Pub Date : 2023-11-01DOI: 10.32699/syariati.v9i2.5653
Wyda Lusiana, Sarbini Sarbini
Artikel ini mengeksplorasi dan menganalisis wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum serta dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Pemilihan umum adalah implementasi demokrasi di Indonesia yang mendasar, sesuai dengan konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kepentingan Pemilihan Umum juga tercermin dalam prinsip kejujuran dan keadilan dalam perolehan suara rakyat, yang memperkuat saling kepercayaan dalam masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum yang berpotensi menghasilkan perselisihan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan umum. Artikel ini mendalaminya dengan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dijalankan sesuai prosedur penyelesaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terpenting, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat,menjaga integritas dan validitas hasil pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
{"title":"Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi","authors":"Wyda Lusiana, Sarbini Sarbini","doi":"10.32699/syariati.v9i2.5653","DOIUrl":"https://doi.org/10.32699/syariati.v9i2.5653","url":null,"abstract":"Artikel ini mengeksplorasi dan menganalisis wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum serta dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Pemilihan umum adalah implementasi demokrasi di Indonesia yang mendasar, sesuai dengan konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kepentingan Pemilihan Umum juga tercermin dalam prinsip kejujuran dan keadilan dalam perolehan suara rakyat, yang memperkuat saling kepercayaan dalam masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum yang berpotensi menghasilkan perselisihan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan umum. Artikel ini mendalaminya dengan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dijalankan sesuai prosedur penyelesaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terpenting, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat,menjaga integritas dan validitas hasil pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.","PeriodicalId":193908,"journal":{"name":"Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum","volume":"208 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139300970","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-01DOI: 10.32699/syariati.v9i2.4668
M. Arief, Abdul Halim Barkatullah, Saprudin Saprudin
Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan ratusan lainnya terluka pasca pertandingan Liga 1 Persebaya vs Arema FC pada 1 Oktober 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Keolahragaan. Pengaturan jaminan keselamatan dan keamanan penonton maupun suporter yang harus mendapat perlindungan hukum di dalam maupun di luar pertandingan olahraga serta memperoleh fasilitas sesuai dengan nilai tiket masuk diatur dalam Pasal 54 danPasal 55 Undang-Undang Keolahragaan. Namun, dalam Undang-Undang a quo tidak sejalan dengan tanggung jawab pelaku usaha sehingga merugikan hak-hak keperdataan suporter atas suatu kegiatan penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Melalui penelitian hukum normatif diketahui bahwa: Pertama, Hak-hak keperdataan suporter atas suatu kegiatan penyelenggaraan pertandingan sepak bola ada 2 yaitu hak keperdataan suporter yang bersifat relatif dan hak mutlak atas suatu benda. Kedua, Pertanggungjawaban penyelenggara dalam aspek hukum perdata yaitu suporter dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak penyelenggara pertandingan sepak bola yaitu Panitia Pelaksana berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan kepada PSSI dan PT LIB berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata atau menggunakan konsep vicarious liability. Pertanggungjawaban secara hukum administrasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan. Pertanggungjawaban secara hukum pidana, suporter dapat melaporkan PSSI dan PT LIB kepada pihak berwajib (Pasal 103 Ayat 1 jo Pasal 52 Undang-Undang Keolahragaan). Serta, PT Liga Indonesia Baru dapat diminta ganti rugi berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Suporter Atas Suatu Kegiatan Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola","authors":"M. Arief, Abdul Halim Barkatullah, Saprudin Saprudin","doi":"10.32699/syariati.v9i2.4668","DOIUrl":"https://doi.org/10.32699/syariati.v9i2.4668","url":null,"abstract":"Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan