Pub Date : 2022-09-16DOI: 10.30996/abdikarya.v5i2.7283
Andrian Thanzani, M. N. Yannassandi, Putri Wahyu Maulana
Narcotics crime is a form of law violation that most often occurs in Indonesia. With the increasing number of perpetrators of narcotics crimes, serious efforts are needed to eradicate narcotics crimes from law enforcement officers, namely the Police and the Prosecutor's Office. Not only that, the state also stipulates narcotics regulations in Law (UU) Number 35 of 2009. Narcotics problems, apart from being considered to be damaging the nation's future, cannot be separated from health problems. As one of the pillars of law enforcement in Indonesia, the Prosecutor's Office has an extraordinary task in enforcing the rule of law in Indonesia comprehensively as regulated in Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. This study aims to find out how the Public Prosecutor in determining the indictment against the perpetrators of criminal acts of narcotics abuse starting from the consideration of determining the article used, determining the form of indictment, and the obstacles experienced by the prosecutor. The method used in this research is qualitative. The results of this study indicate that the indictment has an important role in uncovering a criminal event in the trial because it is the scope of examination for the judge. Keywords: Crime, Narcotics, Prosecutors Abstrak Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum yang paling sering terjadi di Indonesia. Semakin maraknya pelaku tindak pidana Narkotika, maka diperlukan adanya upaya yang serius terhadap pemberantasan tindak pidana Narkotika dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan.. Tidak hanya sampai di situ saja, negara juga menetapkan pengaturan narkotika dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009. Permasalahan narkotika, selain dianggap dapat merusak masa depan bangsa, juga tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan kesehatan. Sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia Kejaksaan yang memiliki tugas luar biasa dalam menegakkan supermasi hukum di Indonesia dengan komprehensif sebagaiman diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimulai dari pertimbangan penetapan pasal yang digunakan, penentuan bentuk dakwaan, serta hambatan yang dialami jaksa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa surat dakwaan memiliki peran penting dalam mengungkap suatu peristiwa pidana dalam persidangan karena merupakan ruang lingkup pemeriksaan bagi hakim. Kata kunci : Tindak Pidana, Narkotika, Kejaksaan
毒品犯罪是印尼最常发生的一种违法行为。由于从事麻醉品犯罪的人越来越多，必须认真努力从执法人员，即警察和检察官办公室根除麻醉品犯罪。不仅如此，国家还在2009年第35号法律(UU)中规定了禁毒条例。麻醉品问题除了被认为会损害国家的未来之外，还不能与健康问题分开。作为印度尼西亚执法的支柱之一，检察官办公室的一项特殊任务是按照2004年关于印度尼西亚共和国总检察长办公室的第16号法律的规定，全面执行印度尼西亚的法治。本研究旨在从确定所使用的条款、确定起诉的形式以及检察官所遇到的障碍的考虑出发，探讨检察官在确定对滥用麻醉品犯罪行为的行为人的起诉时如何进行。本研究使用的方法是定性的。研究结果表明，起诉书是法官的审查范围，在审判中对犯罪事件的揭露具有重要作用。关键词:犯罪、毒品、检察官摘要:印尼刑事犯罪、毒品犯罪、检察官摘要:印尼刑事犯罪、刑事犯罪、刑事犯罪、刑事犯罪、刑事犯罪、刑事犯罪、刑事犯罪。这句话的意思是:“我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。”2009年10月35日，Undang-Undang (UU)。Permasalahan narkotika, selain dianggap dapat merusak masa depan bangsa, juga tidak dapat dipisahkan dengan Permasalahan kesehatan。2004年7月16日，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚。peneltitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Jaksa penuntutui Umum dalam menetapkan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilaki dari pertimbangan penetapan pasal yang digunakan, penentuan bentuk dakwaan, serta hambatan yang dialami Jaksa。在此基础上，提出了一种新的研究方法。哈西尔penelitian ini menunjukan baha，我的名字是“我的名字”，我的名字是“我的名字”，我的名字是“我的名字”，我的名字是“我的名字”，我是“我的名字”。Kata kunci: Tindak Pidana, Narkotika, Kejaksaan
{"title":"PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA","authors":"Andrian Thanzani, M. N. Yannassandi, Putri Wahyu Maulana","doi":"10.30996/abdikarya.v5i2.7283","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7283","url":null,"abstract":"Narcotics crime is a form of law violation that most often occurs in Indonesia. With the increasing number of perpetrators of narcotics crimes, serious efforts are needed to eradicate narcotics crimes from law enforcement officers, namely the Police and the Prosecutor's Office. Not only that, the state also stipulates narcotics regulations in Law (UU) Number 35 of 2009. Narcotics problems, apart from being considered to be damaging the nation's future, cannot be separated from health problems. As one of the pillars of law enforcement in Indonesia, the Prosecutor's Office has an extraordinary task in enforcing the rule of law in Indonesia comprehensively as regulated in Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. This study aims to find out how the Public Prosecutor in determining the indictment against the perpetrators of criminal acts of narcotics abuse starting from the consideration of determining the article used, determining the form of indictment, and the obstacles experienced by the prosecutor. The method used in this research is qualitative. The results of this study indicate that the indictment has an important role in uncovering a criminal event in the trial because it is the scope of examination for the judge. \u0000Keywords: Crime, Narcotics, Prosecutors \u0000Abstrak \u0000Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum yang paling sering terjadi di Indonesia. Semakin maraknya pelaku tindak pidana Narkotika, maka diperlukan adanya upaya yang serius terhadap pemberantasan tindak pidana Narkotika dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan.. Tidak hanya sampai di situ saja, negara juga menetapkan pengaturan narkotika dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009. Permasalahan narkotika, selain dianggap dapat merusak masa depan bangsa, juga tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan kesehatan. Sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia Kejaksaan yang memiliki tugas luar biasa dalam menegakkan supermasi hukum di Indonesia dengan komprehensif sebagaiman diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimulai dari pertimbangan penetapan pasal yang digunakan, penentuan bentuk dakwaan, serta hambatan yang dialami jaksa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa surat dakwaan memiliki peran penting dalam mengungkap suatu peristiwa pidana dalam persidangan karena merupakan ruang lingkup pemeriksaan bagi hakim. \u0000Kata kunci : Tindak Pidana, Narkotika, Kejaksaan","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"85 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127722891","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-16DOI: 10.30996/abdikarya.v5i2.7251
