Pub Date : 2023-08-09DOI: 10.31629/juan.v11i01.5946
Lamidi Lamidi
Saat ini peerwujudan bela negara tidak lagi dalam wujud fisik perang dalam memaknai dan menjalankan fungsi bela negara, akan tetapi lebih pada penguatan bela negara pada aspek kekuatan sosial, ekonomi masyarakat sehingga masyarakat juga terlibat bela negara dalam konteks yang dimiliki masyarakat, terutama masyarakat yang ada diperbatasan. Upaya penguatan bela negara di daerah perbatasan ditopang oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kuat seperti akses informasi, kesejahteraan, partisipasi dalam penguatan ekonomi masyarakat dan negara serta menjaga kerukunan dan kebersamaan ditengah-tengah masyarakat. Desain penelitian dirancang dengan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan paradigma post positivism. Temuan yang berkaitan dengan situasi terkini tentang fenomena perilaku masyarakat terkait aksi bela negara di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintahan daerah secara khusus maupun pemerintahan dalam cakupan nasional karena fenomena ini telah digariskan menjadi prioritas pembangunan nasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini memberdayakan 2 tahapan teknis penelitian yang saling menguatkan yakni wawancara mendalam dan focus group discussion. Penerapan penguatan aplikasi bela negara bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kepulauan Riau telah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah terkait dengan baik. Namun demikian implementasi kebijakan penguatan bela negara tersebut masih diwarnai oleh adanya kinerja pencapaian yang belum optimal menggapai sasaran bela negara khususnya pada dimensi perwujudan kesejahteraan masyarakat yang tersebar di berbagai pulau kecil terluar wilayah perbatasan.
{"title":"IMPLEMENTASI PENGUATAN BELA NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU","authors":"Lamidi Lamidi","doi":"10.31629/juan.v11i01.5946","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/juan.v11i01.5946","url":null,"abstract":"Saat ini peerwujudan bela negara tidak lagi dalam wujud fisik perang dalam memaknai dan menjalankan fungsi bela negara, akan tetapi lebih pada penguatan bela negara pada aspek kekuatan sosial, ekonomi masyarakat sehingga masyarakat juga terlibat bela negara dalam konteks yang dimiliki masyarakat, terutama masyarakat yang ada diperbatasan. Upaya penguatan bela negara di daerah perbatasan ditopang oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kuat seperti akses informasi, kesejahteraan, partisipasi dalam penguatan ekonomi masyarakat dan negara serta menjaga kerukunan dan kebersamaan ditengah-tengah masyarakat. Desain penelitian dirancang dengan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan paradigma post positivism. Temuan yang berkaitan dengan situasi terkini tentang fenomena perilaku masyarakat terkait aksi bela negara di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintahan daerah secara khusus maupun pemerintahan dalam cakupan nasional karena fenomena ini telah digariskan menjadi prioritas pembangunan nasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini memberdayakan 2 tahapan teknis penelitian yang saling menguatkan yakni wawancara mendalam dan focus group discussion. Penerapan penguatan aplikasi bela negara bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kepulauan Riau telah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah terkait dengan baik. Namun demikian implementasi kebijakan penguatan bela negara tersebut masih diwarnai oleh adanya kinerja pencapaian yang belum optimal menggapai sasaran bela negara khususnya pada dimensi perwujudan kesejahteraan masyarakat yang tersebar di berbagai pulau kecil terluar wilayah perbatasan.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123474129","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-08-09DOI: 10.31629/juan.v11i01.5962
Okky Rizki Azizi