ratusan lainnya terluka pasca pertandingan Liga 1 Persebaya vs Arema FC pada 1 Oktober 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Keolahragaan. Pengaturan jaminan keselamatan dan keamanan penonton maupun suporter yang harus mendapat perlindungan hukum di dalam maupun di luar pertandingan olahraga serta memperoleh fasilitas sesuai dengan nilai tiket masuk diatur dalam Pasal 54 danPasal 55 Undang-Undang Keolahragaan. Namun, dalam Undang-Undang a quo tidak sejalan dengan tanggung jawab pelaku usaha sehingga merugikan hak-hak keperdataan suporter atas suatu kegiatan penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Melalui penelitian hukum normatif diketahui bahwa: Pertama, Hak-hak keperdataan suporter atas suatu kegiatan penyelenggaraan pertandingan sepak bola ada 2 yaitu hak keperdataan suporter yang bersifat relatif dan hak mutlak atas suatu benda. Kedua, Pertanggungjawaban penyelenggara dalam aspek hukum perdata yaitu suporter dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak penyelenggara pertandingan sepak bola yaitu Panitia Pelaksana berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan kepada PSSI dan PT LIB berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata atau menggunakan konsep vicarious liability. Pertanggungjawaban secara hukum administrasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan. Pertanggungjawaban secara hukum pidana, suporter dapat melaporkan PSSI dan PT LIB kepada pihak berwajib (Pasal 103 Ayat 1 jo Pasal 52 Undang-Undang Keolahragaan). Serta, PT Liga Indonesia Baru dapat diminta ganti rugi berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.","PeriodicalId":193908,"journal":{"name":"Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum","volume":"25 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139295766","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-01DOI: 10.32699/syariati.v9i2.4698
Jana Mila, R. S. Shahrullah, Elza Syarief
Kegiatan perbankan syariah tidak hanya mengejar profit semata, tetapi juga memiliki fungsi sosial di masyarakat yang direalisasikan dalam bentuk akad qarḍ atau pinjaman kebajikan di mana sumber dananya berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Untuk memahami model akad qarḍ dan implementasinya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pemegang fungsi yang sangat strategis bagi pembangunan nasional khususnya dalam hal pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, maka dilakukan penelitian normatif atau doctrinal research. Qarḍ merupakan kegiatan pinjam meminjam dana yang dilakukan tanpa imbalan (tanpa bunga) dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kesimpulan penelitian ini adalah model akad qarḍ merupakan pinjam meminjam yang sifatnya memberikan pertolongan terhadap nasabah dan wajib dikembalikan 100% (seratus persen) dari besaran jumlah pinjaman tanpa adanya tambahan yang diimplementasikan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
{"title":"Implementasi Akad Qarḍ Bagi Pelaku UMKM","authors":"Jana Mila, R. S. Shahrullah, Elza Syarief","doi":"10.32699/syariati.v9i2.4698","DOIUrl":"https://doi.org/10.32699/syariati.v9i2.4698","url":null,"abstract":"Kegiatan perbankan syariah tidak hanya mengejar profit semata, tetapi juga memiliki fungsi sosial di masyarakat yang direalisasikan dalam bentuk akad qarḍ atau pinjaman kebajikan di mana sumber dananya berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Untuk memahami model akad qarḍ dan implementasinya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pemegang fungsi yang sangat strategis bagi pembangunan nasional khususnya dalam hal pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, maka dilakukan penelitian normatif atau doctrinal research. Qarḍ merupakan kegiatan pinjam meminjam dana yang dilakukan tanpa imbalan (tanpa bunga) dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kesimpulan penelitian ini adalah model akad qarḍ merupakan pinjam meminjam yang sifatnya memberikan pertolongan terhadap nasabah dan wajib dikembalikan 100% (seratus persen) dari besaran jumlah pinjaman tanpa adanya tambahan yang diimplementasikan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.","PeriodicalId":193908,"journal":{"name":"Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum","volume":"54 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139298123","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-01DOI: 10.32699/syariati.v9i2.5266
