Human resource planning is done to anticipate the demands or needs of the organization's workforce in the future, so that a person's performance in the organization is one of the factors that determine the success of an organization. Human resources that lack attention will lead to unrest, a decrease in enthusiasm and enthusiasm for work, a decline in loyalty and achievement in question. With the decline in enthusiasm and enthusiasm for work, it will result in a high level of absenteeism that can harm the organization. The functional position of the staff analyst is the spearhead of PNS management so that it must understand staffing management starting from recruitment, placement and promotion to dismissal, besides expecting Diklat participants to become agents of change towards the negative image of civil servants and also having to carry out the function of socializing regulatory staff in their work environment . The approach in this study is qualitative. A qualitative approach is used because the main purpose of this study seeks to provide an overview in the implementation of Human Resource Development in the Job Analyst Functional Position in the Health Research and Development Agency. In this study using three components that influence the success of human resource development functional positions of staff analysts, namely individual development, career development, performance management.
{"title":"Pengembangan Sumber Daya Manusia Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian di Badan Penelitian dan Pengembangan","authors":"Nunuk Arie Suryana, Zulfa Auliyati Agustina","doi":"10.31629/JUAN.V7I1.1069","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/JUAN.V7I1.1069","url":null,"abstract":"Human resource planning is done to anticipate the demands or needs of the organization's workforce in the future, so that a person's performance in the organization is one of the factors that determine the success of an organization. Human resources that lack attention will lead to unrest, a decrease in enthusiasm and enthusiasm for work, a decline in loyalty and achievement in question. With the decline in enthusiasm and enthusiasm for work, it will result in a high level of absenteeism that can harm the organization. The functional position of the staff analyst is the spearhead of PNS management so that it must understand staffing management starting from recruitment, placement and promotion to dismissal, besides expecting Diklat participants to become agents of change towards the negative image of civil servants and also having to carry out the function of socializing regulatory staff in their work environment . The approach in this study is qualitative. A qualitative approach is used because the main purpose of this study seeks to provide an overview in the implementation of Human Resource Development in the Job Analyst Functional Position in the Health Research and Development Agency. In this study using three components that influence the success of human resource development functional positions of staff analysts, namely individual development, career development, performance management.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131114105","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pelayanan yang terbaik yang seharusnya diberikan oleh pemerintah melalui aparatnya atau dalam hal ini birokrasi, namun dalam setiap pelayanan seharusnyalah didudukung oleh kemampuan aparat yang mumpuni dalam hal administrasi, dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara serta informan yang digunakan sebanyak 11 orang. Hasil penelitian Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa di Dusun Teluk Panjang belum maksimal dilaksanakan, belum maksimalnya pelaksanan tersebut berdampak kepada rendahnya rekomendasi/hasil kerja yang dirasakan. Upaya peningkatan kemampuan Aparat Desa di Dusun Teluk Panjang terhambat dikarenakan kondisi pelaksanaan tugas pemerintahan desa disebabkan oleh beberapa faktor yang melingkupi aparat Dusun. Faktor-faktor yang dimaksud adalah minimnya keterampilan/kemampuan setiap Aparat Dusun sehubungan dengan tugas-tugas tersebut, masih rendahnya disiplin kerja ditinjau dari hasil kerja, minimnya pemberian bimbingan terhadap aparat, pengawasan dan, pengendalian yang tidak efektif, serta kondisi kerja yang kurang mendukung. Upaya peningkatan kemampuan aparat desa di Dusun Teluk Panjang dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan, khususrnya administrasi pemerintahan desa yang meliputi, pembinaan disiplin aparat, pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja dan pengembangan karir. Kata Kunci: Peningkatan, Kemampuan, ASN, Pelaksanaan Tugas, Administrasi Pemerintahan.