Pelayanan publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan berdasarkan faktor materiil, melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu untuk memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, dan termasuk di dalamnya adalah pelayanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit. Rumah sakit, sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik di bidang kesehatan, menyediakan layanan rawat jalan sebagai sarana pelayanan medis untuk pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan layanan kesehatan lainnya tanpa memerlukan rawat inap. Namun, meskipun penting, terdapat tantangan terkait kualitas pelayanan di RSUD Raja Ahmad Thabib, Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor penghambat kualitas pelayanan di Unit Rawat Jalan rumah sakit tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian meliputi Kepala Bidang Pelayanan Medik dan pasien Unit Rawat Jalan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Unit Rawat Jalan RSUD Raja Ahmad Thabib belum optimal dan perlu ditingkatkan. Terdapat beberapa aspek yang menjadi penghambat kualitas pelayanan yang masih perlu diselesaikan agar visi dan misi rumah sakit dapat tercapai. Diharapkan temuan ini memberikan masukan berharga untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di rumah sakit tersebut.Top of Form
{"title":"ANALISIS KUALITAS PELAYANAN UNIT RAWAT JALAN RSUD RAJA AHMAD THABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU","authors":"Okky Rizki Azizi","doi":"10.31629/juan.v11i01.5962","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/juan.v11i01.5962","url":null,"abstract":"Pelayanan publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan berdasarkan faktor materiil, melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu untuk memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, dan termasuk di dalamnya adalah pelayanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit. Rumah sakit, sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik di bidang kesehatan, menyediakan layanan rawat jalan sebagai sarana pelayanan medis untuk pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan layanan kesehatan lainnya tanpa memerlukan rawat inap. Namun, meskipun penting, terdapat tantangan terkait kualitas pelayanan di RSUD Raja Ahmad Thabib, Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor penghambat kualitas pelayanan di Unit Rawat Jalan rumah sakit tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian meliputi Kepala Bidang Pelayanan Medik dan pasien Unit Rawat Jalan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Unit Rawat Jalan RSUD Raja Ahmad Thabib belum optimal dan perlu ditingkatkan. Terdapat beberapa aspek yang menjadi penghambat kualitas pelayanan yang masih perlu diselesaikan agar visi dan misi rumah sakit dapat tercapai. Diharapkan temuan ini memberikan masukan berharga untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di rumah sakit tersebut.Top of Form","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124872323","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-08-07DOI: 10.31629/juan.v11i01.5931
Syamsuardi Syamsuardi
Kinerja individu harus mampu mendukung kinerja organisasi sesuai dengan target kinerja melaksanakan tugas bukan sekedar konseptual atau sekedar menggugurkan kewajiban dan tidak berkualitas. Seluruh hasil kerja yang dihasilkan jabatan fungsional harus dikaitkan dan disinergikan dengan Indikator Kinerja Utama organisasi perangkat daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Fenomena manajemen kepegawaian daerah ini merupakan fenomena sosial yang memiliki urgensi yang signifikan dan menentukan keberhasilan upaya pembangunan daerah di masa yang akan datang. Secara tertib dan sistematis penelitian dilakukan pada jenis Penelitian Kualitatif, menggunakan metode penelitian bersifat deskripsi melalui pendekatan bersifat kualitatif, sehingga kemudian dipergunakan teknik pengumpulan data, pengamatan langsung dan pengamatan dokumen. Hasil penelitian menjelaskan bahwa saat ini pembangunan daerah termasuk yang sedang dihadapi oleh Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau telah memasuki periodensi yang demikian dinamis. Hal ini didorong oleh variabel lingkungan eksternal yang demikian penuh ketidakpastian menyusul dorongan situasi pandemi Covid 19 serta kemajuan teknologi informasi