Asmi Rezkiah Tanjung, Salsabila Rahmadani, Ridho Satria Putra Kelana
Dalam APBD, negara mengalokasikan dana berupa anggaran investasi untuk peningkatan aset tetap serta aset lainnya selama lebih dari satu tahun aturan. Anggaran investasi ini berdasarkan di kebutuhan ruang tempat kerja daerah dan infrastruktur serta kelancaran aplikasi tugas pemerintahan serta kebutuhan lembaga publik. Pemerintah daerah diharapkan untuk memenuhi atau melampaui anggaran pendapatan, yang merupakan batas minimal dari keseluruhan pendapatan. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. Dana yang dianggarkan di tingkat daerah harus digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintah menurut undang-undang dan kewenangan yang diberikan kepada provinsi, kabupaten, atau kota oleh undang-undang, provinsi, atau kabupaten/kota. Fokus pembangunan adalah industri, pariwisata, ketahanan pangan, mikro, UKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi rendah karbon, reformasi jaminan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, dan reformasi perawatan kesehatan, dengan tujuan dan sasaran yang saat ini perlu disikapi di Indonesia sehubungan dengan perang melawan virus COVID-19 yang sedang berkembang. Semua pendapatan dan/atau pengeluaran yang dapat diganti yang akan diterima kembali oleh pemerintah negara bagian baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang diharapkan.
{"title":"Implementasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Jakarta Pusat","authors":"Asmi Rezkiah Tanjung, Salsabila Rahmadani, Ridho Satria Putra Kelana","doi":"10.61183/jsc.v1i1.11","DOIUrl":"https://doi.org/10.61183/jsc.v1i1.11","url":null,"abstract":"Dalam APBD, negara mengalokasikan dana berupa anggaran investasi untuk peningkatan aset tetap serta aset lainnya selama lebih dari satu tahun aturan. Anggaran investasi ini berdasarkan di kebutuhan ruang tempat kerja daerah dan infrastruktur serta kelancaran aplikasi tugas pemerintahan serta kebutuhan lembaga publik. Pemerintah daerah diharapkan untuk memenuhi atau melampaui anggaran pendapatan, yang merupakan batas minimal dari keseluruhan pendapatan. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. Dana yang dianggarkan di tingkat daerah harus digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintah menurut undang-undang dan kewenangan yang diberikan kepada provinsi, kabupaten, atau kota oleh undang-undang, provinsi, atau kabupaten/kota. Fokus pembangunan adalah industri, pariwisata, ketahanan pangan, mikro, UKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi rendah karbon, reformasi jaminan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, dan reformasi perawatan kesehatan, dengan tujuan dan sasaran yang saat ini perlu disikapi di Indonesia sehubungan dengan perang melawan virus COVID-19 yang sedang berkembang. Semua pendapatan dan/atau pengeluaran yang dapat diganti yang akan diterima kembali oleh pemerintah negara bagian baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang diharapkan.","PeriodicalId":424863,"journal":{"name":"Journal of Social Contemplativa","volume":"21 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114028733","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini sangat pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk pada pemerintahan yang mulai menggunakan budaya kerja digitalasai. Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun aplikasi JAKI (Jakarta Kini) sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan layanan public bagi seluruh masyarakat Jakarta. JAKI merupakan aplikasi digital yang dibuat dengan berbagai fitur yang pemanfaatannya sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Pembangunan Aplikasi JAKI oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dimanfaatkan untuk mengakses berbagai informasi yang diperlukan oleh warga Jakarta tersebut, kini dapat lebih optimal penggunaannya dengan menyediakan juga fitur JakWifi yang memberikan layanan akses internet dengan teknologi wireless fidelity (Wi-Fi) secara gratis di berbagai ruang publik. Dukungan akses internet gratis ini merupakan langkah yang dipersiapkan dalam menuju Jakarta sebagai suatu Smart City yaitu suatu konsep pengembangan kota yang menekankan pada pembentukan kemandirian kota melalui penerapan digitalisasi mengintegrasikan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terkini dalam tata kelola pemerintahan nya yang dikenal sebagai konsep Digital Governance. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan berbagai sumber data baik primer berupa observasi lapangan melalui penggunaan JakWifi dan wawancara kepada para mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan sarana internet gratis pada ruang publik Berbasis TIK di DKI Jakarta masih terkendala oleh berbagai limitasi baik konektivitas dan kemudahan penggunaan aplikasi dan lokasi yang terbatas serta aspek keamanan data pribadi sehingga agar dapat mendukung program Jakarta Smart City masih memerlukan pengembangaan JakWifi serta penyediaan kebutuhan sarana TIK lainnya.
