Dampak dari Politik Global pada akhirnya tidak dapat dikendalikan oleh Negara negara berkembang di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Dampak politik global dari konsep negara lain tentu tidak semuanya dapat diterima dan sesuai dengan jiwa kearifan dan religius bangsa Indonesia. Dengan demikian perlu dicermati konsep keadilan gender di tengah perkembangan politik global dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan di Indonesia. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana konsep keadilan gender di tengah perkembangan politik global dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan mengetahui bagaimana penerapan konsep keadilan gender di tengah perkembangan politik global dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang dilaksanakan untuk menggali data dan informasi tentang topik atau isu-isu baru yang ditujukan untuk kepentingan pendalaman atau penelitian lanjutan. Penelitian ini untuk merumuskan jawaban-jawaban yang lebih akurat untuk pertanyaan dan problema yang ingin dijawab melalui penelitian ini.
{"title":"Keadilan Gender di Tengah Perkembangan Politik Global dalam Perspektif Hak Asasi Manusia","authors":"Dilli Trisna Noviasari","doi":"10.31603/8358","DOIUrl":"https://doi.org/10.31603/8358","url":null,"abstract":"Dampak dari Politik Global pada akhirnya tidak dapat dikendalikan oleh Negara negara berkembang di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Dampak politik global dari konsep negara lain tentu tidak semuanya dapat diterima dan sesuai dengan jiwa kearifan dan religius bangsa Indonesia. Dengan demikian perlu dicermati konsep keadilan gender di tengah perkembangan politik global dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan di Indonesia. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana konsep keadilan gender di tengah perkembangan politik global dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan mengetahui bagaimana penerapan konsep keadilan gender di tengah perkembangan politik global dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang dilaksanakan untuk menggali data dan informasi tentang topik atau isu-isu baru yang ditujukan untuk kepentingan pendalaman atau penelitian lanjutan. Penelitian ini untuk merumuskan jawaban-jawaban yang lebih akurat untuk pertanyaan dan problema yang ingin dijawab melalui penelitian ini.","PeriodicalId":365840,"journal":{"name":"Borobudur Law and Society Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116443172","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The shift to the era of the industrial revolution 4.0 resulted in changes in the field of digital technology that were relatively fast. One of the innovations in human life is innovation in financial services, namely Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending). Based on data obtained from the OJK, throughout 2018-2021, there are as many as 3,516 illegal lending entities that have been stopped by the OJK. Therefore, in order to provide legal protection, OJK issued Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services (LPMUBTI). The purpose of this study is to understand the development of Fintech Lending and legal protection for society of illegal Fintech Lending in Indonesia. In this study, researchers used juridical-normative research methods. Based on this research, researchers found that fintech lending has been developing for a long time in Indonesia and became a promising industry in 2015. The community is legally protected both preventively and repressively from illegal fintech lending practices.
{"title":"Perlindungan Hukum Fintech Leading Ilegal Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016","authors":"Diana Setiawati, Carisa Maharani, Latifah Kurniasih, Afifah Hapsari Afdah","doi":"10.31603/7961","DOIUrl":"https://doi.org/10.31603/7961","url":null,"abstract":"The shift to the era of the industrial revolution 4.0 resulted in changes in the field of digital technology that were relatively fast. One of the innovations in human life is innovation in financial services, namely Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending). Based on data obtained from the OJK, throughout 2018-2021, there are as many as 3,516 illegal lending entities that have been stopped by the OJK. Therefore, in order to provide legal protection, OJK issued Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services (LPMUBTI). The purpose of this study is to understand the development of Fintech Lending and legal protection for society of illegal Fintech Lending in Indonesia. In this study, researchers used juridical-normative research methods. Based on this research, researchers found that fintech lending has been developing for a long time in Indonesia and became a promising industry in 2015. The community is legally protected both preventively and repressively from illegal fintech lending practices.","PeriodicalId":365840,"journal":{"name":"Borobudur Law and Society Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121934873","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Misi Diplomatik merupakan peran dari Pemerintah Republik Indonesia di Negara Penerima untuk mewakili seluruh kepentingan Pemerintah Republik Indonesia, Misi Diplomatik mencakup fungsi dari Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler yang berada di Negara Penerima untuk mewakili kepentingan-kepentingan Negara, Bangsa dan pemerintah. Misi Diplomatik dalam menangani Pekerja Migran Indonesia masih mengalami banyak kendala terkhusus kepada Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan vonis hukuman mati oleh Pemerintah Arab Saudi. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa seriusnya upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan vonis hukuman mati. Penelitian yang digunakan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dalam bidang hukum Internasional dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan maksud menemukan fakta-fakta kemudian mengidentifikasi hingga pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Secara yuridis Penanganan Pekerja Migran Indonesia dikaitkan dengan peranan Misi Diplomatik, kemudian secara sosiologis vonis pidana mati yang kemudian dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peran Misi Diplomatik Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk membebaskan Tuti Tursilawati agar terbebas dari vonis pidana mati yang dijatuhkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Adapun upaya yang dilakukan yaitu pendampingan sejak investigasi sampai dengan sidang putusan akhir, penyampaian memori banding, dan upaya pengajuan Peninjauan Kembali, serta upaya secara diplomatik seperti menyurati Raja Arab Saudi dan upaya pendekatan kepada ahli waris melalui Kerajaan Arab Saudi.
