Pengungsi Afghanistan merupakan pengungsi dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Faktor ekonomi disertai hasutan oleh pemberi kerja lokal mengakibatkan pengungsi memilih untuk bekerja, salah satunya yaitu pengungsi berinisial AR asal Afghanistan yang bekerja sebagai kuli bangunan di Kabupaten Wajo. Larangan pengungsi untuk bekerja sesuai dengan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 poin keempat yang telah ditandatangani sebagai surat pernyataan oleh pengungsi di Indonesia. Tidak adanya sanksi yang tegas baik bagi pengungsi maupun pemberi kerja yang mempekerjakan pengungsi juga menjadi alasan masih ditemukannya pengungsi yang bekerja. Berangkat dari fenomena ini, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 harus ditingkatkan status hukumnya agar lebih kuat dengan disertai pembuatan aturan hukum yang mengatur tegas aturan dan sanksi terhadap pengungsi yang bekerja dan pemberi kerjanya sebagai upaya untuk meminimalisir pelanggaran pengungsi yang bekerja selama masa transitnya di Indonesia.
{"title":"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUNGSI DI INDONESIA YANG BEKERJA: STUDI KASUS PENGUNGSI AFGHANISTAH","authors":"Sapto Aji Pratomo, Suhardi Darmawan, Wahyu Saputra Sinaga","doi":"10.52249/ilr.v4i1.237","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.237","url":null,"abstract":"Pengungsi Afghanistan merupakan pengungsi dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Faktor ekonomi disertai hasutan oleh pemberi kerja lokal mengakibatkan pengungsi memilih untuk bekerja, salah satunya yaitu pengungsi berinisial AR asal Afghanistan yang bekerja sebagai kuli bangunan di Kabupaten Wajo. Larangan pengungsi untuk bekerja sesuai dengan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 poin keempat yang telah ditandatangani sebagai surat pernyataan oleh pengungsi di Indonesia. Tidak adanya sanksi yang tegas baik bagi pengungsi maupun pemberi kerja yang mempekerjakan pengungsi juga menjadi alasan masih ditemukannya pengungsi yang bekerja. Berangkat dari fenomena ini, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 harus ditingkatkan status hukumnya agar lebih kuat dengan disertai pembuatan aturan hukum yang mengatur tegas aturan dan sanksi terhadap pengungsi yang bekerja dan pemberi kerjanya sebagai upaya untuk meminimalisir pelanggaran pengungsi yang bekerja selama masa transitnya di Indonesia.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"192 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140480566","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Maulidina Elga Maharani Widjanarko, E. Prasetyawati
Fokus penelitian ini adalah pengaturan hukum di Indonesia yang mengatur penggunaan mobil self driving dengan sistem autopilot. Fokus dari penelitian hukum ini adalah kekosongan hukum terkait dengan penggunaan mobil self driving berbasis autopilot di Indonesia jika ditinjau dari perlindungan hukum bagi konsumen yang mana saat pengendara mengalami kecelakaan lalu lintas akibat kesalahan pada sistem autopilot. Penelitian hukum normatif berfokus pada peraturan perundang-undangan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dikelompokkan menurut masalah dan kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan. Tujuan penelitian ini guna mengidentifikasi dan menganalisis pentingnya peraturan hukum terkait mobil self driving di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum tentang tanggung jawab perusahaan otomotif jika terjadi kesalahan pada sistem autopilot yang menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) berperan penting dalam melindungi hak-hak konsumen, terhadap konteks perlindungan hukum bagi pengemudi mobil autopilot yang telah terjadi pada mobil. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan LPK dalam hal ini, seperti memberikan informasi dan edukasi kepada nasabah, menerima dan membantu menjawab pertanyaan konsumen, bernegosiasi dengan pemilik usaha, dan mendukung undang-undang konsumen. LPK memiliki kemampuan untuk mendidik dan memberikan pencerahan kepada konsumen tentang hak-hak mereka ketika menggunakan teknologi AI pada kendaraan, termasuk perlindungan hukum yang mungkin mereka dapatkan.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGEMUDI MOBIL AUTOPILOT","authors":"Maulidina Elga Maharani Widjanarko, E. Prasetyawati","doi":"10.52249/ilr.v4i1.245","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.245","url":null,"abstract":"Fokus penelitian ini adalah pengaturan hukum di Indonesia yang mengatur penggunaan mobil self driving dengan sistem autopilot. Fokus dari penelitian hukum ini adalah kekosongan hukum terkait dengan penggunaan mobil self driving berbasis autopilot di Indonesia jika ditinjau dari perlindungan hukum bagi konsumen yang mana saat pengendara mengalami kecelakaan lalu lintas akibat kesalahan pada sistem autopilot. Penelitian hukum normatif berfokus pada peraturan perundang-undangan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dikelompokkan menurut masalah dan kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan. Tujuan penelitian ini guna mengidentifikasi dan menganalisis pentingnya peraturan hukum terkait mobil self driving di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum tentang tanggung jawab perusahaan otomotif jika terjadi kesalahan pada sistem autopilot yang menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) berperan penting dalam melindungi hak-hak konsumen, terhadap konteks perlindungan hukum bagi pengemudi mobil autopilot yang telah terjadi pada mobil. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan LPK dalam hal ini, seperti memberikan informasi dan edukasi kepada nasabah, menerima dan membantu menjawab pertanyaan konsumen, bernegosiasi dengan pemilik usaha, dan mendukung undang-undang konsumen. LPK memiliki kemampuan untuk mendidik dan memberikan pencerahan kepada konsumen tentang hak-hak mereka ketika menggunakan teknologi AI pada kendaraan, termasuk perlindungan hukum yang mungkin mereka dapatkan.