Pasar Kembang merupakan salah satu distrik sektor informal yang besar di Yogyakarta, dimana wilayah bisnisnya terbagi menjadi dua bagian yaitu kawasan sektor informal sah dan tidak sah. Tujuan penelitian untuk ini memberikan gambaran mengenai partisipasi pekerja perempuan dalam sektor informal di Pasar Kembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Eksplorasi data dengan studi literatur. Sebanyak delapan pekerja perempuan dengan rentang usia 17-51 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam paradigma kemiskinan, perempuan yang dianggap berhasil adalah perempuan yang mampu berkarir di sektor publik dan berkontribusi dalam perekonomian keluarga. Namun, paradigma ini mengesampingkan posisi pekerja perempuan yang tidak memiliki keterampilan dan stock of knowledge yang memadai, sehingga kelompok ini seringkali terpinggirkan dan terserap dalam sektor informal tidak sah yakni Pekerja Seks komersial (PSK). Sektor informal sah bergerak dibidang jasa pariwisata dan sektor informal tidak sah yang aktivitas perekonomiannya bergerak pada bidang prostitusi. Meskipun demikian, kedua kawasan ini berhasil menjalin hubungan simbiosis mutualisme, dimana keberadaan masing-masing sektor dapat saling mendukung dan menguntungkan. Secara umum, hasil studi ini menambah dan memperkaya perdebatan akademik mengenai pekerja perempuan dalam pasar kerja informal
{"title":"Kemiskinan Pekerja Perempuan dan Sektor Informal di Sarkem","authors":"M. Supraja, Odam Asdi Artosa","doi":"10.47431/jmd.v3i1.311","DOIUrl":"https://doi.org/10.47431/jmd.v3i1.311","url":null,"abstract":"Pasar Kembang merupakan salah satu distrik sektor informal yang besar di Yogyakarta, dimana wilayah bisnisnya terbagi menjadi dua bagian yaitu kawasan sektor informal sah dan tidak sah. Tujuan penelitian untuk ini memberikan gambaran mengenai partisipasi pekerja perempuan dalam sektor informal di Pasar Kembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Eksplorasi data dengan studi literatur. Sebanyak delapan pekerja perempuan dengan rentang usia 17-51 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam paradigma kemiskinan, perempuan yang dianggap berhasil adalah perempuan yang mampu berkarir di sektor publik dan berkontribusi dalam perekonomian keluarga. Namun, paradigma ini mengesampingkan posisi pekerja perempuan yang tidak memiliki keterampilan dan stock of knowledge yang memadai, sehingga kelompok ini seringkali terpinggirkan dan terserap dalam sektor informal tidak sah yakni Pekerja Seks komersial (PSK). Sektor informal sah bergerak dibidang jasa pariwisata dan sektor informal tidak sah yang aktivitas perekonomiannya bergerak pada bidang prostitusi. Meskipun demikian, kedua kawasan ini berhasil menjalin hubungan simbiosis mutualisme, dimana keberadaan masing-masing sektor dapat saling mendukung dan menguntungkan. Secara umum, hasil studi ini menambah dan memperkaya perdebatan akademik mengenai pekerja perempuan dalam pasar kerja informal","PeriodicalId":393954,"journal":{"name":"Jurnal Masyarakat dan Desa","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134272943","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penghapusan kemiskinan menjadi cita-cita bangsa Indonesia, hal ini sebagaimana komitmen bangsa melalui pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada aline ke empat yang memiliki makna melindungi seluruh warga negara. Untuk itu negara melalui pemerintah berusaha membuat berbagai upaya dan usaha dalam bentuk-bentuk kebijakan agar kemiskinan di Indonesia terus menurun dan mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahteran. Dalam hal ini, desa dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang diharapkan memiliki komitmen dan inisiatif yang tinggi dalam memberikan perlindungan secara khusus kepada warga miskin dengan memproduksi berbagai kebijakan serta memanfaatkan sumber daya lokal (desa) melalui konsep pemberdayaan. Penelitian ini berfokus pada isu yang terjadi di Kalurahan Wiladeg yang merupakan salah satu kalurahan di wilayah Kapanewon Karangmojo dan masuk dalam wilayah kantong kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan melibatkan narasumber dari pemangku kebijakan dan warga miskin di Kalurahan Wiladeg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Wiladeg masih mengandalkan kebijakan yang diproduksi pemerintah pusat sebagai sarana perlindungan bagi warga miskin. Selain itu Kalurahan Wiladeg masih belum memberikan perhatian besar dalam memberdayakan warga melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal yang merupakan sumber-sumber produksi warga masyarakat
消除贫困成为印尼人的目标，这就像1945年通过《印度尼西亚共和国基本法》(united nations governiciment of the united nations)提出的承诺一样，是一个致力于保护所有公民的第四修正案的国家。为了实现这一目标，各国政府正试图在各种政策上作出努力和努力，使印尼的贫困继续减少，并能够带来一个公正、繁荣和富足的社会。在这方面，正如《宪法》所重申的那样，该村预计将对制定政策和利用当地资源的概念为穷人提供高度的保护和主动性。该研究的重点是在卡利蒙地区发生的一个问题，该地区是议会山角区的一个地区，并已进入山区贫困地区。该研究方法采用描述性质的手段，涉及政策制作者和国家公园的穷人。研究表明，美国政府仍将依赖中央政府制定的政策作为保护穷人的手段。此外，该地区尚未对利用当地资源和社区生产资源的潜力给予充分的重视
{"title":"Perlindungan Terhadap Warga Miskin oleh Pemerintah Kalurahan","authors":"Analius Giawa, Yunita Afreza Winarman","doi":"10.47431/jmd.v3i1.310","DOIUrl":"https://doi.org/10.47431/jmd.v3i1.310","url":null,"abstract":"Penghapusan kemiskinan menjadi cita-cita bangsa Indonesia, hal ini sebagaimana komitmen bangsa melalui pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada aline ke empat yang memiliki makna melindungi seluruh warga negara. Untuk itu negara melalui pemerintah berusaha membuat berbagai upaya dan usaha dalam bentuk-bentuk kebijakan agar kemiskinan di Indonesia terus menurun dan mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahteran. Dalam hal ini, desa dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang diharapkan memiliki komitmen dan inisiatif yang tinggi dalam memberikan perlindungan secara khusus kepada warga miskin dengan memproduksi berbagai kebijakan serta memanfaatkan sumber daya lokal (desa) melalui konsep pemberdayaan. Penelitian ini berfokus pada isu yang terjadi di Kalurahan Wiladeg yang merupakan salah satu kalurahan di wilayah Kapanewon Karangmojo dan masuk dalam wilayah kantong kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan melibatkan narasumber dari pemangku kebijakan dan warga miskin di Kalurahan Wiladeg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Wiladeg masih mengandalkan kebijakan yang diproduksi pemerintah pusat sebagai sarana perlindungan bagi warga miskin. Selain itu Kalurahan Wiladeg masih belum memberikan perhatian besar dalam memberdayakan warga melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal yang merupakan sumber-sumber produksi warga masyarakat","PeriodicalId":393954,"journal":{"name":"Jurnal Masyarakat dan Desa","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134360279","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Implementasi Program, Pembangunan di, Desa Kapur, K. Sungai, Raya Kabupaten, Kubu Raya, Kota Pontianak, Rani Wigati Ningrum, Nurwijayanto, Didid Aditya, Trisakti Haryadi, F. Siska