Andy Putra Rusdianto
Ease of doing business as a major theme in economic development requires encouragement from various aspects of administrative procedures, one of which is the abolition of the legalization requirements for foreign public documents. The practice of legalizing foreign public documents or public documents to be used abroad, even though they have used an application, still requires a lot of time and money. In addition, another obstacle in the use of public documents is that public documents that have been legalized by institutions or ministries in Indonesia are not automatically accepted, but must go through a re-legislation process in accordance with the formal procedures of the destination country. The Apostille Convention was created to address this problem. With this convention, the formal procedure for legalization will be simplified, in addition to public documents that have been completed with apostille will be accepted by the treaty member countries. This study uses a normative juridical research method with secondary data. Data were analyzed by qualitative analysis method. Furthermore, the analysis also includes various scientific articles on apostille to add insight and understanding about apostille Keywords: apostille convention, Indonesia, public document. Abstrak Kemudahan berusaha sebagai sebuah tema besar dalam pembangunan perekonomian membutuhkan dorongan dari berbagai aspek prosedur administrasi, salah satunya adalah penghapusan syarat legalisasi dokumen publik asing. Praktik legalisasi dokumen publik asing atau dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri, meskipun telah menggunakan aplikasi tetapi masih membutuhkan banyak waktu dan biaya. Selain itu, kendala lainnya dalam penggunaan dokumen publik adalah bahwa dokumen publik yang telah dilegalisir oleh lembaga atau kementerian di Indonesia tidak serta merta dapat diterima, melainkan harus melalui proses legislasi kembali sesuai dengan prosedur formal dari negara yang dituju. Konvensi Apostille dibentuk untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan adanya konvensi ini maka prosedur formal legalisasi akan disederhanakan, selain itu dokumen publik yang telah dilengkapi apostille akan diterima oleh negara-negara anggota perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Selanjutnya, analisis juga mencakup berbagai artikel ilmiah tentang apostille untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang apostille.
便利经商作为经济发展的一大主题，需要从行政程序的各个方面加以鼓励，其中之一就是取消对外国公共文件的合法化要求。将外国公共文件或公共文件在国外使用合法化的做法，即使他们已经使用了申请，仍然需要大量的时间和金钱。此外，使用公共文件的另一个障碍是，已在印度尼西亚的机构或部委合法化的公共文件不会自动被接受，而必须按照目的国的正式程序经过重新立法程序。《Apostille公约》就是为了解决这个问题而制定的。有了这项公约，合法化的正式程序将得到简化，此外，已完成的公开文件将被条约成员国接受。本研究采用规范的法律研究方法，辅以二手资料。资料采用定性分析方法进行分析。此外，该分析还包括各种关于apostille的科学文章，以增加对apostille的见解和理解。关键词:apostille公约，印度尼西亚，公开文件。摘要:公安机关是公安机关，是公安机关是公安机关，是公安机关是公安机关，是公安机关是公安机关，是公安机关是公安机关。国民法制化是国民法制化，国民法制化是国民法制化，国民法制化是国民法制化，国民法制化是国民法制化，国民法制化是国民法制化。Selain itu, kendala lainnya dalam penggunaan dokumen publiclik adalala bahawa dokumen publiclik yang telah dilegalisir oleh lembaga atau kementerian di Indonesia, tinak serta merta dapat diterima, melainkan harus melalui propro立法机构kembali sesuai dengan检察官正式dari negara yang dituju。Konvensi Apostille dibentuk untuk mengatasi permasalahan ini。Dengan adanya konvensi ini maka attorney formal legalisasi akan disederhanakan, selain to dokumen public likk yang telah dilengkapi apostille akan diterima oleh negara-negara anggota perjanjian。Penelitian ini menggunakan方法Penelitian yuridis标准化登根数据检索。数据分析，登根方法，定性分析。Selanjutnya，分析juga menakup berbagai artikel ilmiah tentenapostille untuk menambah wawasan dan pemahaman tentenapostille。
{"title":"RUANG LINGKUP DOKUMEN APOSTILLE","authors":"Andy Putra Rusdianto","doi":"10.30996/abdikarya.v5i2.7251","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7251","url":null,"abstract":"Ease of doing business as a major theme in economic development requires encouragement from various aspects of administrative procedures, one of which is the abolition of the legalization requirements for foreign public documents. The practice of legalizing foreign public documents or public documents to be used abroad, even though they have used an application, still requires a lot of time and money. In addition, another obstacle in the use of public documents is that public documents that have been legalized by institutions or ministries in Indonesia are not automatically accepted, but must go through a re-legislation process in accordance with the formal procedures of the destination country. The Apostille Convention was created to address this problem. With this convention, the formal procedure for legalization will be simplified, in addition to public documents that have been completed with apostille will be accepted by the treaty member countries. This study uses a normative juridical research method with secondary data. Data were analyzed by qualitative analysis method. Furthermore, the analysis also includes various scientific articles on apostille to add insight