AbstractDigital Financial Innovation or IKD (a new name for fintech by the Financial Services Authority/OJK) is an activity to innovate business processes, business models, and financial instruments that can provide new added value in the financial services sector and in its implementation in-volves the digital ecosystem. IKD Financial Planner is one of IKD’s groups based on a digital financial planning business model by accredited financial planners who offer their services through a digital platform. This study will discuss regarding an agreement of Finansialku, one of the IKD Financial Planner platforms authorized by the OJK. In the transaction, the main binding agreement between the Finansialku team and its service users is the Application User Agreement. This study aims to identify the legal standing between users and financial planners on IKD Financial Planner Finansialku ecosystems. This study concludes that in the main agreement the legal subjects who are bound and have legal standing are Members (service users) and IKD (service providers, in the form of limited liability company), without the involvement of financial planners.Keywords: Digital Financial Innovation; Fintech; Financial Planner, Digital Financial Planner. AbstrakInovasi Keuangan Digital atau IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang dapat memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dan dalam penyelenggaraannya melibatkan ekosistem digital. Penelitian ini membahas perjanjian dari Finansialku, salah satu plat-form IKD Financial Planner yang diakui oleh OJK. Dalam transaksinya, perjanjian utama yang mengikat antara tim Finansialku dan pengguna jasanya adalah Perjanjian Pengguna Aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan hukum antara pengguna jasa dan financial planner dalam ekosistem IKD Financial Planner Finansialku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perjanjian utamanya subyek-subyek hukum yang terikat dan memiliki kedudukan hukum adalah Ang-gota (pengguna jasa) dan IKD (pemberi jasa, berbentuk Perseroan Terbatas), tanpa melibatnya perencana keuangan.Kata Kunci: Inovasi Keuangan Digital; Fintech; Perencana Keuangan; Perencana Keuangan Digital
摘要数字金融创新或IKD(金融服务管理局/OJK对金融科技的新称呼)是一种创新业务流程、商业模式和金融工具的活动，可以在金融服务部门提供新的附加价值，并在其实施中涉及数字生态系统。IKD Financial Planner是IKD基于数字财务规划业务模式的集团之一，由经过认证的财务规划师通过数字平台提供服务。本研究将讨论由OJK授权的IKD理财规划师平台之一financisialku的协议。在交易中，financialku团队与其服务用户之间的主要约束性协议是应用程序用户协议。本研究旨在确定用户和财务规划师在IKD financial Planner financialku生态系统中的法律地位。本研究的结论是，在主要协议中，受约束和具有法律地位的法律主体是会员(服务使用者)和IKD(服务提供者，以有限责任公司的形式)，没有理财规划师的参与。关键词:数字金融创新;Fintech;财务规划师，数字财务规划师。摘要/ abstract摘要/ abstract摘要/ abstract摘要/ abstract摘要/ abstract摘要/ abstract摘要/ abstract摘要/ abstractPenelitian ini成员perjanjian dari Finansialku, salah satu平台- IKD理财规划师yang diakui oleh OJK。Dalam transaksinya, perjanjian utama yang mengikat antara tim finsialku dan pengguna jasanya adalah perjanjian pengguna applikasi。Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan hukum antara pengguna jasa dan财务规划师dalam ekosystem IKD财务规划师Penelitian ini menypulkkan bahwa dalam perjanjian utamanya subyek-subyek hukum yang terikat dan memiliki kedudukan hukum adalah Ang-gota (pengguna jasa) dan IKD (penberi jasa, berbentuk perseran Terbatas)， tanpa melibatnya perencana keuangan。Kata Kunci: Inovasi Keuangan Digital;Fintech;Perencana Keuangan;Perencana Keuangan Digital
{"title":"Kedudukan Hukum antara Pengguna Jasa dan Financial Planner dalam IKD Financial Planner","authors":"Duhita Pramesi Tyaskinasih","doi":"10.20473/jd.v6i3.46386","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v6i3.46386","url":null,"abstract":"AbstractDigital Financial Innovation or IKD (a new name for fintech by the Financial Services Authority/OJK) is an activity to innovate business processes, business models, and financial instruments that can provide new added value in the financial services sector and in its implementation in-volves the digital ecosystem. IKD Financial Planner is