Suryatati Suryatati, Shahril Budiman, Raja Abumanshur Martidi
Sebuah program merupakan produk dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk membangun serta memberdayakan masyarakat sesuai dengan tugas serta fungsi dari pemerintah tersebut dan harus pula dilihat apakah program tersebut berjalan semestinya atau tidak. Maka disini penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Efektivitas Program Pengembangan Perikanan Tangkap Di Kelurahan Kampung Bugis Oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang”, dengan gejala-gejala: terdapat penerima bantuan ganda akan tetapi jenis bantuannya saja yang berbeda baik dari kegiatan pelatihan pembuatan sarana dan prasarana, alat bantuan tidak sesuai dengan keahlian nelayan, dan ada indikasi pungutan tidak resmi untuk membuat proposal untuk mendapatkan bantuan dari program tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Pengembangan Perikanan Tangkap terutama pada jumlah produksi oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang. Adapun teori yang digunakan mengenai efektivitas yang memiliki indikator yaitu Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat input dan output, dan Pencapaian tujuan menyeluruh. Populasi dan sampel adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nelayan kelurahan Kampung Bugis yang berjumlah 167 orang sedangkan untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin maka mendapat sampel berjumlah 63 orang dengan menggunakan teknik acak sederhana (Simple Random Sampling). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisis pada data-data numeric (angka) yang diolah dengan menggunakan metode penelitian ini, maka akan diperoleh hasil yang signifikan. Setelah data diolah maka hasil kesimpulannya adalah bahwa Efektivitas Program Pengembangan Perikanan Tangkap di Kelurahan Kampung Bugis oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang adalah program tersebut tergolong kurang Efektif. Nilai yang tertinggi pada Dimensi Keberhasilan Sasaran dengan nilai 2,43 dan Dimensi Pencapaian Tujuan Menyeluruh yaitu dengan nilai terendah pada dengan nilai 1,63.
{"title":"Efektivitas Program Pengembangan Perikanan Tangkap di Kelurahan Kampung Bugis oleh Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang","authors":"Suryatati Suryatati, Shahril Budiman, Raja Abumanshur Martidi","doi":"10.24903/fpb.v4i2.752","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/fpb.v4i2.752","url":null,"abstract":"Sebuah program merupakan produk dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk membangun serta memberdayakan masyarakat sesuai dengan tugas serta fungsi dari pemerintah tersebut dan harus pula dilihat apakah program tersebut berjalan semestinya atau tidak. Maka disini penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Efektivitas Program Pengembangan Perikanan Tangkap Di Kelurahan Kampung Bugis Oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang”, dengan gejala-gejala: terdapat penerima bantuan ganda akan tetapi jenis bantuannya saja yang berbeda baik dari kegiatan pelatihan pembuatan sarana dan prasarana, alat bantuan tidak sesuai dengan keahlian nelayan, dan ada indikasi pungutan tidak resmi untuk membuat proposal untuk mendapatkan bantuan dari program tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Pengembangan Perikanan Tangkap terutama pada jumlah produksi oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang. Adapun teori yang digunakan mengenai efektivitas yang memiliki indikator yaitu Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat input dan output, dan Pencapaian tujuan menyeluruh. Populasi dan sampel adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nelayan kelurahan Kampung Bugis yang berjumlah 167 orang sedangkan untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin maka mendapat sampel berjumlah 63 orang dengan menggunakan teknik acak sederhana (Simple Random Sampling). