Abstrak Negara memiliki kewajiban melindungi warganya untuk memenuhi kebutuhan atas air guna mencapai kesejahteraan sosial. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban konstitusional di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Penelitian ini ditujukan untuk mengungkap peran negara atas ketersediaan air bersih dalam perspektif social good dan economic good. Metode penelitian hukum menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa penelusuran kepustakaan dan data lapangan sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dikotomi pada pengelolaan air bersih yakni air sebagai benda sosial di satu sisi dan benda ekonomi ekonomi di sisi lain. Namun, inkonstitusionalitas UU SDA menyiratkan bahwa air sebagai benda sosial memiliki kedudukan dominan untuk dipenuhi oleh negara mengingat negara diberikan kuasa penuh secara konstitusional dalam mengelola sumber daya air bagi pemenuhan hak air kepada masyarakat. Peran negara dibutuhkan dalam proses distribusi air bersih secara merata dan berkeadilan. Abstract The state should protect its citizens from meeting their water needs to achieve social welfare. This obligation is a constitutional obligation in Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to reveal the state's role in the availability of clean water from the perspective of social good and economic good. The legal research method uses normative legal research through a statutory approach and a conceptual approach. The data source used is secondary data in the form of literature search and field data as a compliment. The results showed a dichotomy in clean water management, namely water as a social object on the one hand and an economic and economic object on the other. However, the unconstitutionality of the SDA Law implies that water as a social object has a dominant position to be fulfilled by the state, considering that the state is given full constitutional power in managing water resources to fulfill water rights to the community. The role of the state is needed in the process of distributing clean water evenly and fairly.
{"title":"PERAN NEGARA ATAS KETERSEDIAAN AIR BERSIH DALAM PERSPEKTIF SOCIAL GOOD DAN ECONOMIC GOOD DI INDONESIA","authors":"A. Wulandari, A. Razak","doi":"10.24260/klr.v2i1.33","DOIUrl":"https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.33","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000Negara memiliki kewajiban melindungi warganya untuk memenuhi kebutuhan atas air guna mencapai kesejahteraan sosial. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban konstitusional di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Penelitian ini ditujukan untuk mengungkap peran negara atas ketersediaan air bersih dalam perspektif social good dan economic good. Metode penelitian hukum menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa penelusuran kepustakaan dan data lapangan sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dikotomi pada pengelolaan air bersih yakni air sebagai benda sosial di satu sisi dan benda ekonomi ekonomi di sisi lain. Namun, inkonstitusionalitas UU SDA menyiratkan bahwa air sebagai benda sosial memiliki kedudukan dominan untuk dipenuhi oleh negara mengingat negara diberikan kuasa penuh secara konstitusional dalam mengelola sumber daya air bagi pemenuhan hak air kepada masyarakat. Peran negara dibutuhkan dalam proses distribusi air bersih secara merata dan berkeadilan. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000The state should protect its citizens from meeting their water needs to achieve social welfare. This obligation is a constitutional obligation in Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to reveal the state's role in the availability of clean water from the perspective of social good and economic good. The legal research method uses normative legal research through a statutory approach and a conceptual approach. The data source used is secondary data in the form of literature search and field data as a compliment. The results showed a dichotomy in clean water management, namely water as a social object on the one hand and an economic and economic object on the other. However, the unconstitutionality of the SDA Law implies that water as a social object has a dominant position to be fulfilled by the state, considering that the state is given full constitutional power in managing water resources to fulfill water rights to the community. The role of the state is needed in the process of distributing clean water evenly and fairly. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":331642,"journal":{"name":"Khatulistiwa Law Review","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125539982","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang kekerasan Seksual yang sering terjadi kepada kelompok minoritas rentan yaitu pada pengungsi perempuan. Pengungsi perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap perilaku kekerasan seksual karena identitas mereka sebagai perempuan dan sekaligus sebagai pengungsi sehingga dapat mengalami diskriminasi ganda. Indonesia sebagai negara transit tentunya perlu memerlukan sebuah payung hukum yang dapat melindungi para pengungsi perempuan dari kekerasan seksual khususnya adanya praktik kekerasan seksual seperti fenomena “survival sex”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data sekunder melalui proses dokumentasi. Tujuan tulisan ini untuk mencari solusi hukum tentang kerentanan pengungsi perempuan, khususnya terkait kekerasan terhadap pengungsi perempuan. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia perlu meratifikasi konvensi 1957 dan protokol 1961 mengenai pengsungsi, mensahkan undang-undang khusus perlindungan perempuan dan adanya peningkatan institusi penegak hukum. Abstract This research examines sexual violence that often occurs to vulnerable minority groups, namely female refugees. Female refugees are a group that is very vulnerable to sexual violence behavior because of their identity as women and at the same time as refugees so that they can experience double discrimination. Indonesia as a transit country certainly needs a legal umbrella that can protect female refugees from sexual violence, especially the practice of sexual violence such as the phenomenon of "survival sex." This research is normative legal research with secondary data collection through the documentation process. The purpose of this paper is to find legal solutions to the vulnerability of women refugees, particularly concerning violence against women refugees. The result of this research is that Indonesia needs to ratify the 1957 convention and the 1961 protocol regarding protection, enact a special law on the protection of women, and increase law enforcement institutions.