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"320 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140485290","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection provides special protection to children. This law regulates children's rights, parental responsibilities, child care, as well as handling cases of violence and abuse against children. This research aims to find out and explain the legal considerations taken by the judge in making a decision in the criminal case of child rape in case no. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs and to find out and explain the legal protection mechanisms provided to children who are victims of rape. This type of research is Normative. In this research, there are three approaches applied, namely an approach through analysis of legal regulations (statute approach), a case study (case study), and a conceptual approach (conceptual approach). Systematic Accountability in this research focuses on examining the Judge's Decision in the Child Rape case with case number No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs in detail for each chapter and sub-chapter discussed, and provides supporting descriptions in the process of reviewing the Judge's Decision. Legal considerations (Ratio Decidendi) Decision No.1/Pid.Sus/Anak/ 2023/PNBBS consists of 4 elements, namely: Person or Human Element, Element of Deliberate Commitment of Deception, Element of Sexual Intercourse or Sexual Relations, Element of the person who commits it, the element that orders it to be carried out. and participate in doing it. The legal protection mechanism provided for child victims of rape is preventive: this can be done by providing information, education and understanding to the public about the applicable laws and regulations. Preventive Legal Protection Efforts by providing legal counseling, providing administrative sanctions, as well as crime prevention measures such as security patrols and security supervision. In a repressive way; Restitution and providing medical assistance/psycho-social rehabilitation assistance can be carried out in the context of restoring the victim's condition from all aspects. The restitution mechanism is regulated in Article 5 of PERMA Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settlement of Applications and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crime.
{"title":"TINDAKAN PREVENTIF DAN REPRESIF SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSA ANAK","authors":"M. Imran, Y. A. Mangesti","doi":"10.52249/ilr.v4i1.249","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.249","url":null,"abstract":"Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection provides special protection to children. This law regulates children's rights, parental responsibilities, child care, as well as handling cases of violence and abuse against children. This research aims to find out and explain the legal considerations taken by the judge in making a decision in the criminal case of child rape in case no. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs and to find out and explain the legal protection mechanisms provided to children who are victims of rape. \u0000This type of research is Normative. In this research, there are three approaches applied, namely an approach through analysis of legal regulations (statute approach), a case study (case study), and a conceptual approach (conceptual approach). Systematic Accountability in this research focuses on examining the Judge's Decision in the Child Rape case with case number No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs in detail for each chapter and sub-chapter discussed, and provides supporting descriptions in the process of reviewing the Judge's Decision. \u0000Legal considerations (Ratio Decidendi) Decision No.1/Pid.Sus/Anak/ 2023/PNBBS consists of 4 elements, namely: Person or Human Element, Element of Deliberate Commitment of Deception, Element of Sexual Intercourse or Sexual Relations, Element of the person who commits it, the element that orders it to be carried out. and participate in doing it. The legal protection mechanism provided for child victims of rape is preventive: this can be done by providing information, education and understanding to the public about the applicable laws and regulations. Preventive Legal Protection Efforts by providing legal counseling, providing administrative sanctions, as well as crime prevention measures such as security patrols and security supervision. In a repressive way; Restitution and providing medical assistance/psycho-social rehabilitation assistance can be carried out in the context of restoring the victim's condition from all aspects. The restitution mechanism is regulated in Article 5 of PERMA Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settlement of Applications and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crime.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"134 8","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140484870","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Technological developments in Indonesia are very rapid, especially in the field of artificial intelligence. The existence of artificial intelligence also has a major influence in the field of medical services. One form of service using remote robotic surgical technology is telesurgery. Telesurgery is a surgical operation that is perfomed remotely and this service is currently popular. In general, the regulation of telesurgery practice refers to Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health. Currently, Indonesia still does not have specific laws and regulations that regulate the practice of medical services using remote surgical methods. Because the practice of telesurgery in Indonesian has not been clearly regulated, it can be concluded that there are still problems in the use of telesurgery. Therefore, this research will discuss and analyze reguulations related to the use of robotic remote surgery technology. This research uses conventional legal methods and is based on a statutory and conceptual approach, then provides an analysis of the form of regulation for the use of telesurgical technology using robots in medical practice.
