Peranan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan dalam menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan serta menjadi faktor pendukung dan penghambat BP3TKI Nunukan dalam menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan bahwa peranan BP3TKI Nunukan dapat dilihat dalam beberapa hal seperti: pelayanan yang diberikan kepada PMI sudah cukup memudahkan dalam mengurus segala dokumen dan di dukung dengan sebuah program Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang didalamnya terdiri dari beberapa instansi diantaranya; BP3TKI, Disdukcapil, Disnakertrans, Imigrasi, RSUD, dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal penempatan yang dilakukan oleh BP3TKI dimana Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) membawa perjanjian kerja (job order) yang dalam ketentuannya mengatur tentang masa kerja, gaji pekerja, cuti pekerja dan asuransi kerja sehingga ketika ditempatkan PMI tahu mengenai yang menjadi hak selama bekerja, ketiga perlindungan yang diberikan BP3TKI dimulai saat PMI berproses kemudian selama bekerja atau ditempatkan dan saat dipulangkan kekampung halamannya, keempat penyelesaian masalah PMI yang di deportasi dari Malaysia kemudian di proses dan di tampung dan ditanyakan terlebih dahulu mengenai keinginan melanjutkan sebagai PMI atau kembali kekampung halaman. Faktor penghambat peranan BP3TKI Nunukan dalam menyalurkan PMI ke Malaysia seperti: sebagian warga Nunukan menjadikan peluang bisnis untuk merekrut CPMI dan menyeberang secara non prosedural atau ilegal, warga negara yang lahir di Malaysia ketika di deportasi karena tidak memiliki dokumen dan saat ingin dipulangkan kekampung halamannya PMI tersebut tidak mengetahui dimana kampung halamannya karena sudah berada dalam waktu yang cukup lama sekitar 3-4 generasi berada di Malaysia, banyaknya akses ke Malaysia yang sering menyulitkan BP3TKI secara bersama-sama dengan satuan Kepolisian dan TNI AL untuk melakukan pencegahan dan waktu menunggu VISA masuk yang lama sekitar 1 minggu. Faktor pendukung peranan BP3TKI Nunukan dalam menyalurkan PMI ke Malaysia ada beberapa hal seperti di dukung oleh media, P3MI yang tertib, dan dibantu dengan satuan Kepolisian dan TNI AL.
{"title":"PERANAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) NUNUKAN DALAM MENYALURKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) KE MALAYSIA","authors":"Arbainah Saidi, Arnata pata Sarira","doi":"10.24903/fpb.v6i1.1256","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/fpb.v6i1.1256","url":null,"abstract":"Peranan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan dalam menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan serta menjadi faktor pendukung dan penghambat BP3TKI Nunukan dalam menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan bahwa peranan BP3TKI Nunukan dapat dilihat dalam beberapa hal seperti: pelayanan yang diberikan kepada PMI sudah cukup memudahkan dalam mengurus segala dokumen dan di dukung dengan sebuah program Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang didalamnya terdiri dari beberapa instansi diantaranya; BP3TKI, Disdukcapil, Disnakertrans, Imigrasi, RSUD, dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal penempatan yang dilakukan oleh BP3TKI dimana Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) membawa perjanjian kerja (job order) yang dalam ketentuannya mengatur tentang masa kerja, gaji pekerja, cuti pekerja dan asuransi kerja sehingga ketika ditempatkan PMI tahu mengenai yang menjadi hak selama bekerja, ketiga perlindungan