{"title":"Peran Misi Diplomatik Indonesia dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia yang Dihukum Mati (Studi Kasus Tuti Tursilawati)","authors":"Dika Aldy Pratama, Wita Setyaningrum","doi":"10.31603/7781","DOIUrl":"https://doi.org/10.31603/7781","url":null,"abstract":"Misi Diplomatik merupakan peran dari Pemerintah Republik Indonesia di Negara Penerima untuk mewakili seluruh kepentingan Pemerintah Republik Indonesia, Misi Diplomatik mencakup fungsi dari Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler yang berada di Negara Penerima untuk mewakili kepentingan-kepentingan Negara, Bangsa dan pemerintah. Misi Diplomatik dalam menangani Pekerja Migran Indonesia masih mengalami banyak kendala terkhusus kepada Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan vonis hukuman mati oleh Pemerintah Arab Saudi. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa seriusnya upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan vonis hukuman mati. Penelitian yang digunakan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dalam bidang hukum Internasional dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan maksud menemukan fakta-fakta kemudian mengidentifikasi hingga pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Secara yuridis Penanganan Pekerja Migran Indonesia dikaitkan dengan peranan Misi Diplomatik, kemudian secara sosiologis vonis pidana mati yang kemudian dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peran Misi Diplomatik Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk membebaskan Tuti Tursilawati agar terbebas dari vonis pidana mati yang dijatuhkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Adapun upaya yang dilakukan yaitu pendampingan sejak investigasi sampai dengan sidang putusan akhir, penyampaian memori banding, dan upaya pengajuan Peninjauan Kembali, serta upaya secara diplomatik seperti menyurati Raja Arab Saudi dan upaya pendekatan kepada ahli waris melalui Kerajaan Arab Saudi.","PeriodicalId":365840,"journal":{"name":"Borobudur Law and Society Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127727130","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pemberian perlindungan bagi ekspresi budaya tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya dan juga berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat hukum adat selaku pemilik dan pengemban kebudayaan tersebut untuk melestarikan tradisinya. Agar kepemilikannya tidak diakui tanpa izin oleh negara lain. Oleh sebab itu, kekayaan budaya tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum. Di Kabupaten Magelang terdapat kesenian tari tradisional topeng ireng, perkembangan seni Topeng Ireng saat ini sangat beragam, mulai dari lagu hingga irama dan kostumnya. Sebagai upaya untuk melindungi dan memajukan kesenian tradisional topeng ireng di Kabupaten Magelang maka diperlukan upaya dan peran dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Untuk diperlukan suatu strategi dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan penelitian field research (lapangan). Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diambil secara primer yaitu melalui wawancara, bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dalam upaya memajukan kebudayaan seni tari topeng ireng belum berjalan dengan baik. Dalam upaya pemajuan kebudayaan seni tari topeng ireng di Kabupaten Magelang, pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayan belum melakukan publikasi kebudayaan dan kesenian di Kabupaten Magelang yang sudah disahkan. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Magelang seharusnya dapat segera memperbaiki hal tersebut dengan membuatkan sebuah media publikasi baik itu website, instagram maupun media sosial online lainnya. Pemerintah Kabupaten Magelang khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang bertanggung jawab akan pendataan kesenian Tari Topeng Ireng ini, sebagaimana pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang menyatakan bahwa Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dibentuk oleh Menteri. Sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa Menteri yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
