Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab SATPAS Colombo dalam memberikan pelayanan prima terhadap jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk seluruh orang termasuk penyandang cacat serta lanjut usia guna mewujudkan kesamaan peluang dalam seluruh aspek kehidupan serta penghidupan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 30/ PRT/ M/ 2006, 2006). Penelitian ini memakai tata cara riset deskriptif kualitatif, pengumpulan informasi dilakukan dengan memakai metode purposive sampling serta dengan tata cara observasi, dokumentasi, serta wawancara. SATPAS Colombo Kota Surabaya telah mempunyai bermacam sarana untuk penyandang disabilitas. Infrastruktur semacam penyediaan fasilitas prasarana sarana pelayanan publik permohonan pengurusan SIM D, parkir spesial untuk penyandang disabilitas, wc spesial, ruang tunggu khusus, tetapi belum seluruhnya memenuhi aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Sedangkan penyandang disabilitas juga termasuk masyarakat yang berhak memperoleh kemudahan akses pelayanan publik, sama semacam masyarakat yang lain. Hasil dari penelitian ini adalah telah terpenuhinya beberapa sarana dan prasarana yang memadai untuk penyandang disabilitas, akan tetapi masih memerlukan petugas khusus yang melayani penyandang disabilitas agar pelayanan dapat terlaksana dengan lebih maksimal.
{"title":"Aksesibilitas Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan SIM D Bagi Penyandang Disabilitas Di Satpas Colombo Kota Surabaya","authors":"Amara Ayu, Cahya Fitri Widiyantari, T. Tukiman","doi":"10.31629/JUAN.V9I1.3303","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/JUAN.V9I1.3303","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab SATPAS Colombo dalam memberikan pelayanan prima terhadap jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk seluruh orang termasuk penyandang cacat serta lanjut usia guna mewujudkan kesamaan peluang dalam seluruh aspek kehidupan serta penghidupan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 30/ PRT/ M/ 2006, 2006). Penelitian ini memakai tata cara riset deskriptif kualitatif, pengumpulan informasi dilakukan dengan memakai metode purposive sampling serta dengan tata cara observasi, dokumentasi, serta wawancara. SATPAS Colombo Kota Surabaya telah mempunyai bermacam sarana untuk penyandang disabilitas. Infrastruktur semacam penyediaan fasilitas prasarana sarana pelayanan publik permohonan pengurusan SIM D, parkir spesial untuk penyandang disabilitas, wc spesial, ruang tunggu khusus, tetapi belum seluruhnya memenuhi aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Sedangkan penyandang disabilitas juga termasuk masyarakat yang berhak memperoleh kemudahan akses pelayanan publik, sama semacam masyarakat yang lain. Hasil dari penelitian ini adalah telah terpenuhinya beberapa sarana dan prasarana yang memadai untuk penyandang disabilitas, akan tetapi masih memerlukan petugas khusus yang melayani penyandang disabilitas agar pelayanan dapat terlaksana dengan lebih maksimal.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121038792","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Permasalahan dalam kajian penelitian yaitu bagaimana dampak pertambangan batubara bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Metode penelitian yaitu kualiatif deskriptif, dengan informan penelitian mencakup Kepala Desa Apung, Sekertaris Desa Apung, Tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Apung. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yaitu reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode, dan perpanjangan waktu penelitian. Dampak pertambangan batubara bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Apung yaitu keberadaan pertambangan batubara memberikan dampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat Desa Apung mencakup tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dengan cara memberikan bantuan: (1) budidaya ayam dan ikan lele, (2) memberikan bibit jeruk kepada masyaraat petani(3) memberikan bibit singkong gaja, (4) memberikan bantuan air bersi (penampung air), (5) memberikan bantuan sosial berupa sembako, (6) membangun inprastruktur berupa jalan dan infrastruktur, berupa perbaikan badan jalan desa, membuat jalan antara desa dan membangun lapangan olahraga, (7) memberikan bantuan pada kerja bakti/umum di desa Apung. Dampak positif selanjutnya yaitu meningkat usaha masyarakat lokal yaitu usaha sembako terus melonjak naik dan toko/atau jualan, meningkatkan usaha depo air, dan membuka usaha ketring. Dampak negatif adanya perusahaan pertambangan yaitu, penebangan hutan, hilangnya flora dan fauna, lahan untuk kegiatan pertanian berkurang, pencemaran terhadap beberapa aliran air, debu atau polusi udara, dan terjadinya sengketa lahan antara masyarakat.