and understanding about apostille \u0000Keywords: apostille convention, Indonesia, public document. \u0000Abstrak \u0000Kemudahan berusaha sebagai sebuah tema besar dalam pembangunan perekonomian membutuhkan dorongan dari berbagai aspek prosedur administrasi, salah satunya adalah penghapusan syarat legalisasi dokumen publik asing. Praktik legalisasi dokumen publik asing atau dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri, meskipun telah menggunakan aplikasi tetapi masih membutuhkan banyak waktu dan biaya. Selain itu, kendala lainnya dalam penggunaan dokumen publik adalah bahwa dokumen publik yang telah dilegalisir oleh lembaga atau kementerian di Indonesia tidak serta merta dapat diterima, melainkan harus melalui proses legislasi kembali sesuai dengan prosedur formal dari negara yang dituju. Konvensi Apostille dibentuk untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan adanya konvensi ini maka prosedur formal legalisasi akan disederhanakan, selain itu dokumen publik yang telah dilengkapi apostille akan diterima oleh negara-negara anggota perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Selanjutnya, analisis juga mencakup berbagai artikel ilmiah tentang apostille untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang apostille.","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114284440","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-16DOI: 10.30996/abdikarya.v5i2.7249
Noviar Ramadhany Biesse Putri
The purpose of this study is to describe problems related to the importance of obtaining Indonesian citizenship status based on Government Regulation No. 21 of 2022. This research is a normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study found that there are still many children resulting from mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals who do not or are late in choosing citizenship status to become Indonesian citizens to the Minister of Law and Human Rights, where with this Government Regulation children with dual citizenship are given the opportunity return within a period of two years to apply for Indonesian citizenship as of the promulgation of this Government Regulation. Thus, referring to Government Regulation Number 21 of 2022, which can accommodate children who have citizenship problems by providing the opportunity to return to obtaining Indonesian citizenship status within a predetermined period of time. Socialization regarding the new regulations is also needed to disseminate information to the public regarding matters relating to mixed marriages, especially regarding the citizenship status of children. Keywords: child; citizenship; mixed marriage Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan permasalahan terkait pentingnya memperoleh status kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih banyak anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara Asing tidak atau terlambat memilih status kewarganegaraan untuk menjadi Warga Negara Indonesia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana dengan adanya Peraturan Pemerintah ini anak berkewarganegaraan ganda diberikan kesempatan kembali dalam jangka waktu dua tahun untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Dengan demikian, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 yaitu dapat mengakomodir anak yang memiliki permasalahan kewarganegaraan dengan memberikan kesempatan kembali untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sosialisasi mengenai adanya aturan baru juga diperlukan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan campuran, khususnya terkait status kewarganegaraan anak.
本研究的目的是描述与根据2022年第21号政府条例获得印度尼西亚公民身份的重要性有关的问题。本研究是一项运用成文法方法和概念方法的规范性法律研究。这项研究的结果发现，在法律和人权部长看来，印度尼西亚公民和没有或迟于选择公民身份成为印度尼西亚公民的外国国民之间的混合婚姻仍然造成许多儿童，根据这项政府条例，具有双重国籍的儿童有机会在这项政府条例颁布之日起两年内返回申请印度尼西亚公民身份。因此，参照2022年第21号政府条例，该条例可以通过提供机会在预定的时间内重新获得印度尼西亚公民身份来照顾有公民身份问题的儿童。还需要就新条例进行社会化，以便向公众传播有关异族通婚问题的信息，特别是关于儿童的公民身份问题。关键词:儿童;公民身份;异族通婚摘要:Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan permasalahan terkait pentingnya memperoleh status kewarganegaraan印度尼西亚berdasarkan Peraturan peremerintah noor 21 Tahun 2022。Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatiatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual。Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih banyak anak Hasil perkawinan campuran antara warganegara Indonesia dengan warganegara status kewarganegaran untuk menjadi warganegara Indonesia kepaada menenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚Dengan demmikian, mengacu pada Peraturan Pemerintah noor 21 Tahun 2022 yitu dapat mengakomodir anak yang memiliki permasalahan kewarganegaraan Dengan memberikan kesempatan kembali untuk memperoleh status kewarganegaran Indonesia dalam janka waktu yang telah dientukan。社会主义社会主义社会主义社会主义社会主义社会主义社会主义社会主义社会主义社会主义社会主义社会主义社会主义社会主义社会主义社会主义社会主义社会主义社会主义社会主义社会主义
{"title":"URGENSI MEMPEROLEH STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2022","authors":"Noviar Ramadhany Biesse Putri","doi":"10.30996/abdikarya.v5i2.7249","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7249","url":null,"abstract":"The purpose of this study is to describe problems related to the importance of obtaining Indonesian citizenship status based on Government Regulation No. 21 of 2022. This research is a normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study found that there are still many children resulting from mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals who do not or are late in choosing citizenship status to become Indonesian citizens to the Minister of Law and Human Rights, where with this Government Regulation children with dual citizenship are given the opportunity return within a period of two years to apply for Indonesian citizenship as of the promulgation of this Government Regulation. Thus, referring to Government Regulation