Desa yang berbatasan dengan pusat pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi pembangunan desa tersebut, baik fisik maupun non fisik, Apabila tidak dilaksanakan secara cermat, dapat menjadi kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dengan observasi, dan wawancara mendalam (in-depth interview), informan drngan snowbal yang dipertimbangkan. Hasil temuan pada penelitian , menunjukkan bahwa di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya kabupaten Kubu Raya Kota Pontianak program pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan jalan, drainase, jembatan, dan pembuatan barau, terintegrasi dengan program bersifat non fisik dalam hal ini pembinaan seperti pembinaan keterampilan pengolahan pakan/makanan dari ikan lele menjadi abon , program bidang kesehatan seperti pemberian makanan tambahan yang bergizi kepada ibu hamil serta pencegahan stunting, dan program pendidikan seperti pembinaan guru-guru, serta bimbingan di paud-paud desa guna langkah untuk melanjutkan pendidikan dasar dan seterusnya sehingga mereka bisa berkembang dengan baik
{"title":"Implementasi Program Pembangunan di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kota Pontianak","authors":"Implementasi Program, Pembangunan di, Desa Kapur, K. Sungai, Raya Kabupaten, Kubu Raya, Kota Pontianak, Rani Wigati Ningrum, Nurwijayanto, Didid Aditya, Trisakti Haryadi, F. Siska","doi":"10.47431/jmd.v3i1.312","DOIUrl":"https://doi.org/10.47431/jmd.v3i1.312","url":null,"abstract":"Desa yang berbatasan dengan pusat pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi pembangunan desa tersebut, baik fisik maupun non fisik, Apabila tidak dilaksanakan secara cermat, dapat menjadi kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dengan observasi, dan wawancara mendalam (in-depth interview), informan drngan snowbal yang dipertimbangkan. Hasil temuan pada penelitian , menunjukkan bahwa di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya kabupaten Kubu Raya Kota Pontianak program pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan jalan, drainase, jembatan, dan pembuatan barau, terintegrasi dengan program bersifat non fisik dalam hal ini pembinaan seperti pembinaan keterampilan pengolahan pakan/makanan dari ikan lele menjadi abon , program bidang kesehatan seperti pemberian makanan tambahan yang bergizi kepada ibu hamil serta pencegahan stunting, dan program pendidikan seperti pembinaan guru-guru, serta bimbingan di paud-paud desa guna langkah untuk melanjutkan pendidikan dasar dan seterusnya sehingga mereka bisa berkembang dengan baik","PeriodicalId":393954,"journal":{"name":"Jurnal Masyarakat dan Desa","volume":"118 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131415453","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Desa Teluk Paman Timur mengalami pemekaran wilayah sehingga pembangunan infrastruk tur juga mengalami perkembangan dari segi jumlah dan jenisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan infrastruktur Desa Teluk Paman Timur pasca pemekaran serta faktor -faktor yang mempengaruhi perkembangan infrastruktur tersebut. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan deduktif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengetahui perkembangan infrastruktur pada suatu desa dikarenakan pembangunan infrastruktur pada desa sudah mempunyai acuan atau peraturan pembangunan yang mengikat. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informasi diperoleh dari 10 informan. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sudah menunjukkan adanya perkembangan setiap tahunnya. Namun, pembangunan infrastruktur tersebut terdapat kekurangan berupa bidang bidang yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu bidang lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini ditemukan penyebabnya antara lain faktor tatakelola pemerintah, partisipasi masyarakat, sumber daya finansial, kualitas sumber daya manusia dan masalah teknis lapangan.