{"title":"ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI PEREMPUAN SEBAGAI KELOMPOK YANG RENTAN DARI KEKERASAN SEKSUAL","authors":"Adhitiya Augusta Triputra, Ira Handayani","doi":"10.24260/klr.v2i1.107","DOIUrl":"https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.107","url":null,"abstract":"\u0000Abstrak \u0000 \u0000Penelitian ini mengkaji tentang kekerasan Seksual yang sering terjadi kepada kelompok minoritas rentan yaitu pada pengungsi perempuan. Pengungsi perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap perilaku kekerasan seksual karena identitas mereka sebagai perempuan dan sekaligus sebagai pengungsi sehingga dapat mengalami diskriminasi ganda. Indonesia sebagai negara transit tentunya perlu memerlukan sebuah payung hukum yang dapat melindungi para pengungsi perempuan dari kekerasan seksual khususnya adanya praktik kekerasan seksual seperti fenomena “survival sex”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data sekunder melalui proses dokumentasi. Tujuan tulisan ini untuk mencari solusi hukum tentang kerentanan pengungsi perempuan, khususnya terkait kekerasan terhadap pengungsi perempuan. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia perlu meratifikasi konvensi 1957 dan protokol 1961 mengenai pengsungsi, mensahkan undang-undang khusus perlindungan perempuan dan adanya peningkatan institusi penegak hukum. \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000This research examines sexual violence that often occurs to vulnerable minority groups, namely female refugees. Female refugees are a group that is very vulnerable to sexual violence behavior because of their identity as women and at the same time as refugees so that they can experience double discrimination. Indonesia as a transit country certainly needs a legal umbrella that can protect female refugees from sexual violence, especially the practice of sexual violence such as the phenomenon of \"survival sex.\" This research is normative legal research with secondary data collection through the documentation process. The purpose of this paper is to find legal solutions to the vulnerability of women refugees, particularly concerning violence against women refugees. The result of this research is that Indonesia needs to ratify the 1957 convention and the 1961 protocol regarding protection, enact a special law on the protection of women, and increase law enforcement institutions. \u0000","PeriodicalId":331642,"journal":{"name":"Khatulistiwa Law Review","volume":"102 3-4","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132983016","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Perkawinan di bawah umur sering terjadi diakibatkan tingkat pendidikan dan finansial yang mempengaruhi. Namun, kurangnya kesiapan mental dan individu pasangan membuat sering berujung pada perceraian. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah umur terhadap terjadinya perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Teknis analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, terdapat 416 permohonan dispensasi kawin yang masuk, kemudian 410 permohonan yang diterima sehingga tingkat penerimaan permohonan oleh hakim sangat tinggi. Dari 410 kasus, terdapat 49 perkara perceraian terkait. Alasan perceraian adalah faktor perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut disebabkan oleh kesiapan mental dan individu pasangan sangat rendah sehingga belum mampu menghadapi gejolak di dalam rumah tangga dan belum mampu menyelesaikan secara kedewasaan. Abstract Underage marriages often occur due to educational and financial levels that affect them. However, the lack of mental readiness and individual partners often leads to divorce. Therefore, the research objective is to determine the impact of underage marriage on the occurrence of divorce in the jurisdiction of the Sungguminasa Religious Court. This research is normative-empirical research with data collection techniques through interviews and documentation studies. The data analysis technique of this research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that from 2016 to 2019, 416 applications for dispensation of marriage were received, then 410 applications were received so that the rate of acceptance of applications by judges was very high. Of the 410 cases, there were 49 related divorce cases. The reasons for divorce are the factors of strife and domestic violence. This condition is caused by very low mental readiness and individual partners so that they are not able to deal with turmoil in the household and have not been able to complete maturity.