{"title":"Peran Pemkab Magelang Dalam Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Tari Topeng Ireng","authors":"Dyah Adriantini Sintha Dewi, Vivi Anggraini, Puji Sulistyaningsih","doi":"10.31603/7334","DOIUrl":"https://doi.org/10.31603/7334","url":null,"abstract":"Pemberian perlindungan bagi ekspresi budaya tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya dan juga berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat hukum adat selaku pemilik dan pengemban kebudayaan tersebut untuk melestarikan tradisinya. Agar kepemilikannya tidak diakui tanpa izin oleh negara lain. \u0000Oleh sebab itu, kekayaan budaya tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum. Di Kabupaten Magelang terdapat kesenian tari tradisional topeng ireng, perkembangan seni Topeng Ireng saat ini sangat beragam, mulai dari lagu hingga irama dan kostumnya. Sebagai upaya untuk melindungi dan memajukan kesenian tradisional topeng ireng di Kabupaten Magelang maka diperlukan upaya dan peran dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Untuk diperlukan suatu strategi dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan. \u0000 \u0000Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan penelitian field research (lapangan). Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diambil secara primer yaitu melalui wawancara, bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. \u0000Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dalam upaya memajukan kebudayaan seni tari topeng ireng belum berjalan dengan baik. Dalam upaya pemajuan kebudayaan seni tari topeng ireng di Kabupaten Magelang, pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayan belum melakukan publikasi kebudayaan dan kesenian di Kabupaten Magelang yang sudah disahkan. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Magelang seharusnya dapat segera memperbaiki hal tersebut dengan membuatkan sebuah media publikasi baik itu website, instagram maupun media sosial online lainnya. \u0000Pemerintah Kabupaten Magelang khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang bertanggung jawab akan pendataan kesenian Tari Topeng Ireng ini, sebagaimana pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang menyatakan bahwa Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dibentuk oleh Menteri. Sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa Menteri yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.","PeriodicalId":365840,"journal":{"name":"Borobudur Law and Society Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115318758","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Rika Septiani, Raihanita Raihanita, Rima Mila Wati, Tiara Vergita Mahanani, Diana Setiawati, Hary Abdul Hakim
There are various number of foreigners owned a property business in Indonesia which is then rented out. But in reality, there are still many parties who violate the lease, namely by way of leasing transactions carried out at foreign banks. So that the tax issued can be lower than it should be. The purpose of this study is to determine how the tax provisions for foreigners on rental property ownership in Indonesia and how the crime of tax evasion. From the point of view of criminal law, this is a violation of tax evasion which is regulated in the KUP Law, articles 38-40. The method used in this research is normative juridical which examines the normative aspects of legislation, namely legal research conducted by examining primary legal materials and secondary legal materials. In the implementation of taxes, there are many obstacles in the form of violations and tax evasion. In taxation, foreign nationals are also subject to domestic and foreign taxes. In the event of tax evasion on house rent by a foreigner, it can be criminally processed as regulated in the KUP Law articles 38-40.