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisis pada data-data numeric (angka) yang diolah dengan menggunakan metode penelitian ini, maka akan diperoleh hasil yang signifikan. Setelah data diolah maka hasil kesimpulannya adalah bahwa Efektivitas Program Pengembangan Perikanan Tangkap di Kelurahan Kampung Bugis oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang adalah program tersebut tergolong kurang Efektif. Nilai yang tertinggi pada Dimensi Keberhasilan Sasaran dengan nilai 2,43 dan Dimensi Pencapaian Tujuan Menyeluruh yaitu dengan nilai terendah pada dengan nilai 1,63.","PeriodicalId":141866,"journal":{"name":"FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik","volume":"109 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128434558","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kota sebagai suatu pengelompokkan orang-orang atau penduduk kedalam suatu ukuran jumlah tertentu dan wilayah tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa kota merupakan tempat berkumpulnya segolongan manusia yang mempunyai kebutuhan yang sama. Di dalam sebuah kota terdapat masyarakat yang bermukim dan melakukan kegiatan serta pusat aktivitas perekonomian (seperti industri, perdagangan dan jasa) guna memenuhi kebutuhan hidup, sehingga di kota pertumbuhan penduduk pada umumnya cenderung meningkat terus, selama usaha-usaha untuk mengendalikannya belum bias berhasil dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi lahan pemakaman umum kota Tanjungpinang serta hambatan dan solusi yang dihadapi oleh pemerintah kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan fenomena social tanpa ada perbandingan dan menjawab hipotesa Berdasarkan dari penelitian peneliti maka didapatkan hasil tentang peran pemerintah dalam mengatasi lahan pemakaman umum sesuai dengan indicator peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai regulator sudah efektif tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan lahan tersebut walaupun lokasi sangat jauh. Peran pemerintah sebagai dinamisator, peran pemerintah sebagai dinamisator sudah berjalan cukup baik, pemerintah telah memberikan bimbingan, pengarahan terhadap sikap yang harus dilakukan jika mengalami masalah di TPU, peran pemerintah sebagai dinamisator sudah sangat baik. Peran pemerintah sebagai fasilitator sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah kota Tanjunginang telah menyediakan lahan kosong yang digunakan sebagai tempat pemakaman umum di batu 13 untuk mengatasi lahan tempat pemakaman umum kota Tanjungpinang yang sudah sempit dan terbatas, selain itu pemerintah telah member fasilitas berupa alat yang digunakan dalam pengelolaan lahan pemakaman umum kota Tanjungpinang.
{"title":"Peran Pemerintah dalam Mengatasi Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Tanjungpinang","authors":"Hafik Hairi, Zamzami A. Karim, Shahril Budiman","doi":"10.24903/fpb.v4i2.750","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/fpb.v4i2.750","url":null,"abstract":"Kota sebagai suatu pengelompokkan orang-orang atau penduduk kedalam suatu ukuran jumlah tertentu dan wilayah tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa kota merupakan tempat berkumpulnya segolongan manusia yang mempunyai kebutuhan yang sama. Di dalam sebuah kota terdapat masyarakat yang bermukim dan melakukan kegiatan serta pusat aktivitas perekonomian (seperti industri, perdagangan dan jasa) guna memenuhi kebutuhan hidup, sehingga di kota pertumbuhan penduduk pada umumnya cenderung meningkat terus, selama usaha-usaha untuk mengendalikannya belum bias berhasil dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi lahan pemakaman umum kota Tanjungpinang serta hambatan dan solusi yang dihadapi oleh pemerintah kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan fenomena social tanpa ada perbandingan dan menjawab hipotesa Berdasarkan dari penelitian peneliti maka didapatkan hasil tentang peran pemerintah dalam mengatasi lahan pemakaman umum sesuai dengan indicator peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai regulator sudah efektif tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan lahan tersebut walaupun lokasi sangat jauh. Peran pemerintah sebagai dinamisator, peran pemerintah sebagai dinamisator sudah berjalan cukup baik, pemerintah telah memberikan bimbingan, pengarahan terhadap sikap yang harus dilakukan jika mengalami masalah di TPU, peran pemerintah sebagai dinamisator sudah sangat baik. Peran pemerintah sebagai fasilitator sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah kota Tanjunginang telah menyediakan lahan kosong yang digunakan sebagai tempat pemakaman umum di batu 13 untuk mengatasi lahan tempat pemakaman umum kota Tanjungpinang yang sudah sempit dan terbatas, selain itu pemerintah telah member fasilitas berupa alat yang digunakan dalam pengelolaan lahan pemakaman umum kota Tanjungpinang.","PeriodicalId":141866,"journal":{"name":"FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik","volume":"174 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134012912","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Ririn Pratama, Nur Khaerah, A. Muhiddin, J. Junaedi