{"title":"TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA","authors":"Suhartati Suhartati, Nursanti Nursanti","doi":"10.24260/klr.v1i2.103","DOIUrl":"https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.103","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Perkawinan di bawah umur sering terjadi diakibatkan tingkat pendidikan dan finansial yang mempengaruhi. Namun, kurangnya kesiapan mental dan individu pasangan membuat sering berujung pada perceraian. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah umur terhadap terjadinya perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Teknis analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, terdapat 416 permohonan dispensasi kawin yang masuk, kemudian 410 permohonan yang diterima sehingga tingkat penerimaan permohonan oleh hakim sangat tinggi. Dari 410 kasus, terdapat 49 perkara perceraian terkait. Alasan perceraian adalah faktor perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut disebabkan oleh kesiapan mental dan individu pasangan sangat rendah sehingga belum mampu menghadapi gejolak di dalam rumah tangga dan belum mampu menyelesaikan secara kedewasaan. \u0000Abstract \u0000Underage marriages often occur due to educational and financial levels that affect them. However, the lack of mental readiness and individual partners often leads to divorce. Therefore, the research objective is to determine the impact of underage marriage on the occurrence of divorce in the jurisdiction of the Sungguminasa Religious Court. This research is normative-empirical research with data collection techniques through interviews and documentation studies. The data analysis technique of this research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that from 2016 to 2019, 416 applications for dispensation of marriage were received, then 410 applications were received so that the rate of acceptance of applications by judges was very high. Of the 410 cases, there were 49 related divorce cases. The reasons for divorce are the factors of strife and domestic violence. This condition is caused by very low mental readiness and individual partners so that they are not able to deal with turmoil in the household and have not been able to complete maturity.","PeriodicalId":331642,"journal":{"name":"Khatulistiwa Law Review","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115128478","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Tanah memiliki fungsi ganda yakni sebagai aset sosial dan modal sosial yang terletak pada hak-hak atas tanah yang bersifat tetap di dalam UUPA. Namun, aturan tersebut masih mengakui keberadaan hak atas tanah yang bersifat sementara, yakni hak usaha bagi hasil yang melibatkan antara pemilik tanah atau lahan dengan penggarap sebagaimana diatur di dalam UUPBH. Salah satu daerah yang masyarakatnya masih mempraktikkan usaha bagi hasil adalah di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato. Daerah tersebut termasuk rawan konflik atau kerap terjadi sengketa usaha bagi hasil sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik usaha bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut dan untuk mengetahui model penyelesaian sengketa yang selama ini dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perjanjian penguasaan tanah masih dilakukan kesepakatan secara lisan tanpa melibatkan pemerintah desa sehingga pada praktiknnya tidak sesuai dengan UUPBH. Konflik yang sering terjadi dikarenakan penggarap sering menanam tanaman jangka panjang tanpa sepengetahuan pemilik lahan dan beberapa penggarap dianggap melakukan wanprestasi. Terkait upaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mengingat aparat pemerintah desa mengupayakan jalan keluar yang bijak. Jika penggarap melakukan wanprestasi maka akan diukur faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi, misalnya faktor alam, faktor kesuburan tanah, dan faktor lainnya. Abstract The land has a dual function, namely as a social asset and social capital which lies in land rights which are permanent in the Basic Agrarian Law. However, this regulation still recognizes the existence of temporary land rights, namely production sharing business rights involving landowners and tenants as stipulated in the Production Sharing Agreement Law. One of the areas where the community is still practicing profit sharing is in Bukit Harapan Village, Wanggarasi District, Pohuwato Regency. This area is prone to conflict or profit-sharing business disputes frequently so that the purpose of this study is to find out the profit-sharing business practices carried out by the community in the village and to find out the dispute resolution model that has been carried out so far. The research method used is empirical legal research. The results of the study revealed that the land tenure agreement was still carried out by verbal agreement without involving the village government so that in practice it was not following the Production Sharing Agreement Law. Conflicts that often occur are because tenants often plant long-term crops without the knowledge of the landowner and some cultivators are considered to have defaulted. Regarding dispute resolution efforts carried out through deliberation, considering that village government officials are striving for a wise solution. If the cultivator defaults, then the factors that cause the default wi
