Pub Date : 2019-02-22DOI: 10.30595/KOSMIKHUKUM.V19I1.4084
Athya Athya
Abstract Efforts to prevent the growing concentration of GHGs that led to climate change began by the United Nations by establishing a regulation on the protection of the world climate system, first, the Convention on Climate Change is created in 1992. Secondly, Kyoto Protocol was established in 1997. Furthermore, at COP-21 resulted in Paris Agreement. These three arrangements make the Common but Differentiated Responsibility Principle as the basis for protecting the world climate system. This research is to review harmonization of international law on the Common but Differentiated Responsibility Principle in national law. This research uses normative law research. This research is a descriptive analysis with the secondary data obtained. All the data will be analysed qualitatively. Indonesia has implemented an international arrangement to address climate change caused by greenhouse gases into national law by ratifying the UNFCCC by Law Number 6 of 1994 about ratification of UNFCCC and the Kyoto Protocol by Act Number 17 of 2004 about ratification of Kyoto Protocol to the UNFCCC. Indonesia harmonized as a form of implementation of protocol kyoto contents through Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. Keywords: Common but Differentiated Responsibility Principle; Law Harmonization Abstrak Upaya untuk mencegah meningkatnya konsentrasi GRK, pertama, Konvensi Perubahan Iklim dibuat tahun 1992. Kedua, didirikan Protokol Kyoto tahun 1997. Selanjutnya, pada COP-21 menghasilkan Perjanjian Paris. Ketiga pengaturan ini menjadikan Prinsip Tanggung Jawab Bersama dengan Tingkat Berbeda-beda sebagai dasar untuk melindungi sistem iklim dunia. Penelitian ini untuk meninjau harmonisasi hukum internasional tentang Prinsip Tanggung Jawab Bersama dengan Tingkat Berbeda-beda dalam hukum nasional. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh. Semua data akan dianalisis secara kualitatif. Indonesia telah menerapkan pengaturan internasional untuk mengatasi perubahan iklim yang disebabkan oleh gas rumah kaca ke dalam hukum nasional dengan meratifikasi UNFCCC dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNFCCC dan Protokol Kyoto oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto Atas UNFCCC. Indonesia melakukan harmonisasi sebagai wujud implementasi isi Protokol Kyoto melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata kunci: Harmonisasi Hukum, Prinsip Tanggung Jawab Bersama dengan Tingkat yang Berbeda-Beda
为了防止温室气体的日益集中导致气候变化，联合国首先制定了保护世界气候系统的法规，首先是1992年制定了《气候变化公约》。其次，1997年签订了《京都议定书》。此外，在cop21上达成了《巴黎协定》。这三种安排使共同但有区别的责任原则成为保护世界气候系统的基础。本文的研究是对共同但有区别的责任原则在国内法中的国际法协调进行考察。本研究采用规范法研究。本研究采用二手数据进行描述性分析。所有数据将进行定性分析。印度尼西亚通过1994年批准《联合国气候变化框架公约》的第6号法律和2004年批准《京都议定书》的第17号法律，将解决温室气体引起的气候变化的国际安排纳入国家法律。印度尼西亚通过2009年关于环境保护和管理的第32号法律，作为《京都议定书》内容的一种实施形式进行协调。关键词:共同但有区别的责任原则;法律协调摘要Upaya untuk menegah meningkatnya konsentrasi GRK, pertama, Konvensi Perubahan Iklim dibuat tahun 1992。Kedua，《京都议定书》，1997年。Selanjutnya, pada, cop21, menghasilkan, Perjanjian，巴黎我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。潘尼利，我是国际上最好的朋友，我是国际上最好的朋友，我是国际上最好的朋友。Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum normatim。Penelitian ini merupakan分析桌面文件，在杨氏diperoleh下进行数据检索。Semua数据可以分析secara质量。印度尼西亚telah menerapkan pengaturan国际untuk mengatasi perubahan iklim yang disebabkan oleh gas rumah kaca ke dalam hukum国家endan meratifikasi UNFCCC endan Undang-Undang Nomor 1994年7月6日tentang Pengesahan UNFCCC京都议定书oleh Undang-Undang Nomor 2004年7月17日tentang Pengesahan京都议定书Atas UNFCCC。印尼melakukan harmonisasi sebagai wujud实施，asi议定书，京都melakukan undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup。尊敬的唐宫亲王，尊敬的唐宫亲王，尊敬的唐宫亲王