Artikel ini membahas tentang penerapan e-government dalam mewujudkan pelayanan kesehatan publik di Kabupaten Bone.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan E-government dalam mewujudkan pelayanan kesehatan publik di kabupaten Bone yaitu, Capacity, adalah berupa kesiapan SDM, melalui pelatihan yang terstruktur, selanjutnya Support,yaitu berupa dana setiap tahunnya untuk mengfasilitasi setiap bidang yang ada di dinas kesehatan, kemudian Value,adalah berupa manfaat dari aplikasi tersebut yaitu perkembangan, data-data, dan perencanaan kerja, selanjutnya yaitu penyedia layanan, meliputi Dinkes kabupaten bone yang bekerjasama dengan BPJS dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan kartu JKN dengan syarat kartu keluarga untuk pengurusan kartu kis atau askes, kemudian penerima layanan, yaitu meliputi pengguna aplikasi yang Sangat dimudahkan, karena masyarakat yang tidak memiliki kartu fisiknya, mereka masih tetap bisa berobat dengan menggunakan mobile JKN dengan aplikasi pintar tersebut, selanjutnya jenis layanan, yaitu berupa aplikasi yang digunakan seperti EPPBGM, AREVIEW GIS, dan SIPTM, ketiga aplikasi ini mampu mengetahui dan mengontrol perkembangan balita dan berbagai penyakit yang ada di kabupaten bone serta dapat meminimalisir angka penduduk yang menderita penyakit dengan memprioritaskan daerah yang sudah terdeteksi parah, dan kepuasan pelanggan, yaitu meliputi segi pelayanan yakni masyarakat merasakan dalam proses pelayanan yang baik,ramah, dan sopan
{"title":"Penerapan E-Government dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Publik di Kabupaten Bone","authors":"Ririn Pratama, Nur Khaerah, A. Muhiddin, J. Junaedi","doi":"10.24903/fpb.v4i2.747","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/fpb.v4i2.747","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas tentang penerapan e-government dalam mewujudkan pelayanan kesehatan publik di Kabupaten Bone.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan E-government dalam mewujudkan pelayanan kesehatan publik di kabupaten Bone yaitu, Capacity, adalah berupa kesiapan SDM, melalui pelatihan yang terstruktur, selanjutnya Support,yaitu berupa dana setiap tahunnya untuk mengfasilitasi setiap bidang yang ada di dinas kesehatan, kemudian Value,adalah berupa manfaat dari aplikasi tersebut yaitu perkembangan, data-data, dan perencanaan kerja, selanjutnya yaitu penyedia layanan, meliputi Dinkes kabupaten bone yang bekerjasama dengan BPJS dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan kartu JKN dengan syarat kartu keluarga untuk pengurusan kartu kis atau askes, kemudian penerima layanan, yaitu meliputi pengguna aplikasi yang Sangat dimudahkan, karena masyarakat yang tidak memiliki kartu fisiknya, mereka masih tetap bisa berobat dengan menggunakan mobile JKN dengan aplikasi pintar tersebut, selanjutnya jenis layanan, yaitu berupa aplikasi yang digunakan seperti EPPBGM, AREVIEW GIS, dan SIPTM, ketiga aplikasi ini mampu mengetahui dan mengontrol perkembangan balita dan berbagai penyakit yang ada di kabupaten bone serta dapat meminimalisir angka penduduk yang menderita penyakit dengan memprioritaskan daerah yang sudah terdeteksi parah, dan kepuasan pelanggan, yaitu meliputi segi pelayanan yakni masyarakat merasakan dalam proses pelayanan yang baik,ramah, dan sopan","PeriodicalId":141866,"journal":{"name":"FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121739236","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Nenci Ferawati, B. Widiyahseno, Khoiruurrosyidin Khoiruurrosyidin
Strategi dari calon legislatif merupakan salah satu peranan penting untuk kemenangan seorang calon legislatif. Dapil tiga ini merupakan lokasi penelitian yang meliputi Kecamatan Sawoo, Kecamatan Pudak, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pulung dan Kecamatan Ngebel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh calon legislatif daerah pemilihan tiga meliputi tiga strategi, yang pertama strategi pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional. Kedua strategi marketing politik yaitu dengan komunikasi politik dan yang ketiga adalah strategi kolaborasi program.