{"title":"PRAKTIK PENGGARAPAN LAHAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN WANGGARASI KABUPATEN POHUWATO","authors":"Nasrullah Nasrullah, M. Safir","doi":"10.24260/klr.v1i2.104","DOIUrl":"https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.104","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Tanah memiliki fungsi ganda yakni sebagai aset sosial dan modal sosial yang terletak pada hak-hak atas tanah yang bersifat tetap di dalam UUPA. Namun, aturan tersebut masih mengakui keberadaan hak atas tanah yang bersifat sementara, yakni hak usaha bagi hasil yang melibatkan antara pemilik tanah atau lahan dengan penggarap sebagaimana diatur di dalam UUPBH. Salah satu daerah yang masyarakatnya masih mempraktikkan usaha bagi hasil adalah di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato. Daerah tersebut termasuk rawan konflik atau kerap terjadi sengketa usaha bagi hasil sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik usaha bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut dan untuk mengetahui model penyelesaian sengketa yang selama ini dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perjanjian penguasaan tanah masih dilakukan kesepakatan secara lisan tanpa melibatkan pemerintah desa sehingga pada praktiknnya tidak sesuai dengan UUPBH. Konflik yang sering terjadi dikarenakan penggarap sering menanam tanaman jangka panjang tanpa sepengetahuan pemilik lahan dan beberapa penggarap dianggap melakukan wanprestasi. Terkait upaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mengingat aparat pemerintah desa mengupayakan jalan keluar yang bijak. Jika penggarap melakukan wanprestasi maka akan diukur faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi, misalnya faktor alam, faktor kesuburan tanah, dan faktor lainnya. \u0000Abstract \u0000The land has a dual function, namely as a social asset and social capital which lies in land rights which are permanent in the Basic Agrarian Law. However, this regulation still recognizes the existence of temporary land rights, namely production sharing business rights involving landowners and tenants as stipulated in the Production Sharing Agreement Law. One of the areas where the community is still practicing profit sharing is in Bukit Harapan Village, Wanggarasi District, Pohuwato Regency. This area is prone to conflict or profit-sharing business disputes frequently so that the purpose of this study is to find out the profit-sharing business practices carried out by the community in the village and to find out the dispute resolution model that has been carried out so far. The research method used is empirical legal research. The results of the study revealed that the land tenure agreement was still carried out by verbal agreement without involving the village government so that in practice it was not following the Production Sharing Agreement Law. Conflicts that often occur are because tenants often plant long-term crops without the knowledge of the landowner and some cultivators are considered to have defaulted. Regarding dispute resolution efforts carried out through deliberation, considering that village government officials are striving for a wise solution. If the cultivator defaults, then the factors that cause the default wi","PeriodicalId":331642,"journal":{"name":"Khatulistiwa Law Review","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130969057","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg merupakan perkara ekonomi syariah akad al-murabahah terkait wanprestasi yang melibatkan tiga pihak, yakni pihak penggugat selaku ahli waris nasabah, pihak tergugat I selaku pihak bank dan tergugat II selaku lembaga asuransi syariah. Majelis hakim dalam pertimbangannya memutuskan pihak lembaga asuransi syariah melakukan wanprestasi dengan landasan yuridis terkait wanprestasi dan aturan perasuransian dengan Qur’an Surah Al-Maidah ayat 1 serta hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menelaah penalaran hukum yang mendasari majelis hakim sehingga memutuskan lembaga asuransi syariah telah melakukan wanprestasi di dalam pertimbangan hukumnya baik secara yuridis maupun dalam perspektif dalil-dalil hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang diolah secara kualitatif dan menggunakan teknik analisis berupa analisis isi terhadap pertimbangan majelis hakim di dalam putusan dimaksud. Hasil penelitian bahwa Pertimbangan majelis hakim secara yuridis adalah pemaknaan wanprestasi dalam konteks sengketa ekonomi syariah, merujuk pada Pasal 1234 KUHPer juncto Pasal 36 KHES dan kewajiban lembaga asuransi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68 /POJK.05/2016. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, peneliti tidak menemukan ijtihad secara komprehensif dalam perumusan wanprestasi tersebut, khususnya dalam mengelaborasi landasan yuridis, proses pembuktian, dan dalil-dalil hukum ekonomi syariah. Abstract This case is a sharia economic case related to default involving three parties, namely the customer's heir, the bank, and the sharia insurance institution. In their consideration, the panel of judges decided that the sharia insurance institution would default on a juridical basis regarding default and insurance regulations with the Qur'an and the hadith. Therefore, the purpose of this study is to examine the reasons underlying the judges so that the sharia insurance agency has defaulted in its legal considerations. The method used is juridical normative which is processed qualitatively and uses analytical techniques in the form of content analysis. The results of the study show that the juridical consideration of the panel of judges is the meaning of default in the context of sharia economic disputes, referring to Article 1234 of the KUHPer in conjunction with Article 36 KHES and the obligations of Islamic insurance institutions based on Law Number 40 of 2014 Concerning Insurance jo. Article 23 of the FSA Regulation. In the context of sharia economic law, researchers do not find ijtihad comprehensively in the formulation of these defaults, especially in elaborating the juridical basis, the process of evidence, and the arguments of sharia economic law.
