if the process is carried out securely, then the character of the local government regulations is influenced by the interests of certain groups.
{"title":"KONSEP DEMOKRATIS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN","authors":"Arief Budiman","doi":"10.24260/klr.v2i1.298","DOIUrl":"https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.298","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000Lahirnya otonomi daerah merupakan konsekuensi logis dari berdirinya negara hukum demokratis yang berupaya agar kekuasaan tidak berada pada posisi sentral. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya dengan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di daerah. Kebijakan tersebut dituangkan ke dalam peraturan daerah. Dalam tahapan pembentukan peraturan daerah, sangat penting untuk menelaah konsep demokratis untuk menujang karakter peraturan daerah yang aspiratif dan partisipatoris. Oleh karena itu, tujuan Penulisan ini untuk menguraikan prinsip-prinsip pembentukan peraturan daerah dalam konsep demokratis ditinjau dari Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pembahasan menerangkan bahwa tahapan pembuatan peraturan daerah dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Dari tahapan tersebut, suatu peraturan daerah akan berkarakter demokratis manakala peraturan tersebut merupakan kehendak masyarakat atau didukung oleh masyarakat dengan memberikan ruang terbukanya akses partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembuatan peraturan daerah. Namun, jika prosesnya dilakukan tertutup, maka karakter peraturan daerah tersebut dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000The birth of regional autonomy is a logical consequence of establishing a democratic legal state that seeks to prevent power from being in a central position. Local governments have the authority to manage their regions with policies that are following local conditions. These policies are incorporated into local regulations. In establishing local government regulations, it is essential to examine the democratic concept to support regional regulations' aspirational and participatory character. The purpose of this paper is to describe the principles of establishing local government regulations in a democratic idea based on Law No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations. The discussion explains that making regional regulations starts from planning, preparation, discussion, ratification, promulgation, and dissemination. From this stage, local government regulations will have a democratic character when the law is the community's will or is supported by the community by providing open space for public participation at every stage of making local regulations. However, if the process is carried out securely, then the character of the local government regulations is influenced by the interests of certain groups. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":331642,"journal":{"name":"Khatulistiwa Law Review","volume":"114 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116494293","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Perkembangan teknologi yang ditandai dengan keberadaan era revolusi industri terus mendorong pendayagunaan artificial intelligence pada berbagai sektor termasuk sektor hukum di Indonesia. Perkembangan pemanfaatan teknologi saat ini di bidang hukum dengan memfokuskan pada penggunanan kecerdasan buatan di bidang hukum kontrak. Pendayagunaan artificial intelligence pada sektor hukum kontrak bertujuan untuk memperoleh efisiensi serta akurasi dalam membuat rancangan kontrak. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai konsep pendayagunaan kecerdasan buatan dan cara kerjanya pada sektor hukum kontrak, serta perkembangan pendayagunaan kecerdasan buatan tersebut dalam mewujudkan efisiensi, akurasi, serta dampaknya pada sektor hukum kontrak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menerangkan bahwa artificial intelligence pada sektor hukum disebut legal tech untuk memudahkan para contract drafter dalam merancang, melakukan review, dan menganalisa kontrak melalui fitur smart contract. Fitur smart contract memiliki kemampuan sebagai contract generator systems untuk membuat rancangan kontrak lengkap beserta dengan analisis hukum atas kontrak tersebut. Namun, terdapat beberapa resiko penggunaannya berupa pengambilan keputusan secara bias kemanusiaan, kebocoran data dan penyerangan siber. Tantangan yang dihadapi adalah profesi hukum akan terdisrupsi dan berpotensi mengurangi peran beberapa profesi hukum yang sudah ada. Abstract Technological developments marked by the existence of the industrial revolution era continue to encourage the utilization of artificial intelligence in various sectors, including the legal industry in Indonesia. The development of the current use of technology in the legal field by focusing on artificial intelligence in contract law. The utilization of artificial intelligence in the contract law sector aims to obtain efficiency and accuracy in making contract designs. Based on