Number 21 of 2022, which can accommodate children who have citizenship problems by providing the opportunity to return to obtaining Indonesian citizenship status within a predetermined period of time. Socialization regarding the new regulations is also needed to disseminate information to the public regarding matters relating to mixed marriages, especially regarding the citizenship status of children. \u0000Keywords: child; citizenship; mixed marriage \u0000Abstrak \u0000Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan permasalahan terkait pentingnya memperoleh status kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih banyak anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara Asing tidak atau terlambat memilih status kewarganegaraan untuk menjadi Warga Negara Indonesia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana dengan adanya Peraturan Pemerintah ini anak berkewarganegaraan ganda diberikan kesempatan kembali dalam jangka waktu dua tahun untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Dengan demikian, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 yaitu dapat mengakomodir anak yang memiliki permasalahan kewarganegaraan dengan memberikan kesempatan kembali untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sosialisasi mengenai adanya aturan baru juga diperlukan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan campuran, khususnya terkait status kewarganegaraan anak.","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"161 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114734549","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-16DOI: 10.30996/abdikarya.v5i2.7347
Anissa Rahmawati
Meetings are a very important means of communication in an organization because the meeting serves as a guide in discussing an issue to achieve goals with an agreement in taking or making a decision. The purpose of this observation is to find out the procedures for meetings in the meeting section and the Legislation of the Surabaya City DPRD secretariat, while the benefits of this observation are to know and expand knowledge and insight into the procedures for holding council member meetings at the Surabaya City DPRD secretariat and as evaluation material in other sections. the part that is directly and actively involved in organizing board member meetings. Keywords: Meeting, Procedure, DPRD Abstrak Rapat merupakan sebuah sarana komunikasi yang sangat penting dalam suatu organisasi karena rapat berfungsi sebagai pedoman dalam pembahasan mengenai suatu persoalan untuk mencapai tujuan dengan kata sepakat dalam mengambil atau mengambil suatu keputusan. Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui prosedur rapat di bagian rapat dan Perundang-Undangan sekertariat DPRD Kota Surabaya, sedangkan manfaat dari pengamatan ini adalah mengetahui dan memperluas ilmu serta wawasan mengenai prosedur penyelenggaraan rapat anggota dewan di sekretariat DPRD Kota Surabaya dan sebagai bahan evaluasi pada bagian-bagian yang terlibat langsung serta aktif melakukan penyelenggaraan rapat anggota dewan. Kata kunci: Rapat, Prosedur, DPRD
{"title":"PROSEDUR RAPAT DI BAGIAN RAPAT DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKERTARIAT DPRD KOTA SURABAYA","authors":"Anissa Rahmawati","doi":"10.30996/abdikarya.v5i2.7347","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7347","url":null,"abstract":"Meetings are a very important means of communication in an organization because the meeting serves as a guide in discussing an issue to achieve goals with an agreement in taking or making a decision. The purpose of this observation is to find out the procedures for meetings in the meeting section and the Legislation of the Surabaya City DPRD secretariat, while the benefits of this observation are to know and expand knowledge and insight into the procedures for holding council member meetings at the Surabaya City DPRD secretariat and as evaluation material in other sections. the part that is directly and actively involved in organizing board member meetings. \u0000Keywords: Meeting, Procedure, DPRD \u0000Abstrak \u0000Rapat merupakan sebuah sarana komunikasi yang sangat penting dalam suatu organisasi karena rapat berfungsi sebagai pedoman dalam pembahasan mengenai suatu persoalan untuk mencapai tujuan dengan kata sepakat dalam mengambil atau mengambil suatu keputusan. Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui prosedur rapat di bagian rapat dan Perundang-Undangan sekertariat DPRD Kota Surabaya, sedangkan manfaat dari pengamatan ini adalah mengetahui dan memperluas ilmu serta wawasan mengenai prosedur penyelenggaraan rapat anggota dewan di sekretariat DPRD Kota Surabaya dan sebagai bahan evaluasi pada bagian-bagian yang terlibat langsung serta aktif melakukan penyelenggaraan rapat anggota dewan. \u0000Kata kunci: Rapat, Prosedur, DPRD","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115726322","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-16DOI: 10.30996/abdikarya.v5i2.7250
D. Verawati