摘要裁决0132/Pdt /2016/PA。Stg是伊斯兰教法的经济问题。法官们的审议决定，伊斯兰保险机构在《古兰经》第1节的司法权基础上取得成就，并在《古兰经》第1节和《大卫·阿布·阿訇史》中制定保险条例。因此，本研究的目的是研究法官会议背后的法律推理，以确定伊斯兰保险机构在其法律考虑方面的成就，以及从伊斯兰经济法的角度来看。采用的方法是定性的规范司法权，并采用内容分析技术，对本判决的法官委员会进行审议。根据《2014年《jo保险法》第40条第12条第36条的《法务委员会》和《伊斯兰保险机构的义务》，该研究认为，司法委员会考虑的是在伊斯兰经济问题上的权利性突破。第23条金融服务管理局编号68 /POJK, 2016 / 5月5日。在伊斯兰经济法的背景下，研究人员没有在概述伊斯兰经济律法、证据过程和基本法律基础方面找到完全的许可。这一案例是一个自我分析的经济案例，它与拖延三个政党、客户heir、银行和伊斯兰保险机构有关。在其考虑中，评审团决定，伊斯兰保险机构将默认基于《古兰经与圣训》的默认和保险基础。因此，这项研究的目的是使陪审员对其合理的考虑作出解释。使用的方法是标准的，这是在内容分析形式中进行的资格分析和uses技术分析。The results of The study of judges面板法律上对价》那个节目是默认的意义》之《教法之经济disputes, 1234 referring to文章《合取KUHPer obligations》文章36 KHES和伊斯兰法律保险institutions改编自2014年的40号Concerning保险乔。FSA规定第23条。在沙里亚经济法的背景下，研究人员在这些衰变公式中找不到相应的证据，特别是在审判基础上的证据，证据的过程，以及伊斯兰经济法的论点。
{"title":"ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA EKONOMI SYARIAH TERKAIT WANPRESTASI","authors":"Rossy Ibnul Hayat, S. Sukardi","doi":"10.24260/klr.v1i2.72","DOIUrl":"https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.72","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg merupakan perkara ekonomi syariah akad al-murabahah terkait wanprestasi yang melibatkan tiga pihak, yakni pihak penggugat selaku ahli waris nasabah, pihak tergugat I selaku pihak bank dan tergugat II selaku lembaga asuransi syariah. Majelis hakim dalam pertimbangannya memutuskan pihak lembaga asuransi syariah melakukan wanprestasi dengan landasan yuridis terkait wanprestasi dan aturan perasuransian dengan Qur’an Surah Al-Maidah ayat 1 serta hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menelaah penalaran hukum yang mendasari majelis hakim sehingga memutuskan lembaga asuransi syariah telah melakukan wanprestasi di dalam pertimbangan hukumnya baik secara yuridis maupun dalam perspektif dalil-dalil hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang diolah secara kualitatif dan menggunakan teknik analisis berupa analisis isi terhadap pertimbangan majelis hakim di dalam putusan dimaksud. Hasil penelitian bahwa Pertimbangan majelis hakim secara yuridis adalah pemaknaan wanprestasi dalam konteks sengketa ekonomi syariah, merujuk pada Pasal 1234 KUHPer juncto Pasal 36 KHES dan kewajiban lembaga asuransi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68 /POJK.05/2016. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, peneliti tidak menemukan ijtihad secara komprehensif dalam perumusan wanprestasi tersebut, khususnya dalam mengelaborasi landasan yuridis, proses pembuktian, dan dalil-dalil hukum ekonomi syariah. \u0000Abstract \u0000This case is a sharia economic case related to default involving three parties, namely the customer's heir, the bank, and the sharia insurance institution. In their consideration, the panel of judges decided that the sharia insurance institution would default on a juridical basis regarding default and insurance regulations with the Qur'an and the hadith. Therefore, the purpose of this study is to examine the reasons underlying the judges so that the sharia insurance agency has defaulted in its legal considerations. The method used is juridical normative which is processed qualitatively and uses analytical techniques in the form of content analysis. The results of the study show that the juridical consideration of the panel of judges is the meaning of default in the context of sharia economic disputes, referring to Article 1234 of the KUHPer in conjunction with Article 36 KHES and the obligations of Islamic insurance institutions based on Law Number 40 of 2014 Concerning Insurance jo. Article 23 of the FSA Regulation. In the context of sharia economic law, researchers do not find ijtihad comprehensively in the formulation of these defaults, especially in elaborating the juridical basis, the process of evidence, and the arguments of sharia economic law.","PeriodicalId":331642,"journal":{"name":"Khatulistiwa Law Review","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134638729","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Farrel Rivishah Raashad, Jonasmer Simatupang
Abstrak Maraknya kasus pelanggaran HAM berat pada masa lampau belum ditunjang dengan proses penyelesaian yang jelas yang berorientasi pada kebutuhan korban dan keluarganya. Penyelesaian melalui jalur KKR menjadi sangat urgen dilakukan. Namun, dalam perjalanannya UU KKR justru inkonstitusional sehingga pengungkapan kebenaran tidak dapat dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk menelaah problematika dalam formulasi RUU KKR serta menelaah desain KKR dengan menghapus keberadaan amnesti. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa UU KKR melahirkan diskriminasi, memposisikan korban dan pelaku secara tidak seimbang, dan keberadaan amnesti dalam UU KKR menjadi pintu melanggengkan impunitas sehingga jalan terbaik yang dapat dilakukan adalah melakukan rekonstruksi dengan penguatan kedudukan korban, hak atas pemulihan secara imperatif, dan mengganti pengaturan amnesti dengan mendesain abolisi. Abolisi dirasakan jauh lebih tepat disbandingkan dengan amnesti yang menghapus segala ketentuan pidana bagi para pelaku. Abstract The rise of cases of gross human rights violations of the past has not been supported by a clear resolution process that is oriented towards the needs of victims and their families. The settlement of the TRC is very urgent. But, in its progress, the TRC Law is unconstitutional so that truth- telling cannot be done. The purpose of this research is to examine the problems in the formulation of the KKR Bill and to examine the KKR design by eliminating the existence of amnesty. The method used is library research with a normative approach. The results of the research reveal that the TRC Law creates discrimination, positions victims and perpetrators, and the existence of amnesty in the KKR Law becomes the door to perpetuate impunity so that the best way to do this is to carry out reconstruction by strengthening the position of victims, the right to recovery, and changing regulations. amnesty by designing abolition. Abolition is felt to be much more appropriate than amnesty which eliminates all criminal provisions for the perpetrators.