yang sedemikian rupa sehingga memacu perubahan yang tidak dapat dihindari lagi. Terkait kondisi tersebut kajian ini bermaksud Existing Conditions menyampaikan bahwa hasil temuan kajian menggambarkan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia yang mencakup pengembangan pengetahuan, keterampilan ASN, serta pengembangan sikap sebagai sumber daya manusia sebagai ASN yang memegang teguh nilai panduan etika namun tetap menjangkau perkembangan persaingan secara global. Dengan menjangkau persaingan global menjelaskan bahwa core value dalam upaya pengembangan praktek dan pemikiran tentang manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
{"title":"BIROKRASI DAN KINERJA ORGANISASI SEBAGAI DAMPAK PERUBAHAN BENTUK STRUKTUR KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU","authors":"Syamsuardi Syamsuardi","doi":"10.31629/juan.v11i01.5931","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/juan.v11i01.5931","url":null,"abstract":"Kinerja individu harus mampu mendukung kinerja organisasi sesuai dengan target kinerja melaksanakan tugas bukan sekedar konseptual atau sekedar menggugurkan kewajiban dan tidak berkualitas. Seluruh hasil kerja yang dihasilkan jabatan fungsional harus dikaitkan dan disinergikan dengan Indikator Kinerja Utama organisasi perangkat daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Fenomena manajemen kepegawaian daerah ini merupakan fenomena sosial yang memiliki urgensi yang signifikan dan menentukan keberhasilan upaya pembangunan daerah di masa yang akan datang. Secara tertib dan sistematis penelitian dilakukan pada jenis Penelitian Kualitatif, menggunakan metode penelitian bersifat deskripsi melalui pendekatan bersifat kualitatif, sehingga kemudian dipergunakan teknik pengumpulan data, pengamatan langsung dan pengamatan dokumen. Hasil penelitian menjelaskan bahwa saat ini pembangunan daerah termasuk yang sedang dihadapi oleh Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau telah memasuki periodensi yang demikian dinamis. Hal ini didorong oleh variabel lingkungan eksternal yang demikian penuh ketidakpastian menyusul dorongan situasi pandemi Covid 19 serta kemajuan teknologi informasi yang sedemikian rupa sehingga memacu perubahan yang tidak dapat dihindari lagi. Terkait kondisi tersebut kajian ini bermaksud Existing Conditions menyampaikan bahwa hasil temuan kajian menggambarkan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia yang mencakup pengembangan pengetahuan, keterampilan ASN, serta pengembangan sikap sebagai sumber daya manusia sebagai ASN yang memegang teguh nilai panduan etika namun tetap menjangkau perkembangan persaingan secara global. Dengan menjangkau persaingan global menjelaskan bahwa core value dalam upaya pengembangan praktek dan pemikiran tentang manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132815554","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-08-06DOI: 10.31629/juan.v11i01.5213
Yeremias Lake, Nurul Huda, Syaefudin Aziz, Yesus Armiro Korbafo, Maximilian Werenfredus Toan
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan serta strategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan pendapatan pada usaha jasa angkutan umum Kraton. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuisioner yang dibagikan kepada 32 orang responden. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik Analisis SWOT dengan menggunakan metode matrix IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan matrix EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary). Berdasarkan hasil analisis matrix IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan matrix EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) maka nilai dari sumbu WS pada diagram SWOT yaitu + 1,4 dan nilai dari sumbu OT pada diagram SWOT yaitu -0,33 sehingga perusahaan Kraton berada pada Kuadran II (+ , - ) dengan menggunakan Strategi ST (Strength-Threath) maka rekomendasi strategi peningkatan pendapatan pada Usaha Jasa Angkutan Kraton yaitu diversifikasi strategi, artinya memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk menghindari atau mengatasi ancaman dari luar perusahaan.