{"title":"Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan","authors":"J. N, K. R. I. Merang","doi":"10.31629/JUAN.V8I2.2679","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/JUAN.V8I2.2679","url":null,"abstract":"Permasalahan dalam kajian penelitian yaitu bagaimana dampak pertambangan batubara bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Metode penelitian yaitu kualiatif deskriptif, dengan informan penelitian mencakup Kepala Desa Apung, Sekertaris Desa Apung, Tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Apung. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yaitu reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode, dan perpanjangan waktu penelitian. Dampak pertambangan batubara bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Apung yaitu keberadaan pertambangan batubara memberikan dampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat Desa Apung mencakup tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dengan cara memberikan bantuan: (1) budidaya ayam dan ikan lele, (2) memberikan bibit jeruk kepada masyaraat petani(3) memberikan bibit singkong gaja, (4) memberikan bantuan air bersi (penampung air), (5) memberikan bantuan sosial berupa sembako, (6) membangun inprastruktur berupa jalan dan infrastruktur, berupa perbaikan badan jalan desa, membuat jalan antara desa dan membangun lapangan olahraga, (7) memberikan bantuan pada kerja bakti/umum di desa Apung. Dampak positif selanjutnya yaitu meningkat usaha masyarakat lokal yaitu usaha sembako terus melonjak naik dan toko/atau jualan, meningkatkan usaha depo air, dan membuka usaha ketring. Dampak negatif adanya perusahaan pertambangan yaitu, penebangan hutan, hilangnya flora dan fauna, lahan untuk kegiatan pertanian berkurang, pencemaran terhadap beberapa aliran air, debu atau polusi udara, dan terjadinya sengketa lahan antara masyarakat.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129661347","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pelayanan publik muncul dengan berbagai ragam bentuk pelayanan yang diberikan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Dengan adanya pelayanan publik melalui program inovasi yang dijalankan diharapkan meningkatkan capaian dalam distribusi akta kematian dan juga akta kelahiran. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggambarkan bentuk penerapan inovasi pelayanan publik SI SAKTI dan SI BULAN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Tipe penelitian adalah studi kasus. Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menggambarkan penerapan inovasi pelayanan publik berupa SI SAKTI (aksi siap antar akta kematian) dan SI BULAN (aksi ibu pulang bawa akta kelahiran) menunjukkan hasil yang positif dalam pendistribusian akta kematian dan akta kelahiran pada Disdukcapil Kota Magelang, selain itu informasi tentang sosialisasi inovasi yang telah disampaikan melalui website dan pihak kelurahan dalam kepemilikan data diri seperti kepemilikan Akta kematian dan Akta kelahiran. Kepemilikan data diri tersebut mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya setelah diberlakukan inovasi ini.
{"title":"Analisis Penerapan Program Inovasi Pada Disdukcapil Kota Magelang Tahun 2020","authors":"Yoshandi Rendra Prastya, Suci Nasehati Sunaningsih","doi":"10.31629/JUAN.V8I2.2686","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/JUAN.V8I2.2686","url":null,"abstract":"Pelayanan publik muncul dengan berbagai ragam bentuk pelayanan yang diberikan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Dengan adanya pelayanan publik melalui program inovasi yang dijalankan diharapkan meningkatkan capaian dalam distribusi akta kematian dan juga akta kelahiran. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggambarkan bentuk penerapan inovasi pelayanan publik SI SAKTI dan SI BULAN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Tipe penelitian adalah studi kasus. Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menggambarkan penerapan inovasi pelayanan publik berupa SI SAKTI (aksi siap antar akta kematian) dan SI BULAN (aksi ibu pulang bawa akta kelahiran) menunjukkan hasil yang positif dalam pendistribusian akta kematian dan akta kelahiran pada Disdukcapil Kota Magelang, selain itu informasi tentang sosialisasi inovasi yang telah disampaikan melalui website dan pihak kelurahan dalam kepemilikan data diri seperti kepemilikan Akta kematian dan Akta kelahiran. Kepemilikan data diri tersebut mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya setelah diberlakukan inovasi ini.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122136538","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari reformasi agraria melalui program PTSL ini. Program PTSL mulai dilaksanakan di Kabupaten Bintan pada tahun 2017, tetapi program ini kurang efektif dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang mengeluh belum menerima sertifikat dari program PTSL ini, dan dari ke empat indicator pengukur keefektivan itu hanya satu indicator yang tercapai hasilnya. sedangkan tujuan dari program PTSL untuk percepatan pendaftaran tanah agar mengurangi sengketa tanah dan tertib administrasi pertanahan dan juga untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah.