{"title":"Perkembangan Infrastruktur Pasca Pemekaran Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau","authors":"Muhammad Raihatul Jannah, Bagus Ramadhan","doi":"10.47431/jmd.v3i1.313","DOIUrl":"https://doi.org/10.47431/jmd.v3i1.313","url":null,"abstract":"Desa Teluk Paman Timur mengalami pemekaran wilayah sehingga pembangunan infrastruk tur juga mengalami perkembangan dari segi jumlah dan jenisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan infrastruktur Desa Teluk Paman Timur pasca pemekaran serta faktor -faktor yang mempengaruhi perkembangan infrastruktur tersebut. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan deduktif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengetahui perkembangan infrastruktur pada suatu desa dikarenakan pembangunan infrastruktur pada desa sudah mempunyai acuan atau peraturan pembangunan yang mengikat. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informasi diperoleh dari 10 informan. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sudah menunjukkan adanya perkembangan setiap tahunnya. Namun, pembangunan infrastruktur tersebut terdapat kekurangan berupa bidang bidang yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu bidang lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini ditemukan penyebabnya antara lain faktor tatakelola pemerintah, partisipasi masyarakat, sumber daya finansial, kualitas sumber daya manusia dan masalah teknis lapangan.","PeriodicalId":393954,"journal":{"name":"Jurnal Masyarakat dan Desa","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115082097","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kesejahteraan merupakan kondisi dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi pedagang kaki lima yang menggantungkan pendapatan dari usaha berdagang, pada saat memasuki Bulan Ramadhan menghadapi perubahan perilaku konsumen yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan dan kesejahteraannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan hidup mereka pada bulan Ramadhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sebanyak 8 pedagang kaki lima sebagai informan yang berlokasi di Kecamatan Pontianak Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 12,5 % pedagang mengalami peningkatan pendapatan selama bulan Ramadhan, sebanyak 25% pedagang mendapatkan pendapatan yang sama seperti bulan biasanya, serta 67,5 % pedagang mengalami penurunan pendapatan dikarenakan pedagang tidak menyediakan barang dagangan berupa makanan dan minuman khas bulan Ramadhan yang diminati konsumen. Kesimpulan bahwa kesejahteraan pedagang kaki lima dari segi pendapatan selama bulan Ramadhan pada umumnya tidak mengalami peningkatan dikarenakan pedagang tidak mempunyai inovasi produk dagangan yang disesuaikan dengan selera konsumen untuk pemenuhan kebutuhan berbuka puasa. Produk yang dijual relative sama dengan hari- hari biasa, sehingga penurunan pendapatan berakibat pada penurunan kesejahteraan.
{"title":"Pendapatan dan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima selama Bulan Ramadhan di Kecamatan Pontianak Kota","authors":"Hududa Akmami, Ayin Fias Munifah, Syarmiati Syarmiati, Elsa Julia, Iqin Muttaqin Muttaqin","doi":"10.47431/jmd.v3i1.307","DOIUrl":"https://doi.org/10.47431/jmd.v3i1.307","url":null,"abstract":"Kesejahteraan merupakan kondisi dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi pedagang kaki lima yang menggantungkan pendapatan dari usaha berdagang, pada saat memasuki Bulan Ramadhan menghadapi perubahan perilaku konsumen yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan dan kesejahteraannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan hidup mereka pada bulan Ramadhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sebanyak 8 pedagang kaki lima sebagai informan yang berlokasi di Kecamatan Pontianak Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 12,5 % pedagang mengalami peningkatan pendapatan selama bulan Ramadhan, sebanyak 25% pedagang mendapatkan pendapatan yang sama seperti bulan biasanya, serta 67,5 % pedagang mengalami penurunan pendapatan dikarenakan pedagang tidak menyediakan barang dagangan berupa makanan dan minuman khas bulan Ramadhan yang diminati konsumen. Kesimpulan bahwa kesejahteraan pedagang kaki lima dari segi pendapatan selama bulan Ramadhan pada umumnya tidak mengalami peningkatan dikarenakan pedagang tidak mempunyai inovasi produk dagangan yang disesuaikan dengan selera konsumen untuk pemenuhan kebutuhan berbuka puasa. Produk yang dijual relative sama dengan hari- hari biasa, sehingga penurunan pendapatan berakibat pada penurunan kesejahteraan.","PeriodicalId":393954,"journal":{"name":"Jurnal Masyarakat dan