UMKM are a source of income for the Indonesian people which is sufficient to help increase the economy in Indonesia. The economy in Indonesia, which continues to decline due to the post-covid-19 pandemic, has caused many workers to lose their jobs and increase unemployment. Some people choose to have their own business. Therefore, MSMEs are increasingly in demand by the community, including the millennial generation. Of course, competition in the business sector is getting tougher, this is the reason why trademark registration must be done because it provides legal protection to business owners to avoid fraudulent actions such as brand plagiarism or recognition of business ideas. And the socialization of trademark registration must be carried out thoroughly so that the public understands and is aware of the law regarding how to register their trademarks. The East Java Ministry of Law and Human Rights often conducts legal counseling and socialization of brands and packages to districts and cities in East Java. At this writing, the author would like to convey that it is important to register trademarks for businesses such as Micro, Medium and Lower Enterprises in order to get legal protection. Keywords: economic activity, brand, UMKM. Abstrak UMKM adalah sumber penghasilan bagi masyarakat Indonesia yang cukup membantu peningkatan perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia yang terus mengalami penurunan akibat pasca pandemic covid-19 membuat banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan meningkatnya angka pengangguran. Sebagian masyarakat memilih untuk memiliki usahanya sendiri. Oleh karena itu UMKM semakin banyak diminati masyarakat tidak terkecuali generasi milenial. Tentunya persaingan di bidang usaha semakin ketat, hal ini sebagai alasan mengapa pendaftaran merek harus dilakukan karena untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pemilik usaha agar terhindar dari tindakan curang seperti plagiasi merek atau pengakuan ide usaha. Dan sosialisasi pendaftaran merek harus dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat paham dan melek hukum terkait bagaimana cara mendaftarkan merek usahanya. Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sering melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi merek ke Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur. Pada penulisan kali ini penulis ingin menyampaikan bahwa pentingnya melakukan pendaftaran merek terhadap usaha misalnya Usaha Mikro Menengah Ke bawah agar mendapat perlindungan hukum. Kata Kunci: kegiatan ekonomi, merek, UMKM.
UMKM是印度尼西亚人民的收入来源，足以帮助增加印度尼西亚的经济。受新冠肺炎疫情影响，印尼经济持续下滑，导致许多工人失业，失业率上升。有些人选择自己创业。因此，包括千禧一代在内的社会对中小微企业的需求越来越大。当然，商业领域的竞争越来越激烈，这就是为什么必须进行商标注册的原因，因为它为企业主提供了法律保护，以避免诸如品牌剽窃或商业创意认可等欺诈行为。要深入推进商标注册社会化，使公众对商标注册法律有一定的了解和认识。东爪哇法律和人权部经常向东爪哇的各区和城市提供品牌和包装的法律咨询和社会化。在这篇文章中，作者想要传达的是，对于中小企业这样的企业来说，注册商标是获得法律保护的重要意义。关键词:经济活动，品牌，UMKM。【摘要】UMKM adalah sumber penghasilan bagi masyarakat Indonesia(印度尼西亚)。印度尼西亚Perekonomian yang terus mengalami penurunan akibat pasca covid-19大流行流行病成员banyaknya pekerangja yang kehilangan pekerjanya dan脑膜炎katnya angka pengangguran。Sebagian masyarakat memilih untuk memiliki usahanya sendiri。Oleh karena itu UMKM semakin banyak diminati masyarakat tidak terkecuali generasi millennial。Tentunya persaingan di bidang usaha semakin ketat,哈尔ini sebagai alasan mengapa pendaftaran merek harus dilakukan林嘉欣为她memberikan perlindungan hukum kepada对位pemilik usaha琼脂terhindar达里语tindakan curang seperti plagiasi merek atau pengakuan ide usaha。这句话的意思是:“我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿。Kementerian Hukum dan HAM爪哇帖木儿服务melakukan penyuluhan Hukum dan sosialisasi merek ke Kabupaten dan Kota yang ada di爪哇帖木儿。Pada penulisan kali ini penulisingin menyampaikan bahwa pentingnya melakukan pendaftaran merek terhadap usaha misalnya usaha Mikro Menengah Ke bawah agar mendapat perlindungan hukum。Kata Kunci: kegiatan economics, merek, UMKM。
{"title":"PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI JAWA TIMUR","authors":"D. Verawati","doi":"10.30996/abdikarya.v5i2.7250","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7250","url":null,"abstract":"UMKM are a source of income for the Indonesian people which is sufficient to help increase the economy in Indonesia. The economy in Indonesia, which continues to decline due to the post-covid-19 pandemic, has caused many workers to lose their jobs and increase unemployment. Some people choose to have their own business. Therefore, MSMEs are increasingly in demand by the community, including the millennial generation. Of course, competition in the business sector is getting tougher, this is the reason why trademark registration must be done because it provides legal protection to business owners to avoid fraudulent actions such as brand plagiarism or recognition of business ideas. And the socialization of trademark registration must be carried out thoroughly so that the public understands and is aware of the law regarding how to register their trademarks. The East Java Ministry of Law and Human Rights often conducts legal counseling and socialization of brands and packages to districts and cities in East Java. At this writing, the author would like to convey that it is important to register trademarks for businesses such as Micro, Medium and Lower Enterprises in order to get legal protection. \u0000Keywords: economic activity, brand, UMKM. \u0000Abstrak \u0000UMKM adalah sumber penghasilan bagi masyarakat Indonesia yang cukup membantu peningkatan perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia yang terus mengalami penurunan akibat pasca pandemic covid-19 membuat banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan meningkatnya angka pengangguran. Sebagian masyarakat memilih untuk memiliki usahanya sendiri. Oleh karena itu UMKM semakin banyak diminati masyarakat tidak terkecuali generasi milenial. Tentunya persaingan di bidang usaha semakin ketat, hal ini sebagai alasan mengapa pendaftaran merek harus dilakukan karena untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pemilik usaha agar terhindar dari tindakan curang seperti plagiasi merek atau pengakuan ide usaha. Dan sosialisasi pendaftaran merek harus dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat paham dan melek hukum terkait bagaimana cara mendaftarkan merek usahanya. Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sering melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi merek ke Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur. Pada penulisan kali ini penulis ingin menyampaikan bahwa pentingnya melakukan pendaftaran merek terhadap usaha misalnya Usaha Mikro Menengah Ke bawah agar mendapat perlindungan hukum. \u0000Kata Kunci: kegiatan ekonomi, merek, UMKM.","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"69 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133009362","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-16DOI: 10.30996/abdikarya.v5i2.7348