{"title":"Efektivitas Reformasi Agraria Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bintan","authors":"Wily Yana, Adji Suradji Muhammad, E. Edison","doi":"10.31629/JUAN.V8I2.2796","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/JUAN.V8I2.2796","url":null,"abstract":"Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari reformasi agraria melalui program PTSL ini. Program PTSL mulai dilaksanakan di Kabupaten Bintan pada tahun 2017, tetapi program ini kurang efektif dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang mengeluh belum menerima sertifikat dari program PTSL ini, dan dari ke empat indicator pengukur keefektivan itu hanya satu indicator yang tercapai hasilnya. sedangkan tujuan dari program PTSL untuk percepatan pendaftaran tanah agar mengurangi sengketa tanah dan tertib administrasi pertanahan dan juga untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128533954","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan adaptif CRO dalam service recovery pada pelayanan rekomendasi HGB di atas HPL di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif. Sumber data diambil dari informan yaitu petugas CRO yang terlibat secara langsung pada layanan HGB di atas HPL sebanyak 50 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Penyebaran dan pengisian kuesioner. Hasil penelitian menemukan bahwa culture competence, self management dan social capacity, mempengaruhi recovery Performance sedangkan faktor informational fairness tidak memberikan pengaruh pada service recovery Performance CRO pada layanan rekomendasi HGB di atas HPL.
{"title":"Persepsi Petugas Customer Relation Officer Dalam Service Recovery Rekomendasi Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan Lahan","authors":"Ayu Ardiani Putri, Rachma Fitriati","doi":"10.31629/juan.v8i1.2076","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/juan.v8i1.2076","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan adaptif CRO dalam service recovery pada pelayanan rekomendasi HGB di atas HPL di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif. Sumber data diambil dari informan yaitu petugas CRO yang terlibat secara langsung pada layanan HGB di atas HPL sebanyak 50 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Penyebaran dan pengisian kuesioner. Hasil penelitian menemukan bahwa culture competence, self management dan social capacity, mempengaruhi recovery Performance sedangkan faktor informational fairness tidak memberikan pengaruh pada service recovery Performance CRO pada layanan rekomendasi HGB di atas HPL.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127037795","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Muhammad Harits, Vito Ammar Gozali, Nurjamilah Oktaviani, Karina Dwi Agustina
Korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan masyarakat dan negara karena akan mengganggu stabilitas negara. Tidak ada negara di dunia yang kebal bebas dari korupsi karena negara yang merupakan sebuah organisasi publik yang sangat besar di dalamnya terdapat banyak pihak yang memiliki kepentingan pribadi yang berbeda-beda. Hanya saja kadarnya yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Di Indonesia, seringkali terjadi korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara termasuk kepala daerah. Salah satu provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia adalah Sumatera Utara. Kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan analisis deskriptif terhadap sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (literature review) baik sumber primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang buruk, budaya organisasi yang telah mengakar sejak lama, dan perbedaan kepentingan menjadi penyebab terjadinya tradisi korupsi Kepala Daerah Sumatera Utara.