Agus Imam Kharomen
This article is a response to the method of interpretation (tafsîr) of identical versesof Nashruddin Baidan (b. 1951 M) which has not succeeded in revealing the meaning of the verse mutasyâbih lafẓî totally as the result of interpretation is still limited to the meaning behind the different text (redaction). This study is a library-based research, with the object of study of Nashruddin Baidan method of tafsîr, by using descriptive-analytic methods, through content analysis and interpretation approaches, as well as the theory of 'Ulûm al-Qur`ân and the rules of interpretation. The literatures used include Metode Penafsiran al-Qur’an: Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat Beredaksi Mirip by Nashruddin Baidan (b. 1951 M), al-Burhân fî ‘Ulûm al- Qur`ân by al-Zarkasyî (d. 1392 M), Kaidah Tafsir by M. Quraish Shihab (b. 1944 M), Durrah al-Tanzîl wa Ghurrah al-Ta’wîl by al-Iskâfî (d. 1029 M), al-Baḥr al-Muḥîṭ by Abû Ḥayyân (d. 1344 M) and al-Taḥrîr wa al-Tanwîr by Ibnu ‘Âsyûr (d. 1973 M). This study shows the importance of examiningthe meaning relationship among the mutasyâbih lafẓî verses. This study proves that munâsabah can be an approach to reveal the meaning relationship among mutasyâbih lafẓî verses so that a comprehensive meaning of the verse can beobtained.
{"title":"Rekonstruksi Metode Penafsiran Ayat Mutasyâbih Lafẓî (Ayat Beredaksi Mirip) Berbasis Teori Munâsabah Al-Âyât","authors":"Agus Imam Kharomen","doi":"10.32699/syariati.v9i2.5266","DOIUrl":"https://doi.org/10.32699/syariati.v9i2.5266","url":null,"abstract":"This article is a response to the method of interpretation (tafsîr) of identical versesof Nashruddin Baidan (b. 1951 M) which has not succeeded in revealing the meaning of the verse mutasyâbih lafẓî totally as the result of interpretation is still limited to the meaning behind the different text (redaction). This study is a library-based research, with the object of study of Nashruddin Baidan method of tafsîr, by using descriptive-analytic methods, through content analysis and interpretation approaches, as well as the theory of 'Ulûm al-Qur`ân and the rules of interpretation. The literatures used include Metode Penafsiran al-Qur’an: Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat Beredaksi Mirip by Nashruddin Baidan (b. 1951 M), al-Burhân fî ‘Ulûm al- Qur`ân by al-Zarkasyî (d. 1392 M), Kaidah Tafsir by M. Quraish Shihab (b. 1944 M), Durrah al-Tanzîl wa Ghurrah al-Ta’wîl by al-Iskâfî (d. 1029 M), al-Baḥr al-Muḥîṭ by Abû Ḥayyân (d. 1344 M) and al-Taḥrîr wa al-Tanwîr by Ibnu ‘Âsyûr (d. 1973 M). This study shows the importance of examiningthe meaning relationship among the mutasyâbih lafẓî verses. This study proves that munâsabah can be an approach to reveal the meaning relationship among mutasyâbih lafẓî verses so that a comprehensive meaning of the verse can beobtained.","PeriodicalId":193908,"journal":{"name":"Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum","volume":"2013 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139298670","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-01DOI: 10.32699/syariati.v9i2.5867
Handoyo Handoyo
Artikel ini berupaya merekonstruksi bentuk kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap regulasi di Indonesia dengan mengkaji beberapa sumber yang relevan dengan kajian ini. Zakat merupakan suatu kewajiban yang melekat bagi ke-Islam-an seseorang dan telah dijalankan dengan baik jauh sebelum kedatangan kolonialisme. Satu hal menarik adalah sejak awal Pemerintah Kolonial Belanda tidak mau mengurusi zakat karena tidak paham Islam yang ada di Indonesia dan tidak mau dianggap mencapuri urusan umat Islam. Sebelum kedatang kolonial Belanda, dana zakat yang diperoleh digunakan untuk menopang perjalanan pemerintahan yang ada di kesultanan-kesultanan Islam sebagai sebuah kewajiban keagamaan dan juga sebagai penguatan ekonomi masyarakat. Setelah Kehadiran Christian Snouck Hurgronje di Nusantara, ia mengarahkan agar zakat sebagai ibadah tetap berlangsung dengan batas-batas tertentu yang selaras dengan aturan pemerintah Kolonial Belanda. Ibadah zakat dalam bentuk ekspresi Islam politik dilarang secara tegas oleh pemerintah pada waktu itu. Meski demikian, sikap pemerintah Kolonial Belanda terhadap zakat justru mendua. Di satu sisi pemerintah tidak mau campur tangan, tapi di sisi lain pemerintah melantik penghulu yang salah satu tugasnya adalah mengurusi zakat dan dana kas masjid.