{"title":"Strategi Calon Legislatif dalam Memenangkan Pemilihan (Studi Pemilihan di Daerah pemilihan 3 (Tiga), Kabupaten Ponorogo Pemilu Tahun 2019)","authors":"Nenci Ferawati, B. Widiyahseno, Khoiruurrosyidin Khoiruurrosyidin","doi":"10.24903/fpb.v4i2.746","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/fpb.v4i2.746","url":null,"abstract":"Strategi dari calon legislatif merupakan salah satu peranan penting untuk kemenangan seorang calon legislatif. Dapil tiga ini merupakan lokasi penelitian yang meliputi Kecamatan Sawoo, Kecamatan Pudak, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pulung dan Kecamatan Ngebel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh calon legislatif daerah pemilihan tiga meliputi tiga strategi, yang pertama strategi pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional. Kedua strategi marketing politik yaitu dengan komunikasi politik dan yang ketiga adalah strategi kolaborasi program. ","PeriodicalId":141866,"journal":{"name":"FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123646655","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
D. Alamsyah, Nuryanti Mustari, Rudi Hardi, Ansyari Mone
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara?” Tipe penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian berdasar pada teori ANSELL dan GASH tentang tahapan-tahapan dalam proses collaborative governance yaitu face to face, trust building, commitment to process, dan shared understanding. Adapun teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses kolaborasi yang diakukan sudah cukup baik dalam mengembangkan wisata edukasi di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Tahapan-tahapan dalam proses collaborative governance (1) face to face dalam mengembangkan wisata edukasi telah melibatkan pemerintah, masyarakat dan pengelola dengan melakukan pertemuan secara langsung dalam bentuk forum musyawarah. (2) Trust building atau membangun kepercayaan dengan adanya sebuah pelatihan pengembangan SDM dan menyediakan tempat sampah dilokasi wisata. (3) Commitment to process atau komitmen terhadap proses kolaborasi dalam mengambangkan wisata edukasi telah melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam proses pengembangannya (4) share Understanding untuk menilai sejauh mana proses kolaborasi yang dihasilkan dalam mengembangkan wisata edukasi yaitu terdapat forum pembinaan untuk pengelola, penyediaan kontrol atau pamong wisata untuk membantu dalam pengamanan wisata edukasi dan pengadaan promosi objek wisata.
{"title":"Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara","authors":"D. Alamsyah, Nuryanti Mustari, Rudi Hardi, Ansyari Mone","doi":"10.24903/fpb.v4i2.748","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/fpb.v4i2.748","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara?” Tipe penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian berdasar pada teori ANSELL dan GASH tentang tahapan-tahapan dalam proses collaborative governance yaitu face to face, trust building, commitment to process, dan shared understanding. Adapun teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses kolaborasi yang diakukan sudah cukup baik dalam mengembangkan wisata edukasi di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Tahapan-tahapan dalam proses collaborative governance (1) face to face dalam mengembangkan wisata edukasi telah melibatkan pemerintah, masyarakat dan pengelola dengan melakukan pertemuan secara langsung dalam bentuk forum musyawarah. (2) Trust building atau membangun kepercayaan dengan adanya sebuah pelatihan pengembangan SDM dan menyediakan tempat sampah dilokasi wisata. (3) Commitment to process atau komitmen terhadap proses kolaborasi dalam mengambangkan wisata edukasi telah melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam proses pengembangannya (4) share Understanding untuk menilai sejauh mana proses kolaborasi yang dihasilkan dalam mengembangkan wisata edukasi yaitu terdapat forum pembinaan untuk pengelola, penyediaan kontrol atau pamong wisata untuk membantu dalam pengamanan wisata edukasi dan pengadaan promosi objek wisata.","PeriodicalId":141866,"journal":{"name":"FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130272408","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dalam rangka menuju good governance reformasi birokrasi dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu syarat dan upaya dalam penguatan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah hadir untuk dapat menghindari terjadinya penyimpangan, ketidakpatuhan, dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara. Dengan menerapkan lima unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pengendalian intern pemerintah di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan lima (5) unsur sistem pengendalian intern pemerintah di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau yang dimaksud. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan sempel dengan menggunakan purposive sampling, dengan mengambil sampel sebanyak 7 orang dari pimpinan dan pegawai di inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. Dari hasil analisis bahwa dalam sistem pengendalian intern pemerintah di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau menggunakan unsur lingkungan pengendalian, dengan penegakan nilai etika dan intergritas dalam organisasi yang dicontohkan dengan keteladanan sikap dan prilaku pimpinan, dan komitmen pimpinan terhadap kompetensi pegawai, dari penilaian resiko, di lihat dari penentuan titik kritis suatu kegiatan yang dapat menimbulkan resiko terhambatnya pencapaian target kegiatan, mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dengan tingkat resiko tinggi, sedang dan rendah, dan juga mengidentifikasi potensi kendala yang akan dihadapi dari resiko. Kegiatan pengendalian dilihat dari membuat laporan trasnsaksi keuangan, setiap kegitan dan mencatat dan mendokumentasikan dengan lengkap dan akurat atas seluruh aset yang ada di inspektorat, informasi dan komunikasi dilihat dari segi keterbukaan informasi anggaran, komunikasi seluruh pegawai dalam memberikan saran perbaikan, jika terjadi kesalahan penyusunan target dab transaksi keuangan suatu kegiatan, dan dilihat dari pemantauan pengendalian dengan segi membandingkan dokumen RTP dengan anggaran yang tersedia, memantau belanja dan data aset kegiatan sesuai dengan standart satuan harga, melakukan rekonsiliasi aset setiap bidang kegiatan dan elauasi laporan RTP setiap kegiatan bidang.
{"title":"Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau","authors":"A. Supriono, S. Mukhlis, Shahril Budiman","doi":"10.24903/fpb.v4i1.743","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/fpb.v4i1.743","url":null,"abstract":"Dalam rangka menuju good governance reformasi birokrasi dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu syarat dan upaya dalam penguatan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah hadir untuk dapat menghindari terjadinya penyimpangan, ketidakpatuhan, dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara. Dengan menerapkan lima unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pengendalian intern pemerintah di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan lima (5) unsur sistem pengendalian intern pemerintah di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau yang dimaksud. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan sempel dengan menggunakan purposive sampling, dengan mengambil sampel sebanyak 7 orang dari pimpinan dan pegawai di inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. Dari hasil analisis bahwa dalam sistem pengendalian intern pemerintah di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau menggunakan unsur lingkungan pengendalian, dengan penegakan nilai etika dan intergritas dalam organisasi yang dicontohkan dengan keteladanan sikap dan prilaku pimpinan, dan komitmen pimpinan terhadap kompetensi pegawai, dari penilaian resiko, di lihat dari penentuan titik kritis suatu kegiatan yang dapat menimbulkan resiko terhambatnya pencapaian target kegiatan, mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dengan tingkat resiko tinggi, sedang dan rendah, dan juga mengidentifikasi potensi kendala yang akan dihadapi dari resiko. Kegiatan pengendalian dilihat dari membuat laporan trasnsaksi keuangan, setiap kegitan dan mencatat dan mendokumentasikan dengan lengkap dan akurat atas seluruh aset yang ada di inspektorat, informasi dan komunikasi dilihat dari segi keterbukaan informasi anggaran, komunikasi seluruh pegawai dalam memberikan saran perbaikan, jika terjadi kesalahan penyusunan target dab transaksi keuangan suatu kegiatan, dan dilihat dari pemantauan pengendalian dengan segi membandingkan dokumen RTP dengan anggaran yang tersedia, memantau belanja dan data aset kegiatan sesuai dengan standart satuan harga, melakukan rekonsiliasi aset setiap bidang kegiatan dan elauasi laporan RTP setiap kegiatan bidang.","PeriodicalId":141866,"journal":{"name":"FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik","volume":"236 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124593282","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
I. Ilhamsyah, Ahmad Taufik, Fitriani Sari Handayani Razak, Hardianto Hawing