one of IKD’s groups based on a digital financial planning business model by accredited financial planners who offer their services through a digital platform. This study will discuss regarding an agreement of Finansialku, one of the IKD Financial Planner platforms authorized by the OJK. In the transaction, the main binding agreement between the Finansialku team and its service users is the Application User Agreement. This study aims to identify the legal standing between users and financial planners on IKD Financial Planner Finansialku ecosystems. This study concludes that in the main agreement the legal subjects who are bound and have legal standing are Members (service users) and IKD (service providers, in the form of limited liability company), without the involvement of financial planners.Keywords: Digital Financial Innovation; Fintech; Financial Planner, Digital Financial Planner. AbstrakInovasi Keuangan Digital atau IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang dapat memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dan dalam penyelenggaraannya melibatkan ekosistem digital. Penelitian ini membahas perjanjian dari Finansialku, salah satu plat-form IKD Financial Planner yang diakui oleh OJK. Dalam transaksinya, perjanjian utama yang mengikat antara tim Finansialku dan pengguna jasanya adalah Perjanjian Pengguna Aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan hukum antara pengguna jasa dan financial planner dalam ekosistem IKD Financial Planner Finansialku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perjanjian utamanya subyek-subyek hukum yang terikat dan memiliki kedudukan hukum adalah Ang-gota (pengguna jasa) dan IKD (pemberi jasa, berbentuk Perseroan Terbatas), tanpa melibatnya perencana keuangan.Kata Kunci: Inovasi Keuangan Digital; Fintech; Perencana Keuangan; Perencana Keuangan Digital","PeriodicalId":477136,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135805579","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstractFootball as a sport has a basic function as a learning tool related to the values contained in it. However, the values have been injured by the case of Match-Fixing. The legal issues raised in this research are whether Match-Fixing can qualify as a crime; and how is the criminal responsibility of organizational actors in Match-Fixing of a match. This type of of research is normative juridical, with a problem approach, namely the statutory approach and concept approach and case studies. The result of the study indicate that not all Match-Fixing can be subject to criminal sanctions. If the Match-Fixing, can harm other parties, it can be qualified as a criminal act of bribery because it fulfills the elements of prohibited acts and is subject to criminal penalties based on Law no.11 of 1980 concerning The crime of Bribery. Keywords: Match Fixing; Bribery; Organized Crime. AbstrakSepakbola sebagai salah satu cabang olahraga, mempunyai fungsi sebagai alat pembelajaran terkait nilai-nilai yang ada di dalamnya. Namun nilai-nilai tersebut telah dicederai dengan adanya kasus pengaturan skor dengan menggunakan suap. Isu hukum yang diajukan dalam peneltian ini adalah apakah pengaturan skor dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana; dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku organisasi dalam pengaturan skor pertandingan sepak bola. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan tidak semua pengaturan skor dapat dikenakan sanksi pidana. Jika pengaturan skor pada pertandingan sepakbola, dapat merugikan pihak lain maka dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana suap karena memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Seharusnya sanksi pidana tidak hanya dikenakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam pengaturan skor, tetapi juga dapat dikenakan kepada pelaku organisasi yang telah melakukan pengaturan skor dengan suap. Kata Kunci: Pengaturan Skor; Tindak Pidana Suap; Pelaku Organisasi.