{"title":"Trend Korupsi Kepala Daerah; Studi pada Pemerintahan Daerah di Sumatera Utara","authors":"Muhammad Harits, Vito Ammar Gozali, Nurjamilah Oktaviani, Karina Dwi Agustina","doi":"10.31629/JUAN.V7I2.1772","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/JUAN.V7I2.1772","url":null,"abstract":"Korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan masyarakat dan negara karena akan mengganggu stabilitas negara. Tidak ada negara di dunia yang kebal bebas dari korupsi karena negara yang merupakan sebuah organisasi publik yang sangat besar di dalamnya terdapat banyak pihak yang memiliki kepentingan pribadi yang berbeda-beda. Hanya saja kadarnya yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Di Indonesia, seringkali terjadi korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara termasuk kepala daerah. Salah satu provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia adalah Sumatera Utara. Kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan analisis deskriptif terhadap sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (literature review) baik sumber primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang buruk, budaya organisasi yang telah mengakar sejak lama, dan perbedaan kepentingan menjadi penyebab terjadinya tradisi korupsi Kepala Daerah Sumatera Utara.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132497780","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
David Malchiel, Doni Ramadhan, Diva Agristya, Farrell Mochammad
DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian menyebabkan pertumbuhan penduduk di Jakarta kian meningkat dengan pesat. Oleh sebab itu, keberadaan lahan untuk permukiman sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan penduduk. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan kebutuhan untuk menciptakan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30% seperti yang telah ditetapkan dalam UU. No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam upaya menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan berkelanjutan, Pemprov DKI Jakarta kemudian menertibkan kawasan yang seharusnya menjadi jalur hijau. Salah satu daerah yang sukses dikembalikan peruntukannya adalah kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Dalam menentukan kebijakan ini diperlukan etika pengambilan keputusan publik yang meliputi tiga aspek yakni konsekuensialis, deontologis, dan etika kebajikan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari etika pengambilan keputusan publik dalam kebijakan penertiban kawasan Kalijodo tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif serta studi kepustakaan sebagai instrumen pengambilan data. Penggusuran ini menyebabkan berbagai reaksi dari berbagai aktor kepentingan yang ada, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengambilan kebijakan sudah diterapkan kombinasi dari ketiga pendekatan etika. Pendekatan yang paling berpengaruh adalah konsekuensialis, diikuti deantologis, lalu etika kebajikan. Setiap perspektif etika pengambilan keputusan publik tidaklah sempurna, oleh sebab itu diperlukan ‘segitiga etika’ agar terjadi keseimbangan dalam proses pengambilan kebijakan.
{"title":"Analisis Penerapan Etika Pengambilan Keputusan Publik dalam Kebijakan Penertiban Kawasan Kalijodo Tahun 2016","authors":"David Malchiel, Doni Ramadhan, Diva Agristya, Farrell Mochammad","doi":"10.31629/JUAN.V7I2.1771","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/JUAN.V7I2.1771","url":null,"abstract":"DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian menyebabkan pertumbuhan penduduk di Jakarta kian meningkat dengan pesat. Oleh sebab itu, keberadaan lahan untuk permukiman sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan penduduk. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan kebutuhan untuk menciptakan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30% seperti yang telah ditetapkan dalam UU. No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam upaya menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan berkelanjutan, Pemprov DKI Jakarta kemudian menertibkan kawasan yang seharusnya menjadi jalur hijau. Salah satu daerah yang sukses dikembalikan peruntukannya adalah kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Dalam menentukan kebijakan ini diperlukan etika pengambilan keputusan publik yang meliputi tiga aspek yakni konsekuensialis, deontologis, dan etika kebajikan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari etika pengambilan keputusan publik dalam kebijakan penertiban kawasan Kalijodo tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif serta studi kepustakaan sebagai instrumen pengambilan data. Penggusuran ini menyebabkan berbagai reaksi dari berbagai aktor kepentingan yang ada, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengambilan kebijakan sudah diterapkan kombinasi dari ketiga pendekatan etika. Pendekatan yang paling berpengaruh adalah konsekuensialis, diikuti deantologis, lalu etika kebajikan. Setiap perspektif etika pengambilan keputusan publik tidaklah sempurna, oleh sebab itu diperlukan ‘segitiga etika’ agar terjadi keseimbangan dalam proses pengambilan kebijakan.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127433579","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Fungsi pemerintah dalam pelayanan selalu mendapat kritikan dari berbagai kalangan termasuk di masyarakat dan penyakit birokrasi menyebabkan citra negative bagi pemerintah dalam hal pelayanan, dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekan mixed method trianggulasi konkuren. Hasil penelitian yang ditemukan dalam patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam lingkungan pemerintahan adalah imbalan yang tidak memadai dan Berikut beberapa terapi yang bisa diberikan di kantor BPN kota Cimahi antara lain:Untuk meminimalisir patologi birokrasi yang ada di kantor BPN kota Cimahi adalah menciptakan kondisi sosial yang baik, menciptakan emosional yang cerdas, mencerdaskan intelektualitas yang baik, menciptkan karakter yang baik serta menciptakan spiritualitas yang baik; Para pejabat di lingkungan BPN kota Cimahi hendaknya melaporkan kekayaan yang dimiliki dimulai dari pertama menjabat, serta diberikan Penyadaran etika, penyadaran moralitas, peningkatan keimanan, kelayakan hidup, melalui interaksi sosial, melalui keterbukaan, melalui pendidikan dan latihan, melalui kelompok informal dan formal.