Artikel ini membahas tentang pola rekrutmen calon legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah wawancara, observasi dan dibantu dekumentasi untuk mencari fakta aktual. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dengan mengunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan dalam waktu yang berbeda dengan mengunakan trigulasi sumber, trigulasi metode, trigulasi waktu. Hasil pada artikel ini adalah DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kab.Wajo dalam merekrut calon legislatifnya dengan menggunakan penyediaan sarana yang baik dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi tiap bakal calon dan mengontrol dengan baik jalannya rekrutmen calon legislatif dan adapun manfaatnya ini diharapkan mempunyai manfaat dan dapat pula memberi sumbangsi pemikiran tentang pola rekrutmen calon legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo
{"title":"Pola Rekrutmen Calon Legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo","authors":"I. Ilhamsyah, Ahmad Taufik, Fitriani Sari Handayani Razak, Hardianto Hawing","doi":"10.24903/fpb.v4i1.740","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/fpb.v4i1.740","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas tentang pola rekrutmen calon legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah wawancara, observasi dan dibantu dekumentasi untuk mencari fakta aktual. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dengan mengunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan dalam waktu yang berbeda dengan mengunakan trigulasi sumber, trigulasi metode, trigulasi waktu. Hasil pada artikel ini adalah DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kab.Wajo dalam merekrut calon legislatifnya dengan menggunakan penyediaan sarana yang baik dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi tiap bakal calon dan mengontrol dengan baik jalannya rekrutmen calon legislatif dan adapun manfaatnya ini diharapkan mempunyai manfaat dan dapat pula memberi sumbangsi pemikiran tentang pola rekrutmen calon legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo","PeriodicalId":141866,"journal":{"name":"FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132251589","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Astria Astria, Zamzami A. Karim, Rendra Setyadiharja
Transparansi merupakan hal penting dalam pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya terhadap Rekomendasi IMB, karena pelaksanaan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dampaknya akan dapat meningkatkan taraf pembangunan yang lebih baik. Transparansi harus dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian, dan laporan hasil kinerjanya Transparansi hendaknya dimulai dari proses perencanaan pengembangan pelayanan publik, karena sangat berkaitan dengan kepastian. Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui bagaimana Transparansi Pelayanan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam pembahasan skripsi ini yang dituangkan dalam konsep operasional dengan mengacu pada konsep Transparansi tersebut menurut Ratminto & Atik. Winarsih yang mengatakan Transparansi dapat dilihat dari Prosedur Pelayanan, Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan, Lokasi pelayanan harus jelas, Informasi Pelayanan harus dipublikasikan dan disosialisasikan dalam pelayanan yang diberikan di Kelurahan. Dalam Penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang mana sampel pada penelitian ini adalah 11 orang. Teknik analisis data deskriptif kualitatif yang mana memberi gambaran secara jelas berkaitan dengan Transparansi Pelayanan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Transparansi Pelayanan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur maka diketahui bahwa memang di kantor Kelurahan Air Raja belum tersedia papan atau bagan alur prosedur pelayanan. Ini menjadi suatu kelemahan karena dianggap Kelurahan Air Raja tidak transparan dalam melakukan pelayanan, untuk transparansi pelayanan yang diberikan pegawai Kelurahan Air Raja kepada masyarakat belum berjalan dengan baik dikarenakan sulitnya mendapatkan informasi terhadap alur pelayanan yang ada di Kelurahan Air Raja.
在政府向公众提供服务，特别是在IMB建议方面，透明度是至关重要的，因为在公共服务体系中，透明度的实施将有助于提高更好的发展水平。必须在公共事务管理的所有方面实现，包括政策、计划、执行、监督/控制和透明度的表现报告，都应该从公共服务发展的计划过程开始，因为这与确定有关。本研究的目的基本上是要了解经Ratminto & Atik的数据，在king jungpinang east street of中，建筑透明度(IMB)建议的透明度是如何实现的。Winarsih说，透明度可以从服务程序、服务完成的确定性和时间、服务的位置必须明确、服务信息必须在平台上发布和社交。在本研究中，采用的抽样技术是采样样，本研究的样本为11人。这是一种定性数据分析技术，它清楚地反映了在上东区金伯南省(king jungpinang)的建筑许可证建议中的服务透明度。根据这项研究，可以得出结论，在上东区金陵区修建(IMB)的建筑许可证建议书中，服务的透明度建议表明，在国王的辖区内确实没有服务程序的木板或时间表。这是一种弱点，因为国王的水在服务中是不透明的。
