Pub Date : 2022-06-25DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6728
Azahra Haisy Tasyaa, Tomy Michael
The purpose of this research is to offer an update on the position of PPKM policies issued by the Indonesian government in a precise and binding manner. Using normative research with the aim of answering issues based on the scientific side. From this research, the researcher offers that our country adheres to a system where legal norms are tiered where a lower norm is sourced, applies, and is based on a higher norm in accordance with a hierarchical arrangement where lower regulations may not conflict with higher regulations. In the wake of the COVID-19 pandemic, the government must immediately adjust the PPKM policy with the hierarchical arrangement of laws and regulations. This is because a policy that does not have a legal instrument or forum that is not included in the category of statutory regulations has a bias binding power where this is because the PPKM policy is contained in a rule in the form of a policy regulation, not a statutory regulation.
{"title":"THE BINDING POWER OF GOVERMENT RULES LAWS AND RESTRICTION TO SOCIETY BASED ON CONSTITUTION","authors":"Azahra Haisy Tasyaa, Tomy Michael","doi":"10.30996/abdikarya.v5i1.6728","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i1.6728","url":null,"abstract":"The purpose of this research is to offer an update on the position of PPKM policies issued by the Indonesian government in a precise and binding manner. Using normative research with the aim of answering issues based on the scientific side. From this research, the researcher offers that our country adheres to a system where legal norms are tiered where a lower norm is sourced, applies, and is based on a higher norm in accordance with a hierarchical arrangement where lower regulations may not conflict with higher regulations. In the wake of the COVID-19 pandemic, the government must immediately adjust the PPKM policy with the hierarchical arrangement of laws and regulations. This is because a policy that does not have a legal instrument or forum that is not included in the category of statutory regulations has a bias binding power where this is because the PPKM policy is contained in a rule in the form of a policy regulation, not a statutory regulation.","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115870473","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-25DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6765
D. Pratiwi, Slamet Suhartono
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dimana letak kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan tambang minyak. Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian menjadi penelitian eksploratif dimana penelitian ini bertujuan untuk memperdalam asas dan asas pengaturan yang terkait dengan aspek pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan daerah untuk pengawasan penyidikan dan penyidikan industri perminyakan. . Kewenangan izin pertambangan mineral dan batubara ada di pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah kabupaten/kota tidak berwenang menentukan diberikan atau tidaknya izin pertambangan. Pada prinsipnya, kewenangan penerbitan izin pertambangan ada pada Kementerian ESDM. Pasal 11 (1) Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan: Urusan Pemerintahan Serentak Dalam pengertian Pasal 9 (3) yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan pemerintahan wajib dan pemerintahan preferensial. UU Pertambangan dan Pertambangan No. 4 Tahun 2009 tidak hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi tetapi juga pemerintah kabupaten/kota. Pasal 8(1) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini tidak mengatur kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR).
{"title":"KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINYAK","authors":"D. Pratiwi, Slamet Suhartono","doi":"10.30996/abdikarya.v5i1.6765","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i1.6765","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dimana letak kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan tambang minyak. Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian menjadi penelitian eksploratif dimana penelitian ini bertujuan untuk memperdalam asas dan asas pengaturan yang terkait dengan aspek pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan daerah untuk pengawasan penyidikan dan penyidikan industri perminyakan. . Kewenangan izin pertambangan mineral dan batubara ada di pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah kabupaten/kota tidak berwenang menentukan diberikan atau tidaknya izin pertambangan. Pada prinsipnya, kewenangan penerbitan izin pertambangan ada pada Kementerian ESDM. Pasal 11 (1) Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan: Urusan Pemerintahan Serentak Dalam pengertian Pasal 9 (3) yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan pemerintahan wajib dan pemerintahan preferensial. UU Pertambangan dan Pertambangan No. 4 Tahun 2009 tidak hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi tetapi juga pemerintah kabupaten/kota. Pasal 8(1) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini tidak mengatur kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR).","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"101 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124801395","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-25DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6723
Ferrario M H