yang diberikan BP3TKI dimulai saat PMI berproses kemudian selama bekerja atau ditempatkan dan saat dipulangkan kekampung halamannya, keempat penyelesaian masalah PMI yang di deportasi dari Malaysia kemudian di proses dan di tampung dan ditanyakan terlebih dahulu mengenai keinginan melanjutkan sebagai PMI atau kembali kekampung halaman. \u0000Faktor penghambat peranan BP3TKI Nunukan dalam menyalurkan PMI ke Malaysia seperti: sebagian warga Nunukan menjadikan peluang bisnis untuk merekrut CPMI dan menyeberang secara non prosedural atau ilegal, warga negara yang lahir di Malaysia ketika di deportasi karena tidak memiliki dokumen dan saat ingin dipulangkan kekampung halamannya PMI tersebut tidak mengetahui dimana kampung halamannya karena sudah berada dalam waktu yang cukup lama sekitar 3-4 generasi berada di Malaysia, banyaknya akses ke Malaysia yang sering menyulitkan BP3TKI secara bersama-sama dengan satuan Kepolisian dan TNI AL untuk melakukan pencegahan dan waktu menunggu VISA masuk yang lama sekitar 1 minggu. Faktor pendukung peranan BP3TKI Nunukan dalam menyalurkan PMI ke Malaysia ada beberapa hal seperti di dukung oleh media, P3MI yang tertib, dan dibantu dengan satuan Kepolisian dan TNI AL.","PeriodicalId":141866,"journal":{"name":"FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125985643","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pada hari Selasa 24 Agustus 2021 dalam pemberitaan kantor berita Antara, saat meninjau sodetan akses jalan menuju Ibu Kota Negara di Jalan tol Balikpapan-Samarinda KM 14, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan IKN yang baru dio Provinsi Kalimantan Timur tetap diteruskan. Artinya bahwa Kalimantan Timur harus terus bersiap sedia, termasuk kedatangan sekitar 1,5 juta pejabat dan pegawai pemerintah pusat bersama keluarga, yang harus mendapat dukungan pasokan pangan. Pangan dalam kehidupan sehari-hari merupakan kebutuhan pokok manusia. Tanpa pemenuhan pangan, manusia tentu tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Adapun tujuan penelitian adalah mengetahui Ketersediaan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur menyambut Rencana Ibu Kota Negara Baru, dan mengetahui berbagai aspek yang berkenaan dengan Ketersediaan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur Menyambut Rencana Ibu Kota Negara Baru.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif, dengan analisis data menggunakan Analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Kalimantan Timur saat ini masih memerlukan perhatian yang lebih fokus, agar kerentanan pangan dapat dihindari. Mengingat dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan hanya komoditas ternak Domba dan Babi yang swasembada. Komoditas seperti beras, sayuran, buah-buahan, daging, ayam, itik bahkan telur masih membutuhkan pasokan dari wilayah tetangga. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa yang paling rentan adalah masih adanya alih fungsi lahan pertanian ke sektor perkebunan sawit, batu bara, hingga properti perumahan. Sedangkan potensi pangan pada tingkat Kabupaten/Kota belum terpetakan dengan baik sehingga kebijakan yang ditetapkan belum dapat mengungkit potensi pangan yang dimiliki. Kebijakan dan program yang telah ditetapkan dan diaplikasikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota masih perlu dikembangkan berbasis pada potensi produksi dan pengolahan hilirisasi produksi. Perlu kebijakan strategis yang berbasis pada kepemudaan dalam rangka pencapaian kondisi ketahanan pangan yang modern berbasis teknologi modern.
