Untuk mendukung reformasi birokrasi dan kelancaran pemerintahan dan pembangunan, Aparatur Sipil Negara harus bekerja lebih profesional, bermoral, bersih, dan beretika sebagai bagian dari aparatur negara. PNS harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang sumber daya manusia dan bidang lainnya untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukum digunakan dalam penelitian non-dogmatis atau empiris ini untuk mengkomunikasikan makna simbolik dalam hubungan antar aktor sosial. Investigasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tiga jenis tindakan disipliner berat yang diterapkan terhadap PNS di Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pertama, mereka akan diturunkan jabatannya selama 12 bulan; kedua, mereka akan dibebaskan jabatannya selama 12 bulan; dan ketiga, mereka akan diberhentikan sebagai PNS dengan hormat tanpa permohonan sendiri. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2020 membahas tata cara pemberian sanksi disiplin berat, termasuk pembentukan tim pemeriksaan, pemanggilan, penyidikan, penetapan sanksi disiplin berat, dan penyampaian sanksi disiplin berat. Menurut penelitian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, Kementerian Perhubungan telah menjatuhkan sanksi disiplin berat. Atasan yang kurang aktif menangani kasus pelanggaran disipliner dan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran belum diberhentikan sementara dari jabatannya adalah dua hal yang menghambat pelaksanaan tindakan disipliner berat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan sanksi disiplin yang keras adalah dengan meningkatkan ruang lingkup perbaikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
{"title":"PENEGAKAN SANKSI DISIPLIN BERAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN","authors":"Ahmad Muhid Estiyanto","doi":"10.52249/ilr.v4i2.402","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.402","url":null,"abstract":"Untuk mendukung reformasi birokrasi dan kelancaran pemerintahan dan pembangunan, Aparatur Sipil Negara harus bekerja lebih profesional, bermoral, bersih, dan beretika sebagai bagian dari aparatur negara. PNS harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang sumber daya manusia dan bidang lainnya untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukum digunakan dalam penelitian non-dogmatis atau empiris ini untuk mengkomunikasikan makna simbolik dalam hubungan antar aktor sosial. Investigasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tiga jenis tindakan disipliner berat yang diterapkan terhadap PNS di Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pertama, mereka akan diturunkan jabatannya selama 12 bulan; kedua, mereka akan dibebaskan jabatannya selama 12 bulan; dan ketiga, mereka akan diberhentikan sebagai PNS dengan hormat tanpa permohonan sendiri. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2020 membahas tata cara pemberian sanksi disiplin berat, termasuk pembentukan tim pemeriksaan, pemanggilan, penyidikan, penetapan sanksi disiplin berat, dan penyampaian sanksi disiplin berat. Menurut penelitian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, Kementerian Perhubungan telah menjatuhkan sanksi disiplin berat. Atasan yang kurang aktif menangani kasus pelanggaran disipliner dan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran belum diberhentikan sementara dari jabatannya adalah dua hal yang menghambat pelaksanaan tindakan disipliner berat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan sanksi disiplin yang keras adalah dengan meningkatkan ruang lingkup perbaikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"20 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-06-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141339192","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Illegal logging merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin terhadap otoritas setempat. Illegal logging menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peraturan pemerintah dan upaya penegakkan hukum terhadap illegal logging di kawasan Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatid dengan pendekatan studi literatur dimana data yang diperoleh dilakukan analisis yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian peraturan pemerintah terhadap illegal logging dikawasan hutan Indonesia cukup memadai. Namun, upaya penegakkan hukum belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menindak pelaku illegal logging. Tindakan prefentif dalam pencegahan illegal logging dengan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan kepada masyarakat, manajemen hutan yang ditinjau kembali, dan dilakukan perbaikan serta realisasi terhadap system perundangan dan pendidikan. Tindak hukum berdasarkan kepada dasar hukum yang tertulis sebagai upaya dalam mengatasi illegal logging.