{"title":"UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA JASA ANGKUTAN UMUM (STUDI KASUS PADA PENGUSAHA JASA ANGKUTAN UMUM KRATON)","authors":"Yeremias Lake, Nurul Huda, Syaefudin Aziz, Yesus Armiro Korbafo, Maximilian Werenfredus Toan","doi":"10.31629/juan.v11i01.5213","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/juan.v11i01.5213","url":null,"abstract":"Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan serta strategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan pendapatan pada usaha jasa angkutan umum Kraton. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuisioner yang dibagikan kepada 32 orang responden. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik Analisis SWOT dengan menggunakan metode matrix IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan matrix EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary). Berdasarkan hasil analisis matrix IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan matrix EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) maka nilai dari sumbu WS pada diagram SWOT yaitu + 1,4 dan nilai dari sumbu OT pada diagram SWOT yaitu -0,33 sehingga perusahaan Kraton berada pada Kuadran II (+ , - ) dengan menggunakan Strategi ST (Strength-Threath) maka rekomendasi strategi peningkatan pendapatan pada Usaha Jasa Angkutan Kraton yaitu diversifikasi strategi, artinya memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk menghindari atau mengatasi ancaman dari luar perusahaan.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129317243","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-31DOI: 10.31629/juan.v11i01.5839
Tenggara Ngabalin, Alif Farhan Habibie, E. Darmawan
Penelitian ini menggambarkan kondisi Strategi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang seharunya Mendukung Kebijakan Pariwisata dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis strategi yang harus dilakukan pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang. Pulau ini memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi kreatif, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan. Melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pelaku ekonomi kreatif, pejabat pemerintah, dan anggota masyarakat setempat, penelitian ini mengidentifikasi strategi yang efektif dalam memajukan ekonomi kreatif di Pulau Penyengat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan beberapa aspek strategis. Pertama, pembangunan infrastruktur yang memadai, termasuk jalan, akses listrik, dan sarana komunikasi yang baik, sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif. Kedua, pelatihan dan pendidikan yang relevan dalam bidang ekonomi kreatif diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku usaha. Ketiga, promosi dan pemasaran yang efektif melalui pameran, festival, dan media digital dapat meningkatkan visibilitas produk kreatif Pulau Penyengat. Selain itu, akses keuangan yang mudah dan terjangkau, serta kebijakan dan regulasi yang mendukung, seperti perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengurangan birokrasi, merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Kolaborasi dan jaringan antara pelaku ekonomi kreatif juga memainkan peran penting dalam memperluas peluang bisnis dan pertukaran pengetahuan. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah perlu mengadopsi strategi yang holistik dan terpadu untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif di Pulau Penyengat. Dengan demikian, potensi lokal dapat dioptimalkan, lapangan kerja dapat diciptakan, dan kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan dan peluang usaha yang berkaitan dengan ekonomi kreatif.
{"title":"STRATEGI PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN PARIWISATA DI KOTA TANJUNGPINANG","authors":"Tenggara Ngabalin, Alif Farhan Habibie, E. Darmawan","doi":"10.31629/juan.v11i01.5839","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/juan.v11i01.5839","url":null,"abstract":"Penelitian ini menggambarkan kondisi Strategi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang seharunya Mendukung Kebijakan Pariwisata dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis strategi yang harus dilakukan pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang. Pulau ini memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi kreatif, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan. Melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pelaku ekonomi kreatif, pejabat pemerintah, dan anggota masyarakat setempat, penelitian ini mengidentifikasi strategi yang efektif dalam memajukan ekonomi kreatif di Pulau Penyengat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan beberapa aspek strategis. Pertama, pembangunan infrastruktur yang memadai, termasuk jalan, akses listrik, dan sarana komunikasi yang baik, sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif. Kedua, pelatihan dan pendidikan yang relevan dalam bidang ekonomi kreatif diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku usaha. Ketiga, promosi dan pemasaran yang efektif melalui pameran, festival, dan media digital dapat meningkatkan visibilitas produk kreatif Pulau Penyengat. Selain itu, akses keuangan yang mudah dan terjangkau, serta kebijakan dan regulasi yang mendukung, seperti perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengurangan birokrasi, merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Kolaborasi dan jaringan antara pelaku ekonomi kreatif juga memainkan peran penting dalam memperluas peluang bisnis dan pertukaran pengetahuan. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah perlu mengadopsi strategi yang holistik dan terpadu untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif di Pulau Penyengat. Dengan demikian, potensi lokal dapat dioptimalkan, lapangan kerja dapat diciptakan, dan kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan dan peluang usaha yang berkaitan dengan ekonomi kreatif.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120978386","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-31DOI: 10.31629/juan.v11i01.5807