{"title":"Liki po Transparansi Pelayanan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur","authors":"Astria Astria, Zamzami A. Karim, Rendra Setyadiharja","doi":"10.24903/fpb.v4i1.741","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/fpb.v4i1.741","url":null,"abstract":"Transparansi merupakan hal penting dalam pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya terhadap Rekomendasi IMB, karena pelaksanaan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dampaknya akan dapat meningkatkan taraf pembangunan yang lebih baik. Transparansi harus dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian, dan laporan hasil kinerjanya Transparansi hendaknya dimulai dari proses perencanaan pengembangan pelayanan publik, karena sangat berkaitan dengan kepastian. Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui bagaimana Transparansi Pelayanan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam pembahasan skripsi ini yang dituangkan dalam konsep operasional dengan mengacu pada konsep Transparansi tersebut menurut Ratminto & Atik. Winarsih yang mengatakan Transparansi dapat dilihat dari Prosedur Pelayanan, Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan, Lokasi pelayanan harus jelas, Informasi Pelayanan harus dipublikasikan dan disosialisasikan dalam pelayanan yang diberikan di Kelurahan. Dalam Penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang mana sampel pada penelitian ini adalah 11 orang. Teknik analisis data deskriptif kualitatif yang mana memberi gambaran secara jelas berkaitan dengan Transparansi Pelayanan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Transparansi Pelayanan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur maka diketahui bahwa memang di kantor Kelurahan Air Raja belum tersedia papan atau bagan alur prosedur pelayanan. Ini menjadi suatu kelemahan karena dianggap Kelurahan Air Raja tidak transparan dalam melakukan pelayanan, untuk transparansi pelayanan yang diberikan pegawai Kelurahan Air Raja kepada masyarakat belum berjalan dengan baik dikarenakan sulitnya mendapatkan informasi terhadap alur pelayanan yang ada di Kelurahan Air Raja.","PeriodicalId":141866,"journal":{"name":"FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131713584","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Upaya peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat Tani di Desa Liang Aliq Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Fokus penelitian ini meneliti bagaimana upaya peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat tani di Desa Liang Aliq Kecamatan Krayan Barat, Apa saja bentuk penyuluhan yang dilakukan Kantor Desa untuk meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat tani di desa Liang Aliq Kecamatan Krayan Barat, 3. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat tani di desa Liang Aliq Kecamatan Krayan Barat. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat tani desa Liang Aliq sudah sangat baik di buktikan melalui perkembangan pendapatan rill petani sangat dipengaruhi oleh sarana produksi yang digunakan oleh petani dalam kegiatan pertanian mereka. Kegiatan pertanian yang dilakukan petani di Desa Liang Aliq adalah sebagai penggarap atau sebagai pemilik lahan serta bantuan dari Dinas Pertanian seperti mesin, pupuk, pestisida tanaman dan kerjasama masyarakat itu sendiri juga sangat baik.
{"title":"Upaya Peningkatan Kualitas Taraf Hidup Masyarakat Tani Di Desa Liang Aliq Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan","authors":"Dianitha Dianitha, Djumar Soewito, Shorea Helminasari","doi":"10.24903/fpb.v4i1.742","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/fpb.v4i1.742","url":null,"abstract":"Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Upaya peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat Tani di Desa Liang Aliq Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Fokus penelitian ini meneliti bagaimana upaya peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat tani di Desa Liang Aliq Kecamatan Krayan Barat, Apa saja bentuk penyuluhan yang dilakukan Kantor Desa untuk meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat tani di desa Liang Aliq Kecamatan Krayan Barat, 3. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat tani di desa Liang Aliq Kecamatan Krayan Barat. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat tani desa Liang Aliq sudah sangat baik di buktikan melalui perkembangan pendapatan rill petani sangat dipengaruhi oleh sarana produksi yang digunakan oleh petani dalam kegiatan pertanian mereka. Kegiatan pertanian yang dilakukan petani di Desa Liang Aliq adalah sebagai penggarap atau sebagai pemilik lahan serta bantuan dari Dinas Pertanian seperti mesin, pupuk, pestisida tanaman dan kerjasama masyarakat itu sendiri juga sangat baik.","PeriodicalId":141866,"journal":{"name":"FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125937590","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Amaliah Widyastuti Rachmat, A. Prianto, Hamrun Hamrun, St. Nurmaeta
