Secara legal-formal, pengaturan mengenai pelayanan publik telah tertuang dalam berbagai undang-undang antara lain UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta beberapa PP sebagai turunan UU pelayanan publik maupun UU Pemerintahan Daerah. Namun sangat disayangkan, karena pada kenyataannya kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh organisasi penyelenggara pelayanan masih jauh dari memuaskan. Untuk itu, diperlukan sejumlah upaya guna mendorong timbulnya inovasi pelayanan publik melalui perubahan pola pikir dan perangkat budaya, optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu, dan kemitraan Pemda dengan swasta.
{"title":"Inovasi, Pelayanan Publik Yang Berkualitas Menciptakan Good Governance","authors":"Benius Benius","doi":"10.56426/nyuli.v2i2.50","DOIUrl":"https://doi.org/10.56426/nyuli.v2i2.50","url":null,"abstract":"Secara legal-formal, pengaturan mengenai pelayanan publik telah tertuang dalam berbagai undang-undang antara lain UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta beberapa PP sebagai turunan UU pelayanan publik maupun UU Pemerintahan Daerah. Namun sangat disayangkan, karena pada kenyataannya kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh organisasi penyelenggara pelayanan masih jauh dari memuaskan. Untuk itu, diperlukan sejumlah upaya guna mendorong timbulnya inovasi pelayanan publik melalui perubahan pola pikir dan perangkat budaya, optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu, dan kemitraan Pemda dengan swasta.","PeriodicalId":447726,"journal":{"name":"NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik","volume":"201 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122567019","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pelaksanaan Sub Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas. Menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Sub Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas. Populasi dalam sampel penelitian ini adalah Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Umum, Kepala Subbagian Program dan Keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas, serta wawancara dengan Ketua PDIP Praksi, Ketua Kelompok Kerja Praksi, Ketua Praksi Demokrat. Populasi dalam sampel penelitian ini adalah Sekretaris DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja Subbagian Program dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Secara teknis Sekretaris DPRD secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, sedangkan secara administratif dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunung Mas. .umum, yaitu ketersediaan sumber daya aparatur; adanya program kerja dan mekanisme kerja yang terukur; adanya kewenangan dalam memberikan pelayanan; adanya kerjasama dan dedikasi serta disiplin kerja pegawai yang baik; adanya dukungan pimpinan dalam menjalankan fungsi bagian dan subbagian; serta koordinasi yang baik antar Bagian dan Subbagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas.
{"title":"Pelaksanaan Kerja Sub Bagian Program Dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas","authors":"H. Herlina, Radarmas Radarmas","doi":"10.56426/nyuli.v2i2.87","DOIUrl":"https://doi.org/10.56426/nyuli.v2i2.87","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pelaksanaan Sub Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas. Menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Sub Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas. Populasi dalam sampel penelitian ini adalah Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Umum, Kepala Subbagian Program dan Keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas, serta wawancara dengan Ketua PDIP Praksi, Ketua Kelompok Kerja Praksi, Ketua Praksi Demokrat. Populasi dalam sampel penelitian ini adalah Sekretaris DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja Subbagian Program dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Secara teknis Sekretaris DPRD secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, sedangkan secara administratif dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunung Mas. .umum, yaitu ketersediaan sumber daya aparatur; adanya program kerja dan mekanisme kerja yang terukur; adanya kewenangan dalam memberikan pelayanan; adanya kerjasama dan dedikasi serta disiplin kerja pegawai yang baik; adanya dukungan pimpinan dalam menjalankan fungsi bagian dan subbagian; serta koordinasi yang baik antar Bagian dan Subbagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas.","PeriodicalId":447726,"journal":{"name":"NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117081793","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kanamit Barat, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data Studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang di teliti serta interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.
{"title":"Pelaksanaan Program Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau","authors":"F. Fitri, Kisno Hadi, Radarmas Radarmas","doi":"10.56426/nyuli.v2i2.90","DOIUrl":"https://doi.org/10.56426/nyuli.v2i2.90","url":null,"abstract":"Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kanamit Barat, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data Studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang di teliti serta interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.","PeriodicalId":447726,"journal":{"name":"NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128697378","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana SPKT Memberikan Pelayanan Prima Di Polres Kabupaten Murung Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi dan mendeskripsikan pelayanan prima yang telah dilakukan oleh SPKT Kabupaten Murung Raya. Pendekatan yang digunakan adalah Kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan dua proses kegiatan, yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan prima yang dilakukan oleh SPKT Polres Murung Raya dianggap sudah cukup baik terbukti dengan beberapa dimensi dari kualitas kerja yang telah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam standart pelayanan publik menurut Keputusan Menpan No 63 Tahun 2004, seperti prosedur yang telah dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku bagi pemberi dan penerima layanan, waktu penyelesaian administrasi penerimaan laporan sampai penyelesaian perkara yang cukup cepat yang di nilai sudah memenuhi harapan, selain itu tidak ada pungutan biaya apapun bagi pelapor atau pengadu saat berurusan ke SPKT, hasil pelayanan yang diterima sudah dianggap memuaskan bagi pelapor dan korban karena dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sarana dan prasarana penunjang yang memadai, serta kompetensi dari personel atau aparat yang sudah cukup baik, baik dalam hal kedisiplinan,maupun kepangkatannya. Di katakan demikian karena dimensi tersebut sangat berpengaruh terhadap pelayanan serta tanggung jawab daripada aparat yang melakoninya, sehingga pelayan prima yang diharapkan terlaksana dengan baik.
{"title":"Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Dalam Memberikan Pelayanan Prima di Polres Kabupaten Murung Raya","authors":"Ramot Manogu Manurung","doi":"10.56426/nyuli.v2i2.89","DOIUrl":"https://doi.org/10.56426/nyuli.v2i2.89","url":null,"abstract":"Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana SPKT Memberikan Pelayanan Prima Di Polres Kabupaten Murung Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi dan mendeskripsikan pelayanan prima yang telah dilakukan oleh SPKT Kabupaten Murung Raya. Pendekatan yang digunakan adalah Kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan dua proses kegiatan, yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan prima yang dilakukan oleh SPKT Polres Murung Raya dianggap sudah cukup baik terbukti dengan beberapa dimensi dari kualitas kerja yang telah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam standart pelayanan publik menurut Keputusan Menpan No 63 Tahun 2004, seperti prosedur yang telah dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku bagi pemberi dan penerima layanan, waktu penyelesaian administrasi penerimaan laporan sampai penyelesaian perkara yang cukup cepat yang di nilai sudah memenuhi harapan, selain itu tidak ada pungutan biaya apapun bagi pelapor atau pengadu saat berurusan ke SPKT, hasil pelayanan yang diterima sudah dianggap memuaskan bagi pelapor dan korban karena dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sarana dan prasarana penunjang yang memadai, serta kompetensi dari personel atau aparat yang sudah cukup baik, baik dalam hal kedisiplinan,maupun kepangkatannya. Di katakan demikian karena dimensi tersebut sangat berpengaruh terhadap pelayanan serta tanggung jawab daripada aparat yang melakoninya, sehingga pelayan prima yang diharapkan terlaksana dengan baik.","PeriodicalId":447726,"journal":{"name":"NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik","volume":"125 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124686550","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：