Desa","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126847420","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The Permata Batik MSMEs is a leading MSME in Bimomartani Village, Ngemplak, Sleman. that has been able to empower and prosper the local community. This research aims to find out the empowerment that has been done towards Permata Batik MSMEs, the driving and inhibiting factors in this empowerment. The type of this research is qualitative. Informants came from the Permata Batik MSMEs, the community and the Village Government. The data collection techniques with observation, interview and documentation. The analysis technique is descriptive. The results of the study showed that empowerment began with the awareness and belief of the members of MSME that batik is typicalal handicraft of Indonesian society and Javanese in particular. The existence of an economic crisis, the batik business became the foundation of MSME actors. The driving factor is a strong understanding of Yogyakarta as the world's entry point to recognize and love batik crafts. The inhibiting factors are the weak knowledge and skills of MSME actors, lack of product innovation, and capital problems. Conclusion, the empowerment of Permata Batik MSMEs has been running well by recruiting labor from the residents of Bimomartani Village. Marketing has expanded to the international market. However, there are still several obstacles that must be overcome, so that the sustainability of the Permata Batik MSMEs business can remain a source of income and community welfare
{"title":"Pemberdayaan UMKM ‘ Permata Batik ‘ Di Kalurahan Bimomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman","authors":"Zulianti, Tutik Wahyuningsih","doi":"10.47431/jmd.v2i2.278","DOIUrl":"https://doi.org/10.47431/jmd.v2i2.278","url":null,"abstract":"The Permata Batik MSMEs is a leading MSME in Bimomartani Village, Ngemplak, Sleman. that has been able to empower and prosper the local community. This research aims to find out the empowerment that has been done towards Permata Batik MSMEs, the driving and inhibiting factors in this empowerment. The type of this research is qualitative. Informants came from the Permata Batik MSMEs, the community and the Village Government. The data collection techniques with observation, interview and documentation. The analysis technique is descriptive. The results of the study showed that empowerment began with the awareness and belief of the members of MSME that batik is typicalal handicraft of Indonesian society and Javanese in particular. The existence of an economic crisis, the batik business became the foundation of MSME actors. The driving factor is a strong understanding of Yogyakarta as the world's entry point to recognize and love batik crafts. The inhibiting factors are the weak knowledge and skills of MSME actors, lack of product innovation, and capital problems. Conclusion, the empowerment of Permata Batik MSMEs has been running well by recruiting labor from the residents of Bimomartani Village. Marketing has expanded to the international market. However, there are still several obstacles that must be overcome, so that the sustainability of the Permata Batik MSMEs business can remain a source of income and community welfare","PeriodicalId":393954,"journal":{"name":"Jurnal Masyarakat dan Desa","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131512255","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Agus Pandu Purnama, R.Widodo, Triputro Magister, Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi, Pembangunan Masyarakat, Desa “APMD”, Yogyakarta, Kata Kunci, Csr, Perencanaan Pembangunan
Corporate Social Responsibility (CSR) Yogyakarta International Airport implements its program in supporting village development planning around the airport area. How the implementation of CSR activities with programs in village development planning is interesting to study. This research uses a qualitative descriptive method and an interactive approach, with data analysis techniques consisting of data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification. The results of the study show that the Yogyakarta International Airport (YIA) CSR program has carried out its activities since the beginning of construction until now. The goal is to provide benefits for economic, social and environmental development, especially for the community around the airport working area. The Palihan Village is one of the villages in the airport working area which often receives CSR assistance. However, the implementation of the CSR program has not been integrated with village development and village development planning, so that it is less supportive of sustainable village development.