Pandemi COVID-19 telah menghancurkan roda perekonomiam, berbagai lapisan masyarakat terkena dampak dari pandemic ini, akibat dari pandemic ini roda perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil. Masyarakat Indonesia mulai mencari cara dalam mengelola keuangan dengan lebih baik agar dapat bertahan dalam situasi pandemi ini, salah satu caranya dengan berinvestasi. Binary Option Trading menjadi hal yang cukup banyak dibicarakan publik belakangan ini, dikarenakan banyak influencer dan iklan-iklan bertebaran mengenai keuntungan besar yang bisa didapatkan melalui Binary Option Trading. dalam Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, Binary option tidak termasuk dalam subjek yang tertulis di Pasal 1. Hal ini secara tidak langsung dapat diartikan bahwa Binary Option ilegal.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN INVESTASI BINARY OPTIOM BERKEDOK TRADING","authors":"Ferrario M H","doi":"10.30996/abdikarya.v5i1.6723","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i1.6723","url":null,"abstract":"Pandemi COVID-19 telah menghancurkan roda perekonomiam, berbagai lapisan masyarakat terkena dampak dari pandemic ini, akibat dari pandemic ini roda perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil. Masyarakat Indonesia mulai mencari cara dalam mengelola keuangan dengan lebih baik agar dapat bertahan dalam situasi pandemi ini, salah satu caranya dengan berinvestasi. Binary Option Trading menjadi hal yang cukup banyak dibicarakan publik belakangan ini, dikarenakan banyak influencer dan iklan-iklan bertebaran mengenai keuntungan besar yang bisa didapatkan melalui Binary Option Trading. dalam Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, Binary option tidak termasuk dalam subjek yang tertulis di Pasal 1. Hal ini secara tidak langsung dapat diartikan bahwa Binary Option ilegal.","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130718302","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-25DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6766
Imam Cholilulloh Al-Aris, Evi Kongres
The house as a place to live has developed not only as one of the primary needs for humans in addition to clothing and food but also as a marker of one's welfare. The need for quality housing can be a symbol that people's lives are also of quality in the sense of being prosperous and prosperous. The process of building a house is not cheap. Departing from this fact, housing developers have emerged to answer the community's need for a house as a place to live but have not been able to provide enough money to build the desired house themselves. However, there are developers who build houses that are not in accordance with the standards and quality expected by consumers. The writing method used in this paper is using the normative legal writing method. In this normative legal writing method, two approaches are used, namely the conceptual approach and the statutory approach. Regarding unlawful acts in the process of buying and selling housing, it can be seen from several aspects, namely the existence of an act, the act is an unlawful act, there is an error on the part of the perpetrator, the emergence of a loss for the victim, between the loss suffered by the victim and the error on the part of the perpetrator has causality. Cindo Residence housing developers in completing the house construction process are not in accordance with the standards and quality expected by consumers which cause harm to the consumer, which is known when the building has been completed and occupied. Both in disputes of unlawful acts and defaults, consumers generally demand compensation for damage, pollution and/or those who suffer losses due to consuming goods and/or utilizing services. Settlement of consumer disputes can be resolved through the courts or through alternative dispute resolution channels.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBANGUNAN RUMAH OLEH DEVELOPER YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR DAN KUALITAS PADA KASUS CINDO RESIDENCE DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG NOMOR 94/PDT/2012/PT.PLG","authors":"Imam Cholilulloh Al-Aris, Evi Kongres","doi":"10.30996/abdikarya.v5i1.6766","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i1.6766","url":null,"abstract":"The house as a place to live has developed not only as one of the primary needs for humans in addition to clothing and food but also as a marker of one's welfare. The need for quality housing can be a symbol that people's lives are also of quality in the sense of being prosperous and prosperous. The process of building a house is not cheap. Departing from this fact, housing developers have emerged to answer the community's need for a house as a place to live but have not been able to provide enough money to build the desired house themselves. However, there are developers who build houses that are not in accordance with the standards and quality expected by consumers. The writing method used in this paper is using the normative legal writing method. In this normative legal writing method, two approaches are used, namely the conceptual approach and the statutory approach. Regarding unlawful acts in the process of buying and selling housing, it can be seen from several aspects, namely the existence of an act, the act is an unlawful act, there is an error on the part of the perpetrator, the emergence of a loss for the victim, between the loss suffered by the victim and the error on the part of the perpetrator has causality. Cindo Residence housing developers in completing the house construction process are not in accordance with the standards and quality expected by consumers which cause harm to the consumer, which is known when the building has been completed and occupied. Both in disputes of unlawful acts and defaults, consumers generally demand compensation for damage, pollution and/or those who suffer losses due to consuming goods and/or utilizing services. Settlement of consumer disputes can be resolved through the courts or through alternative dispute resolution channels.","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124271006","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-25DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6751
Mochamad Adam Fahreza Zein
Perlindungan dan jaminan kepastian hukum Ketenagakerjaan mulai mendapatkan tempat setelah keluarnya Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana posisi Pekerja/buruh dan Pengusaha/Perusahaan mendapatkan posisi yang seimbang, Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 seakan menjadi kontradiktif ketika putusan batal demi hukum dengan kewajiban pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja yang telah dilakukan PHK sepihak banyak tidak dilaksanakan pengusaha termasuk putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sekalipun. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan jika dilakukan tidak dengan cara sepihak dan merugikan para pekerja/buruh. Perlindungan hukum mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak telah diatur dalam Pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja,yang dimana dalam pemutusan hubungan kerja pengusaha memiliki larangan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak sangat tidak diperbolehkan