过去严重侵犯人权案件的普遍存在，其明显解决方案以受害者和他们的家庭为导向。通过KKR路径进行的解决变得非常紧迫。然而，在KKR法的进程中，是违宪的，因此不能披露真相。本研究的目的是研究KKR法案制定的问题，并通过消除大赦的存在来研究KKR设计。使用的方法是古典文学研究。研究表明，KKR立法产生歧视，使受害者和肇事者处于不平衡的地位，并使KKR法案的存在成为一种不受惩罚的存在，因此，我们能做的最好的事情是通过加强受害者的地位、强制恢复的权利以及通过设计来取代大赦安排。与废除对肇事者所有犯罪条件的赦免相比，废除废除死刑的赦免措施要恰当得多。被剥夺了过去令人发指的人权措施，而不是被一项旨在满足受害者及其家庭需求的明确决定所支持。TRC的结论很急。但是，在他们的过程中，TRC法律是不平衡的，所以真相说不出来。这项研究的目的是揭示KKR Bill公式中的问题，并通过消除大赦国际存在的可能性来根除KKR设计。使用的方法是图书馆有合理的同意。《TRC results of The research揭露那劳creates歧视、阵地受害者和perpetrators和KKR的大赦法律存在》变成了《门》perpetuate impunity so that The best way to do this is to嘉莉出去reconstruction:强化《coming right to恢复,受害者的位置,和改变regulations。大赦组织的设计。诽谤的感觉比大赦更能得到支持，这消除了所有罪犯对这些人的支持。
{"title":"URGENSI REKONSTRUKSI PEMBENTUKAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI","authors":"Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Farrel Rivishah Raashad, Jonasmer Simatupang","doi":"10.24260/klr.v1i2.102","DOIUrl":"https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.102","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Maraknya kasus pelanggaran HAM berat pada masa lampau belum ditunjang dengan proses penyelesaian yang jelas yang berorientasi pada kebutuhan korban dan keluarganya. Penyelesaian melalui jalur KKR menjadi sangat urgen dilakukan. Namun, dalam perjalanannya UU KKR justru inkonstitusional sehingga pengungkapan kebenaran tidak dapat dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk menelaah problematika dalam formulasi RUU KKR serta menelaah desain KKR dengan menghapus keberadaan amnesti. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa UU KKR melahirkan diskriminasi, memposisikan korban dan pelaku secara tidak seimbang, dan keberadaan amnesti dalam UU KKR menjadi pintu melanggengkan impunitas sehingga jalan terbaik yang dapat dilakukan adalah melakukan rekonstruksi dengan penguatan kedudukan korban, hak atas pemulihan secara imperatif, dan mengganti pengaturan amnesti dengan mendesain abolisi. Abolisi dirasakan jauh lebih tepat disbandingkan dengan amnesti yang menghapus segala ketentuan pidana bagi para pelaku. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The rise of cases of gross human rights violations of the past has not been supported by a clear resolution process that is oriented towards the needs of victims and their families. The settlement of the TRC is very urgent. But, in its progress, the TRC Law is unconstitutional so that truth- telling cannot be done. The purpose of this research is to examine the problems in the formulation of the KKR Bill and to examine the KKR design by eliminating the existence of amnesty. The method used is library research with a normative approach. The results of the research reveal that the TRC Law creates discrimination, positions victims and perpetrators, and the existence of amnesty in the KKR Law becomes the door to perpetuate impunity so that the best way to do this is to carry out reconstruction by strengthening the position of victims, the right to recovery, and changing regulations. amnesty by designing abolition. Abolition is felt to be much more appropriate than amnesty which eliminates all criminal provisions for the perpetrators. \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":331642,"journal":{"name":"Khatulistiwa Law Review","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115653779","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Kematian tenaga kesehatan selama penanganan kasus virus corona menjadi masalah yang esensial dan harus diberikan solusi. Artikel ini akan memberikan inovasi untuk memenuhi perlindungan dan kebutuhan tenaga kesehatan melalui Health Workers Security (HWS), yang berisi tiga instrumen. Pertama, instrumen jaminan berupa pengaturan jam kerja, penyediaan alat sterilisasi masker N-95, dan pemenuhan kebutuhan vitamin, makanan, dan mineral. Instrumen kedua adalah regulasi yang dibuat dalam bentuk keputusan menteri kesehatan berdasarkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Jaminan dan regulasi kemudian dilengkapi dengan instrumen sanksi sebagai sebuah sarana pemenuhan keadaan, pemulih keadaan, dan hukuman. Dengan demikian, Inovasi ini akan menjadi salah satu strategi untuk mengurangi tingginya indeks kematian tenaga kesehatan selama pandemi virus corona di Indonesia. Abstract The mortality of healthcare workers in tackling the coronavirus cases becomes an essential matter and must be given a solution. This article would provide innovation to fill the workers’ protection and requirement through Healthcare Workers Security (HWS), which consists of three instruments. Firstly, guarantee instrument in the form of working time management, mask- sterilization-N-95 providing, and vitamin needs filling, food, and mineral. The second instrument is regulation that is created in the form of the Health Minister based on certainty, justice, and law expediency. Guarantee and regulation be equipped with sanction instruments as circumstances filling tool, circumstances recovery, and punishment. Therefore, this innovation will become one of the strategies to decrease the high rate index of healthcare workers mortality during the coronavirus pandemic in Indonesia.