Ayang Adra, I. Permana
Aplikasi Srikandi merupakan aplikasi umum Pemerintah yang berguna mendukung pengelolaan dan penatausahaan dokumen secara elektronik serta menghemat penggunaan kertas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Aplikasi Srikandi bagi pegawai di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi. Pokok permasalahan mengenai pemanfaatan dan penggunaan aplikasi Srikandi bagi pegawai seperti keterbatasan akses dan infrastruktur, tidak adanya notivikasi dari aplikasi Srikandi, kurangnya sosialisasi, pelatihan dan pemahaman serta kurang standardisasi dalam penggunaan aplikasi Srikandi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dimana mendeskripsikan tingkat pemanfaatan dan penggunaan aplikasi Srikandi berdasarkan variabel Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Conditions, Standardization, solution dan memberikan rekomendasi. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah Unified Theory of Acceptance and Use of Tehcnology yang telah termodifikasi. Informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Data ini penulis peroleh dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengunakan pedoman wawancara dan rekaman. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mengunakan aplikasi MAXQDA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat pegawai dalam mengadopsi aplikasi Srikandi berdasarkan keenam variabel tersebut mayoritas mempunyai hasil yang cukup baik, karena aplikasi ini memiliki manfaat bagi pegawai dan istansi untuk pekerjaan administrasi dan pengarsipan menjadi lebih mudah, akuntabel, serta mudah untuk digunakan dan dipelajari.
{"title":"PEMANFAATAN APLIKASI SRIKANDI BAGI PEGAWAI DI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI","authors":"Ayang Adra, I. Permana","doi":"10.31629/juan.v11i01.5807","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/juan.v11i01.5807","url":null,"abstract":"Aplikasi Srikandi merupakan aplikasi umum Pemerintah yang berguna mendukung pengelolaan dan penatausahaan dokumen secara elektronik serta menghemat penggunaan kertas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Aplikasi Srikandi bagi pegawai di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi. Pokok permasalahan mengenai pemanfaatan dan penggunaan aplikasi Srikandi bagi pegawai seperti keterbatasan akses dan infrastruktur, tidak adanya notivikasi dari aplikasi Srikandi, kurangnya sosialisasi, pelatihan dan pemahaman serta kurang standardisasi dalam penggunaan aplikasi Srikandi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dimana mendeskripsikan tingkat pemanfaatan dan penggunaan aplikasi Srikandi berdasarkan variabel Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Conditions, Standardization, solution dan memberikan rekomendasi. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah Unified Theory of Acceptance and Use of Tehcnology yang telah termodifikasi. Informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Data ini penulis peroleh dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengunakan pedoman wawancara dan rekaman. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mengunakan aplikasi MAXQDA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat pegawai dalam mengadopsi aplikasi Srikandi berdasarkan keenam variabel tersebut mayoritas mempunyai hasil yang cukup baik, karena aplikasi ini memiliki manfaat bagi pegawai dan istansi untuk pekerjaan administrasi dan pengarsipan menjadi lebih mudah, akuntabel, serta mudah untuk digunakan dan dipelajari.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122682671","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Desa Kundur mengembangkan beberapa teknologi tepat guna untuk membantu masyarakat dalam melakukan pekerjaan sebagai petani sehari-hari. Lahan gambut yang dimiliki Desa Kundur memang sangat subur dan memberikan kemakmuran, akan tetapi air yang dihasilkan tanah gambut tidak baik untuk dikonsumsi,. Sedangkan masyarakat saat musim kemarau persediaan air hujan habis, masyarakat menggunakan air sumur gambut untuk dikonsumsi. Hal tersebut mendorong pemerintah desa berinisiatif untuk untuk mengajukan proposal ke Kementrian Desa PDDT dengan permohonan membuat alat tepat guna untuk mengolah air gambut menjadi air minum, ide tersebut disetujui dan bantuan disalurkan melalui tim pelaksana kegiatan Program Pilot Ikubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal dan diterapkan di Desa Kundur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di Desa Kundur serta faktor penghambat yang mempengaruhi. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Konsep teori yang digunakan adalah teori (Prasojo, Eko, 2007) ada beberapa kriteria untuk menilai sebuah best practice yang disesuaikan dengan Permendes PDDT no 23 tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan teknlogi tepat guna pengelolaan air gambut menjadi air bersih di Desa Kundur berhasil diterapkan dan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat serta pemerintah Desa Kundur . Tetapi penerapan tersebut belum maksimal dikarenakan masih ditemukannya faktor penghambat dalam pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di Desa Kundur, yaitu strategi pemasaran, legalitas hukum yang belum lengkap, dan anggaran yang masih minim.