{"title":"ANALISA KETERSEDIAAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENYAMBUT RENCANA IBU KOTA NEGARA BARU","authors":"Abdul Rachim, Muhammad Habibi","doi":"10.24903/fpb.v6i2.1099","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/fpb.v6i2.1099","url":null,"abstract":"Pada hari Selasa 24 Agustus 2021 dalam pemberitaan kantor berita Antara, saat meninjau sodetan akses jalan menuju Ibu Kota Negara di Jalan tol Balikpapan-Samarinda KM 14, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan IKN yang baru dio Provinsi Kalimantan Timur tetap diteruskan. Artinya bahwa Kalimantan Timur harus terus bersiap sedia, termasuk kedatangan sekitar 1,5 juta pejabat dan pegawai pemerintah pusat bersama keluarga, yang harus mendapat dukungan pasokan pangan. Pangan dalam kehidupan sehari-hari merupakan kebutuhan pokok manusia. Tanpa pemenuhan pangan, manusia tentu tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. \u0000Adapun tujuan penelitian adalah mengetahui Ketersediaan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur menyambut Rencana Ibu Kota Negara Baru, dan mengetahui berbagai aspek yang berkenaan dengan Ketersediaan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur Menyambut Rencana Ibu Kota Negara Baru.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif, dengan analisis data menggunakan Analisis SWOT. \u0000Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Kalimantan Timur saat ini masih memerlukan perhatian yang lebih fokus, agar kerentanan pangan dapat dihindari. Mengingat dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan hanya komoditas ternak Domba dan Babi yang swasembada. Komoditas seperti beras, sayuran, buah-buahan, daging, ayam, itik bahkan telur masih membutuhkan pasokan dari wilayah tetangga. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa yang paling rentan adalah masih adanya alih fungsi lahan pertanian ke sektor perkebunan sawit, batu bara, hingga properti perumahan. Sedangkan potensi pangan pada tingkat Kabupaten/Kota belum terpetakan dengan baik sehingga kebijakan yang ditetapkan belum dapat mengungkit potensi pangan yang dimiliki. Kebijakan dan program yang telah ditetapkan dan diaplikasikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota masih perlu dikembangkan berbasis pada potensi produksi dan pengolahan hilirisasi produksi. Perlu kebijakan strategis yang berbasis pada kepemudaan dalam rangka pencapaian kondisi ketahanan pangan yang modern berbasis teknologi modern.","PeriodicalId":141866,"journal":{"name":"FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131892163","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dalam suatu pemerintahan maupun organisasi pemerintah perlu adanya proses manajemen yang baik terutama dalam layanan publik. Peran pemerintah sangat penting diperuntukan dalam menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Pemerintah harus bertanggung jawab dalam memberikan layanan yang terbaik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keberadaan masyarakat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara layanan publik. Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang didasarkan pada proses manajemen yang terkelola dengan baik pula. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelayanan publik berbasis e-government ini biasanya terkait dengan adanya keterbatasan informasi pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui perkembangan informasi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui manajemen pelayanan publik berbasis e-government Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan pada empat fungsi manajemen pemerintahan yaitu perecanaaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam pelayanan publik berbasis e-government cukup efektif dalam pengembangan informasi melalui media sosial.
{"title":"MANAJEMEN PEMERINTAHAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARAWANG DALAM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT","authors":"Mira Amalia Utari, Evi Priyanti","doi":"10.24903/fpb.v6i2.1200","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/fpb.v6i2.1200","url":null,"abstract":"Dalam suatu pemerintahan maupun organisasi pemerintah perlu adanya proses manajemen yang baik terutama dalam layanan publik. Peran pemerintah sangat penting diperuntukan dalam menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Pemerintah harus bertanggung jawab dalam memberikan layanan yang terbaik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keberadaan masyarakat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara layanan publik. Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang didasarkan pada proses manajemen yang terkelola dengan baik pula. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelayanan publik berbasis e-government ini biasanya terkait dengan adanya keterbatasan informasi pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui perkembangan informasi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui manajemen pelayanan publik berbasis e-government Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan pada empat fungsi manajemen pemerintahan yaitu perecanaaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam pelayanan publik berbasis e-government cukup efektif dalam pengembangan informasi melalui media sosial.","PeriodicalId":141866,"journal":{"name":"FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik","volume":"148 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133733519","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Online Single Submission (OSS) ialah Perizinan Berusaha yang diwujudkan melalui Badan OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota bagi para Pelaku Usaha lewat sistem elektronik yang terstruktur dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Sistem OSS difokuskanbagi percepatan dan kenaikan penanaman modal dan berusaha serta memudahkan Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk memudahkanpenjadwalan/pengelolaan perizinan kegiatan usaha seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latarbelakang diterbitkannya OSS serta penyelenggaraannya diKabupaten Purwakarta. Penelitian yang peneliti lakukan adalah Kualitatif. Teori yang digunakan adalah Teori Strategi Menurut Wheelen dan Hunger serta Teori Implementasi Menurut Warwick. Dapat disimpulkan bahwa tujuan Program OSS ini masih belum tercapai, karena yang menjadi tujuan awal yaitu, menyederhanakan birokrasi masih memiliki kendala terkait operator OSS sendiri dan masyarakat yang masih belum mendapat pemahaman tentang program OSS ini.