Heny Nur Fitria
The main function of the DPRD is to control the running of the government in the regions, while with regard to the legislative function, the position of the DPRD is not a dominant actor. The dominant power holder in the legislative field is the Governor or Regent/Mayor. Even in Law No.23 year 2014, Governors and Regents , Mayors are required to submit a draft Regional Regulation and stipulate it as a Regional Regulation with the approval of the DPRD. This means that the DPRD only acts as a controller that can approve or even reject at all or approve certain changes. However, many facts show that there are still many Parliement members who do not have comprehensive capabilities in carrying out supervisory functions which results in not being able to function properly. This phenomenon also occurs in the Palembang City Parliement where there are still many Parliement members who do not know how to carry out the supervisory function which is one of their main tasks. Keywords: Implementation; Policy; Regional Government Abstrak Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam UU No.23 tahun 2014, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan - perubahan tertentu. Namun, banyak fakta menunjukan masih banyaknya anggota DPRD yang tidak memiliki kemampuan yang komprehensif dalam menjalankan fungsi pengawasan yang mengakibatkan tidak dapat berjalan baik fungsi pengawasan tersebut. Fenomena tersebut terjadi juga di DPRD Kota Surabaya dimana masih banyak anggota DPRD yang tidak tahu bagaimana menjalankan fungsi pengawasan yang merupakan salah satu tugas utama mereka. Kata kunci: Implementasi; Kebijakan; Pemerintah Daerah.
人大的主要职能是控制地方政府的运行，而在立法职能方面，人大的地位并不占主导地位。立法领域的主要权力持有者是州长或摄政王/市长。即使在2014年第23号法律中，州长和董事，市长也必须提交区域法规草案，并经DPRD批准将其规定为区域法规。这意味着DPRD只充当一个控制器，可以批准甚至拒绝所有更改或批准某些更改。然而，许多事实表明，仍然有许多议员不具备履行监督职能的综合能力，导致无法正常发挥职能。这种现象也发生在巨港市议会，那里仍然有许多议员不知道如何履行监督职能，这是他们的主要任务之一。关键词:实施;政策;地方政府摘要:黑龙江省真菌防治总督府，黑龙江省真菌防治总督府，黑龙江省真菌防治总督府，黑龙江省真菌防治总督府，黑龙江省真菌防治总督府。Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang立法机构，以支持州州长Bupati/Walikota。2014年1月23日，《人民日报》第23号，《人民日报》第23号。【中文翻译】:Artinya, DPRD, i danya bertindak, sebagai, lembaga, pengendali, atau pengcontrol, yang dapat menyetujui, atau bahkan menolak, sama, sekali, ataupun menyetujui, dengan perubahan - perubahan tertentu。南门，南门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门，北门现象terjadi juga di DPRD Kota泗水dimana masih banyak anggota DPRD yang tidak tahu bagaimana menjalankan fungsi pengawasan yang merupakan salah satu tugas utama mereka。Kata kunci:实现;Kebijakan;Pemerintah Daerah。
{"title":"IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA SURABAYA","authors":"Heny Nur Fitria","doi":"10.30996/abdikarya.v5i2.7348","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7348","url":null,"abstract":"The main function of the DPRD is to control the running of the government in the regions, while with regard to the legislative function, the position of the DPRD is not a dominant actor. The dominant power holder in the legislative field is the Governor or Regent/Mayor. Even in Law No.23 year 2014, Governors and Regents , Mayors are required to submit a draft Regional Regulation and stipulate it as a Regional Regulation with the approval of the DPRD. This means that the DPRD only acts as a controller that can approve or even reject at all or approve certain changes. However, many facts show that there are still many Parliement members who do not have comprehensive capabilities in carrying out supervisory functions which results in not being able to function properly. This phenomenon also occurs in the Palembang City Parliement where there are still many Parliement members who do not know how to carry out the supervisory function which is one of their main tasks. \u0000Keywords: Implementation; Policy; Regional Government \u0000Abstrak \u0000Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam UU No.23 tahun 2014, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan - perubahan tertentu. Namun, banyak fakta menunjukan masih banyaknya anggota DPRD yang tidak memiliki kemampuan yang komprehensif dalam menjalankan fungsi pengawasan yang mengakibatkan tidak dapat berjalan baik fungsi pengawasan tersebut. Fenomena tersebut terjadi juga di DPRD Kota Surabaya dimana masih banyak anggota DPRD yang tidak tahu bagaimana menjalankan fungsi pengawasan yang merupakan salah satu tugas utama mereka. \u0000Kata kunci: Implementasi; Kebijakan; Pemerintah Daerah.","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126119222","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-25DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6725
Farida Danas Putri, Ahmad Mahyani
Coronavirus Disease 2019 atau disebut dengan Covid-19 pertama ditemukan di China dan menjalar di seluruh negara di dunia. Indonesia memasuki masa kritis Pandemi Covid-19 yang berdampak pada seluruh sector. WHO telah menetapkan Status Kedaruratan bagi Negara yang telah terpapar Virus Corona ini, begitupun Indonesia. Salah satu pencegahan Virus Corona ini yaitu dengan pengurangan aktivitas diluar rumah serta berjaga jarak antar manusia. Oleh karena itu, mulai dikenal dengan kebijakan Work From Home atau WFH yang mewajibkan segala aktivitas kantor ataupun sekolah dilaksanakan di dalam Rumah atau disebut dengan Karantina. Selain itu, Pemerintah telah membentuk peraturan mengenai vaksinasi dengan tujuan untuk mengatasi meningkatnya pasien Covid. Penelitian ini bersifat normative yang mengkaji Peraturan Menteri Keehatan mengenai Kegiatan Vaksinasi dan mengenai Pandemi Covid-19.