{"title":"Evaluasi Jakarta Kini (Jaki) Dalam Mewujudkan Jakarta Smart City (Kajian Pemanfaatan Layanan JakWifi )","authors":"Poltak Parulian Barunea, Millenia Putri Anastasya, Nivda Dalwiyanis R, Oktavia Sri Wahyuni","doi":"10.61183/jsc.v1i1.12","DOIUrl":"https://doi.org/10.61183/jsc.v1i1.12","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini sangat pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk pada pemerintahan yang mulai menggunakan budaya kerja digitalasai. Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun aplikasi JAKI (Jakarta Kini) sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan layanan public bagi seluruh masyarakat Jakarta. JAKI merupakan aplikasi digital yang dibuat dengan berbagai fitur yang pemanfaatannya sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Pembangunan Aplikasi JAKI oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dimanfaatkan untuk mengakses berbagai informasi yang diperlukan oleh warga Jakarta tersebut, kini dapat lebih optimal penggunaannya dengan menyediakan juga fitur JakWifi yang memberikan layanan akses internet dengan teknologi wireless fidelity (Wi-Fi) secara gratis di berbagai ruang publik. Dukungan akses internet gratis ini merupakan langkah yang dipersiapkan dalam menuju Jakarta sebagai suatu Smart City yaitu suatu konsep pengembangan kota yang menekankan pada pembentukan kemandirian kota melalui penerapan digitalisasi mengintegrasikan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terkini dalam tata kelola pemerintahan nya yang dikenal sebagai konsep Digital Governance. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan berbagai sumber data baik primer berupa observasi lapangan melalui penggunaan JakWifi dan wawancara kepada para mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan sarana internet gratis pada ruang publik Berbasis TIK di DKI Jakarta masih terkendala oleh berbagai limitasi baik konektivitas dan kemudahan penggunaan aplikasi dan lokasi yang terbatas serta aspek keamanan data pribadi sehingga agar dapat mendukung program Jakarta Smart City masih memerlukan pengembangaan JakWifi serta penyediaan kebutuhan sarana TIK lainnya.","PeriodicalId":424863,"journal":{"name":"Journal of Social Contemplativa","volume":"72 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133745993","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tulisan ini merupakan hasil penelitian analisis penerapan open government melalui aplikasi Jakarta kini (Jaki) pada fitur jak-respons dalam penyebaran informasi publik. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori open government dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dengan indikatornya. Hasil penelitian menunjukan bahwa aplikasi Jakarta kini (Jaki) Dari segi transparansi dari tindakan pemerintah, Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) sudah terbuka secara default karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara aktif mempublikasikan data sesuai dengan informasi data yang masuk ke sistem Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) yang dilakukan oleh perangkat daerah. Selain itu, dalam menjaga data yang bersifat rahasia pengelolaan aplikasi melakukan pengaturan dan pemilahan informasi data pada sistem. Dari segi akses terhadap layanan dan informasi dari Pemerintah, Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) memiliki standar operasional prosedur dalam penyajian data. Selain itu, data yang dapat diakses dengan bebas biaya. Dari segi ketanggapan Pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan dan kebutuhan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan keterlibatan warga negara, pengelolaan aplikasi JAKI organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membuat kebijakan dengan dasar data konkret di lapangan .
{"title":"Analisis Implementasi Open Government Melalui Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) Pada Fitur Jak-Respon Dalam Penyebarluasan Informasi Publik","authors":"Analia Sofiana","doi":"10.61183/jsc.v1i1.10","DOIUrl":"https://doi.org/10.61183/jsc.v1i1.10","url":null,"abstract":"Tulisan ini merupakan hasil penelitian analisis penerapan open government melalui aplikasi Jakarta kini (Jaki) pada fitur jak-respons dalam penyebaran informasi publik. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori open government dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dengan indikatornya. Hasil penelitian menunjukan bahwa aplikasi Jakarta kini (Jaki) Dari segi transparansi dari tindakan pemerintah, Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) sudah terbuka secara default karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara aktif mempublikasikan data sesuai dengan informasi data yang masuk ke sistem Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) yang dilakukan oleh perangkat daerah. Selain itu, dalam menjaga data yang bersifat rahasia pengelolaan aplikasi melakukan pengaturan dan pemilahan informasi data pada sistem. Dari segi akses terhadap layanan dan informasi dari Pemerintah, Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) memiliki standar operasional prosedur dalam penyajian data. Selain itu, data yang dapat diakses dengan bebas biaya. Dari segi ketanggapan Pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan dan kebutuhan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan keterlibatan warga negara, pengelolaan aplikasi JAKI organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membuat kebijakan dengan dasar data konkret di lapangan .","PeriodicalId":424863,"journal":{"name":"Journal of Social Contemplativa","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128705962","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kemajuan saat ini tidak menjamin kelangsungan hidup di masa depan. Tantangan lain di dunia saat ini adalah inovasi teknologi yang berkembang begitu cepat dan membuat banyak kebijakan menjadi usang dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru. DKI Jakarta memiliki masalah transportasi yang cukup rumit. Permasalahan lalu lintas saat ini adalah kepadatan lalu lintas yang masih sulit untuk dipecahkan. Namun, ada persoalan lain, yaitu angkutan umum yang tidak terintegrasi menjadi tantangan besar bagi Pemprov DKI Jakarta.Dalam konteks inilah, konsep dynamic governance menjadi tren saat ini sebagai sebuah jawaban jitu atas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah di berbagai Negara. Culture; Institutional culture, Capabilities; Thinking ahead, thinking again, thinking across dan Change; Adaptive policy digunakan sebagai dimensi untuk menganalisi kapabilitas dynamic governance dalam penyediaan transportasi publik di DKI Jakarta. Pengumpulan informasi melalui telaah literatur dan dokumentasi. Teknik studi literatur digunakan untuk menggali informasi dari berbagai sumber seperti dokumen resmi kebijakan pemerintah, publikasi perusahaan, makalah, jurnal, dan publikasi lainnya termasuk media online. Pemerintah DKI Jakarta terus mengalami perubahan dalam pelayanan transportasi publik, mulai dari pembangunan MRT dan Kereta Cepat, selain itu juga berinovasi pada kartu pembayaran yang terintegritas.