{"title":"STRATEGI DINAS DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA DALAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA MELALUI PROGRAM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)","authors":"Gracesilla Esther, Dewi Noor Ajizah","doi":"10.24903/fpb.v6i2.1201","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/fpb.v6i2.1201","url":null,"abstract":"Online Single Submission (OSS) ialah Perizinan Berusaha yang diwujudkan melalui Badan OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota bagi para Pelaku Usaha lewat sistem elektronik yang terstruktur dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Sistem OSS difokuskanbagi percepatan dan kenaikan penanaman modal dan berusaha serta memudahkan Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk memudahkanpenjadwalan/pengelolaan perizinan kegiatan usaha seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latarbelakang diterbitkannya OSS serta penyelenggaraannya diKabupaten Purwakarta. Penelitian yang peneliti lakukan adalah Kualitatif. Teori yang digunakan adalah Teori Strategi Menurut Wheelen dan Hunger serta Teori Implementasi Menurut Warwick. Dapat disimpulkan bahwa tujuan Program OSS ini masih belum tercapai, karena yang menjadi tujuan awal yaitu, menyederhanakan birokrasi masih memiliki kendala terkait operator OSS sendiri dan masyarakat yang masih belum mendapat pemahaman tentang program OSS ini. ","PeriodicalId":141866,"journal":{"name":"FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik","volume":"117 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114072833","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Salah satu tujuan komunikasi politik saat ini adalah pembentukan opini publik. Hal ini ditambah bahwa sekarang manusia hidup di tengah-tengah era keterbukaan dan transparansi, seperti contohnya di Indonesia dewasa ini. Komunikasi politik yang dilakukan para elit politik tidak akan berjalan maksimal tanpa pembentukkan opini publik. Popularitas para kandidat politik tidak akan naik jika tidak ditunjang oleh signifikannya opini dari publik terhadap mereka. Karena itu, komunikasi politik dan opini publik memeliki keterkaitan yang erat karena keduanya saling menunjang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana dampak komunikasi politik, opini publik, dan media terhadap perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di era digital ini media adalah sarana paling efektif dalam pembentukkan opini publik. Selain itu, partisipasi dan keterlibatan masyarakat di dalam dunia politik juga dipengaruhi oleh proses komunikasi politik dan opini publik yang beredar di tengah-tengah mereka.
{"title":"DAMPAK KOMUNIKASI POLITIK DAN OPINI PUBLIK TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT","authors":"Elisabet, Chontina Siahan","doi":"10.24903/fpb.v6i2.1202","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/fpb.v6i2.1202","url":null,"abstract":"Salah satu tujuan komunikasi politik saat ini adalah pembentukan opini publik. Hal ini ditambah bahwa sekarang manusia hidup di tengah-tengah era keterbukaan dan transparansi, seperti contohnya di Indonesia dewasa ini. Komunikasi politik yang dilakukan para elit politik tidak akan berjalan maksimal tanpa pembentukkan opini publik. Popularitas para kandidat politik tidak akan naik jika tidak ditunjang oleh signifikannya opini dari publik terhadap mereka. Karena itu, komunikasi politik dan opini publik memeliki keterkaitan yang erat karena keduanya saling menunjang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana dampak komunikasi politik, opini publik, dan media terhadap perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di era digital ini media adalah sarana paling efektif dalam pembentukkan opini publik. Selain itu, partisipasi dan keterlibatan masyarakat di dalam dunia politik juga dipengaruhi oleh proses komunikasi politik dan opini publik yang beredar di tengah-tengah mereka.","PeriodicalId":141866,"journal":{"name":"FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124221981","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pengaruh Pengawasan Kepala Desa Terhadap Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Desa Handil Terusan, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja aparatur desa Handil Terusan di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi angket, wawancara dan dokumen. Populasi adalah seluruh apartur desa yang berjumlah 18 orang, karena jumlahnya sedikit maka populasi sekaligus dijadikan sebagai sampel dengan caras sensus. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rank Spearman. Hasil secara rinci dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, pengawasan berpengaruh terhadap disiplin aparatur Desa Handil Terusan Di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tingkat signifikansi sebesar 0,502 > 0,401. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima data maupun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.