this, the authors are interested in conducting more profound research on the concept of utilizing artificial intelligence and how it works in the contract law sector. The utilization of artificial intelligence in the contract law sector aims to obtain efficiency and accuracy in making contract designs. This research uses the normative law writing method. The type of data used is secondary data using qualitative analysis techniques. The research results explain that artificial intelligence in the legal sector is called legal-tech to facilitate contract drafter in designing, reviewing, and analyzing contracts through the smart contract feature. The smart contract feature has the ability as a contract generator system to create a complete contract design along with a legal analysis of the contract. However, there are some risks of using it in human biased de
{"title":"PENDAYAGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERANCANGAN KONTRAK SERTA DAMPAKNYA BAGI SEKTOR HUKUM DI INDONESIA","authors":"Aditya Kurniawijaya, Alya Yudityastri, Ayuta Puspa Citra Zuama","doi":"10.24260/klr.v2i1.108","DOIUrl":"https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.108","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000Perkembangan teknologi yang ditandai dengan keberadaan era revolusi industri terus mendorong pendayagunaan artificial intelligence pada berbagai sektor termasuk sektor hukum di Indonesia. Perkembangan pemanfaatan teknologi saat ini di bidang hukum dengan memfokuskan pada penggunanan kecerdasan buatan di bidang hukum kontrak. Pendayagunaan artificial intelligence pada sektor hukum kontrak bertujuan untuk memperoleh efisiensi serta akurasi dalam membuat rancangan kontrak. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai konsep pendayagunaan kecerdasan buatan dan cara kerjanya pada sektor hukum kontrak, serta perkembangan pendayagunaan kecerdasan buatan tersebut dalam mewujudkan efisiensi, akurasi, serta dampaknya pada sektor hukum kontrak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menerangkan bahwa artificial intelligence pada sektor hukum disebut legal tech untuk memudahkan para contract drafter dalam merancang, melakukan review, dan menganalisa kontrak melalui fitur smart contract. Fitur smart contract memiliki kemampuan sebagai contract generator systems untuk membuat rancangan kontrak lengkap beserta dengan analisis hukum atas kontrak tersebut. Namun, terdapat beberapa resiko penggunaannya berupa pengambilan keputusan secara bias kemanusiaan, kebocoran data dan penyerangan siber. Tantangan yang dihadapi adalah profesi hukum akan terdisrupsi dan berpotensi mengurangi peran beberapa profesi hukum yang sudah ada. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000Technological developments marked by the existence of the industrial revolution era continue to encourage the utilization of artificial intelligence in various sectors, including the legal industry in Indonesia. The development of the current use of technology in the legal field by focusing on artificial intelligence in contract law. The utilization of artificial intelligence in the contract law sector aims to obtain efficiency and accuracy in making contract designs. Based on this, the authors are interested in conducting more profound research on the concept of utilizing artificial intelligence and how it works in the contract law sector. The utilization of artificial intelligence in the contract law sector aims to obtain efficiency and accuracy in making contract designs. This research uses the normative law writing method. The type of data used is secondary data using qualitative analysis techniques. The research results explain that artificial intelligence in the legal sector is called legal-tech to facilitate contract drafter in designing, reviewing, and analyzing contracts through the smart contract feature. The smart contract feature has the ability as a contract generator system to create a complete contract design along with a legal analysis of the contract. However, there are some risks of using it in human biased de","PeriodicalId":331642,"journal":{"name":"Khatulistiwa Law Review","volume":"74 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128162717","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Tujuan penulisan artikel ini adalah melakukan identifikasi dan analisis terhadap isi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan penegakannya di Kalimantan Barat. Fokus kajian dilakukan pada terminologi Corporate Social Responsibility (CSR) yang dituangkan pada Peraturan Darah tersebut beserta aspek-aspek yang mempengaruhinya. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi pengertian CSR. Pada pasal 1 angka 7 memuat pengertian CSR sebagai “komitmen perusahaan untuk berperan serta,” mengandung makna bahwa pelaksanaan CSR bersifat sukarela, sedangkan pasal 6 memuat bahwa CSR “wajib dilaksanakan bagi korporasi yang menjalankan usahanya,” bermakna suatu kewajiban. Selanjutnya, pengaturan sanksi bagi korporasi yang lalai melaksanakan CSR tertuang pada Pasal 23 angka 1 sampai dengan angka 3 Peraturan Daerah tersebut, dimana sanksi dapat diberikan kepada perusahaan dari peringatan tertulis hingga pencabutan kegiatan usaha, serta sanksi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Temuan krusialnya adalah ketiadaan mekanisme dalam menerapkan sanksi tersebut, karena faktanya Peraturan Daerah ini tidak mengatur lebih lanjut, atau membuat klasifikasi berbagai pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tersebut. Abstract The purpose of writing this article is to identify and analyze the contents of West Kalimantan Provincial Regulation Number 04 of 2016 concerning the Management of Corporate Social Responsibility and its enforcement in West Kalimantan. The focus of the study is carried out on the terminology of Corporate Social Responsibility (CSR) as outlined in the Blood Regulation and the aspects that influence it. The legal research method used is normative-empirical legal research. The results of the analysis show that there is an inconsistency in the notion of CSR. Article 1 point 7 contains the definition of CSR as "the company's commitment to participate," which implies that the implementation of CSR is voluntary. In contrast, Article 6 states that CSR "must be implemented for corporations running their business," meaning an obligation. Furthermore, the regulation of sanctions for corporations that neglect to implement CSR is stated in Article 23 number 1 to number 3 of the Regional Regulation, where sanctions can be given to companies from written warnings to revocation of business activities and other sanctions as regulated in statutory provisions. The crucial finding is that there is no mechanism for implementing these sanctions because this Regional Regulation does not further restrict or classify the various violations subject to such sanctions.
{"title":"CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERSPEKTIF PERDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL","authors":"Darmawan Darmawan","doi":"10.24260/klr.v2i1.122","DOIUrl":"https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.122","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000Tujuan penulisan artikel ini adalah melakukan identifikasi dan analisis terhadap isi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan penegakannya di Kalimantan Barat. Fokus kajian dilakukan pada terminologi Corporate Social Responsibility (CSR) yang dituangkan pada Peraturan Darah tersebut beserta aspek-aspek yang mempengaruhinya. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi pengertian CSR. Pada pasal 1 angka 7 memuat pengertian CSR sebagai “komitmen perusahaan untuk berperan serta,” mengandung makna bahwa pelaksanaan CSR bersifat sukarela, sedangkan pasal 6 memuat bahwa CSR “wajib dilaksanakan bagi korporasi yang menjalankan usahanya,” bermakna suatu kewajiban. Selanjutnya, pengaturan sanksi bagi korporasi yang lalai melaksanakan CSR tertuang pada Pasal 23 angka 1 sampai dengan angka 3 Peraturan Daerah tersebut, dimana sanksi dapat diberikan kepada perusahaan dari peringatan tertulis hingga pencabutan kegiatan usaha, serta sanksi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Temuan krusialnya adalah ketiadaan mekanisme dalam menerapkan sanksi tersebut, karena faktanya Peraturan Daerah ini tidak mengatur lebih lanjut, atau membuat klasifikasi berbagai pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tersebut. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000The purpose of writing this article is to identify and analyze the contents of West Kalimantan Provincial Regulation Number 04 of 2016 concerning the Management of Corporate Social Responsibility and its enforcement in West Kalimantan. The focus of the study is carried out on the terminology of Corporate Social Responsibility (CSR) as outlined in the Blood Regulation and the aspects that influence it. The legal research method used is normative-empirical legal research. The results of the analysis show that there is an inconsistency in the notion of CSR. Article 1 point 7 contains the definition of CSR as \"the company's commitment to participate,\" which implies that the implementation of CSR is voluntary. In contrast, Article 6 states that CSR \"must be implemented for corporations running their business,\" meaning an obligation. Furthermore, the regulation of sanctions for corporations that neglect to implement CSR is stated in Article 23 number 1 to number 3 of the Regional Regulation, where sanctions can be given to companies from written warnings to revocation of business activities and other sanctions as regulated in statutory provisions. The crucial finding is that there is no mechanism for implementing these sanctions because this Regional Regulation does not further restrict or classify the various violations subject to such sanctions. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":331642,"journal":{"name":"Khatulistiwa Law Review","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121460651","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：