摘要足球作为一项体育运动，其基本功能是作为一种学习工具，与其所蕴含的价值观有关。然而，假球事件损害了这些价值观。本研究提出的法律问题是:假球是否可以作为一种犯罪行为;组织行为者在操纵比赛中的刑事责任是怎样的。这类研究是规范法学的，采用问题研究法，即成文法研究法、概念研究法和案例研究法。研究结果表明，并非所有的假球行为都可以受到刑事制裁。如果假球行为对他人造成损害，则符合禁止行为的要件，可以构成贿赂犯罪行为，并根据《中华人民共和国贿赂法》予以刑事处罚。1980年第11号法令，关于受贿罪。关键词:假球;贿赂;有组织的犯罪。摘要:sepakbola sebagai salah satu cabang olahraga, mempunyai fungsi sebagai alat pembelajaran terkait nilai nilai yang ada di dalamnya。Namun nilai-nilai tersebut telah dicederai dengan adanya kasus pengaturan skor dengan menggunakan suap。伊苏胡库姆杨diajukan dalam peneltian ini adalah apakah pengaturan skor dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana;Dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku organisasi dalam pengaturan skor pertanggungjawaban pidana pelaku。翻译为:翻译为:翻译为:翻译为:翻译为:翻译为:翻译为:翻译为:翻译为:翻译为:翻译为:翻译为:翻译为:Hasil penelitian menunjukkan tidak semua pengaturan skor dapat dikenakan sanksi pidana。Jika pengaturan skor pidana suap, dapat merugikan pihak lain maka dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana suap karena memenuhi unsur perbuatan yang dilarang dandiancam pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 1980 tenang tindak pidana suap。Seharusnya sanksi pidana tidak hanya dikenakan terhadap orange -orang yang terlibat dalam pengaturan skor, tetapi juga dapat dikenakan kepada pelaku organisasi yang telah melakkan pengaturan skor dengan suap。Kata Kunci: Pengaturan Skor;Tindak Pidana Suap;Pelaku Organisasi。
{"title":"Tanggungjawab Pelaku Kejahatan Terorganisasi Yang Melakukan Match Fixing","authors":"Ivandita Satrio Hartawan","doi":"10.20473/jd.v6i3.46387","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v6i3.46387","url":null,"abstract":"AbstractFootball as a sport has a basic function as a learning tool related to the values contained in it. However, the values have been injured by the case of Match-Fixing. The legal issues raised in this research are whether Match-Fixing can qualify as a crime; and how is the criminal responsibility of organizational actors in Match-Fixing of a match. This type of of research is normative juridical, with a problem approach, namely the statutory approach and concept approach and case studies. The result of the study indicate that not all Match-Fixing can be subject to criminal sanctions. If the Match-Fixing, can harm other parties, it can be qualified as a criminal act of bribery because it fulfills the elements of prohibited acts and is subject to criminal penalties based on Law no.11 of 1980 concerning The crime of Bribery. Keywords: Match Fixing; Bribery; Organized Crime. AbstrakSepakbola sebagai salah satu cabang olahraga, mempunyai fungsi sebagai alat pembelajaran terkait nilai-nilai yang ada di dalamnya. Namun nilai-nilai tersebut telah dicederai dengan adanya kasus pengaturan skor dengan menggunakan suap. Isu hukum yang diajukan dalam peneltian ini adalah apakah pengaturan skor dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana; dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku organisasi dalam pengaturan skor pertandingan sepak bola. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan tidak semua pengaturan skor dapat dikenakan sanksi pidana. Jika pengaturan skor pada pertandingan sepakbola, dapat merugikan pihak lain maka dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana suap karena memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Seharusnya sanksi pidana tidak hanya dikenakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam pengaturan skor, tetapi juga dapat dikenakan kepada pelaku organisasi yang telah melakukan pengaturan skor dengan suap. Kata Kunci: Pengaturan Skor; Tindak Pidana Suap; Pelaku Organisasi.","PeriodicalId":477136,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135805585","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstractThis research was conducted to determine the legal arrangements regarding foreigners living in Indonesia, especially foreign workers and children with dual citizenship. This research uses a normative juridical method with qualitative descriptive approach. For data collection needs, researchers collected primary data and secondary data. The primary data in this study are related to laws and regulations. To support this research, researchers collected secondary data with case studies at the Immigration Office Class I Non-TPI Tangerang. Secondary data was obtained by observation techniques and in analyzing the data, researchers used data reduction, data display, and concluding. The results of this research indicate that children with dual citizenship has two options, namely making an Indonesian passport, or get Affidavits to children who have foreign passports. Meanwhile, laws and regulations have provided legal provisions for foreign workers to stay in Indonesia.Keywords: Dual Nationality; Foreign workers; Stay Permit. AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai orang asing yang tinggal di Indonesia, khususnya tenaga kerja asing dan anak berkewarganegaraan ganda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sekunder yakni studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang. Data sekunder diperoleh dengan teknik observasi dan dalam menganalisis data digunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan telah memberikan ketentuan hukum bagi Tenaga Kerja Asing untuk tinggal di Indonesia yaitu dengan adanya izin tinggal. Sedangkan untuk anak berkewarganegaraan ganda, Indonesia menyediakan dua opsi, yaitu pembuatan paspor Indonesia, atau pemberian Affidavit bagi anak yang memiliki paspor asing.Kata Kunci: Anak Berkewarganegaraan Ganda; Tenaga Kerja Asing; Izin Tinggal