{"title":"PENGARUH PENGAWASAN KEPALA DESA TERHADAP DISIPLIN KERJA APARATUR PEMERINTAH DESA HANDIL TERUSAN DI KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA","authors":"Said Zulkifli","doi":"10.24903/fpb.v6i2.1193","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/fpb.v6i2.1193","url":null,"abstract":"Pengaruh Pengawasan Kepala Desa Terhadap Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Desa Handil Terusan, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja aparatur desa Handil Terusan di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi angket, wawancara dan dokumen. Populasi adalah seluruh apartur desa yang berjumlah 18 orang, karena jumlahnya sedikit maka populasi sekaligus dijadikan sebagai sampel dengan caras sensus. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rank Spearman. Hasil secara rinci dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, pengawasan berpengaruh terhadap disiplin aparatur Desa Handil Terusan Di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tingkat signifikansi sebesar 0,502 > 0,401. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima data maupun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.","PeriodicalId":141866,"journal":{"name":"FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115252834","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Rivaldio Rizki Pradana, Lukmanul Hakim, Dewi Noor Azijah
Masa pandemi Covid-19 saat ini banyak mengancam pemasukan serta penurunan penjualan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha salah satunya yang berdampak yakni UMKM yang mana seharusnya dapat memberikan berbagai macam pelayanan ekonomi kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan yang adil, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan berperan dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi, namun hal tersebut tidaklah berjalan dengan optimal khususnya di Kabupaten Karawang. Pemberdayaan UMKM yang masih tidak merata dalam pengimplementasiannya menjadikan faktor proses kebijakan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan teori Implementasi dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang mempunyai enam dimensi, yakni dimensi pertama merupakan ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya yang menjadi faktor pendukung dan bisa menjadi faktor penghambat juga dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM, Karakteristik Agen Pelaksana yang tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dalam mengelola pemberdayaan UMKM di Karawang, Sikap/kecenderungan para pelaksana, Komunikasi antar organisasi yang kurang baik antar implementor, dan terakhir merupakan Lingkungan ekonomi, sosial, politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana pemberdayaan UMKM di Kabupaten Karawang.