{"title":"Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Illegal Loging Di Kawasan Hutan Indonesia","authors":"Feny Windiyastuti","doi":"10.52249/ilr.v4i1.376","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.376","url":null,"abstract":"Illegal logging merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin terhadap otoritas setempat. Illegal logging menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peraturan pemerintah dan upaya penegakkan hukum terhadap illegal logging di kawasan Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatid dengan pendekatan studi literatur dimana data yang diperoleh dilakukan analisis yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian peraturan pemerintah terhadap illegal logging dikawasan hutan Indonesia cukup memadai. Namun, upaya penegakkan hukum belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menindak pelaku illegal logging. Tindakan prefentif dalam pencegahan illegal logging dengan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan kepada masyarakat, manajemen hutan yang ditinjau kembali, dan dilakukan perbaikan serta realisasi terhadap system perundangan dan pendidikan. Tindak hukum berdasarkan kepada dasar hukum yang tertulis sebagai upaya dalam mengatasi illegal logging.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"6 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140374895","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The practice of Surrogate Mothers according to Indonesian law gives rise to the problem that Positive Law in Indonesia does not yet recognize provisions regarding renting a womb (Surrogate Mother). This research aims to understand and comprehend Surrogate Mothers according to Indonesian law. This writing uses normative legal research methods with a type of legislative analysis approach (State approach). This research resulted in research that Indonesian law does not have regulations regarding the implementation of Surrogate Mother engagements. According to the provisions of the health law, surrogate motherhood cannot be carried out because of the clear regulations of the health law. Likewise with regulations in the realm of civil law, even though Article 1338 of the Civil Code states that "All agreements made legally apply to the law for those who make them," Article 1320 of the Civil Code provides conditions for the validity of an agreement, one of which is the existence of a halal cause. So that an agreement made must not conflict with legal regulations. So the implementation of Surrogate Mother cannot be implemented.
{"title":"SURROGATE MOTHER “RENTAL AGREEMENT MADE IN THE PRESENCE OF A NOTARY","authors":"Sonny Gondo Hudaya, Habib Adjie","doi":"10.52249/ilr.v4i1.308","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.308","url":null,"abstract":"The practice of Surrogate Mothers according to Indonesian law gives rise to the problem that Positive Law in Indonesia does not yet recognize provisions regarding renting a womb (Surrogate Mother). This research aims to understand and comprehend Surrogate Mothers according to Indonesian law. This writing uses normative legal research methods with a type of legislative analysis approach (State approach). This research resulted in research that Indonesian law does not have regulations regarding the implementation of Surrogate Mother engagements. According to the provisions of the health law, surrogate motherhood cannot be carried out because of the clear regulations of the health law. Likewise with regulations in the realm of civil law, even though Article 1338 of the Civil Code states that \"All agreements made legally apply to the law for those who make them,\" Article 1320 of the Civil Code provides conditions for the validity of an agreement, one of which is the existence of a halal cause. So that an agreement made must not conflict with legal regulations. So the implementation of Surrogate Mother cannot be implemented.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"21 4 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140477425","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Hakim adalah pejabat negara yang merdeka dan independen dalam melaksanakan tugasnya, sehingga lembaga perekrut Hakim Agung harusnya adalah lembaga yang merdeka dan independen jauh dari pada kepentingan politik. Proses perekrutan hakim agung merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan hakim yang memiliki profesionalitas, integritas dan kualitas. Proses perekrutan Hakim Agung secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Proses perekrutan hakim agung sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 24A Ayat (3) UUD RI 1945 melibatkan 3 (tiga) lembaga yaitu Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Presiden. Pada mekanisme pemilihan hakim agung di Dewan Perwakilan Rakyat, proses pemilihan dilaksanakan dengan cara keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia. Dalam penulisan artikel ini mempergunakan metode normatif analisis, pengumpulan data dengan teknik kepustakaan, dan teknik analisa data menggunakan teknik deskripsi.