{"title":"Peningkatan Kemampuan Aparat Dusun Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan","authors":"Hamirul Hamirul","doi":"10.31629/JUAN.V7I1.869","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/JUAN.V7I1.869","url":null,"abstract":"Pelayanan yang terbaik yang seharusnya diberikan oleh pemerintah melalui aparatnya atau dalam hal ini birokrasi, namun dalam setiap pelayanan seharusnyalah didudukung oleh kemampuan aparat yang mumpuni dalam hal administrasi, dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara serta informan yang digunakan sebanyak 11 orang. Hasil penelitian Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa di Dusun Teluk Panjang belum maksimal dilaksanakan, belum maksimalnya pelaksanan tersebut berdampak kepada rendahnya rekomendasi/hasil kerja yang dirasakan. \u0000Upaya peningkatan kemampuan Aparat Desa di Dusun Teluk Panjang terhambat dikarenakan kondisi pelaksanaan tugas pemerintahan desa disebabkan oleh beberapa faktor yang melingkupi aparat Dusun. Faktor-faktor yang dimaksud adalah minimnya keterampilan/kemampuan setiap Aparat Dusun sehubungan dengan tugas-tugas tersebut, masih rendahnya disiplin kerja ditinjau dari hasil kerja, minimnya pemberian bimbingan terhadap aparat, pengawasan dan, pengendalian yang tidak efektif, serta kondisi kerja yang kurang mendukung. \u0000Upaya peningkatan kemampuan aparat desa di Dusun Teluk Panjang dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan, khususrnya administrasi pemerintahan desa yang meliputi, pembinaan disiplin aparat, pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja dan pengembangan karir. \u0000Kata Kunci: Peningkatan, Kemampuan, ASN, Pelaksanaan Tugas, Administrasi Pemerintahan.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126081054","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian untuk mengetahui peranan pemuda Karang Taruna Bunga Bakung dalam pembangunan di Desa Metun Sajau dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemuda Karang Taruna Bunga Bakung dalam pembangunan di Desa Metun Sajau.Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Informan yaitu pengurus Karang Taruna, anggota Karang Taruna Bunga Bakung, Sekertaris Desa, pengurus Adat Desa Metun Sajau, dan Tokoh Masyarakat Desa Metun Sajau. Teknik pengumpulan data yaituobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitupengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan peran pemuda Karang Taruna Bunga Bakung dalam pembangunan di Desa Metun Sajau dapat dilihat dari pembangunan fisik diantaranya pembangunan sarana jalan, pembangunan rumah adat, pembangunan tribun lapangan, dan pembangunan sarana olahraga. Peran dalam pembangunan non fisik diantaranya menyampaikan pendapat saat rapat desa, menjaga keamanan dan ketertiban, dan pelestarian kesenian daerah.Kendala-kendala yang dihadapi Karang Taruna Bunga Bakung dalam pembangunan di Desa Metun Sajauyaitu keterbatasan dana, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya komunikasi dan koordinasi dari pimpinan, sibuk karena pekerjaan, kurang tegas pimpinan organisasi Karang Taruna, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peran dan fungsi Karang Taruna, dan kurangnya perhatian pemerintah desa
{"title":"Peran Pemuda Karang Taruna Bunga Bakung Dalam Pembangunan Di Desa Metun Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara","authors":"K. R. I. Merang, R. Robert","doi":"10.31629/JUAN.V7I1.1138","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/JUAN.V7I1.1138","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian untuk mengetahui peranan pemuda Karang Taruna Bunga Bakung dalam pembangunan di Desa Metun Sajau dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemuda Karang Taruna Bunga Bakung dalam pembangunan di Desa Metun Sajau.Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Informan yaitu pengurus Karang Taruna, anggota Karang Taruna Bunga Bakung, Sekertaris Desa, pengurus Adat Desa Metun Sajau, dan Tokoh Masyarakat Desa Metun Sajau. Teknik pengumpulan data yaituobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitupengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan peran pemuda Karang Taruna Bunga Bakung dalam pembangunan di Desa Metun Sajau dapat dilihat dari pembangunan fisik diantaranya pembangunan sarana jalan, pembangunan rumah adat, pembangunan tribun lapangan, dan pembangunan sarana olahraga. Peran dalam pembangunan non fisik diantaranya menyampaikan pendapat saat rapat desa, menjaga keamanan dan ketertiban, dan pelestarian kesenian daerah.Kendala-kendala yang dihadapi Karang Taruna Bunga Bakung dalam pembangunan di Desa Metun Sajauyaitu keterbatasan dana, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya komunikasi dan koordinasi dari pimpinan, sibuk karena pekerjaan, kurang tegas pimpinan organisasi Karang Taruna, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peran dan fungsi Karang Taruna, dan kurangnya perhatian pemerintah desa","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133564751","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah salah satu peran strategis dalam memajukan kesejahteraan umum Negara. Dengan latar belakang Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus pembajakan HKI terbesar di dunia, maka diharapkan dengan adanya perlindungan hukum tersebut dapat memperbaiki citra Indonesia di mata dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Sosial Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Merek di Kepulauan Riau. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah analisis pertimbangan hukum HKI, pencipta, masyarakat/konsumen dan masyarakat yang tidak mendaftarkan hasil karyanya. Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa dampak sosial yang terjadi akan memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak, menumbuh kembangkan kreatifitas, merasa was-was akan adanya pembajakan atas karya yang belum didaftarkan, serta mempersempit ruang gerak para pelaku pelanggaran HKI, dengan begitu produk-produk original akan semakin banyak beredar. Adapun saran dalam penelitian ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kepulauan Riau, hendaknya melakukan sosialisasi secara merata demi menyebarluaskan informasi-informasi mengenai HKI. sehingga, masyarakat mengetahui infromasi seperti biaya, prosedur, sanksi dan urgensi dari pendaftaran HKI.