{"title":"TANTANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI","authors":"Rivaldio Rizki Pradana, Lukmanul Hakim, Dewi Noor Azijah","doi":"10.24903/fpb.v6i2.1199","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/fpb.v6i2.1199","url":null,"abstract":"Masa pandemi Covid-19 saat ini banyak mengancam pemasukan serta penurunan penjualan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha salah satunya yang berdampak yakni UMKM yang mana seharusnya dapat memberikan berbagai macam pelayanan ekonomi kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan yang adil, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan berperan dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi, namun hal tersebut tidaklah berjalan dengan optimal khususnya di Kabupaten Karawang. Pemberdayaan UMKM yang masih tidak merata dalam pengimplementasiannya menjadikan faktor proses kebijakan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan teori Implementasi dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang mempunyai enam dimensi, yakni dimensi pertama merupakan ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya yang menjadi faktor pendukung dan bisa menjadi faktor penghambat juga dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM, Karakteristik Agen Pelaksana yang tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dalam mengelola pemberdayaan UMKM di Karawang, Sikap/kecenderungan para pelaksana, Komunikasi antar organisasi yang kurang baik antar implementor, dan terakhir merupakan Lingkungan ekonomi, sosial, politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana pemberdayaan UMKM di Kabupaten Karawang.","PeriodicalId":141866,"journal":{"name":"FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123664707","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Implementasi Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Kalimantan Timur, melalui alur penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat. Penelitian ini untuk mengetahui proses mendapatkan serta mengelola data informasi baik itu informasi yang diumumkan secara berkala, informasi serta merta, maupun informasi yang tersedia setiap saat. Secara umum yang telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu pada Pasal 9, 10 dan 11, terkecuali memang ada informasi yang dikecualikan yang tidak bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan dari Good Governance yang salah satunya adalah terwujudnya keterbukaan informasi publik dan kemudahan akses informasi kepada masyarakat dengan cara serta bahasa yang mudah dipahami. Bahwa hasil penelitian dan analisis data diketahui bahwa sebagai salah satu Badan Publik KPU Provinsi Kalimantan Timur melalui PPID dalam memberikan informasi yang dimilikinya kepada masyarakat maupun stakeholder, secara keseluruhan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 dengan dibukanya layanan e-PPID, kemudian penyampaian keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui platform sistem media informasi lainnya, serta informasi yang ditempel pada tempat yang telah disediakan di kantor Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur setelah mendapat persetujuan atasan PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur.
{"title":"Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur","authors":"Arbainah Saidi, Rahmat Sabaru","doi":"10.24903/fpb.v6i2.1264","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/fpb.v6i2.1264","url":null,"abstract":"Implementasi Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Kalimantan Timur, melalui alur penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat. Penelitian ini untuk mengetahui proses mendapatkan serta mengelola data informasi baik itu informasi yang diumumkan secara berkala, informasi serta merta, maupun informasi yang tersedia setiap saat. Secara umum yang telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu pada Pasal 9, 10 dan 11, terkecuali memang ada informasi yang dikecualikan yang tidak bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan dari Good Governance yang salah satunya adalah terwujudnya keterbukaan informasi publik dan kemudahan akses informasi kepada masyarakat dengan cara serta bahasa yang mudah dipahami. \u0000Bahwa hasil penelitian dan analisis data diketahui bahwa sebagai salah satu Badan Publik KPU Provinsi Kalimantan Timur melalui PPID dalam memberikan informasi yang dimilikinya kepada masyarakat maupun stakeholder, secara keseluruhan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 dengan dibukanya layanan e-PPID, kemudian penyampaian keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui platform sistem media informasi lainnya, serta informasi yang ditempel pada tempat yang telah disediakan di kantor Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur setelah mendapat persetujuan atasan PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur.","PeriodicalId":141866,"journal":{"name":"FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117039167","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pandemi Covid 19 disebabkan oleh satu virus bernama virus corona yang menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Cina dan saat ini virus tersebut sudah menyebar ke setiap Negara yang ada di dunia tidak terkecuali Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk menangani pandemi ini ialah dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berskala mikro. Seluruh kota yang ada di Indonesia menerapkan kebijakan ini, termasuk Kota Malang yang menyebabkan warga menerapkan disiplin sosial yang tinggi, bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah serta membatasi aktivitas dan mobilitas di luar rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk collaborative governance dalam kebijakan penanganan Covid-19 melalui PPKM Berskala Mikro di Kota Malang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Namun kebijakan yang baik saja tidak cukup untuk menangani Covid-19 di negeri ini, dibutuhkan pula komitmen baik Pemerintah, Akademisi, Masyarakat, dan Media Massa berkolaborasi atau kerjasama dalam proses penaganan Covid-19 di Kota Malang untuk mematuhi segara aturan dan kebijakan yang telah di keluarkan pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam penanganan Covid-19 di Kota Malang melalui Tim Satgas Covid-19, Pemda Kota Malang Menerapkan Model Pantahelix dalam proses penanganan Covid-19 diantaranya : Penanganan Covid-19 yang melibatkan TNI dan Polri; Kegiatan new normal penerapan surat edaran melibatkan TNI, Polri serta Satpol PP; Adanya mekanisme penanganan ; Strategi dan program Satgas dalam proses penganan. Faktor penghambat dalam penanganan Covid-19 kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam mentaati protokol Kesehatan.