{"title":"IMPLEMTASI PERSETUJUAN DPR PADA PEREKRUTAN HAKIM AGUNG BERDASARKAN UUD RI TAHUN 1945","authors":"S. Aminah","doi":"10.52249/ilr.v4i1.358","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.358","url":null,"abstract":"Hakim adalah pejabat negara yang merdeka dan independen dalam melaksanakan tugasnya, sehingga lembaga perekrut Hakim Agung harusnya adalah lembaga yang merdeka dan independen jauh dari pada kepentingan politik. Proses perekrutan hakim agung merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan hakim yang memiliki profesionalitas, integritas dan kualitas. Proses perekrutan Hakim Agung secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Proses perekrutan hakim agung sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 24A Ayat (3) UUD RI 1945 melibatkan 3 (tiga) lembaga yaitu Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Presiden. Pada mekanisme pemilihan hakim agung di Dewan Perwakilan Rakyat, proses pemilihan dilaksanakan dengan cara keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia. Dalam penulisan artikel ini mempergunakan metode normatif analisis, pengumpulan data dengan teknik kepustakaan, dan teknik analisa data menggunakan teknik deskripsi.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"180 8","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140475484","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Salah satu ciri khas kasus-kasus tata usaha negara lingkungan hidup adalah kadang-kadang diperlukan pengetahuan dan keahlian ilmiah khusus dalam bentuk bukti ilmiah dalam proses pembuktiannya. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan analisis terhadap peranan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan hukum perkara tata usaha negara lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian secara yuridis normatif diketahui bahwa keputusan pengadilan tergantung pada penentuan fakta yang akurat di mana proses ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan dapat membantu pencarian kebenaran dalam pengambilan keputusan hukum perkara tata usaha negara lingkungan hidup. Pengaturan dan penerapan hukum mengenai bukti ilmiah sebagai salah satu kekhususan hukum acara perkara tata usaha negara lingkungan hidup, perlu memperhatikan keseimbangan antara maksimalisasi proses ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan dengan penerapan asas kehati-hatian sebagai asas khusus dalam pembuktian perkara tata usaha negara lingkungan hidup.
{"title":"PERANAN BUKTI ILMIAH (SCIENTIFIC EVDENCE) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM PERKARA TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN HIDUP","authors":"Cecep Aminudin","doi":"10.52249/ilr.v4i1.264","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.264","url":null,"abstract":"Salah satu ciri khas kasus-kasus tata usaha negara lingkungan hidup adalah kadang-kadang diperlukan pengetahuan dan keahlian ilmiah khusus dalam bentuk bukti ilmiah dalam proses pembuktiannya. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan analisis terhadap peranan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan hukum perkara tata usaha negara lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian secara yuridis normatif diketahui bahwa keputusan pengadilan tergantung pada penentuan fakta yang akurat di mana proses ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan dapat membantu pencarian kebenaran dalam pengambilan keputusan hukum perkara tata usaha negara lingkungan hidup. Pengaturan dan penerapan hukum mengenai bukti ilmiah sebagai salah satu kekhususan hukum acara perkara tata usaha negara lingkungan hidup, perlu memperhatikan keseimbangan antara maksimalisasi proses ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan dengan penerapan asas kehati-hatian sebagai asas khusus dalam pembuktian perkara tata usaha negara lingkungan hidup.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"410 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140471158","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
During the COVID-19 pandemic emergency, one of the medical measures that nurses can use in certain limited conditions is installing infusion outside of healthcare institutions. The author's study methodology, which employs three approaches—legislation (statement approach), comparative approach (comparative approach), and conceptual approach (conceptual approach)—uses a normative legal research type to address these issues. Furthermore, primary, secondary, and tertiary legal documents are the sources of the legal materials used. The study's findings clarify the role and authority of nurses for infusions outside of healthcare facilities during the pandemic. Specifically, a nurse who is ill or in a state of restricted mobility during the COVID-19 emergency period is authorised to administer first aid in the form of medical action, such as infusions, in accordance with the law and her expertise in assessing the patient's condition. Although the nurse is personally accountable for the infusion because it is an autonomous duty, meaning that the nurse in question will take full responsibility if a mistake is made.