{"title":"Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Pemerintah (Studi pada Kantor Pertanahan Kota Cimahi)","authors":"Hamirul Hamirul","doi":"10.31629/JUAN.V7I2.1439","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/JUAN.V7I2.1439","url":null,"abstract":"Fungsi pemerintah dalam pelayanan selalu mendapat kritikan dari berbagai kalangan termasuk di masyarakat dan penyakit birokrasi menyebabkan citra negative bagi pemerintah dalam hal pelayanan, dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekan mixed method trianggulasi konkuren. Hasil penelitian yang ditemukan dalam patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam lingkungan pemerintahan adalah imbalan yang tidak memadai dan Berikut beberapa terapi yang bisa diberikan di kantor BPN kota Cimahi antara lain:Untuk meminimalisir patologi birokrasi yang ada di kantor BPN kota Cimahi adalah menciptakan kondisi sosial yang baik, menciptakan emosional yang cerdas, mencerdaskan intelektualitas yang baik, menciptkan karakter yang baik serta menciptakan spiritualitas yang baik; Para pejabat di lingkungan BPN kota Cimahi hendaknya melaporkan kekayaan yang dimiliki dimulai dari pertama menjabat, serta diberikan Penyadaran etika, penyadaran moralitas, peningkatan keimanan, kelayakan hidup, melalui interaksi sosial, melalui keterbukaan, melalui pendidikan dan latihan, melalui kelompok informal dan formal.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123144785","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Analisis kebijakan penyediaan kapal tangkap ikan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh pemerintahan desa mantang lama merupakan langkah strategis sebagai upaya dalam persiapan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan nelayan di daerah pesisir yang terdapat di kabupaten bintan, provinsi kepulauan riau. Tujuan penelitian ini adalah melihat formulasi kebijakan yang telah di lakukan oleh pemerintahan desa melalui BUMDes, lalu peneliti ingin mengkaji; 1) Kebijakan penyediaan kapal tangkap ikan bagi nelayan desa mantang lama, 2) Kesepakatan bersama antara pemerintah desa melalui BUMDes dan nelayan setelah kapal tangkap ikan beroperasi sebagai tahap pertama. Hasil kajian menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat semata-mata untuk meningkatkan perekonomian nelayan dan ingin memutuskan rantai perbudakan (toke/bos kapal tangkap ikan) serta megubah fikiran nelayan pada umumnya hanya tegantung dari orang di luar desa mantang. Kebijakan pemerintah desa mantang lama yang dibuat melihat nelayan desa mantang memiliki potensi besar agar bisa mandiri dan kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam kesehariannya bekerja dari darat menjadi bekerja di laut dari sektor kelautan dan perikanan melalui profesi sebagai tuan rumah nelayan tangkap ikan.