{"title":"VAKSINASI COVID-19 MERUPAKAN HAK ATAUKAH KEWAJIBAN BAGI MASYARAKAT","authors":"Farida Danas Putri, Ahmad Mahyani","doi":"10.30996/abdikarya.v5i1.6725","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i1.6725","url":null,"abstract":"Coronavirus Disease 2019 atau disebut dengan Covid-19 pertama ditemukan di China dan menjalar di seluruh negara di dunia. Indonesia memasuki masa kritis Pandemi Covid-19 yang berdampak pada seluruh sector. WHO telah menetapkan Status Kedaruratan bagi Negara yang telah terpapar Virus Corona ini, begitupun Indonesia. Salah satu pencegahan Virus Corona ini yaitu dengan pengurangan aktivitas diluar rumah serta berjaga jarak antar manusia. Oleh karena itu, mulai dikenal dengan kebijakan Work From Home atau WFH yang mewajibkan segala aktivitas kantor ataupun sekolah dilaksanakan di dalam Rumah atau disebut dengan Karantina. Selain itu, Pemerintah telah membentuk peraturan mengenai vaksinasi dengan tujuan untuk mengatasi meningkatnya pasien Covid. Penelitian ini bersifat normative yang mengkaji Peraturan Menteri Keehatan mengenai Kegiatan Vaksinasi dan mengenai Pandemi Covid-19.","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134538797","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-25DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6734
Muhammad Rizki Aldilla, Tomy Michael
Jakarta has been the capital of the country (IKN) since the days before Indonesia's independence. The enactment of Law Number 29 of 2007 concerning the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta confirmed Jakarta to become the Capital city of Indonesia. The many dynamics over the years such as the issue of the capital will sink cause Jakarta to be considered no longer qualified to be a canyon capital. The emergence of the discourse on the transfer of the capital since the era of President Soekarno's administration until it was reaffirmed by the president Jokowi administration on August 26, 2019 that the Government said that it would move The State Capital from DKI Jakarta province to East Kalimantan Province. Evidenced by the issuance of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital which was passed by the House of Representatives (DPR) on January 18, 2022 and signed by President Joko Widodo on February 15, 2022. The policy to move IKN is motivated by the need for the development of new economic areas, reducing inequality between regions, and improving the welfare of the people. The author finds that the transfer of IKN has stronger strengths and opportunities than the weakness and threat side so that the transfer of IKN is expected to have an impact positive for the Indonesian economy.
{"title":"IMPACT OF MOVING THE NEW CAPITAL TO KALIMANTAN","authors":"Muhammad Rizki Aldilla, Tomy Michael","doi":"10.30996/abdikarya.v5i1.6734","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i1.6734","url":null,"abstract":"Jakarta has been the capital of the country (IKN) since the days before Indonesia's independence. The enactment of Law Number 29 of 2007 concerning the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta confirmed Jakarta to become the Capital city of Indonesia. The many dynamics over the years such as the issue of the capital will sink cause Jakarta to be considered no longer qualified to be a canyon capital. The emergence of the discourse on the transfer of the capital since the era of President Soekarno's administration until it was reaffirmed by the president Jokowi administration on August 26, 2019 that the Government said that it would move The State Capital from DKI Jakarta province to East Kalimantan Province. Evidenced by the issuance of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital which was passed by the House of Representatives (DPR) on January 18, 2022 and signed by President Joko Widodo on February 15, 2022. The policy to move IKN is motivated by the need for the development of new economic areas, reducing inequality between regions, and improving the welfare of the people. The author finds that the transfer of IKN has stronger strengths and opportunities than the weakness and threat side so that the transfer of IKN is expected to have an impact positive for the Indonesian economy.","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"60 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126845539","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-25DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6733
Widy Angga Windyantoro, F. Simangunsong
Adanya UU Cipta Kerja yang baru tidak serta merta membuat produk hukum yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat merupakan mutlak adanya harus berlaku di dalam sistem perundang undangan di Indonesia. Adanya UU Cipta Kerja tentang pengadaan bank tanah sebagaimana dimaksud apabila dilihat di dalam putusan MK NO.91/PUU-XVIII/2020 memiliki banyak konsekuensi hukum diantaranya bank tanah merupakan salah satu kebijakan strategis dimana kebijakan strategis dan berdampak luas itu harus ditangguhkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian diketahui bahwa mendorong adanya perubahan yang mendasar dan segera terhadap UU Cipta Kerja. Hal tersebut, secara praktis, agar tujuan-tujuan idealis yang ingin dicapai dari hadirnya UU Cipta Kerja dapat tetap terlaksana sekaligus meminimalisasi konsekuensi negatif yang ditimbulkan dengan menghindari ‘sanksi’ dari MK berupa putusan inkonstitusional terhadap UU Cipta Kerja Perbaikan-perbaikan yang diperlukan.