{"title":"Rekonstruksi Kebijakan Terhadap Regulasi Zakat Pada Masa Kolonial Belanda di Indonesia","authors":"Handoyo Handoyo","doi":"10.32699/syariati.v9i2.5867","DOIUrl":"https://doi.org/10.32699/syariati.v9i2.5867","url":null,"abstract":"Artikel ini berupaya merekonstruksi bentuk kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap regulasi di Indonesia dengan mengkaji beberapa sumber yang relevan dengan kajian ini. Zakat merupakan suatu kewajiban yang melekat bagi ke-Islam-an seseorang dan telah dijalankan dengan baik jauh sebelum kedatangan kolonialisme. Satu hal menarik adalah sejak awal Pemerintah Kolonial Belanda tidak mau mengurusi zakat karena tidak paham Islam yang ada di Indonesia dan tidak mau dianggap mencapuri urusan umat Islam. Sebelum kedatang kolonial Belanda, dana zakat yang diperoleh digunakan untuk menopang perjalanan pemerintahan yang ada di kesultanan-kesultanan Islam sebagai sebuah kewajiban keagamaan dan juga sebagai penguatan ekonomi masyarakat. Setelah Kehadiran Christian Snouck Hurgronje di Nusantara, ia mengarahkan agar zakat sebagai ibadah tetap berlangsung dengan batas-batas tertentu yang selaras dengan aturan pemerintah Kolonial Belanda. Ibadah zakat dalam bentuk ekspresi Islam politik dilarang secara tegas oleh pemerintah pada waktu itu. Meski demikian, sikap pemerintah Kolonial Belanda terhadap zakat justru mendua. Di satu sisi pemerintah tidak mau campur tangan, tapi di sisi lain pemerintah melantik penghulu yang salah satu tugasnya adalah mengurusi zakat dan dana kas masjid.","PeriodicalId":193908,"journal":{"name":"Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum","volume":"38 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139305959","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-31DOI: 10.32699/syariati.v9i1.4568
Kurniawati Mutmainah, N. Maghfiroh
Salah satu permasalahan yang tidak sepi dari perbincangan umat adalah masalah pendidikan. Al-Qur’an sendiri telah memberi isyarat bahwa permasalahan pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal ini tersirat dalam Q.S Al `Alaq ayat 4 dan 5. Kegiatan yang dapat merusak citra Pendidikan Tinggi ialah melakukan kecurangan akademik. Hal ini bisa dilihat dari kerangka pemikiran dan hipotesis diantaranya : H1 : Tekanan berpengaruh positif terhadap academic fraud. H2 : Kesempatan berpengaruh positif terhadap academic fraud. H3 : Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap academic fraud. H4 : Kemampuan berpengaruh positif terhadap academic fraud. H5 : Keserakahan berpengaruh positif terhadap academic fraud. H6 : Kebutuhan berpengaruh positif terhadap academic fraud. H7 : Pengungkapan berpengaruh negatif terhadap academic fraud. H8 : Religiusitas berpengaruh negatif terhadap academic fraud. Dari kerangka pemikiran dan uji hipotesis didapatkan: tekanan berpengaruh positif terhadap academic fraud (H1 diterima). Kesempatan berpengaruh positif terhadap academic fraud (H2 diterima). Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap academic fraud (H3 diterima). Kemampuan berpengaruh positif terhadap academic fraud (H4 diterima). Keserakahan tidak berpengaruh terhadap academic fraud (H5 ditolak). Kebutuhan tidak berpengaruh terhadap academic fraud (H6 ditolak). Pengungkapan tidak berpengaruh terhadap academic fraud (H7 ditolak). Religiusitas berpengaruh negatif terhadap academic fraud (H8 diterima). Melihat kenyataan Pendidikan Tinggi harus membangun kembali sisi religiusitas berdasarkan Qur’ani. Tujuannya tidak lain ialah mencetak generasi bangsa yang bermoral, sesuai Q.S. At Taubah ayat 119. Solusi yang diberikan untuk membangun sikap religiusitas mahasiswa dengan etika akademis diantaranya : sabar, ikhlas, berbagi dan legowo¸ serta mengamalkan; dan mengaplikasikan ilmu.