{"title":"Best Practice Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna","authors":"Megawati, Adianto","doi":"10.31629/juan.v9i1.3173","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/juan.v9i1.3173","url":null,"abstract":"Desa Kundur mengembangkan beberapa teknologi tepat guna untuk membantu masyarakat dalam melakukan pekerjaan sebagai petani sehari-hari. Lahan gambut yang dimiliki Desa Kundur memang sangat subur dan memberikan kemakmuran, akan tetapi air yang dihasilkan tanah gambut tidak baik untuk dikonsumsi,. Sedangkan masyarakat saat musim kemarau persediaan air hujan habis, masyarakat menggunakan air sumur gambut untuk dikonsumsi. Hal tersebut mendorong pemerintah desa berinisiatif untuk untuk mengajukan proposal ke Kementrian Desa PDDT dengan permohonan membuat alat tepat guna untuk mengolah air gambut menjadi air minum, ide tersebut disetujui dan bantuan disalurkan melalui tim pelaksana kegiatan Program Pilot Ikubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal dan diterapkan di Desa Kundur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di Desa Kundur serta faktor penghambat yang mempengaruhi. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Konsep teori yang digunakan adalah teori (Prasojo, Eko, 2007) ada beberapa kriteria untuk menilai sebuah best practice yang disesuaikan dengan Permendes PDDT no 23 tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan teknlogi tepat guna pengelolaan air gambut menjadi air bersih di Desa Kundur berhasil diterapkan dan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat serta pemerintah Desa Kundur . Tetapi penerapan tersebut belum maksimal dikarenakan masih ditemukannya faktor penghambat dalam pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di Desa Kundur, yaitu strategi pemasaran, legalitas hukum yang belum lengkap, dan anggaran yang masih minim.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121698078","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih berdampak pada semakin majunya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik yang disebut e-government. Aplikasi Sitanjak Makin Mantap merupakan sistem aplikasi berbasis website yang dioperasikan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi. Aplikasi Sitanjak Makin Mantap memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan pada bidang tersebut dan kemudahan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menciptakan database kemiskinan dan menjadi langkah percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui elemen sukses pelayanan e-government dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Faktor yang mempengaruhi pelayanan e-government dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Untuk memecahkan permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori Indrajit 2010 tentang elemen sukses pelayanan e-government. Hasil penelitian ini yaitu pengoperasian aplikasi Sitanjak Makin Mantap masih belum optimal, hal ini dapat dilihat masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan aplikasi dan penggunaan aplikasi. Peneliti menyimpulkan bahwa masih kurangnya sosialisasi yang kontiniu dan menyeluruh kepada masyarakat, serta gangguan jaringan yang terjadi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. oleh sebab itu peneliti menyarankan perlu adanya sosialisasi yang konsisten dan menyeluruh serta perbaikan server untuk meningkatkan kualitas jaringan. Kata Kunci: Pelayanan Publik, E-government, Kemiskinan