{"title":"Corporate Social Responsibility Yogyakarta International Airport dalam Perencanaan Pembangunan Kalurahan","authors":"Agus Pandu Purnama, R.Widodo, Triputro Magister, Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi, Pembangunan Masyarakat, Desa “APMD”, Yogyakarta, Kata Kunci, Csr, Perencanaan Pembangunan","doi":"10.47431/jmd.v2i2.274","DOIUrl":"https://doi.org/10.47431/jmd.v2i2.274","url":null,"abstract":"Corporate Social Responsibility (CSR) Yogyakarta International Airport implements its program in supporting village development planning around the airport area. How the implementation of CSR activities with programs in village development planning is interesting to study. This research uses a qualitative descriptive method and an interactive approach, with data analysis techniques consisting of data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification. The results of the study show that the Yogyakarta International Airport (YIA) CSR program has carried out its activities since the beginning of construction until now. The goal is to provide benefits for economic, social and environmental development, especially for the community around the airport working area. The Palihan Village is one of the villages in the airport working area which often receives CSR assistance. However, the implementation of the CSR program has not been integrated with village development and village development planning, so that it is less supportive of sustainable village development.","PeriodicalId":393954,"journal":{"name":"Jurnal Masyarakat dan Desa","volume":"9 11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132280413","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Democracy making through village deliberation is a deliberative theory of democracy to control and aggregation. Explorative Qualitative Research is used to explore phenomena and explore concepts related to making democracy in Bendungan Village. The data is analyzed by phenomena that occur in people's lives. Data collection was done by observation, documentation and interviews. The results of the study show that democracy making in Bendungan Village is carried out through village deliberations which are held twice a year which is the result of democracy making hamlet deliberations and non-formal deliberations such as Friday night tahlilan events, recitation and patrols. In these non-formal deliberations, political spaces are opened to discuss various kinds of community interests in order to become a means of control and aggregation. With strong deliberation at Friday night such as tahlilan events, women's recitations, night patrols, community service, and posyandu (Integrated Healthcare Center) which are carried out routinely, in addition to controlling power and aggregation, genuine people's aspirations can emerge that are autonomous and not based on mobilization based on community modalities
{"title":"Democracy Making melalui Musyawarah Desa di Desa Bendungan Kecamatan Kaliwiro Wonosobo","authors":"M. Firdaus","doi":"10.47431/jmd.v2i2.277","DOIUrl":"https://doi.org/10.47431/jmd.v2i2.277","url":null,"abstract":"Democracy making through village deliberation is a deliberative theory of democracy to control and aggregation. Explorative Qualitative Research is used to explore phenomena and explore concepts related to making democracy in Bendungan Village. The data is analyzed by phenomena that occur in people's lives. Data collection was done by observation, documentation and interviews. The results of the study show that democracy making in Bendungan Village is carried out through village deliberations which are held twice a year which is the result of democracy making hamlet deliberations and non-formal deliberations such as Friday night tahlilan events, recitation and patrols. In these non-formal deliberations, political spaces are opened to discuss various kinds of community interests in order to become a means of control and aggregation. With strong deliberation at Friday night such as tahlilan events, women's recitations, night patrols, community service, and posyandu (Integrated Healthcare Center) which are carried out routinely, in addition to controlling power and aggregation, genuine people's aspirations can emerge that are autonomous and not based on mobilization based on community modalities","PeriodicalId":393954,"journal":{"name":"Jurnal Masyarakat dan Desa","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128606170","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The increase in disasters in Indonesia from year to year worries the government and people in disaster-prone areas. For this reason, BNPB (National Disaster Management Agency) launched a community-based program, namely Destana (Disaster Resistant Village) which is implemented by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) Special Region of Yogyakarta through public policy. This research focuses on the implementation of the Destana program. The data collection methods were conducted through interviews and narrative question and answer. The results of the research, BPBD DIY has succeeded in forming 243 Destana which are spread across four disctricts and one city of DIY, the community is involved in identifying potential disasters in their area, taking preventive measures, being aware of the impact of disasters and how to deal with them, education, and forming volunteer groups. Conclusion, the Destana program in DIY was implemented by increasing public awareness, the ability to deal with disaster threats and being proactive, participatory and organized as an indication that the implementation of public policy in DIY in reducing disaster risk can be used as a model to reduce the impact of disasters in other regions