{"title":"Academic Fraud Ditinjau Dari Fraud Diamond, Gone Theory dan Religiusitas Perspektif Etika Islam","authors":"Kurniawati Mutmainah, N. Maghfiroh","doi":"10.32699/syariati.v9i1.4568","DOIUrl":"https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4568","url":null,"abstract":"Salah satu permasalahan yang tidak sepi dari perbincangan umat adalah masalah pendidikan. Al-Qur’an sendiri telah memberi isyarat bahwa permasalahan pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal ini tersirat dalam Q.S Al `Alaq ayat 4 dan 5. Kegiatan yang dapat merusak citra Pendidikan Tinggi ialah melakukan kecurangan akademik. Hal ini bisa dilihat dari kerangka pemikiran dan hipotesis diantaranya : H1 : Tekanan berpengaruh positif terhadap academic fraud. H2 : Kesempatan berpengaruh positif terhadap academic fraud. H3 : Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap academic fraud. H4 : Kemampuan berpengaruh positif terhadap academic fraud. H5 : Keserakahan berpengaruh positif terhadap academic fraud. H6 : Kebutuhan berpengaruh positif terhadap academic fraud. H7 : Pengungkapan berpengaruh negatif terhadap academic fraud. H8 : Religiusitas berpengaruh negatif terhadap academic fraud. Dari kerangka pemikiran dan uji hipotesis didapatkan: tekanan berpengaruh positif terhadap academic fraud (H1 diterima). Kesempatan berpengaruh positif terhadap academic fraud (H2 diterima). Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap academic fraud (H3 diterima). Kemampuan berpengaruh positif terhadap academic fraud (H4 diterima). Keserakahan tidak berpengaruh terhadap academic fraud (H5 ditolak). Kebutuhan tidak berpengaruh terhadap academic fraud (H6 ditolak). Pengungkapan tidak berpengaruh terhadap academic fraud (H7 ditolak). Religiusitas berpengaruh negatif terhadap academic fraud (H8 diterima). Melihat kenyataan Pendidikan Tinggi harus membangun kembali sisi religiusitas berdasarkan Qur’ani. Tujuannya tidak lain ialah mencetak generasi bangsa yang bermoral, sesuai Q.S. At Taubah ayat 119. Solusi yang diberikan untuk membangun sikap religiusitas mahasiswa dengan etika akademis diantaranya : sabar, ikhlas, berbagi dan legowo¸ serta mengamalkan; dan mengaplikasikan ilmu.","PeriodicalId":193908,"journal":{"name":"Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum","volume":"265 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114941135","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-31DOI: 10.32699/syariati.v9i1.4554
Z. Sukawi, Abdul Majid, Sri Haryanto
Ditengah arus globalasisasi seperti saat ini, diperlukan adanya format kelembagaan yang kokoh dari sisi ideologi, moralitas dan kuat dalam mengembangkan sains dan teknologi untuk kemajuan peradaban Islam. Format kelembagaan perguruan tinggi itu adalah “Perguruan Tinggi Pesantren.” Ada beberapa alasan dalam memformulasi perguruan tinggi pesantren itu: Pertama, jumlah peserta didik usia 13-24 tahun yang berasal dari pedesaan cukup banyak, sementara jumlah lembaga pendidikan tinggi belum cukup memadai. Kedua, keinginan generasi muda pedesaan untuk memperoleh pendidikan tinggi semakin kuat, namun kemampuan ekonominya untuk pembiayaan pendidikan terbatas, sementara disisi lain, pesantren dapat mengelola pembiayaan pendidikan secara lebih efesien. Ketiga, dosen-dosen yang dibutuhkan dalam berbagai studi 5-10 tahun ke depan semakin mudah diperoleh, karena lulusan S.2 dan S.3 PTN/PTS dan PTAIN/STAIN/UIN semakin meningkat dan memerlukan pengembangan diri dan apalikasi keilmuannya pada masyarakat.