{"title":"Elemen Sukses Pelayanan E-Government dalam Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru","authors":"Diva Cantika Diva Cantika, Harapan Tua Rfs","doi":"10.31629/juan.v9i1.3228","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/juan.v9i1.3228","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih berdampak pada semakin majunya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik yang disebut e-government. Aplikasi Sitanjak Makin Mantap merupakan sistem aplikasi berbasis website yang dioperasikan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi. Aplikasi Sitanjak Makin Mantap memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan pada bidang tersebut dan kemudahan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menciptakan database kemiskinan dan menjadi langkah percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui elemen sukses pelayanan e-government dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Faktor yang mempengaruhi pelayanan e-government dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Untuk memecahkan permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori Indrajit 2010 tentang elemen sukses pelayanan e-government. Hasil penelitian ini yaitu pengoperasian aplikasi Sitanjak Makin Mantap masih belum optimal, hal ini dapat dilihat masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan aplikasi dan penggunaan aplikasi. Peneliti menyimpulkan bahwa masih kurangnya sosialisasi yang kontiniu dan menyeluruh kepada masyarakat, serta gangguan jaringan yang terjadi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. oleh sebab itu peneliti menyarankan perlu adanya sosialisasi yang konsisten dan menyeluruh serta perbaikan server untuk meningkatkan kualitas jaringan. \u0000 \u0000Kata Kunci: Pelayanan Publik, E-government, Kemiskinan","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116544633","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Implementasi kebijakan Undang-Undang Desa memerlukan dukungan dari kelembagaan pemerintahan desa dengan pola strategi pemberdayaan masyarakat desa sesuai potensi lokal yang ada. Pelaksanaan Undang-Undang Desa menjadi harapan semua masyarakat desa untuk mewujudkan desa mandiri yang memiliki jatidiri, merupakan penghargaan dalam hak asal usul desa dengan pola pendekatan pemberdayaan masyarakat desa yang memposisikan masyarakat desa sebagai subjek/pelaku utama bukan hanya sebagai obyek /sasaran saja dari program kegiatan pembangunan desa. Penelitian ini dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan kelembagaan pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa menuju desa mandiri sesuai amanah Undang-Undang Desa. Keberhasilan implementasi Undang-Undang Desa secara nyata dipengaruhi adanya dukungan dari pemerintahan kelembagaan desa yaitu antara lain Pemerintah Desa/ Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD/LKMD, PKK, Karangtaruna, BKM/UPK PNPM, Dukuh, RW, RT dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat lainnya. Yang menjadi tantangan adalah kinerja kelembagaan sesuai tugas pokok fungsi desa tersebut berkontribusi secara optimal pada pembangunan kesejahteraan masyarakat desa. Maka peran pemerintahan kelembagaan desa ini diperlukan dalam mewujudkan pemberdayaan desa sesuai potensi, karakteristik/ budaya lokal desa setempat.