{"title":"Dampak Sosial Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Merek di Kepulauan Riau","authors":"Widya Devega, Adji Suradji Muhammad, Ramadhani Setiawan","doi":"10.31629/JUAN.V7I1.897","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/JUAN.V7I1.897","url":null,"abstract":"Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah salah satu peran strategis dalam memajukan kesejahteraan umum Negara. Dengan latar belakang Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus pembajakan HKI terbesar di dunia, maka diharapkan dengan adanya perlindungan hukum tersebut dapat memperbaiki citra Indonesia di mata dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Sosial Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Merek di Kepulauan Riau. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah analisis pertimbangan hukum HKI, pencipta, masyarakat/konsumen dan masyarakat yang tidak mendaftarkan hasil karyanya. Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa dampak sosial yang terjadi akan memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak, menumbuh kembangkan kreatifitas, merasa was-was akan adanya pembajakan atas karya yang belum didaftarkan, serta mempersempit ruang gerak para pelaku pelanggaran HKI, dengan begitu produk-produk original akan semakin banyak beredar. Adapun saran dalam penelitian ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kepulauan Riau, hendaknya melakukan sosialisasi secara merata demi menyebarluaskan informasi-informasi mengenai HKI. sehingga, masyarakat mengetahui infromasi seperti biaya, prosedur, sanksi dan urgensi dari pendaftaran HKI. \u0000 \u0000","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126730967","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Berdasarkan pada pokok permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami serta menganalisis bagaimana proses pemindahan Ibukota Kabupaten Bima serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima. Dalam penelitian ini peneliti mengambil metode penelitian Kualitatif, dimana lokasi dalam penelitian ini di lakukan di Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian Dalam pengimplemantasian pemindahan pusat ibukota dan pembangunan ibukota Kabupaten Bima di lokasi yang baru sedang dalam proses pembangunan insfrastruktur dari 43 Organisasi Perangkat Daerah hanya 6 OPD yang sudah berada pada lokasi pusat pelayanan pemerintah Kabupaten Bima Dari latar belakang pemindahan pusat ibukota kabupaten bima yang melatar belakangi penghambatan pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima adalah faktor anggaran, dimana dana yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur adalah hanya bersumber dari APBD. Dari kelima (5) faktor yang mempengaruhi pemindahan ibukota Kabupaten Bima yaitu faktor letak geografis, faktor kependudukan, faktor kebijakan pemerintah, faktor politik dan faktor historis/sejarah sudah berjalan dengan baik artinya mendukung dan mempengaruhi percepatan pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima. Kata kunci: (Pemerintah Daerah;Faktor-Faktor; Pemindahan; Ibukota)
{"title":"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat","authors":"Zulfiqri Syahmat","doi":"10.31629/JUAN.V7I1.1327","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/JUAN.V7I1.1327","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Berdasarkan pada pokok permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami serta menganalisis bagaimana proses pemindahan Ibukota Kabupaten Bima serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima. Dalam penelitian ini peneliti mengambil metode penelitian Kualitatif, dimana lokasi dalam penelitian ini di lakukan di Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian Dalam pengimplemantasian pemindahan pusat ibukota dan pembangunan ibukota Kabupaten Bima di lokasi yang baru sedang dalam proses pembangunan insfrastruktur dari 43 Organisasi Perangkat Daerah hanya 6 OPD yang sudah berada pada lokasi pusat pelayanan pemerintah Kabupaten Bima Dari latar belakang pemindahan pusat ibukota kabupaten bima yang melatar belakangi penghambatan pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima adalah faktor anggaran, dimana dana yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur adalah hanya bersumber dari APBD. Dari kelima (5) faktor yang mempengaruhi pemindahan ibukota Kabupaten Bima yaitu faktor letak geografis, faktor kependudukan, faktor kebijakan pemerintah, faktor politik dan faktor historis/sejarah sudah berjalan dengan baik artinya mendukung dan mempengaruhi percepatan pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima. \u0000 \u0000Kata kunci: (Pemerintah Daerah;Faktor-Faktor; Pemindahan; Ibukota)","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115734606","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This paper highlights the politization of bureaucracy in Indonesia. The purpose of this study is to explain the practices of politization in Indonesian bureaucracy. The qualitative approach is used to explore its purpose. The data of this study are gained from secondary sources. The finding of this research concludes that politicization ensues throughout the Indonesian voyage. Further, the politization will be discussed in three periods, included pre-colonial, colonial, Old Order, New Order, and post-New Order.The politization of bureaucracy is determined by liberal democracy, a multi-party system, and high-cost politics.