{"title":"Format Universitas Transformatif, Humanis dan Qur’ani Berbasis Pesantren","authors":"Z. Sukawi, Abdul Majid, Sri Haryanto","doi":"10.32699/syariati.v9i1.4554","DOIUrl":"https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4554","url":null,"abstract":"Ditengah arus globalasisasi seperti saat ini, diperlukan adanya format kelembagaan yang kokoh dari sisi ideologi, moralitas dan kuat dalam mengembangkan sains dan teknologi untuk kemajuan peradaban Islam. Format kelembagaan perguruan tinggi itu adalah “Perguruan Tinggi Pesantren.” Ada beberapa alasan dalam memformulasi perguruan tinggi pesantren itu: Pertama, jumlah peserta didik usia 13-24 tahun yang berasal dari pedesaan cukup banyak, sementara jumlah lembaga pendidikan tinggi belum cukup memadai. Kedua, keinginan generasi muda pedesaan untuk memperoleh pendidikan tinggi semakin kuat, namun kemampuan ekonominya untuk pembiayaan pendidikan terbatas, sementara disisi lain, pesantren dapat mengelola pembiayaan pendidikan secara lebih efesien. Ketiga, dosen-dosen yang dibutuhkan dalam berbagai studi 5-10 tahun ke depan semakin mudah diperoleh, karena lulusan S.2 dan S.3 PTN/PTS dan PTAIN/STAIN/UIN semakin meningkat dan memerlukan pengembangan diri dan apalikasi keilmuannya pada masyarakat.","PeriodicalId":193908,"journal":{"name":"Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133047601","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-31DOI: 10.32699/syariati.v9i1.4545
Ma`mun Ma`mun
Fiqh merupakan salah satu pilar pokok agama disamping akidah dan akhlak. Ketika merujuk pada hadits nabi, fiqh menjadi formula dari Islam, sementara akidah dan akhlak sebagai mewakili dari Iman dan Ihsan. Fiqh menjadi pembahasan penting dalam diskursus keislaman. Bertebaran kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama pada setiap masa sebagai respon atas persoalan-persoalan yang muncul, baik persoalan syariah, muamalah, sosial kemasyarakatan bahkan politik dan kebangsaan. Tidak terkecuali K.H. Ahmad Rifa’i, seorang ulama Jawa yang hidup pada masa kolonialisasi Belanda, beliau juga menuliskan pemikiran-pemikiran fiqhnya sebagai respon atas kekurangsempurnaan metode dakwah ulama setempat, pengamalan ajaran Islam umat, serta merespon atas pendudukan Belanda yang dinilainya kafir dan fasiq yang menguasai umat muslim Nusantara. Sehingga dalam tulisan fiqnya, disamping membahas ilmu syariat sebagaimana biasa, juga ada pemikiran-pemikiran baru (tajdid) terkait dengan metode dakwah serta literasi perlawanan terhadap “Penjajah” beserta pengikutnya. Hal-hal tersebut menyatu dalam pembahasan bab-bab fiqh sebagai berikut: 1. Rukun Islam; 2. Pernikahan; 3. Shalat jum’at dan jama’ah; serta 4. Shalat qadha. Adapun sumber pokok kajian ini dari kitab-kitab yang ia tulis diantaranya: Syarih al-Iman, Husn al-Mathalib, Abyan al-Hawa’ij, Tabyin al-Ishlah, Riayah al-Himmah. K.H. Ahmad Rifa’i selalu memiliki perhatian yang besar terkait dengan persoalan keumatan dan kebangsan yang menyatu dalam setiap karya-karyanya.