{"title":"REGULASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI ROBOTIK TELESURGERY DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN","authors":"Yolanda Nindiya Karolin, A. Mardijono","doi":"10.52249/ilr.v4i1.247","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.247","url":null,"abstract":"Technological developments in Indonesia are very rapid, especially in the field of artificial intelligence. The existence of artificial intelligence also has a major influence in the field of medical services. One form of service using remote robotic surgical technology is telesurgery. Telesurgery is a surgical operation that is perfomed remotely and this service is currently popular. In general, the regulation of telesurgery practice refers to Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health. Currently, Indonesia still does not have specific laws and regulations that regulate the practice of medical services using remote surgical methods. Because the practice of telesurgery in Indonesian has not been clearly regulated, it can be concluded that there are still problems in the use of telesurgery. Therefore, this research will discuss and analyze reguulations related to the use of robotic remote surgery technology. This research uses conventional legal methods and is based on a statutory and conceptual approach, then provides an analysis of the form of regulation for the use of telesurgical technology using robots in medical practice.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"131 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140485142","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Normatively, the act of euthanasia in Indonesia is prohibited because in the Criminal Code it’s classified as a criminal offence as it means deprivation of the patient's life. The Indonesian medical code of ethics confirms the same thing that doctors are not allowed to perform euthanasia because it’s very contrary to their morality, which should protect the patient's life. However, Permenkes No. 37/2014 confirms that doctors can actually perform euthanasia on patients with certain procedures. The purpose of this study is to determine the suitability of the application of euthanasia to terminal condition patients with family consent in Indonesian positive law. The type of research used is normative legal research using a statute approach; conceptual approach; and comparative approach. The results obtained in this study are that the act of euthanasia cannot be classified as a criminal offence if the doctor does it for patients with certain conditions and according to procedures. Thus, if reviewed in positive law, the application of euthanasia in terminal patients with family consent is considered appropriate. Belgium and Luxembourg have legitimised euthanasia in their respective laws and regulations. Indonesia should be able to follow in the footsteps of Belgium and Luxembourg in legitimising euthanasia. The contradiction between the Indonesian Criminal Code and Code of Medical Ethics with Permenkes No. 37/2014 should be harmonised by updating the legislation that more specifically and firmly regulates euthanasia by including the determination of the patient's condition and certain possible procedures in applying for euthanasia, and providing criminal sanctions for doctors who perform euthanasia not in accordance with procedures. This aims to provide legal certainty for doctors and the patient's family when performing euthanasia, and minimise misinterpretation of euthanasia as in the Indonesian Criminal Code.