在印度尼西亚的任何一项法律体系中，新的就业法规都不能轻易地创造出受社会欢迎的、可接受的法律产品。正如MK第91号/ puuxviii /2020年判决所表明的那样，《土地银行》的版权法具有许多法律后果，其中包括土地银行是一项战略政策，其战略和深远影响将被搁置。本研究采用的研究方法是规范法的研究。在本研究中使用了几种方法，即法律方法、概念方法和案例方法。此外，研究发现，推动了对版权法的根据性和立竿见影的修改。这实际上是为了使《就业法》出处所希望实现的理想目标能够继续实现，并尽量减少其后果，因为它避免了《m - c - c - c》对必要的修改工作法律的非宪法裁决所产生的“制裁”。
{"title":"ANALISIS PUTUSAN MK NO.91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PERPRES NO.113 TAHUN 2021 TENTANG STRUKTUR DAN PENYELENGGARAAN BANK TANAH","authors":"Widy Angga Windyantoro, F. Simangunsong","doi":"10.30996/abdikarya.v5i1.6733","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i1.6733","url":null,"abstract":"Adanya UU Cipta Kerja yang baru tidak serta merta membuat produk hukum yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat merupakan mutlak adanya harus berlaku di dalam sistem perundang undangan di Indonesia. Adanya UU Cipta Kerja tentang pengadaan bank tanah sebagaimana dimaksud apabila dilihat di dalam putusan MK NO.91/PUU-XVIII/2020 memiliki banyak konsekuensi hukum diantaranya bank tanah merupakan salah satu kebijakan strategis dimana kebijakan strategis dan berdampak luas itu harus ditangguhkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian diketahui bahwa mendorong adanya perubahan yang mendasar dan segera terhadap UU Cipta Kerja. Hal tersebut, secara praktis, agar tujuan-tujuan idealis yang ingin dicapai dari hadirnya UU Cipta Kerja dapat tetap terlaksana sekaligus meminimalisasi konsekuensi negatif yang ditimbulkan dengan menghindari ‘sanksi’ dari MK berupa putusan inkonstitusional terhadap UU Cipta Kerja Perbaikan-perbaikan yang diperlukan.","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124824525","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Time by time was passed, human life has progressed. The transaction in the old sistem using barter, and now has changed to using money. The example one the money for transactions is bilyet giro. Bilyet giro is one of the paper for asking to move the money from sender's bank account to the receiver's bank account. The using of bilyet giro stil have some problem. Blank bilyet giro give some uncomfortable for the people, so we need to give the trust again from the people. Bilyet giro has a law relations by the maker, the receiver, ant the bank that have their account. In the law relations, they have something to do with the rights and obligations. Because of the debtor give the blank bilyet giro, that make some law is working to prove the problem. The law effect from debtor is to make debtor pay the debt to the creditor so they can get what must they have from the transaction with debtor. Bilyet giro maker will get the administrative penalty by the rules Bank Indonesia law number 8/29/Pbi/2006 about the national blacklist of the blank bilyet giro debtor that is the identity of bilyet giro maker will add to the blacklist and can't to use the bilyet giro, so they must to pay the penalty and the compensation just like what in the rule of civil law.
{"title":"AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA","authors":"Melania Ajeng Surya Putri, Rosalinda Elsina Latumahina","doi":"10.30996/abdikarya.v5i1.6735","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i1.6735","url":null,"abstract":"Time by time was passed, human life has progressed. The transaction in the old sistem using barter, and now has changed to using money. The example one the money for transactions is bilyet giro. Bilyet giro is one of the paper for asking to move the money from sender's bank account to the receiver's bank account. The using of bilyet giro stil have some problem. Blank bilyet giro give some uncomfortable for the people, so we need to give the trust again from the people. Bilyet giro has a law relations by the maker, the receiver, ant the bank that have their account. In the law relations, they have something to do with the rights and obligations. Because of the debtor give the blank bilyet giro, that make some law is working to prove the problem. The law effect from debtor is to make debtor pay the debt to the creditor so they can get what must they have from the transaction with debtor. Bilyet giro maker will get the administrative penalty by the rules Bank Indonesia law number 8/29/Pbi/2006 about the national blacklist of the blank bilyet giro debtor that is the identity of bilyet giro maker will add to the blacklist and can't to use the bilyet giro, so they must to pay the penalty and the compensation just like what in the rule of civil law.","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128381016","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：