{"title":"HEALTHCARE WORKERS SECURITY","authors":"Rr. Halimatu Hira, Tania Amelia","doi":"10.24260/klr.v1i2.97","DOIUrl":"https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.97","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000Kematian tenaga kesehatan selama penanganan kasus virus corona menjadi masalah yang esensial dan harus diberikan solusi. Artikel ini akan memberikan inovasi untuk memenuhi perlindungan dan kebutuhan tenaga kesehatan melalui Health Workers Security (HWS), yang berisi tiga instrumen. Pertama, instrumen jaminan berupa pengaturan jam kerja, penyediaan alat sterilisasi masker N-95, dan pemenuhan kebutuhan vitamin, makanan, dan mineral. Instrumen kedua adalah regulasi yang dibuat dalam bentuk keputusan menteri kesehatan berdasarkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Jaminan dan regulasi kemudian dilengkapi dengan instrumen sanksi sebagai sebuah sarana pemenuhan keadaan, pemulih keadaan, dan hukuman. Dengan demikian, Inovasi ini akan menjadi salah satu strategi untuk mengurangi tingginya indeks kematian tenaga kesehatan selama pandemi virus corona di Indonesia. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000The mortality of healthcare workers in tackling the coronavirus cases becomes an essential matter and must be given a solution. This article would provide innovation to fill the workers’ protection and requirement through Healthcare Workers Security (HWS), which consists of three instruments. Firstly, guarantee instrument in the form of working time management, mask- sterilization-N-95 providing, and vitamin needs filling, food, and mineral. The second instrument is regulation that is created in the form of the Health Minister based on certainty, justice, and law expediency. Guarantee and regulation be equipped with sanction instruments as circumstances filling tool, circumstances recovery, and punishment. Therefore, this innovation will become one of the strategies to decrease the high rate index of healthcare workers mortality during the coronavirus pandemic in Indonesia. \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":331642,"journal":{"name":"Khatulistiwa Law Review","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131572037","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Komponen cadangan merupakan sumber daya nasional di bidang pertahanan yang berasal dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana. Kebutuhan akan komponen cadangan memiliki landasan konstitusional serta amanat UU Pertahanan Negara. Namun, pembahasan RUU Komponen Cadangan menimbulkan pro kontra sehingga formulasinya membutuhkan argumentasi yang kuat terutama mengenai asumsi wajib militer bagi warga negara. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk membahas ketentuan wajib militer yang tertuang dalam Undang-Undang Wajib Militer dan relevansinya dengan pengaturan komponen cadangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebuntuan pembahasan pada RUU Komponen Cadangan melahirkan reformulasi baru ke dalam UU PSDN. Selain itu, terjadi pergeseran konsep wajib militer dari yang sebelumnya diwajibkan kepada setiap negara sesuai UU Wajib Militer, menjadi pelatihan dasar kemiliteran bagi setiap warga negara yang lulus sebagai komponen cadangan. Untuk pola perekrutan, komponen cadangan menerima setiap warga negara yang ingin menjadi calon anggota secara sukarela sesuai dengan persyaratan dengan mengikuti seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Sedangkan pada wajib militer diwajibkan bagi setiap warga negara mulai dari usia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun. Pola pelatihan dan pendidikan juga berbeda. Pada komponen cadangan, anggota hanya melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran, sedangkan pada wajib militer adalah pelatihan militer. Abstract The reserve component is a national resource in the defense sector originating from human resources, natural resources, man-made resources, and facilities, and infrastructure. The need for a reserve component has a constitutional basis and the mandate of the State Defense Law. However, the discussion of the Draft Reserves Component Bill raises pros and cons so that its formulation requires strong arguments, especially regarding the assumption of compulsory military service for citizens. Therefore, this research aims to discuss the provisions of military service as stated in the Military Compulsory Law, and their relevance to the regulation of reserve components. The results of the study revealed that the deadlock in deliberations on the Reserve Components Bill gave birth to new reformulations into the PSDN Law. Besides, there has been a shift in the concept of compulsory military service from what was previously required for every country, to basic military training for every citizen who passes as a reserve component. The reserve component accepts every citizen who wants to become a candidate for membership voluntarily under the requirements by following administrative selection and competency selection. Meanwhile, compulsory military service is compulsory for every citizen from the age of eighteen to forty years.