{"title":"Tax Review Aspek Perpajakan Bagi Foreigner Atas Income Tax Evasion Penyewaan Kepemilikan Properti Di Indonesia","authors":"Rika Septiani, Raihanita Raihanita, Rima Mila Wati, Tiara Vergita Mahanani, Diana Setiawati, Hary Abdul Hakim","doi":"10.31603/7722","DOIUrl":"https://doi.org/10.31603/7722","url":null,"abstract":"There are various number of foreigners owned a property business in Indonesia which is then rented out. But in reality, there are still many parties who violate the lease, namely by way of leasing transactions carried out at foreign banks. So that the tax issued can be lower than it should be. The purpose of this study is to determine how the tax provisions for foreigners on rental property ownership in Indonesia and how the crime of tax evasion. From the point of view of criminal law, this is a violation of tax evasion which is regulated in the KUP Law, articles 38-40. The method used in this research is normative juridical which examines the normative aspects of legislation, namely legal research conducted by examining primary legal materials and secondary legal materials. In the implementation of taxes, there are many obstacles in the form of violations and tax evasion. In taxation, foreign nationals are also subject to domestic and foreign taxes. In the event of tax evasion on house rent by a foreigner, it can be criminally processed as regulated in the KUP Law articles 38-40.","PeriodicalId":365840,"journal":{"name":"Borobudur Law and Society Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130815996","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Shafira Salsabila, B. Basri, Johny Krisnan, Yulia Kurniaty
Besarnya pendapatan setiap orang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan setiap orang. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup. Pada kenyataannya, orang cenderung memenuhi kebutuhannya dengan cara yang berbeda, seperti mencuri. Penelitian ini dilakukan karena semakin merembahnya kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana latar belakang dan alasan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara pencurian dengan pemberatan. Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data yang diambil terutama yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dengan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan telah diatur dalam Pasal 363 KUHP, penjatuhan hukuman pidana penjara selama 7 bulan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan kurang berat dan kurang maksimalnya penegakan hukum tersebut
{"title":"Kajian Putusan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberataan (Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg)","authors":"Shafira Salsabila, B. Basri, Johny Krisnan, Yulia Kurniaty","doi":"10.31603/7409","DOIUrl":"https://doi.org/10.31603/7409","url":null,"abstract":"Besarnya pendapatan setiap orang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan setiap orang. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup. Pada kenyataannya, orang cenderung memenuhi kebutuhannya dengan cara yang berbeda, seperti mencuri. \u0000Penelitian ini dilakukan karena semakin merembahnya kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana latar belakang dan alasan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara pencurian dengan pemberatan. \u0000Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data yang diambil terutama yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg. \u0000Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dengan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan telah diatur dalam Pasal 363 KUHP, penjatuhan hukuman pidana penjara selama 7 bulan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan kurang berat dan kurang maksimalnya penegakan hukum tersebut","PeriodicalId":365840,"journal":{"name":"Borobudur Law and Society Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132962100","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Ega Ardhitya Kusuma Wardhana, Yulia Kurniaty, Jhony Krisnan, B. Basri
Dari hasil investigasi yang dilakukan JAAN (Jakarta Animal Aid Network) terdapat suatu perdagangan daging konsumsi yang menggunakan daging anjing. Terdapat 500 ekor anjing tiap harinya yang masuk ke Surakarta, dengan cara masuk tanpa adanya pengawasa, sertifikat, dan juga adanya proses karantina. Tujuan penulisan ini untuk menganalisa sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan anjing dari daerah tertular atau terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan juga kasus, jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sumber hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Pendekatan penelitian data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berupa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular atau terduga tertular penyakit rabies ke wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia diatur dalam UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan.dan Kesehatan.Hewan, dimana saknsi pidananya terdapat pada Pasal 89 ayat (2) juncto pasal 46 ayat (5) UU tersebut. Dalam kasus pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat menurut peneliti ada hal yang mustinya dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memperberat putusan terhadap terdakwa dimana dalam fakta persidangan terungkap perbuatan terdakwa dilakukan lebih dari satu kali yang menurut peneliti seharusnya dapat dijadikan pertimbangan yang memberatkan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut mengingat peredaran/jual beli anjing tanpa adanya sertifikat veternier atau ijin pengawasan sangat membahayakan bagi masyarakat khususnya dari segi kesehatan.