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PHK IPEKERJA SEPIHAK AKIBAT GUGATAN INDUSTRIAL YANG MASIH DALAM PROSES","authors":"Mochamad Adam Fahreza Zein","doi":"10.30996/abdikarya.v5i1.6751","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i1.6751","url":null,"abstract":"Perlindungan dan jaminan kepastian hukum Ketenagakerjaan mulai mendapatkan tempat setelah keluarnya Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana posisi Pekerja/buruh dan Pengusaha/Perusahaan mendapatkan posisi yang seimbang, Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 seakan menjadi kontradiktif ketika putusan batal demi hukum dengan kewajiban pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja yang telah dilakukan PHK sepihak banyak tidak dilaksanakan pengusaha termasuk putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sekalipun. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan jika dilakukan tidak dengan cara sepihak dan merugikan para pekerja/buruh. Perlindungan hukum mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak telah diatur dalam Pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja,yang dimana dalam pemutusan hubungan kerja pengusaha memiliki larangan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak sangat tidak diperbolehkan","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126559060","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-25DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6726
T. Wardhana
Perjanjian pinjam nama (nominee) adalah perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Perjanjian pinjam nama ini masuk ke dalam perjanjian khusus atau sering disebut perjanjian inominaat. Penelitian ini dilatarbelakangi dan dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan pengaturan perjanjian pinjam nama(nominee) sebagai bentuk perjanjian dalam pinjaman uang yang telah berkembang dan dilakukan masyarakat saat ini. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa tidak tersedianya aturan secara khusus untuk perjanjian pinjam nama yang diatur dalam undang-undang (KUHPerdata). Selama para pihak bisa menjalankan perjanjian dengan baik sesuai ketentuan Undang-Undang tentang sahnya perjanjian dan mengenai perjanjian pinjaman yang sudah diatur di dalam KUHPerdata, perjanjian tersebut bisa dikatakan sah di mata hukum jika telah sesuai dengan syarat perjanjian dalam KUHPerdata
{"title":"KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) DALAM PERJANJIAN PINJAMAN UANG DI INDONESIA","authors":"T. Wardhana","doi":"10.30996/abdikarya.v5i1.6726","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i1.6726","url":null,"abstract":"Perjanjian pinjam nama (nominee) adalah perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Perjanjian pinjam nama ini masuk ke dalam perjanjian khusus atau sering disebut perjanjian inominaat. Penelitian ini dilatarbelakangi dan dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan pengaturan perjanjian pinjam nama(nominee) sebagai bentuk perjanjian dalam pinjaman uang yang telah berkembang dan dilakukan masyarakat saat ini. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa tidak tersedianya aturan secara khusus untuk perjanjian pinjam nama yang diatur dalam undang-undang (KUHPerdata). Selama para pihak bisa menjalankan perjanjian dengan baik sesuai ketentuan Undang-Undang tentang sahnya perjanjian dan mengenai perjanjian pinjaman yang sudah diatur di dalam KUHPerdata, perjanjian tersebut bisa dikatakan sah di mata hukum jika telah sesuai dengan syarat perjanjian dalam KUHPerdata","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"344 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133212374","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-25DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6752
Rembulan Ratnasari, M. Ahmad
This study aims to find out the right of non-muslim children to the property of their muslim parents. This research is normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach, and uses primary and secondary legal sources. The technique of collecting legal materials is through literature study. The analysis used in this study uses a qualitative analytical method, namely by interpreting the legal materials that have been processed. In terms of the inheritance of different religions, the parties in it must submit to the religious law adopted by the heir who in this case the heir embraces Islam. Whereas Islamic inheritance law stipulates that a person with a religion other than Islam cannot inherit property from someone who is muslim, and vice versa, a person who is Muslim is not entitled to the inheritance of a person with a religion other than Islam. Children who have different religions with their parents can get a share of their assets from the heir but not as heirs but as people who are given a wasiat wajibah. Meanwhile, when the heir is still alive, non-muslim children still get property from their parents in the form of grants.
{"title":"HAK ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA ORANG TUANYA YANG MUSLIM","authors":"Rembulan Ratnasari, M. Ahmad","doi":"10.30996/abdikarya.v5i1.6752","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i1.6752","url":null,"abstract":"This study aims to find out the right of non-muslim children to the property of their muslim parents. This research is normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach, and uses primary and secondary legal sources. The technique of collecting legal materials is through literature study. The analysis used in this study uses a qualitative analytical method, namely by interpreting the legal materials that have been processed. In terms of the inheritance of different religions, the parties in it must submit to the religious law adopted by the heir who in this case the heir embraces Islam. Whereas Islamic inheritance law stipulates that a person with a religion other than Islam cannot inherit property from someone who is muslim, and vice versa, a person who is Muslim is not entitled to the inheritance of a person with a religion other than Islam. Children who have different religions with their parents can get a share of their assets from the heir but not as heirs but as people who are given a wasiat wajibah. Meanwhile, when the heir is still alive, non-muslim children still get property from their parents in the form of grants.","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133977082","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：