Fiqh是阿基达和道德旁边最重要的宗教支柱之一。在提到先知圣训时，fiqh成为伊斯兰教的公式，而akidah和启发性则代表信仰和Ihsan。Fiqh成为一个重要的学习课程讨论。学者们在任何时候所写的大量书籍，都是对伊斯兰教、伊斯兰教、甚至政治和民族等问题的回应。生活在荷兰殖民时期的爪哇学者艾哈迈德•里法(K.H. Ahmad Rifa i)也写下了他的哲学思想，以回应当地神职人员的教导方法的不完美，对荷兰对努沙塔拉穆斯林的异教徒占领作出回应。因此，除了以传统的方式讨论太阳系的科学之外，还存在着新的想法(tajdid)，它们与反对“入侵者”及其追随者的迫害和识字方法有关。这些是fiqh章节讨论的一部分，如下:1。伊斯兰团结;2. 婚礼;3. 祈祷周五和jama 'ah;和4。qadha祈祷。关于这项研究的主要来源，他写道:Syarih al- faith, Husn al-Mathalib, Abyan al-Hawa ij, Tabyin al- isj, Riayah al-Himmah。K . H . Ahmad Rifa 'i总是有很大的关注与keumatan和kebangsan每个作品中融合的问题。
{"title":"Fiqh “Perlawanan” K.H. Ahmad Rifa’i Kalisalak (1200-1286 H. / 1786-1870 M.)","authors":"Ma`mun Ma`mun","doi":"10.32699/syariati.v9i1.4545","DOIUrl":"https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4545","url":null,"abstract":"Fiqh merupakan salah satu pilar pokok agama disamping akidah dan akhlak. Ketika merujuk pada hadits nabi, fiqh menjadi formula dari Islam, sementara akidah dan akhlak sebagai mewakili dari Iman dan Ihsan. Fiqh menjadi pembahasan penting dalam diskursus keislaman. Bertebaran kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama pada setiap masa sebagai respon atas persoalan-persoalan yang muncul, baik persoalan syariah, muamalah, sosial kemasyarakatan bahkan politik dan kebangsaan. Tidak terkecuali K.H. Ahmad Rifa’i, seorang ulama Jawa yang hidup pada masa kolonialisasi Belanda, beliau juga menuliskan pemikiran-pemikiran fiqhnya sebagai respon atas kekurangsempurnaan metode dakwah ulama setempat, pengamalan ajaran Islam umat, serta merespon atas pendudukan Belanda yang dinilainya kafir dan fasiq yang menguasai umat muslim Nusantara. Sehingga dalam tulisan fiqnya, disamping membahas ilmu syariat sebagaimana biasa, juga ada pemikiran-pemikiran baru (tajdid) terkait dengan metode dakwah serta literasi perlawanan terhadap “Penjajah” beserta pengikutnya. Hal-hal tersebut menyatu dalam pembahasan bab-bab fiqh sebagai berikut: 1. Rukun Islam; 2. Pernikahan; 3. Shalat jum’at dan jama’ah; serta 4. Shalat qadha. Adapun sumber pokok kajian ini dari kitab-kitab yang ia tulis diantaranya: Syarih al-Iman, Husn al-Mathalib, Abyan al-Hawa’ij, Tabyin al-Ishlah, Riayah al-Himmah. K.H. Ahmad Rifa’i selalu memiliki perhatian yang besar terkait dengan persoalan keumatan dan kebangsan yang menyatu dalam setiap karya-karyanya.","PeriodicalId":193908,"journal":{"name":"Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum","volume":" 21","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113951623","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-31DOI: 10.32699/syariati.v9i1.4598
Safwan Safwan, M. Jailani, Nur Sari Dewi.M
Murabahah is the sale and purchase of goods at the original price with additional profit agreed between the bank and the customer. The purpose of this research is to examine how the existence of the al-Musawah principle in Murabahah financing at Islamic Banks. The methodology used in this article is qualitative with descriptive analysis. The data were obtained from books related to al-Musawah in Murabahah and interviews with employees and customers of Islamic banks. The results showed that the essence of the principle of al-Musawah is a benchmark for the validity of an agreement, then when viewed in terms of determining the price and period of payment, and risk control in murabahah financing, it is clear that the principle of al-Musawah has not been realized because the contracts are more burdensome for the customer.