Artikel ini membahas tentang pengembangan trasportasi publik berbasis smart mobility di kota Makassar dan untuk mengetahui hambatan dalam pengembangan trasportasi publik berbasis smart mobility di Kota Makassar. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data diproses dari hasil wawancara, dan observasi kemudian dianalisa dengan melihat ditinjau dari sejumlah aspek manajemen transportasi perkotaan yang dikemukakan yaitu Sistem Transportasi, Alternatif Akses, Acceptability, dan Berbasis Data (Aplikasi). Kemudian penelitian ini juga melihat hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini. Adapun aktifitas dalam analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem transportasi di Kota Makassar terintegrasi dengan sistem transportasi yang dirancang oleh pemerintah provinsi selain itu sistem didukung dengan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam implementasi BRT (Bus Rapid Transit). Proses pengintegrasian sistem transportasi melalui proyek BRT telah menyiapkan sejumlah sarana prasana seperti pembukaan koridor halte yang telah memiliki jalur Bus Line namun belum optimal karena tidak memiliki jalur Busway sendiri masih melewati jalur umum bersama dengan kendaraan lainnya padahal BRT ini dapat maksimal dan efektif bila menggunakan jalur Busway tersendiri. Kemudahan masyarakat dalam memanfaatkan BRT belum terwujud secara optimal ini terlihat dari waktu menunggu dan jadwal kedatangan BRT yang sulit diprediksi, oleh karena itu akses BRT ini masih belum dapat dikategorikan sebagai alternatif akses. Aplikasi yang diakses masyarakat melalui smart phone berbasis android masih membutuhkan pengembangan dan penyesuaian fitur-fitur dalam aplikasinya. Selain itu, penggunaan aplikasi transportasi seperti Grab dan Gojek yang diaplikasikan secara online lebih diminati masyarakat karena lebih cepat dan sangat fleksibel sementara BRT mesti menunggu pada halte yang disediakan dengan perkiraan waktu yang tidak menentu.
{"title":"Pengembangan Transportasi Publik Berbasis Smart Mobility Di Kota Makassar","authors":"Amaliah Widyastuti Rachmat, A. Prianto, Hamrun Hamrun, St. Nurmaeta","doi":"10.24903/fpb.v4i1.739","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/fpb.v4i1.739","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas tentang pengembangan trasportasi publik berbasis smart mobility di kota Makassar dan untuk mengetahui hambatan dalam pengembangan trasportasi publik berbasis smart mobility di Kota Makassar. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data diproses dari hasil wawancara, dan observasi kemudian dianalisa dengan melihat ditinjau dari sejumlah aspek manajemen transportasi perkotaan yang dikemukakan yaitu Sistem Transportasi, Alternatif Akses, Acceptability, dan Berbasis Data (Aplikasi). Kemudian penelitian ini juga melihat hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini. Adapun aktifitas dalam analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem transportasi di Kota Makassar terintegrasi dengan sistem transportasi yang dirancang oleh pemerintah provinsi selain itu sistem didukung dengan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam implementasi BRT (Bus Rapid Transit). Proses pengintegrasian sistem transportasi melalui proyek BRT telah menyiapkan sejumlah sarana prasana seperti pembukaan koridor halte yang telah memiliki jalur Bus Line namun belum optimal karena tidak memiliki jalur Busway sendiri masih melewati jalur umum bersama dengan kendaraan lainnya padahal BRT ini dapat maksimal dan efektif bila menggunakan jalur Busway tersendiri. Kemudahan masyarakat dalam memanfaatkan BRT belum terwujud secara optimal ini terlihat dari waktu menunggu dan jadwal kedatangan BRT yang sulit diprediksi, oleh karena itu akses BRT ini masih belum dapat dikategorikan sebagai alternatif akses. Aplikasi yang diakses masyarakat melalui smart phone berbasis android masih membutuhkan pengembangan dan penyesuaian fitur-fitur dalam aplikasinya. Selain itu, penggunaan aplikasi transportasi seperti Grab dan Gojek yang diaplikasikan secara online lebih diminati masyarakat karena lebih cepat dan sangat fleksibel sementara BRT mesti menunggu pada halte yang disediakan dengan perkiraan waktu yang tidak menentu.","PeriodicalId":141866,"journal":{"name":"FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115446772","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：