{"title":"Pengelolaan Dalam Penyediaan Transportasi Public Pemerintah DKI Jakarta Dengan Konsep Dynamic Governance","authors":"M. Ramadhan","doi":"10.61183/jsc.v1i1.9","DOIUrl":"https://doi.org/10.61183/jsc.v1i1.9","url":null,"abstract":"Kemajuan saat ini tidak menjamin kelangsungan hidup di masa depan. Tantangan lain di dunia saat ini adalah inovasi teknologi yang berkembang begitu cepat dan membuat banyak kebijakan menjadi usang dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru. DKI Jakarta memiliki masalah transportasi yang cukup rumit. Permasalahan lalu lintas saat ini adalah kepadatan lalu lintas yang masih sulit untuk dipecahkan. Namun, ada persoalan lain, yaitu angkutan umum yang tidak terintegrasi menjadi tantangan besar bagi Pemprov DKI Jakarta.Dalam konteks inilah, konsep dynamic governance menjadi tren saat ini sebagai sebuah jawaban jitu atas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah di berbagai Negara. Culture; Institutional culture, Capabilities; Thinking ahead, thinking again, thinking across dan Change; Adaptive policy digunakan sebagai dimensi untuk menganalisi kapabilitas dynamic governance dalam penyediaan transportasi publik di DKI Jakarta. Pengumpulan informasi melalui telaah literatur dan dokumentasi. Teknik studi literatur digunakan untuk menggali informasi dari berbagai sumber seperti dokumen resmi kebijakan pemerintah, publikasi perusahaan, makalah, jurnal, dan publikasi lainnya termasuk media online. Pemerintah DKI Jakarta terus mengalami perubahan dalam pelayanan transportasi publik, mulai dari pembangunan MRT dan Kereta Cepat, selain itu juga berinovasi pada kartu pembayaran yang terintegritas.","PeriodicalId":424863,"journal":{"name":"Journal of Social Contemplativa","volume":"13 4","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114019367","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Environmental damage caused by the negative impact of industrial activities in the Bayah District area which causes public complaints about health. This triggers the emergence of community activism gathered in JMPB with its role which always strives for environmental sustainability and demands industry accountability by reporting directly on forms of pollution to the government so that the government pays more attention to the impact of industry on the environment. The purpose of this study is to find out how the emergence of social movements in Bayah, JMPB’s efforts in reducing environmental damage, and the role of the government in supervising and evaluating industry in Bayah. This research uses a qualitative method with a case study approach. The results showed that the emergence of social movements in Bayah was caused by the presence of PT Cemindo Gemilang which produces cement and has an impact on the environment and public health. The role of JMPB as an indirect actor is conducting protests, environmental socialization, parallel training, reforestation, and reposting forms of pollution to the authorities. Meanwhile, the role of DLH Lebak Regency as a direct actor who has an important role in environmental supervision and can provide sanctions to the industry in accordance with indications of environmental damage that occurs.
{"title":"Aktivisme Warga dan Negara dalam Kerusakan Lingkungan di Lebak Banten","authors":"Dewi Sinta Agustina, Yeby Ma'asan Mayrudin","doi":"10.61183/jsc.v1i1.7","DOIUrl":"https://doi.org/10.61183/jsc.v1i1.7","url":null,"abstract":"Environmental damage caused by the negative impact of industrial activities in the Bayah District area which causes public complaints about health. This triggers the emergence of community activism gathered in JMPB with its role which always strives for environmental sustainability and demands industry accountability by reporting directly on forms of pollution to the government so that the government pays more attention to the impact of industry on the environment. The purpose of this study is to find out how the emergence of social movements in Bayah, JMPB’s efforts in reducing environmental damage, and the role of the government in supervising and evaluating industry in Bayah. This research uses a qualitative method with a case study approach. The results showed that the emergence of social movements in Bayah was caused by the presence of PT Cemindo Gemilang which produces cement and has an impact on the environment and public health. The role of JMPB as an indirect actor is conducting protests, environmental socialization, parallel training, reforestation, and reposting forms of pollution to the authorities. Meanwhile, the role of DLH Lebak Regency as a direct actor who has an important role in environmental supervision and can provide sanctions to the industry in accordance with indications of environmental damage that occurs.","PeriodicalId":424863,"journal":{"name":"Journal of Social Contemplativa","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125792406","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：