{"title":"COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 MELALUI PPKM BERSKALA MIKRO DI KOTA MALANG","authors":"Wisnu Yuda Pratama, Asy’ari Wais Alqorni","doi":"10.24903/fpb.v6i2.1198","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/fpb.v6i2.1198","url":null,"abstract":"Pandemi Covid 19 disebabkan oleh satu virus bernama virus corona yang menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Cina dan saat ini virus tersebut sudah menyebar ke setiap Negara yang ada di dunia tidak terkecuali Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk menangani pandemi ini ialah dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berskala mikro. Seluruh kota yang ada di Indonesia menerapkan kebijakan ini, termasuk Kota Malang yang menyebabkan warga menerapkan disiplin sosial yang tinggi, bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah serta membatasi aktivitas dan mobilitas di luar rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk collaborative governance dalam kebijakan penanganan Covid-19 melalui PPKM Berskala Mikro di Kota Malang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Namun kebijakan yang baik saja tidak cukup untuk menangani Covid-19 di negeri ini, dibutuhkan pula komitmen baik Pemerintah, Akademisi, Masyarakat, dan Media Massa berkolaborasi atau kerjasama dalam proses penaganan Covid-19 di Kota Malang untuk mematuhi segara aturan dan kebijakan yang telah di keluarkan pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam penanganan Covid-19 di Kota Malang melalui Tim Satgas Covid-19, Pemda Kota Malang Menerapkan Model Pantahelix dalam proses penanganan Covid-19 diantaranya : Penanganan Covid-19 yang melibatkan TNI dan Polri; Kegiatan new normal penerapan surat edaran melibatkan TNI, Polri serta Satpol PP; Adanya mekanisme penanganan ; Strategi dan program Satgas dalam proses penganan. Faktor penghambat dalam penanganan Covid-19 kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam mentaati protokol Kesehatan.","PeriodicalId":141866,"journal":{"name":"FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik","volume":"88 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116271500","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Development in urban areas increased with the advent of the and increase the number of, so needs for city infrastructures have also been developed. So is required Planning and The Analysis Spatial (RTRW) In meeting the needs of green space (RTH). Will discuss research based on it on efforts to city government tegal in planning RTRW, RTF as restrictions on in fulfilling this study. Motode used in this study is by using the method descriptive qualitative by granting a factual. happening on the ground The research results show that the seriousness of the government as a form of City Tegal in doing, Planning had spent legislation no. 4 years 2012 City Tegal about spatial plans and regions of the need green space .But until the moment only 15 new % RTH have been fulfilled of 30 % the space in the city tegal based on the no. 4 years 2012.
{"title":"Analisis Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dalam Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Tegal","authors":"Dwian Hartomi Akta Padma Eldo, Arief Maulana","doi":"10.24903/fpb.v5i1.765","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/fpb.v5i1.765","url":null,"abstract":"Development in urban areas increased with the advent of the and increase the number of, so needs for city infrastructures have also been developed. So is required Planning and The Analysis Spatial (RTRW) In meeting the needs of green space (RTH). Will discuss research based on it on efforts to city government tegal in planning RTRW, RTF as restrictions on in fulfilling this study. Motode used in this study is by using the method descriptive qualitative by granting a factual. happening on the ground The research results show that the seriousness of the government as a form of City Tegal in doing, Planning had spent legislation no. 4 years 2012 City Tegal about spatial plans and regions of the need green space .But until the moment only 15 new % RTH have been fulfilled of 30 % the space in the city tegal based on the no. 4 years 2012.","PeriodicalId":141866,"journal":{"name":"FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131022805","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：