{"title":"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Anjing Tanpa Sertifikat Veteriner (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat)","authors":"Ega Ardhitya Kusuma Wardhana, Yulia Kurniaty, Jhony Krisnan, B. Basri","doi":"10.31603/7410","DOIUrl":"https://doi.org/10.31603/7410","url":null,"abstract":"Dari hasil investigasi yang dilakukan JAAN (Jakarta Animal Aid Network) terdapat suatu perdagangan daging konsumsi yang menggunakan daging anjing. Terdapat 500 ekor anjing tiap harinya yang masuk ke Surakarta, dengan cara masuk tanpa adanya pengawasa, sertifikat, dan juga adanya proses karantina. Tujuan penulisan ini untuk menganalisa sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan anjing dari daerah tertular atau terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut. \u0000Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan juga kasus, jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sumber hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Pendekatan penelitian data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berupa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular atau terduga tertular penyakit rabies ke wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia diatur dalam UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan.dan Kesehatan.Hewan, dimana saknsi pidananya terdapat pada Pasal 89 ayat (2) juncto pasal 46 ayat (5) UU tersebut. Dalam kasus pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat menurut peneliti ada hal yang mustinya dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memperberat putusan terhadap terdakwa dimana dalam fakta persidangan terungkap perbuatan terdakwa dilakukan lebih dari satu kali yang menurut peneliti seharusnya dapat dijadikan pertimbangan yang memberatkan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut mengingat peredaran/jual beli anjing tanpa adanya sertifikat veternier atau ijin pengawasan sangat membahayakan bagi masyarakat khususnya dari segi kesehatan.","PeriodicalId":365840,"journal":{"name":"Borobudur Law and Society Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124028676","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Vivi Alfiara, Yulia Kurniaty, Johny Krisnan, B. Basri
Terorisme merupakan kejahatan yang mengancam, membahayakan negara dan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Kejahatan terorisme tidak mesti diperbuat oleh orang dewasa saja tetapi anak-anak juga sudah mulai terlibat dalam tindak pidana terorisme. Penelitian ini didasarkan karena sifat anak yang masih labil sehingga sering kali mudah terpengaruh doktrinasi atau pengaruh buruk dari orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana terorisme. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan berdasarkan undang-undang dan pendekatan perkara. Jenis penelitiannya yaitu yuridis normatif. Sumber data diambil secara primer (undang-undang) dan sekunder (kepustakaan). Teknik pengambilan data diambil secara kepustakaan atau studi literatur. Penelitian ini dianalisis dengan metode berpikir induktif. Hasil penelitian ini adalah kejahatan Terorisme yang telah melibatkan anak berusia dibawah 18 tahun telah diatur didalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang disebut dengan mededader (para pembuat) dan medeplichtige (pembuat pembantu) yang dirincikan dengan UU No. 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme Pertanggungjawaban pidana, mengenai anak yang terlibat aksi terorisme berusia dibawah 18 tahun pada kasus di Samarinda dan Thamrin sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, sebab perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur kesalahan tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 15 UU No. 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
{"title":"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme","authors":"Vivi Alfiara, Yulia Kurniaty, Johny Krisnan, B. Basri","doi":"10.31603/7408","DOIUrl":"https://doi.org/10.31603/7408","url":null,"abstract":"Terorisme merupakan kejahatan yang mengancam, membahayakan negara dan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Kejahatan terorisme tidak mesti diperbuat oleh orang dewasa saja tetapi anak-anak juga sudah mulai terlibat dalam tindak pidana terorisme. Penelitian ini didasarkan karena sifat anak yang masih labil sehingga sering kali mudah terpengaruh doktrinasi atau pengaruh buruk dari orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana terorisme. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan berdasarkan undang-undang dan pendekatan perkara. Jenis penelitiannya yaitu yuridis normatif. Sumber data diambil secara primer (undang-undang) dan sekunder (kepustakaan). Teknik pengambilan data diambil secara kepustakaan atau studi literatur. Penelitian ini dianalisis dengan metode berpikir induktif. Hasil penelitian ini adalah kejahatan Terorisme yang telah melibatkan anak berusia dibawah 18 tahun telah diatur didalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang disebut dengan mededader (para pembuat) dan medeplichtige (pembuat pembantu) yang dirincikan dengan UU No. 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme Pertanggungjawaban pidana, mengenai anak yang terlibat aksi terorisme berusia dibawah 18 tahun pada kasus di Samarinda dan Thamrin sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, sebab perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur kesalahan tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 15 UU No. 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.","PeriodicalId":365840,"journal":{"name":"Borobudur Law and Society Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131445601","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Unwanted pregnancies often end in unlawful acts such as illegal abortions, murder, or the disposal of the baby by the birth mother. Therefore, this study aims to find out "How is the chronology of the perpetrator (who is a mother) to kill a baby who is her flesh and blood?" and "What is the driving factor for the crime of infanticide by the birth mother?". To obtain data, the writer conducted an interview with Mrs. Ratih Mannul Izzati, SH., MH. as the Panel of Judges of the Magelang District Court and conducted a study on the Decision on Case Number 16/Pid.Sus/2021/PN Mgg. The results of this study indicate that the chronology of the perpetrators of killing their babies by trying to have an abortion in early pregnancy but without success. Then on the day the baby was born, the perpetrator killed the baby by putting camphor into the baby's mouth and then strangling it until it suffocated; and the driving factor for the perpetrator of the murder of the baby was a pregnancy out of wedlock which resulted in fear of an illicit relationship with his lover being exposed, because the perpetrator was an only child who was the hope of his parents, besides that the perpetrator was also a victim of the irresponsibility of the man who impregnated him, the reason economy, and panic when finding a newborn baby crying.