{"title":"KESESUAIAN PENERAPAN EUTHANASIA TERHADAP PASIEN KONDISI TERMINAL ATAS PERSETUJUAN KELUARGA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA","authors":"Mochammad Alwi Fachrezi, Tomy Michael","doi":"10.52249/ilr.v4i1.246","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.246","url":null,"abstract":"Normatively, the act of euthanasia in Indonesia is prohibited because in the Criminal Code it’s classified as a criminal offence as it means deprivation of the patient's life. The Indonesian medical code of ethics confirms the same thing that doctors are not allowed to perform euthanasia because it’s very contrary to their morality, which should protect the patient's life. However, Permenkes No. 37/2014 confirms that doctors can actually perform euthanasia on patients with certain procedures. The purpose of this study is to determine the suitability of the application of euthanasia to terminal condition patients with family consent in Indonesian positive law. The type of research used is normative legal research using a statute approach; conceptual approach; and comparative approach. The results obtained in this study are that the act of euthanasia cannot be classified as a criminal offence if the doctor does it for patients with certain conditions and according to procedures. Thus, if reviewed in positive law, the application of euthanasia in terminal patients with family consent is considered appropriate. Belgium and Luxembourg have legitimised euthanasia in their respective laws and regulations. Indonesia should be able to follow in the footsteps of Belgium and Luxembourg in legitimising euthanasia. The contradiction between the Indonesian Criminal Code and Code of Medical Ethics with Permenkes No. 37/2014 should be harmonised by updating the legislation that more specifically and firmly regulates euthanasia by including the determination of the patient's condition and certain possible procedures in applying for euthanasia, and providing criminal sanctions for doctors who perform euthanasia not in accordance with procedures. This aims to provide legal certainty for doctors and the patient's family when performing euthanasia, and minimise misinterpretation of euthanasia as in the Indonesian Criminal Code.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"64 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140483425","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Domestic capital investment supported by the Indonesian government has covered many aspects of the economy, one of which is the sharia economy. One type of domestic investment offered by sharia banking is restricted investment. Sharia-bound investments that use mudharabah muqayyadah contracts have their own arrangements and different from other financing schemes. In restricted investment there are three parties involved, namely investors, sharia banks and business customers. The purpose of this writing is to determine the benefits of sharia-bound investments for the parties and the legal challenges that arise from distributing restricted investment The writing method used in this research is a qualitative approach so that this research will produce analytical descriptive data. The approaches used in this research are the statutory approach, case approach, and conceptual approach. The research results show that the benefits of restricted investment can be obtainde by all parties involved in the financing, including profit sharing obtained by investors and banks, financing for business of the business customers. Legal challenges can be created from any financing, including restricted investment, which are borne jointly by the parties in the sharia-bound investment.
{"title":"PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI INVESTASI TERIKAT SYARIAH: SUATU MANFAAT DAN TANTANGAN HUKUM","authors":"Meidana Pascadinianti, Arga Noer Ardiansyah Margono","doi":"10.52249/ilr.v4i1.227","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.227","url":null,"abstract":"Domestic capital investment supported by the Indonesian government has covered many aspects of the economy, one of which is the sharia economy. One type of domestic investment offered by sharia banking is restricted investment. Sharia-bound investments that use mudharabah muqayyadah contracts have their own arrangements and different from other financing schemes. In restricted investment there are three parties involved, namely investors, sharia banks and business customers. The purpose of this writing is to determine the benefits of sharia-bound investments for the parties and the legal challenges that arise from distributing restricted investment The writing method used in this research is a qualitative approach so that this research will produce analytical descriptive data. The approaches used in this research are the statutory approach, case approach, and conceptual approach. The research results show that the benefits of restricted investment can be obtainde by all parties involved in the financing, including profit sharing obtained by investors and banks, financing for business of the business customers. Legal challenges can be created from any financing, including restricted investment, which are borne jointly by the parties in the sharia-bound investment.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"714 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140482856","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/ permasalahan hidup, sering sekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Kekerasan dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Beberapa waktu lalu terjadi kekerasan terhadap artis Venna Melinda. Ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga di salah satu hotel di Kota Kediri, Jawa Timur, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Kekerasan tersebut dilakukan Ferry diduga sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir venna melinda menikah dengan Ferry Irawan. Venna Melinda mengalami Hidung Berdarah dan tulang rusuk yang retak akibat pukulan Ferry irawan. Hal inilah yang menjadi dasar pelaporan Venna melinda sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan suaminya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).