{"title":"AUTHORITY OF NURSES TO INSTALL INFUSATIONS DURING THE PANDEMIC OUTSIDE OF HEALTH CARE FACILITIES","authors":"Prihatin Effendi, Mohammad Nasichim","doi":"10.52249/ilr.v4i1.349","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.349","url":null,"abstract":"During the COVID-19 pandemic emergency, one of the medical measures that nurses can use in certain limited conditions is installing infusion outside of healthcare institutions. The author's study methodology, which employs three approaches—legislation (statement approach), comparative approach (comparative approach), and conceptual approach (conceptual approach)—uses a normative legal research type to address these issues. Furthermore, primary, secondary, and tertiary legal documents are the sources of the legal materials used. The study's findings clarify the role and authority of nurses for infusions outside of healthcare facilities during the pandemic. Specifically, a nurse who is ill or in a state of restricted mobility during the COVID-19 emergency period is authorised to administer first aid in the form of medical action, such as infusions, in accordance with the law and her expertise in assessing the patient's condition. Although the nurse is personally accountable for the infusion because it is an autonomous duty, meaning that the nurse in question will take full responsibility if a mistake is made.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"88 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140470682","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Prima Resi Putri, Elyana Novira, Febrina Annisa, Dwi Astuti Palupi
This research examines the legal authority of notaries in legalizing underhand deed agreements based on their responsibilities and legal consequences. The method used in this research is normative legal research method, which is based on statutory approach and conceptual approach. The results obtained show that the responsibility of a notary in legalizing a deed agreement under the hand must be able to guarantee that he is able to carry out, implement, and realize the existence of laws governing the activities of legalizing letters under the hand including to see or check the validity of agreements made by related parties by being careful and disciplined in carrying out procedures for legalizing letters under the hand in accordance with the Notary Position Law. The legal consequences arising in the ratification of the agreement of the deed under the hand, namely if the letter has been legalized by the Notary, the letter under the hand has formal evidentiary power but does not have outward and material evidentiary power. In carrying out its duties, if a Notary is proven to have violated the law, it can be subject to civil sanctions in the form of reimbursement of costs, compensation and interest by passing the evidentiary process. However, a Notary cannot be convicted if they have not committed a violation of a criminal article and have acted in the interest of implementing the provisions of the Notary Law
{"title":"AUTHORITY OF NOTARY IN LEGALIZING THE UNDER-HAND AGREEMENT DEED: EXAMINING RESPONSIBILITY AND LEGAL CONSEQUENCES","authors":"Prima Resi Putri, Elyana Novira, Febrina Annisa, Dwi Astuti Palupi","doi":"10.52249/ilr.v4i1.337","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.337","url":null,"abstract":"This research examines the legal authority of notaries in legalizing underhand deed agreements based on their responsibilities and legal consequences. The method used in this research is normative legal research method, which is based on statutory approach and conceptual approach. The results obtained show that the responsibility of a notary in legalizing a deed agreement under the hand must be able to guarantee that he is able to carry out, implement, and realize the existence of laws governing the activities of legalizing letters under the hand including to see or check the validity of agreements made by related parties by being careful and disciplined in carrying out procedures for legalizing letters under the hand in accordance with the Notary Position Law. The legal consequences arising in the ratification of the agreement of the deed under the hand, namely if the letter has been legalized by the Notary, the letter under the hand has formal evidentiary power but does not have outward and material evidentiary power. In carrying out its duties, if a Notary is proven to have violated the law, it can be subject to civil sanctions in the form of reimbursement of costs, compensation and interest by passing the evidentiary process. However, a Notary cannot be convicted if they have not committed a violation of a criminal article and have acted in the interest of implementing the provisions of the Notary Law","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"306 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140474131","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This jurnal explores the significance of boycotting products suspected of supporting genocide within the framework of international law. The complex relationship between human rights, state responsibility to prevent genocide, and the international community's response to violations of international norms is at the heart of this investigation. The study defines boycott as a form of isolation undertaken by individuals or groups against an entity, encompassing actions like blacklisting, embargoes, and blockades, targeting various products from consumer goods to academic and sports products. Governments, either