{"title":"ANALISIS TERHADAP WAJIB MILITER DAN RELEVANSINYA DENGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KOMPONEN CADANGAN","authors":"Endro Tri Susdarwono","doi":"10.24260/klr.v1i2.86","DOIUrl":"https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.86","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000Komponen cadangan merupakan sumber daya nasional di bidang pertahanan yang berasal dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana. Kebutuhan akan komponen cadangan memiliki landasan konstitusional serta amanat UU Pertahanan Negara. Namun, pembahasan RUU Komponen Cadangan menimbulkan pro kontra sehingga formulasinya membutuhkan argumentasi yang kuat terutama mengenai asumsi wajib militer bagi warga negara. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk membahas ketentuan wajib militer yang tertuang dalam Undang-Undang Wajib Militer dan relevansinya dengan pengaturan komponen cadangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebuntuan pembahasan pada RUU Komponen Cadangan melahirkan reformulasi baru ke dalam UU PSDN. Selain itu, terjadi pergeseran konsep wajib militer dari yang sebelumnya diwajibkan kepada setiap negara sesuai UU Wajib Militer, menjadi pelatihan dasar kemiliteran bagi setiap warga negara yang lulus sebagai komponen cadangan. Untuk pola perekrutan, komponen cadangan menerima setiap warga negara yang ingin menjadi calon anggota secara sukarela sesuai dengan persyaratan dengan mengikuti seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Sedangkan pada wajib militer diwajibkan bagi setiap warga negara mulai dari usia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun. Pola pelatihan dan pendidikan juga berbeda. Pada komponen cadangan, anggota hanya melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran, sedangkan pada wajib militer adalah pelatihan militer. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000The reserve component is a national resource in the defense sector originating from human resources, natural resources, man-made resources, and facilities, and infrastructure. The need for a reserve component has a constitutional basis and the mandate of the State Defense Law. However, the discussion of the Draft Reserves Component Bill raises pros and cons so that its formulation requires strong arguments, especially regarding the assumption of compulsory military service for citizens. Therefore, this research aims to discuss the provisions of military service as stated in the Military Compulsory Law, and their relevance to the regulation of reserve components. The results of the study revealed that the deadlock in deliberations on the Reserve Components Bill gave birth to new reformulations into the PSDN Law. Besides, there has been a shift in the concept of compulsory military service from what was previously required for every country, to basic military training for every citizen who passes as a reserve component. The reserve component accepts every citizen who wants to become a candidate for membership voluntarily under the requirements by following administrative selection and competency selection. Meanwhile, compulsory military service is compulsory for every citizen from the age of eighteen to forty years. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":331642,"journal":{"name":"Khatulistiwa Law Review","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116008412","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The national education system as stipulated in Law contains a policy of criminalization of criminal actions based on the scope of the national education system in 5 articles of action, on the development of criminal acts models or forms of criminal acts that occur in the education system has undergone many changes and/or expansion, so it is necessary to expand the criminalization policy to protect the national education system from negative impacts so that it is expected to realize the function of the national education system. With the expansion of the criminalization of acts that can be considered to damage the function of the national education system, it is expected to be able to guarantee the sustainability of the national education system through reformulation of the criminal act model as a last resort (ultimum remedium) of all existing countermeasures (ultima ratio principle) to realize the function of the nation's life.
{"title":"URGENSI PERLUASAN KRIMINALISASI DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN FUNGSI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL","authors":"Abunawas Abunawas","doi":"10.24260/klr.v1i1.38","DOIUrl":"https://doi.org/10.24260/klr.v1i1.38","url":null,"abstract":"The national education system as stipulated in Law contains a policy of criminalization of criminal actions based on the scope of the national education system in 5 articles of action, on the development of criminal acts models or forms of criminal acts that occur in the education system has undergone many changes and/or expansion, so it is necessary to expand the criminalization policy to protect the national education system from negative impacts so that it is expected to realize the function of the national education system. With the expansion of the criminalization of acts that can be considered to damage the function of the national education system, it is expected to be able to guarantee the sustainability of the national education system through reformulation of the criminal act model as a last resort (ultimum remedium) of all existing countermeasures (ultima ratio principle) to realize the function of the nation's life.","PeriodicalId":331642,"journal":{"name":"Khatulistiwa Law Review","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134421391","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Ratification of RI Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking is one of the legal instruments for the growth of the Islamic banking industry in Indonesia. The main principle applied is the principle of profit-sharing with quite basic character differences from the interest system, one of them is financing product. Even so in practice, the composition of Islamic finance with the principle of profit-sharing is still far from expected. Therefore, this study examines the application of profit-sharing principles to Islamic finance according to RI Law No. 21 of 2008. The results of this study found that sharia financing with the principle of profit-sharing in the form of mudharabah and musyarakah are following the law. In the profit-sharing scheme, it not only divides the profits as stated in the contract but also the losses that correspond to capital.
{"title":"PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH","authors":"Andi Sri Rezky Wulandari, A. Basir","doi":"10.24260/klr.v1i1.31","DOIUrl":"https://doi.org/10.24260/klr.v1i1.31","url":null,"abstract":" Ratification of RI Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking is one of the legal instruments for the growth of the Islamic banking industry in Indonesia. The main principle applied is the principle of profit-sharing with quite basic character differences from the interest system, one of them is financing product. Even so in practice, the composition of Islamic finance with the principle of profit-sharing is still far from expected. Therefore, this study examines the application of profit-sharing principles to Islamic finance according to RI Law No. 21 of 2008. The results of this study found that sharia financing with the principle of profit-sharing in the form of mudharabah and musyarakah are following the law. In the profit-sharing scheme, it not only divides the profits as stated in the contract but also the losses that correspond to capital.","PeriodicalId":331642,"journal":{"name":"Khatulistiwa Law Review","volume":"81 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127122902","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：