迄今为止，发生暴力事件的原因是家庭内部缺乏沟通和承诺，无法应对生活中的动态/问题，而妇女和儿童往往是受害者。随着时间的推移，任何原因的暴力都会对家庭的完整性产生影响，进而使家庭分崩离析。在这种情况下，损失最大的就是孩子，尤其是他们的未来。不久前，艺术家 Venna Melinda 遭到了暴力侵害。2023 年 1 月 8 日星期日，她在东爪哇岛克迪里市的一家酒店遭遇家庭暴力。Ferry 的暴力行为疑似发生在 Venna Melinda 与 Ferry Irawan 结婚的最后三个月。由于 Ferry Irawan 的拳头，Venna Melinda 鼻子流血，肋骨断裂。这就是将 Venna Melinda 报告为其丈夫实施的家庭暴力受害者的依据。本研究使用的研究类型为规范性法律研究，使用的方法包括法规方法、概念方法和案例方法。
{"title":"TINJAUAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT","authors":"Irsyaf Marsal, Rina Septiani, Kalijunjung Hasibuan, Vivi Puspita Sari, Hasudungan Sinaga","doi":"10.52249/ilr.v4i1.238","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.238","url":null,"abstract":"Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/ permasalahan hidup, sering sekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Kekerasan dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Beberapa waktu lalu terjadi kekerasan terhadap artis Venna Melinda. Ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga di salah satu hotel di Kota Kediri, Jawa Timur, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Kekerasan tersebut dilakukan Ferry diduga sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir venna melinda menikah dengan Ferry Irawan. Venna Melinda mengalami Hidung Berdarah dan tulang rusuk yang retak akibat pukulan Ferry irawan. Hal inilah yang menjadi dasar pelaporan Venna melinda sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan suaminya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). ","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"380 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140480659","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
In many cases, the wages of health workers are still below the average regional/provincial minimum wage (UMR/UMP). This can have an impact on the motivation and fulfilment of health workers' performance standards. In addition, the high level of risk in the work environment requires physical and spiritual fitness which costs money. Based on these problems, this research tries to examine the influence of employment status and demands for professionalism on the wages of health workers for nursing health workers, who have the largest number in both government and private institutions. This type of research is normative-empirical, the data used is secondary data. Secondary data was obtained from library research sourced from Institute reports, official government statistics, regulations as primary, secondary, and tertiary legal sources. From the results of the study, information was obtained that employment status and professional responsibilities have a significant influence on wage standards in the form of salaries and allowances for ASN/PPPK which are regulated in applicable laws and regulations. Meanwhile, in private institutions, the amount is regulated in the non-employee agreement for state civil servants (private sector), given in accordance with the work agreement or collective work agreement.
{"title":"PENGARUH STATUS KEPEGAWAIAN DAN TUNTUTAN PROFESIONALISME TERHADAP PENGUPAHAN TENAGA KESEHATAN","authors":"Lilis Christine Lesmana, Lenny Dwinijanti, Leonathan Setiawan, Yuyut Prayuti","doi":"10.52249/ilr.v4i1.230","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.230","url":null,"abstract":"In many cases, the wages of health workers are still below the average regional/provincial minimum wage (UMR/UMP). This can have an impact on the motivation and fulfilment of health workers' performance standards. In addition, the high level of risk in the work environment requires physical and spiritual fitness which costs money. Based on these problems, this research tries to examine the influence of employment status and demands for professionalism on the wages of health workers for nursing health workers, who have the largest number in both government and private institutions. This type of research is normative-empirical, the data used is secondary data. Secondary data was obtained from library research sourced from Institute reports, official government statistics, regulations as primary, secondary, and tertiary legal sources. From the results of the study, information was obtained that employment status and professional responsibilities have a significant influence on wage standards in the form of salaries and allowances for ASN/PPPK which are regulated in applicable laws and regulations. Meanwhile, in private institutions, the amount is regulated in the non-employee agreement for state civil servants (private sector), given in accordance with the work agreement or collective work agreement.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"27 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140482512","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This research aims to (1) determine and analyze the forms of criminal responsibility and legal considerations of judges regarding the forgery of authentic deeds based on false statements in Makassar District Court Decision Number: 1611/Pid.B/2014/PN.Mks. (2) knowing and analyzing the legal consequences arising from authentic deeds that are based on false information. This research was conducted in Makassar, South Sulawesi Province, specifically at the Makassar District Court. This research was carried out by taking data from copies of decisions regarding the criminal act of ordering to place false information in authentic deeds. Apart from that, the author also conducted literature studies by reviewing books, literature and statutory regulations related to the problems. The result obtained is that the application of material law, in this case, is not appropriate because the element of the article being accused, namely Article 266 paragraph (1), which, in the author's opinion, is not appropriate the element of the use of the deed can cause harm, whereas the use of an authentic deed does not provide the damages alleged are selected by the Panel of Judges. Furthermore, the decision-making process carried out by the Panel of Judges, in the author's opinion, is not following the applicable legal rules because one of the elements in the article being charged is not following the facts in the trial. So, according to the author, imposing a crime on the defendant is inappropriate both in the Court of First Instance and the High Court.