{"title":"Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi Undang-Undang Desa","authors":"S. Suharto","doi":"10.31629/juan.v9i1.3223","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/juan.v9i1.3223","url":null,"abstract":"Implementasi kebijakan Undang-Undang Desa memerlukan dukungan dari kelembagaan pemerintahan desa dengan pola strategi pemberdayaan masyarakat desa sesuai potensi lokal yang ada. Pelaksanaan Undang-Undang Desa menjadi harapan semua masyarakat desa untuk mewujudkan desa mandiri yang memiliki jatidiri, merupakan penghargaan dalam hak asal usul desa dengan pola pendekatan pemberdayaan masyarakat desa yang memposisikan masyarakat desa sebagai subjek/pelaku utama bukan hanya sebagai obyek /sasaran saja dari program kegiatan pembangunan desa. Penelitian ini dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan kelembagaan pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa menuju desa mandiri sesuai amanah Undang-Undang Desa. Keberhasilan implementasi Undang-Undang Desa secara nyata dipengaruhi adanya dukungan dari pemerintahan kelembagaan desa yaitu antara lain Pemerintah Desa/ Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD/LKMD, PKK, Karangtaruna, BKM/UPK PNPM, Dukuh, RW, RT dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat lainnya. Yang menjadi tantangan adalah kinerja kelembagaan sesuai tugas pokok fungsi desa tersebut berkontribusi secara optimal pada pembangunan kesejahteraan masyarakat desa. Maka peran pemerintahan kelembagaan desa ini diperlukan dalam mewujudkan pemberdayaan desa sesuai potensi, karakteristik/ budaya lokal desa setempat.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121540808","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan kebijakan tukar guling tanah kas desa terdampak proyek pembangunan Jalur Lingkar Timur Sukoharjo dengan mengacu pada Teori Implementasi Jones, serta menemukenali kendala dan dukungan dilihat dari variabel implementasi Van Meter dan Van Horn. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara kepada DPUPR, BPN, DPMD, dan Pemerintah Desa Manisharjo serta melakukan dokumentasi guna memperkaya data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan mengacu pada peraturan yang ada serta memenuhi komponen-komponen tahapan organisasi Jones. Pada tahap aplikasi, sampai pada akhir penelitian ini dilakukan, kegiatan tukar guling telah dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan. Sedangkan untuk proses penyerahan hasil belum dilakukan. Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan ini yakni keberadaan standar dan sasaran kegiatan, SDM yang mumpuni, hubungan antar sektor yang baik, serta kesesuaian karakteristik egen pelaksana dengan tugas yang dibebankan. Sedangkan kendala yang ditemukan berasal dari keterbatasan sumber dana, disposisi implementor serta memanasnya iklim politik di Kabupaten Sukoharjo menjelang Pilkada dan adanya pandemi Covid-19.
本研究的目的是分析Sukoharjo e timework项目东环路建设项目影响的村庄交换地块政策实施过程，参考Jones的实施理论，并发现范码实施变量和范霍恩的障碍和支持。数据提取是通过对DPUPR、BPN、DPMD和Manisharjo村政府的采访进行的，并对其进行了文档处理，以增加现场数据。研究结果表明，这些活动是根据现有的规则进行的，并符合琼斯组织各个阶段的组成部分。在申请阶段，直到研究结束，交换活动已经开始，从计划、准备的过程到执行的过程。目前还没有公布结果。支持实施这些政策的因素包括标准的存在和目标活动、可靠的人力资源、良好的部门关系以及负责执行egen特征的一致性。然而，在皮尔卡达和科维-19大流行之前，苏科哈霍地区的政治气候是如此的紧张和紧张。
{"title":"Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Kas Desa untuk Proyek Pembangunan","authors":"D. Suharto, Aisyah Nur’ayni","doi":"10.31629/juan.v9i1.3121","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/juan.v9i1.3121","url":null,"abstract":"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan kebijakan tukar guling tanah kas desa terdampak proyek pembangunan Jalur Lingkar Timur Sukoharjo dengan mengacu pada Teori Implementasi Jones, serta menemukenali kendala dan dukungan dilihat dari variabel implementasi Van Meter dan Van Horn. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara kepada DPUPR, BPN, DPMD, dan Pemerintah Desa Manisharjo serta melakukan dokumentasi guna memperkaya data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan mengacu pada peraturan yang ada serta memenuhi komponen-komponen tahapan organisasi Jones. Pada tahap aplikasi, sampai pada akhir penelitian ini dilakukan, kegiatan tukar guling telah dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan. Sedangkan untuk proses penyerahan hasil belum dilakukan. Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan ini yakni keberadaan standar dan sasaran kegiatan, SDM yang mumpuni, hubungan antar sektor yang baik, serta kesesuaian karakteristik egen pelaksana dengan tugas yang dibebankan. Sedangkan kendala yang ditemukan berasal dari keterbatasan sumber dana, disposisi implementor serta memanasnya iklim politik di Kabupaten Sukoharjo menjelang Pilkada dan adanya pandemi Covid-19.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128801196","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：