摘要本研究旨在确定在印尼居住的外国人，特别是外籍工人和具有双重国籍的儿童的法律安排。本研究采用规范的法律方法和定性的描述方法。出于数据收集的需要，研究者收集了一手数据和二次数据。本研究的主要数据与法律法规有关。为了支持这一研究，研究人员收集了移民局I类非tpi Tangerang的案例研究的二手数据。次要数据是通过观察技术获得的，在分析数据时，研究人员使用了数据简化、数据显示和结论。这项研究的结果表明，拥有双重国籍的孩子有两种选择，即制作印度尼西亚护照，或为拥有外国护照的孩子获得宣誓书。同时，法律法规也为外籍劳工在印尼居留提供了法律规定。关键词:双重国籍;外国工人;在许可证。[摘要]penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai orang ang ang yang tinggal di Indonesia, khususnya tenaga kerja asing dan anak berkewarganegaraan ganda。Penelitian ini mongunakan方法，在定性分析中采用了标准化的方法。Untuk kebutuhan pengumpulan数据，peneliti melakukan pengumpulan数据入门和数据查找。数据primer dalam penelitian ini yitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan。Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mengumpulkan数据收集，根据yakni研究kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang。数据采集分为双数据采集、双数据采集、双数据采集、双数据采集、双数据采集、双数据采集、双数据采集。哈西尔达里penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan telah成员keentuan hukum bagi Tenaga Kerja asuntuk tinggal di Indonesia yitu dengan adanya izin tinggal。Sedangkan untuk anak berkewarganegaraan gananda，印度尼西亚menyediakandua opsi, yitu pembuatan passport印度尼西亚，atau pemberian Affidavit bagi anak yang memoriliki护照。Kata Kunci: Anak Berkewarganegaraan Ganda;Tenaga Kerja Asing;Izin Tinggal
{"title":"Pengaturan Hukum bagi Orang Asing yang Tinggal di Indonesia","authors":"Indah Permata Sari, M. Syaprin Zahidi Permata","doi":"10.20473/jd.v6i3.42240","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v6i3.42240","url":null,"abstract":"AbstractThis research was conducted to determine the legal arrangements regarding foreigners living in Indonesia, especially foreign workers and children with dual citizenship. This research uses a normative juridical method with qualitative descriptive approach. For data collection needs, researchers collected primary data and secondary data. The primary data in this study are related to laws and regulations. To support this research, researchers collected secondary data with case studies at the Immigration Office Class I Non-TPI Tangerang. Secondary data was obtained by observation techniques and in analyzing the data, researchers used data reduction, data display, and concluding. The results of this research indicate that children with dual citizenship has two options, namely making an Indonesian passport, or get Affidavits to children who have foreign passports. Meanwhile, laws and regulations have provided legal provisions for foreign workers to stay in Indonesia.Keywords: Dual Nationality; Foreign workers; Stay Permit. AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai orang asing yang tinggal di Indonesia, khususnya tenaga kerja asing dan anak berkewarganegaraan ganda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sekunder yakni studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang. Data sekunder diperoleh dengan teknik observasi dan dalam menganalisis data digunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan telah memberikan ketentuan hukum bagi Tenaga Kerja Asing untuk tinggal di Indonesia yaitu dengan adanya izin tinggal. Sedangkan untuk anak berkewarganegaraan ganda, Indonesia menyediakan dua opsi, yaitu pembuatan paspor Indonesia, atau pemberian Affidavit bagi anak yang memiliki paspor asing.Kata Kunci: Anak Berkewarganegaraan Ganda; Tenaga Kerja Asing; Izin Tinggal","PeriodicalId":477136,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135805914","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstractThis article aims to determine and analyze the legitimacy of actions the presence of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation cannot yet be said to be a solution to stabilize economic democracy in Indonesia. In terms of substance, the law contains several economic contents such as workers' wages and others. This is because there is still opposition from the public regarding this policy and the government, in the process of making the mechanism for this policy, is considered to have injured the Law on the Formation of Legislation, namely in terms of community participation. So then, the application or implementation of economic democracy in the field is still far from optimal. Because in this case the government often makes policies that do not involve public participation. So public participation in Law No. 6 of 2023 proves that economic democracy is currently still not resolved. Keywords: Democracy; Economy; Indonesia; Determination of Job Creation Perppu. AbstrakUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja masih belum bisa dikatakan sebagai solusi untuk menstabilkan demokrasi ekonomi di Indonesia. UU tersebut dalam hal substansi mengandung beberapa muatan-muatan ekonomi seperti halnya upah pekerja maupun yang lain. Hal ini disebabkan karena masih ada pertentangan dari masyarakat terkait kebijakan ini serta pemerintah dalam proses mekanisme pembuatan dari kebijakan ini dianggap menciderai UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni dalam hal partisipasi masyarakat. Sehingga kemudian, penerapan ataupun pelaksanaan demokrasi ekonomi di lapangan masih jauh dari kata maksimal. Dikarenakan dalam hal ini pemerintah sering membuat kebijakan yang belum melibatkan partisipasi publik. Jadi public participation dalam UU No.6 Tahun 2023 membuktikan bahwa demokrasi ekonomi saat ini masih belum teratasi. Kata Kunci: Demokrasi; Ekonomi; Indonesia; Penetapan Perppu Cipta Kerja.