{"title":"Kajian Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan Seorang Bayi Oleh Ibu Kandung","authors":"Diantyastuti Ramadhani, Johny Krisnan, Basri Basri, Yulia Kurniaty","doi":"10.31603/6741","DOIUrl":"https://doi.org/10.31603/6741","url":null,"abstract":"Unwanted pregnancies often end in unlawful acts such as illegal abortions, murder, or the disposal of the baby by the birth mother. \u0000Therefore, this study aims to find out \"How is the chronology of the perpetrator (who is a mother) to kill a baby who is her flesh and blood?\" and \"What is the driving factor for the crime of infanticide by the birth mother?\". \u0000To obtain data, the writer conducted an interview with Mrs. Ratih Mannul Izzati, SH., MH. as the Panel of Judges of the Magelang District Court and conducted a study on the Decision on Case Number 16/Pid.Sus/2021/PN Mgg. \u0000The results of this study indicate that the chronology of the perpetrators of killing their babies by trying to have an abortion in early pregnancy but without success. Then on the day the baby was born, the perpetrator killed the baby by putting camphor into the baby's mouth and then strangling it until it suffocated; and the driving factor for the perpetrator of the murder of the baby was a pregnancy out of wedlock which resulted in fear of an illicit relationship with his lover being exposed, because the perpetrator was an only child who was the hope of his parents, besides that the perpetrator was also a victim of the irresponsibility of the man who impregnated him, the reason economy, and panic when finding a newborn baby crying.","PeriodicalId":365840,"journal":{"name":"Borobudur Law and Society Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126829450","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kekerasan dalam pemahaman umum adalah perbuatan yang mana lebih bersifat fisik dan dapat berimbas kepada luka fisik. Namun demikian, kekerasan tidak selalu identik dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk psikis maupun seksual. Saat ini banyak sekali perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak pemerintah daerah membuat Perda No 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Namun kenyataannya banyak sekali kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak namun tidak berani untuk melaporkan kasus tersebut karena kekerasan di anggap aib keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektifitas Perda No 3 Tahun 2017 dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mana menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer didapatkan dari Perda No 3 Tahun 2017, sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari jurnal dan buku terkait kekerasan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perda No 3 Tahun 2017 berlum bisa di katakan efektif karena jumlah kekerasan yang terjadi masih meningkat setiap tahunnya.
{"title":"Efektifitas Perda Kab. Blora Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak","authors":"Fatkhiah Priza Setiyani, Dyah Adriantini Sintha Dewi, S. Suharso, Habib Muhsin Syafingi","doi":"10.31603/7335","DOIUrl":"https://doi.org/10.31603/7335","url":null,"abstract":"Kekerasan dalam pemahaman umum adalah perbuatan yang mana lebih bersifat fisik dan dapat berimbas kepada luka fisik. Namun demikian, kekerasan tidak selalu identik dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk psikis maupun seksual. Saat ini banyak sekali perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak pemerintah daerah membuat Perda No 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Namun kenyataannya banyak sekali kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak namun tidak berani untuk melaporkan kasus tersebut karena kekerasan di anggap aib keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektifitas Perda No 3 Tahun 2017 dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mana menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer didapatkan dari Perda No 3 Tahun 2017, sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari jurnal dan buku terkait kekerasan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perda No 3 Tahun 2017 berlum bisa di katakan efektif karena jumlah kekerasan yang terjadi masih meningkat setiap tahunnya.","PeriodicalId":365840,"journal":{"name":"Borobudur Law and Society Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122020119","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：