{"title":"CRIMINAL LIABILITY AGAINST PERSONS OF AUTHENTIC DEED FORGERY (Study Decision Number: 1611/Pid.B/2014/Pn.Mks)","authors":"Devi Evany Aflinda, Sufirman Rahman, Hardianto Djanggih","doi":"10.52249/ilr.v4i1.288","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.288","url":null,"abstract":"This research aims to (1) determine and analyze the forms of criminal responsibility and legal considerations of judges regarding the forgery of authentic deeds based on false statements in Makassar District Court Decision Number: 1611/Pid.B/2014/PN.Mks. (2) knowing and analyzing the legal consequences arising from authentic deeds that are based on false information. This research was conducted in Makassar, South Sulawesi Province, specifically at the Makassar District Court. This research was carried out by taking data from copies of decisions regarding the criminal act of ordering to place false information in authentic deeds. Apart from that, the author also conducted literature studies by reviewing books, literature and statutory regulations related to the problems. The result obtained is that the application of material law, in this case, is not appropriate because the element of the article being accused, namely Article 266 paragraph (1), which, in the author's opinion, is not appropriate the element of the use of the deed can cause harm, whereas the use of an authentic deed does not provide the damages alleged are selected by the Panel of Judges. Furthermore, the decision-making process carried out by the Panel of Judges, in the author's opinion, is not following the applicable legal rules because one of the elements in the article being charged is not following the facts in the trial. So, according to the author, imposing a crime on the defendant is inappropriate both in the Court of First Instance and the High Court.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"277 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140484921","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika terjadi perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara yang serupa, sehingga dipandang menimbulkan ketidakadilan. Oleh karenanya menarik untuk meneliti bagaimana Pengaturan Disparitas Putusan Pemindanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Studi Komparatif Pendirian Dan Pandangan Mahkamah Agung R.I. Tentang Disparitas Putusan Pemindanaan Perbuatan Melanggar Hukum Yang Merugikan Keuangan Negara. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian menemukan Pengaturan Disparitas putusan dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) KUHP, kemudian secara khusus diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perma 1/2020 tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dan Pendirian dan pandangan Mahkamah Agung R.I. tentang disparitas putusan pemindanaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada mulanya hanya melihat pada perbuatannya saja, kemudian pasca putusan MK Nomor 25/PUU-XVII/2016 yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik materiil, akibat perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara itu harus dibuktikan berdasarkan perhitungan kerugian yang dilakukan oleh BPK; Mempengaruhi pandangan dan pendirian MA, sehingga kerugian keuangan negara harus dilihat menurut tahapan sebagaimana maksud Perma 1/2020 yaitu mengenai kategori kerugian, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh serta keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Sehingga memberikan keadilan dan kepastian hukum
{"title":"PANDANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA","authors":"Rifki Auliya, Selamat Lumban Gaol, Nurlely Darwis","doi":"10.52249/ilr.v4i1.160","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.160","url":null,"abstract":"Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika terjadi perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara yang serupa, sehingga dipandang menimbulkan ketidakadilan. Oleh karenanya menarik untuk meneliti bagaimana Pengaturan Disparitas Putusan Pemindanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Studi Komparatif Pendirian Dan Pandangan Mahkamah Agung R.I. Tentang Disparitas Putusan Pemindanaan Perbuatan Melanggar Hukum Yang Merugikan Keuangan Negara. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian menemukan Pengaturan Disparitas putusan dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) KUHP, kemudian secara khusus diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perma 1/2020 tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dan Pendirian dan pandangan Mahkamah Agung R.I. tentang disparitas putusan pemindanaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada mulanya hanya melihat pada perbuatannya saja, kemudian pasca putusan MK Nomor 25/PUU-XVII/2016 yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik materiil, akibat perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara itu harus dibuktikan berdasarkan perhitungan kerugian yang dilakukan oleh BPK; Mempengaruhi pandangan dan pendirian MA, sehingga kerugian keuangan negara harus dilihat menurut tahapan sebagaimana maksud Perma 1/2020 yaitu mengenai kategori kerugian, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh serta keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Sehingga memberikan keadilan dan kepastian hukum","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"144 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140491413","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：