individually or collectively, issue boycott resolutions, as exemplified by Arab countries' historic boycott against Israel. The paper also introduces other forms of boycotts, such as investment withdrawal, divestment, and sanctions, citing examples like Sudan. Framing the discussion within the context of the United Nations Genocide Convention, the jurnal argues that product boycotts can serve as tools for enforcing compliance with the convention, holding states accountable for preventing genocide. Moreover, product boycotts play a vital role in the international public sphere, mobilizing global public opinion and exerting social, economic, and political pressure on perpetrators of genocide. The study addresses critical questions, focusing on the role of product boycotts as sanctions in international law and their impact on garnering global support and pressuring perpetrators, while providing a voice to victims. The research methodology employed is normative legal research, relying on literature review and secondary legal sources, including journals, articles, and news related to the international legal analysis of the boycott of products suspected of supporting genocide. The jurnal concludes by emphasizing the importance of boycotting products suspected of supporting genocide within the international legal framework, not only as a form of protest but as a
{"title":"INTERNATIONAL LEGAL ANALYSIS OF THE BOYCOTT PRODUCTS SUSPECTED OF SUPPORTING GENOCIDE","authors":"Andri Sutrisno","doi":"10.52249/ilr.v4i1.328","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.328","url":null,"abstract":"This jurnal explores the significance of boycotting products suspected of supporting genocide within the framework of international law. The complex relationship between human rights, state responsibility to prevent genocide, and the international community's response to violations of international norms is at the heart of this investigation. The study defines boycott as a form of isolation undertaken by individuals or groups against an entity, encompassing actions like blacklisting, embargoes, and blockades, targeting various products from consumer goods to academic and sports products. Governments, either individually or collectively, issue boycott resolutions, as exemplified by Arab countries' historic boycott against Israel. The paper also introduces other forms of boycotts, such as investment withdrawal, divestment, and sanctions, citing examples like Sudan. Framing the discussion within the context of the United Nations Genocide Convention, the jurnal argues that product boycotts can serve as tools for enforcing compliance with the convention, holding states accountable for preventing genocide. Moreover, product boycotts play a vital role in the international public sphere, mobilizing global public opinion and exerting social, economic, and political pressure on perpetrators of genocide. The study addresses critical questions, focusing on the role of product boycotts as sanctions in international law and their impact on garnering global support and pressuring perpetrators, while providing a voice to victims. The research methodology employed is normative legal research, relying on literature review and secondary legal sources, including journals, articles, and news related to the international legal analysis of the boycott of products suspected of supporting genocide. The jurnal concludes by emphasizing the importance of boycotting products suspected of supporting genocide within the international legal framework, not only as a form of protest but as a","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"689 23","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140474663","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Comparative study of the expiration of mail forgery in Law No. 1/1946 on Criminal Code and Law No. 1/2023 on Criminal Code. This comparative study is intended to understand the differences and similarities of expiration in the prosecution of criminal cases, so that expiration can be a legal instrument that can realize justice for all parties to criminal cases. The method used is normative legal research, normative legal research is also to inventory positive law, find legal principles and doctrines, synchronize existing laws and regulations and conduct research by studying and examining and tracing various existing literature. With several approaches, namely the Legislative Approach, Historical Approach, Comparative Approach and Conceptual Approach. The findings in the results of this study are a comparative study of the expiration of mail forgery, in Law/1/1946 / Criminal Code and Law/1/2023 / Criminal Code it can be concluded that the authority to prosecute a criminal offender can be abolished regulated in Article 78 paragraph (1) of the Criminal Code, regarding Forgery in general is regulated in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code. After the reform of criminal law, the authority to prosecute is declared void due to expiration is regulated in Article 163 of Law No. 1/2023 / Criminal Code, but regarding the explanation of the offense of forgery of letters is contained in Articles 391 and 392 of Law No. 1/2023 / Criminal Code. Comparison of the expiration of mail forgery in the Criminal Code and the New Criminal Code from the aspect of offense formulation and expiration limitation is very different, but there is a similarity in placing the object that can be subject to the crime of mail forgery, namely a person who makes a fake letter and uses a fake letter.