{"title":"Reactularization Of Al-Musāwah Principle In Standard Contracts On Murābahah Financing At Bank Syariah","authors":"Safwan Safwan, M. Jailani, Nur Sari Dewi.M","doi":"10.32699/syariati.v9i1.4598","DOIUrl":"https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4598","url":null,"abstract":"Murabahah is the sale and purchase of goods at the original price with additional profit agreed between the bank and the customer. The purpose of this research is to examine how the existence of the al-Musawah principle in Murabahah financing at Islamic Banks. The methodology used in this article is qualitative with descriptive analysis. The data were obtained from books related to al-Musawah in Murabahah and interviews with employees and customers of Islamic banks. The results showed that the essence of the principle of al-Musawah is a benchmark for the validity of an agreement, then when viewed in terms of determining the price and period of payment, and risk control in murabahah financing, it is clear that the principle of al-Musawah has not been realized because the contracts are more burdensome for the customer.","PeriodicalId":193908,"journal":{"name":"Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128893025","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-31DOI: 10.32699/syariati.v9i1.4561
Abdul Basid, A. Ghani
This article is motivated by the worrying reality of human life and requires a deeper understanding in rectifying people's perspectives on achieving prosperity and a peaceful life. This is the reason for the author to re-analyze the concept of a peaceful life which has been linked in the Qur'an and has been elaborated by many mufassir through his works. Especially in Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab of surah Al-Insyirah. This surah is well-known as a surah that provides guidance in dealing with various problems in life in general, in fact the sura was revealed regarding the success of the Prophet Muhammad in facing obstacles from infidels, then the ease and ease he obtained after he experienced victory in completing orders from Allah SWT. This study is qualitative in nature, sourced from the literature by using analytical descriptive writing methods. The research analysis uses the Ijmali interpretation method. As a result, the authors suggest to increase faith by getting to know Allah SWT further so that Allah will bestow the welfare that is expected of mankind.
{"title":"Konsep Ketentraman Hidup Perspektif Quraish Shihab (Studi Surah Al-Insyirah dalam Tafsir Al-Misbah)","authors":"Abdul Basid, A. Ghani","doi":"10.32699/syariati.v9i1.4561","DOIUrl":"https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4561","url":null,"abstract":"This article is motivated by the worrying reality of human life and requires a deeper understanding in rectifying people's perspectives on achieving prosperity and a peaceful life. This is the reason for the author to re-analyze the concept of a peaceful life which has been linked in the Qur'an and has been elaborated by many mufassir through his works. Especially in Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab of surah Al-Insyirah. This surah is well-known as a surah that provides guidance in dealing with various problems in life in general, in fact the sura was revealed regarding the success of the Prophet Muhammad in facing obstacles from infidels, then the ease and ease he obtained after he experienced victory in completing orders from Allah SWT. This study is qualitative in nature, sourced from the literature by using analytical descriptive writing methods. The research analysis uses the Ijmali interpretation method. As a result, the authors suggest to increase faith by getting to know Allah SWT further so that Allah will bestow the welfare that is expected of mankind.","PeriodicalId":193908,"journal":{"name":"Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126461366","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：