{"title":"Politisasi Birokrasi: Pola Hubungan Politik dan Birokrasi di Indonesia","authors":"Wayu Eko Yudiatmaja","doi":"10.31629/juan.v3i1.662","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/juan.v3i1.662","url":null,"abstract":"This paper highlights the politization of bureaucracy in Indonesia. The purpose of this study is to explain the practices of politization in Indonesian bureaucracy. The qualitative approach is used to explore its purpose. The data of this study are gained from secondary sources. The finding of this research concludes that politicization ensues throughout the Indonesian voyage. Further, the politization will be discussed in three periods, included pre-colonial, colonial, Old Order, New Order, and post-New Order.The politization of bureaucracy is determined by liberal democracy, a multi-party system, and high-cost politics.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128958006","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Workability is skills or skills to do a job that is only gained from practice. Effectiveness is a businessoutreach program as a system with limited resources and means to meet the goals and targets withoutcrippling it means and resources, and without putting undue pressure on the implementation. Two aspectswill be explored in this study takes place in Riau Islands Province Cultural Office by measuringthe effect on the effectiveness of the organization's ability to work with a quantitative approach that isassociative. The conclusion from this study is that there is 36.6% with product moment correlation calculation,there is no significant influence between the workability and effectiveness of the organizationCultural Office Riau Islands Province. and test results of determination coefficient of 13.4% with theprovisions of SPSS version 17, which means that there is a significant and positive effect among variablesworkability to variable organizational effectiveness. Riau Islands Province Cultural Department,while the remaining 86.6% influenced by other variables not examined.
可操作性是一项工作的技能或技能，只能从实践中获得。有效性是一个业务扩展计划，作为一个系统，在有限的资源和手段下实现目标和指标，而不会削弱其手段和资源，也不会对实施施加不当的压力。本研究将在廖内群岛省文化办公室进行，通过测量组织工作能力对效率的影响，用一种定量的方法进行探讨。本研究的结论是，与产品矩相关计算有36.6%，组织的可操作性和有效性之间不存在显著影响。采用SPSS version 17的规定，决定系数为13.4%的检验结果表明，变量可操作性对变量组织有效性存在显著的正向影响。廖内群岛省文化厅，而其余86.6%受其他变量影响，未进行审查。
{"title":"Pengaruh Kemampuan Kerja terhadap Efektivitas Organisasi pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau","authors":"Dewi Pertiwi, Edy Akhyari, Wayu Eko Yudiatmaja","doi":"10.31629/juan.v2i1.654","DOIUrl":"https://doi.org/10.31629/juan.v2i1.654","url":null,"abstract":"Workability is skills or skills to do a job that is only gained from practice. Effectiveness is a businessoutreach program as a system with limited resources and means to meet the goals and targets withoutcrippling it means and resources, and without putting undue pressure on the implementation. Two aspectswill be explored in this study takes place in Riau Islands Province Cultural Office by measuringthe effect on the effectiveness of the organization's ability to work with a quantitative approach that isassociative. The conclusion from this study is that there is 36.6% with product moment correlation calculation,there is no significant influence between the workability and effectiveness of the organizationCultural Office Riau Islands Province. and test results of determination coefficient of 13.4% with theprovisions of SPSS version 17, which means that there is a significant and positive effect among variablesworkability to variable organizational effectiveness. Riau Islands Province Cultural Department,while the remaining 86.6% influenced by other variables not examined.","PeriodicalId":196815,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125294110","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：