{"title":"MENAKAR DALUWARSA: Kajian Perbandingan Daluwarsa Pemalsuan Surat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana","authors":"Tofik Yanuar Chandra, Hajairin Hajairin","doi":"10.52249/ilr.v4i1.310","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.310","url":null,"abstract":"Comparative study of the expiration of mail forgery in Law No. 1/1946 on Criminal Code and Law No. 1/2023 on Criminal Code. This comparative study is intended to understand the differences and similarities of expiration in the prosecution of criminal cases, so that expiration can be a legal instrument that can realize justice for all parties to criminal cases. The method used is normative legal research, normative legal research is also to inventory positive law, find legal principles and doctrines, synchronize existing laws and regulations and conduct research by studying and examining and tracing various existing literature. With several approaches, namely the Legislative Approach, Historical Approach, Comparative Approach and Conceptual Approach. The findings in the results of this study are a comparative study of the expiration of mail forgery, in Law/1/1946 / Criminal Code and Law/1/2023 / Criminal Code it can be concluded that the authority to prosecute a criminal offender can be abolished regulated in Article 78 paragraph (1) of the Criminal Code, regarding Forgery in general is regulated in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code. After the reform of criminal law, the authority to prosecute is declared void due to expiration is regulated in Article 163 of Law No. 1/2023 / Criminal Code, but regarding the explanation of the offense of forgery of letters is contained in Articles 391 and 392 of Law No. 1/2023 / Criminal Code. Comparison of the expiration of mail forgery in the Criminal Code and the New Criminal Code from the aspect of offense formulation and expiration limitation is very different, but there is a similarity in placing the object that can be subject to the crime of mail forgery, namely a person who makes a fake letter and uses a fake letter.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"243 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140473880","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan penetapan tersangka dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penafsiran “bukti permulaan” pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan KUHAP yang telah disempurnakan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa terhadap suatu penyidikan haruslah terdapat 2 alat bukti yang cukup beserta keyakinan penyidik secara objektif untuk memenuhi dalam penetapan tersangka. Namun berbeda dengan ketentuan yang ada dalam PERKAP 6/2019 yang pada proses penyidikan, terdapat SPDP yang memuat identitas tersangka. Hal ini menjadi konflik norma, namun ketentuan yang berlaku pada PERKAP 6/2019 haruslah selaras dengan ketentuan dalam KUHAP.
{"title":"KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERATURAN KAPOLRI NO 6 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TERSANGKA","authors":"R. Adawiyah, Evi Retno Wulan","doi":"10.52249/ilr.v4i1.317","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.317","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan penetapan tersangka dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penafsiran “bukti permulaan” pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan KUHAP yang telah disempurnakan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa terhadap suatu penyidikan haruslah terdapat 2 alat bukti yang cukup beserta keyakinan penyidik secara objektif untuk memenuhi dalam penetapan tersangka. Namun berbeda dengan ketentuan yang ada dalam PERKAP 6/2019 yang pada proses penyidikan, terdapat SPDP yang memuat identitas tersangka. Hal ini menjadi konflik norma, namun ketentuan yang berlaku pada PERKAP 6/2019 haruslah selaras dengan ketentuan dalam KUHAP.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"144 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140475792","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：