{"title":"Implementasi Kebijakan Publik tentang Model Pengurangan Resiko Bencana dengan Pendekatan Pada Masyarakat Dalam Program Desa Tahan Bencana Di Daerah Istimewa Yogyakarta","authors":"Vibriza Juliswara, Rusman Rupinus Manik, Djuniawan Karnadjaja","doi":"10.47431/jmd.v2i2.275","DOIUrl":"https://doi.org/10.47431/jmd.v2i2.275","url":null,"abstract":"The increase in disasters in Indonesia from year to year worries the government and people in disaster-prone areas. For this reason, BNPB (National Disaster Management Agency) launched a community-based program, namely Destana (Disaster Resistant Village) which is implemented by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) Special Region of Yogyakarta through public policy. This research focuses on the implementation of the Destana program. The data collection methods were conducted through interviews and narrative question and answer. The results of the research, BPBD DIY has succeeded in forming 243 Destana which are spread across four disctricts and one city of DIY, the community is involved in identifying potential disasters in their area, taking preventive measures, being aware of the impact of disasters and how to deal with them, education, and forming volunteer groups. Conclusion, the Destana program in DIY was implemented by increasing public awareness, the ability to deal with disaster threats and being proactive, participatory and organized as an indication that the implementation of public policy in DIY in reducing disaster risk can be used as a model to reduce the impact of disasters in other regions","PeriodicalId":393954,"journal":{"name":"Jurnal Masyarakat dan Desa","volume":"140 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131950270","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abdul Aziz A. Ibrahim dan, Supardal Magister, Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi, Pembangunan Masyarakat, Desa “APMD”, Kata Kunci, Partisipasi Pembangunan, Aspirasi, dan Akses, Pengawasan
Citizen participation in development planning is a necessity in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages, in fact not all villages apply the principle of participation in preparing development plans. Departing from this problem, the author intends to examine how the participatory village development planning process takes place and involves the Wirokerten community. Because community participation is still considered not too important in the agreement to express opinions and influence village development policy plans. The presence of the community is also still seen as a formalistic participation which is limited to approving policies designed by the village government. In addition, there are still many people who have not received information about village development planning. This study uses a qualitative research method using descriptive research that seeks to describe empirical facts of various phenomena that exist in the Wirokerten Village, through a process of observation and interviews with all stakeholders. The results show that the level of participation of Wirokerten residents in the planning process is not optimal. This shows that even though the residents are present in the forum, they have not conveyed much of their aspirations and ideas. Residents also have not yet gained access to and exercised oversight in village development planning.
{"title":"Perencanaan Pembangunan Kalurahan Wirokerten: Sebuah Studi tentang Akses Gagasan dan Pengawasan Masyarakat","authors":"Abdul Aziz A. Ibrahim dan, Supardal Magister, Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi, Pembangunan Masyarakat, Desa “APMD”, Kata Kunci, Partisipasi Pembangunan, Aspirasi, dan Akses, Pengawasan","doi":"10.47431/jmd.v2i2.276","DOIUrl":"https://doi.org/10.47431/jmd.v2i2.276","url":null,"abstract":"Citizen participation in development planning is a necessity in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages, in fact not all villages apply the principle of participation in preparing development plans. Departing from this problem, the author intends to examine how the participatory village development planning process takes place and involves the Wirokerten community. Because community participation is still considered not too important in the agreement to express opinions and influence village development policy plans. The presence of the community is also still seen as a formalistic participation which is limited to approving policies designed by the village government. In addition, there are still many people who have not received information about village development planning. This study uses a qualitative research method using descriptive research that seeks to describe empirical facts of various phenomena that exist in the Wirokerten Village, through a process of observation and interviews with all stakeholders. The results show that the level of participation of Wirokerten residents in the planning process is not optimal. This shows that even though the residents are present in the forum, they have not conveyed much of their aspirations and ideas. Residents also have not yet gained access to and exercised oversight in village development planning.","PeriodicalId":393954,"journal":{"name":"Jurnal Masyarakat dan Desa","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129863643","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：