{"title":"Analisis Kebijakan Penyediaan Kapal Tangkap Ikan Bagi Nelayan di Kabupaten Bintan; Studi di Desa Mantang Lama Tahun 2018","authors":"Wahjoe Pangestoeti, Mahadiansar Mahadiansar, Aspariyana Aspariyana","doi":"10.31629/JUAN.V7I2.1172","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/JUAN.V7I2.1172","url":null,"abstract":"Analisis kebijakan penyediaan kapal tangkap ikan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh pemerintahan desa mantang lama merupakan langkah strategis sebagai upaya dalam persiapan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan nelayan di daerah pesisir yang terdapat di kabupaten bintan, provinsi kepulauan riau. Tujuan penelitian ini adalah melihat formulasi kebijakan yang telah di lakukan oleh pemerintahan desa melalui BUMDes, lalu peneliti ingin mengkaji; 1) Kebijakan penyediaan kapal tangkap ikan bagi nelayan desa mantang lama, 2) Kesepakatan bersama antara pemerintah desa melalui BUMDes dan nelayan setelah kapal tangkap ikan beroperasi sebagai tahap pertama. Hasil kajian menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat semata-mata untuk meningkatkan perekonomian nelayan dan ingin memutuskan rantai perbudakan (toke/bos kapal tangkap ikan) serta megubah fikiran nelayan pada umumnya hanya tegantung dari orang di luar desa mantang. Kebijakan pemerintah desa mantang lama yang dibuat melihat nelayan desa mantang memiliki potensi besar agar bisa mandiri dan kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam kesehariannya bekerja dari darat menjadi bekerja di laut dari sektor kelautan dan perikanan melalui profesi sebagai tuan rumah nelayan tangkap ikan.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121202902","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Collaborative governance merupakan salah satu konsep dalam kebijakan publik yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir, ada nilai dasar tersendiri yang melekat pada collaborative governance yaitu orientasi konsensus, kepemimpinan kolektif, komunikasi multiarah dan berbagi sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 5 tahap dalam teori Ansell dan Gash 2007 dapat terpenuhi atau gagal, selain itu penelitian ini bertujuan mengetahui apa saja faktor penghamat dan faktor pendukung dalam proses collaborative governance di konservasi lagoi indah, Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data berupa wawancara yang dilaksanakan kepada informan yang berkepentingan dalam penerapan proses Collaborative governance.Analisis data yang diperoleh dilaksanakan melalui pengumpulan data, verifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya beberapa tahap yang mampu terpenuhi seperti (1). Share understanding, (2). Intermediate outcome, kemudian ada 3 tahap yang gagal terpenuhi oleh proses collaborative governance di konservasi lagoi indah yaitu (1). Face to face, (2). Trust building, (3). Comitment to process. Dalam tahap yang belum dapat tercapai seperti face to face, trust building dan comitment to process diharapkan para aktor mampu memperbaiki dan memenuhi 3 tahap tersebut, sedangkan untuk 2 tahap yang telah mampu dicapai seperti share understanding danintermediate outcome diharapkan para aktor mampu mempertahankan dan lebih bertanggung jawab dengan proses collaborative governance
{"title":"Collaborative Governance Dalam Konservasi Penyu Di Kampung Baru Lagoi Kabupaten Bintan","authors":"Dwi Anggini, Adji Suradji Muhammad, Fitri Kurnianingsih","doi":"10.31629/JUAN.V7I2.1006","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/JUAN.V7I2.1006","url":null,"abstract":"Collaborative governance merupakan salah satu konsep dalam kebijakan publik yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir, ada nilai dasar tersendiri yang melekat pada collaborative governance yaitu orientasi konsensus, kepemimpinan kolektif, komunikasi multiarah dan berbagi sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 5 tahap dalam teori Ansell dan Gash 2007 dapat terpenuhi atau gagal, selain itu penelitian ini bertujuan mengetahui apa saja faktor penghamat dan faktor pendukung dalam proses collaborative governance di konservasi lagoi indah, Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data berupa wawancara yang dilaksanakan kepada informan yang berkepentingan dalam penerapan proses Collaborative governance.Analisis data yang diperoleh dilaksanakan melalui pengumpulan data, verifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya beberapa tahap yang mampu terpenuhi seperti (1). Share understanding, (2). Intermediate outcome, kemudian ada 3 tahap yang gagal terpenuhi oleh proses collaborative governance di konservasi lagoi indah yaitu (1). Face to face, (2). Trust building, (3). Comitment to process. Dalam tahap yang belum dapat tercapai seperti face to face, trust building dan comitment to process diharapkan para aktor mampu memperbaiki dan memenuhi 3 tahap tersebut, sedangkan untuk 2 tahap yang telah mampu dicapai seperti share understanding danintermediate outcome diharapkan para aktor mampu mempertahankan dan lebih bertanggung jawab dengan proses collaborative governance","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131443380","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：