摘要本文旨在确定和分析行动的合法性。关于创造就业的2022年第2号Perppu规定的2023年第6号法律的存在还不能说是稳定印度尼西亚经济民主的解决方案。就实质而言，该法包含了工人工资等几项经济内容。这是因为公众对这一政策仍有反对意见，政府在制定这一政策的机制过程中，被认为损害了《立法形成法》，即在社区参与方面。因此，经济民主在该领域的应用或实施仍远未达到最佳状态。因为在这种情况下，政府制定的政策往往不涉及公众参与。因此，2023年第6号法律中的公众参与证明，经济民主目前仍未得到解决。关键词:民主;经济;印尼;创造就业机会的决心。摘要undang - undang noor 6 Tahun 2023 tenang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerih belum bisa dikatakan sebagai solusi untuk menmentarkan民主经济(印尼)我的意思是，我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思。这句话的意思是:“我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是。”他说:“我认为，日本是一个民主的国家，经济也是一个民主的国家。Dikarenakan dalam halli permerintah服务成员kebijakan yang belum melibatkan partisipasi public。Jadi公众参与dalam UU No.6 Tahun 2023 membuktikan bahwa民主经济是一个巨大的发展潜力。Kata Kunci:民主;Ekonomi;印尼;Penetapan Perppu Cipta Kerja。
{"title":"Implementasi Demokrasi Ekonomi Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU","authors":"Aini Shalihah, Lian Fawahan","doi":"10.20473/jd.v6i2.42353","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v6i2.42353","url":null,"abstract":"AbstractThis article aims to determine and analyze the legitimacy of actions the presence of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation cannot yet be said to be a solution to stabilize economic democracy in Indonesia. In terms of substance, the law contains several economic contents such as workers' wages and others. This is because there is still opposition from the public regarding this policy and the government, in the process of making the mechanism for this policy, is considered to have injured the Law on the Formation of Legislation, namely in terms of community participation. So then, the application or implementation of economic democracy in the field is still far from optimal. Because in this case the government often makes policies that do not involve public participation. So public participation in Law No. 6 of 2023 proves that economic democracy is currently still not resolved. Keywords: Democracy; Economy; Indonesia; Determination of Job Creation Perppu. AbstrakUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja masih belum bisa dikatakan sebagai solusi untuk menstabilkan demokrasi ekonomi di Indonesia. UU tersebut dalam hal substansi mengandung beberapa muatan-muatan ekonomi seperti halnya upah pekerja maupun yang lain. Hal ini disebabkan karena masih ada pertentangan dari masyarakat terkait kebijakan ini serta pemerintah dalam proses mekanisme pembuatan dari kebijakan ini dianggap menciderai UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni dalam hal partisipasi masyarakat. Sehingga kemudian, penerapan ataupun pelaksanaan demokrasi ekonomi di lapangan masih jauh dari kata maksimal. Dikarenakan dalam hal ini pemerintah sering membuat kebijakan yang belum melibatkan partisipasi publik. Jadi public participation dalam UU No.6 Tahun 2023 membuktikan bahwa demokrasi ekonomi saat ini masih belum teratasi. Kata Kunci: Demokrasi; Ekonomi; Indonesia; Penetapan Perppu Cipta Kerja.","PeriodicalId":477136,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135771513","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：