{"title":"Harmonisasi Hukum Internasional Pada Prinsip Common But Differentiated Responsibility dalam Hukum Nasional","authors":"Athya Athya","doi":"10.30595/KOSMIKHUKUM.V19I1.4084","DOIUrl":"https://doi.org/10.30595/KOSMIKHUKUM.V19I1.4084","url":null,"abstract":"Abstract Efforts to prevent the growing concentration of GHGs that led to climate change began by the United Nations by establishing a regulation on the protection of the world climate system, first, the Convention on Climate Change is created in 1992. Secondly, Kyoto Protocol was established in 1997. Furthermore, at COP-21 resulted in Paris Agreement. These three arrangements make the Common but Differentiated Responsibility Principle as the basis for protecting the world climate system. This research is to review harmonization of international law on the Common but Differentiated Responsibility Principle in national law. This research uses normative law research. This research is a descriptive analysis with the secondary data obtained. All the data will be analysed qualitatively. Indonesia has implemented an international arrangement to address climate change caused by greenhouse gases into national law by ratifying the UNFCCC by Law Number 6 of 1994 about ratification of UNFCCC and the Kyoto Protocol by Act Number 17 of 2004 about ratification of Kyoto Protocol to the UNFCCC. Indonesia harmonized as a form of implementation of protocol kyoto contents through Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. Keywords: Common but Differentiated Responsibility Principle; Law Harmonization Abstrak Upaya untuk mencegah meningkatnya konsentrasi GRK, pertama, Konvensi Perubahan Iklim dibuat tahun 1992. Kedua, didirikan Protokol Kyoto tahun 1997. Selanjutnya, pada COP-21 menghasilkan Perjanjian Paris. Ketiga pengaturan ini menjadikan Prinsip Tanggung Jawab Bersama dengan Tingkat Berbeda-beda sebagai dasar untuk melindungi sistem iklim dunia. Penelitian ini untuk meninjau harmonisasi hukum internasional tentang Prinsip Tanggung Jawab Bersama dengan Tingkat Berbeda-beda dalam hukum nasional. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh. Semua data akan dianalisis secara kualitatif. Indonesia telah menerapkan pengaturan internasional untuk mengatasi perubahan iklim yang disebabkan oleh gas rumah kaca ke dalam hukum nasional dengan meratifikasi UNFCCC dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNFCCC dan Protokol Kyoto oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto Atas UNFCCC. Indonesia melakukan harmonisasi sebagai wujud implementasi isi Protokol Kyoto melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata kunci: Harmonisasi Hukum, Prinsip Tanggung Jawab Bersama dengan Tingkat yang Berbeda-Beda","PeriodicalId":197254,"journal":{"name":"Kosmik Hukum","volume":"101 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122982521","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-22DOI: 10.30595/KOSMIKHUKUM.V19I1.4085
Indriati Amarini
Pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah hakim. Tugas hakim dirumuskan paling anggun yaitu alat kekuasaan yang merdeka yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila perlu diaktualisasikan dalam putusan hakim. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimanakah nilai-nilai Pancasila yang seharusnya termuat dalam putusan-putusan hakim. Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila. Terdapat nilai-nilai dalam Pancasila yang perlu diaktualisasikan dalam putusan hakim yaitu: Ketuhanan yang Maha Esa, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, prinsip musyawarah mufakat dan peradilan menjadi sarana mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kata kunci: Aktualisasi, Nilai Pancasila, Putusan Hakim
{"title":"Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Putusan Hakim","authors":"Indriati Amarini","doi":"10.30595/KOSMIKHUKUM.V19I1.4085","DOIUrl":"https://doi.org/10.30595/KOSMIKHUKUM.V19I1.4085","url":null,"abstract":"Pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah hakim. Tugas hakim dirumuskan paling anggun yaitu alat kekuasaan yang merdeka yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila perlu diaktualisasikan dalam putusan hakim. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimanakah nilai-nilai Pancasila yang seharusnya termuat dalam putusan-putusan hakim. Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila. Terdapat nilai-nilai dalam Pancasila yang perlu diaktualisasikan dalam putusan hakim yaitu: Ketuhanan yang Maha Esa, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, prinsip musyawarah mufakat dan peradilan menjadi sarana mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kata kunci: Aktualisasi, Nilai Pancasila, Putusan Hakim","PeriodicalId":197254,"journal":{"name":"Kosmik Hukum","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128040045","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：