Pub Date : 2022-01-27DOI: 10.52850/palarev.v1i2.4051
PutriIndah Pratiwi, Nuraliah Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 6 menegaskan akan Kewajiban memiliki Izin untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Tetapi realita di lapangan ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Selama ini belum ada yang mendaftarkan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet di Kabupaten Barito Timur dan yang dapat dilaksanakan hanya ketentuan Izin Mendirikan Bangunan. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Empiris yang bertujuan untuk mengetahui penyebab dan kendala belum maksimalnya implementasi ketentuan Izin untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Barito Timur. Pesan penting dalam kajian ini bahwa yang menjadi kendala implementasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena belum dibentuknya Tim Terpadu, belum adanya Peraturan Bupati, kurangnya sosialisasi, tidak dilakukannya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran dari masyarakat yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Implikasi akibat dari terus meningkatnya kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang tidak memiliki izin adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pungutan pajak sehingga pemerintah daerah mengalami kerugian pendapatan.
{"title":"Sarang Burung Walet dan Pendapatan Asli Daerah: Regulasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan","authors":"PutriIndah Pratiwi, Nuraliah Ali","doi":"10.52850/palarev.v1i2.4051","DOIUrl":"https://doi.org/10.52850/palarev.v1i2.4051","url":null,"abstract":"Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 6 menegaskan akan Kewajiban memiliki Izin untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Tetapi realita di lapangan ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Selama ini belum ada yang mendaftarkan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet di Kabupaten Barito Timur dan yang dapat dilaksanakan hanya ketentuan Izin Mendirikan Bangunan. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Empiris yang bertujuan untuk mengetahui penyebab dan kendala belum maksimalnya implementasi ketentuan Izin untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Barito Timur. Pesan penting dalam kajian ini bahwa yang menjadi kendala implementasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena belum dibentuknya Tim Terpadu, belum adanya Peraturan Bupati, kurangnya sosialisasi, tidak dilakukannya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran dari masyarakat yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Implikasi akibat dari terus meningkatnya kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang tidak memiliki izin adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pungutan pajak sehingga pemerintah daerah mengalami kerugian pendapatan.","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122669807","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-01-27DOI: 10.52850/palarev.v1i2.4042
Muhammad Wahdini, Ariyadi Ariyadi
Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana produk hukum pada konfigurasi politik di era demokrasi terpimpin dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Hasilnya adalah bahwa Demokrasi terpimpin menjadi era dimana kekuasaan Presiden menjadi tidak terbatas dan bertentangan dengan konsepsi negara hukum. Gagasan Nasakom yang diterapkan oleh Presiden Soekarno di era itu melahirkan produk hukum dan kebijakan yang otoriter sehingga menjadikan konfigurasi politik pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat pemaksaan terhadap ide ide politik penguasa pada saat itu
{"title":"Produk Hukum dalam Konfigurasi Politik di Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin","authors":"Muhammad Wahdini, Ariyadi Ariyadi","doi":"10.52850/palarev.v1i2.4042","DOIUrl":"https://doi.org/10.52850/palarev.v1i2.4042","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana produk hukum pada konfigurasi politik di era demokrasi terpimpin dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Hasilnya adalah bahwa Demokrasi terpimpin menjadi era dimana kekuasaan Presiden menjadi tidak terbatas dan bertentangan dengan konsepsi negara hukum. Gagasan Nasakom yang diterapkan oleh Presiden Soekarno di era itu melahirkan produk hukum dan kebijakan yang otoriter sehingga menjadikan konfigurasi politik pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat pemaksaan terhadap ide ide politik penguasa pada saat itu","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130926987","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-01-27DOI: 10.52850/palarev.v1i2.4049
Kadoni Siringoringo, Louise Theresia
Penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bahwa Komisi Nasional HAM selaku lembaga khusus yang mandiri dan independen hanya berwewenang melakukan penyelidikan. Sedangkan tahap penyidikan dan penuntutan menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Sehingga penyelesaian kasus kejahatan terhadap kemanusiaan tidak lagi secara independen, karena kewenangan penyidikan dan penuntutan berada pada kewenangan Kejaksaan Agung yang merupakan cabang kekuasaan pemerintah. Maka Komnas HAM sebagai lembaga khusus yang bertujuan dalam meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM tidak lagi benar-benar lembaga independen, hal ini dikarenakan hasil penyelidikannya ditindaklanjuti oleh lembaga lain dibawah cabang kekuasaan pemerintah sebagai pemegang kekusaan eksekutif
{"title":"Penyelidikan Kejahatan Kemanusiaan: Kajian Yuridis Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia","authors":"Kadoni Siringoringo, Louise Theresia","doi":"10.52850/palarev.v1i2.4049","DOIUrl":"https://doi.org/10.52850/palarev.v1i2.4049","url":null,"abstract":"Penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bahwa Komisi Nasional HAM selaku lembaga khusus yang mandiri dan independen hanya berwewenang melakukan penyelidikan. Sedangkan tahap penyidikan dan penuntutan menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Sehingga penyelesaian kasus kejahatan terhadap kemanusiaan tidak lagi secara independen, karena kewenangan penyidikan dan penuntutan berada pada kewenangan Kejaksaan Agung yang merupakan cabang kekuasaan pemerintah. Maka Komnas HAM sebagai lembaga khusus yang bertujuan dalam meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM tidak lagi benar-benar lembaga independen, hal ini dikarenakan hasil penyelidikannya ditindaklanjuti oleh lembaga lain dibawah cabang kekuasaan pemerintah sebagai pemegang kekusaan eksekutif","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114505429","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-01-27DOI: 10.52850/palarev.v1i2.4044
Iyaomil Achir Burhan, A. Sofyan, Nur Azisa
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penipuan dan pertanggungjawaban hukum terhadap iklan yang dapat menyesatkan dan merugikan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Iklan yang menyesatkan dan merugikan konsumen terbagi menajdi 3 (tiga) jenis yaitu Bait Advertising, Blind Advertising dan False Advertising. Ditinjau dari perspektif hukum pidana, iklan yang menyesatkan dan merugikan konsumen merupakan suatu tindak pidana, yaitu penipuan. Pelaku Usaha yang paling memiliki peran penting dalam periklanan dan berperan penting dalam dimintai pertanggungjawaban terkait dengan ketidakbenaran informasi yang terkandung dalam suatu iklan (barang dan/atau jasa) yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen yang mengonsumsi atau memakai barang tersebut. Pelaku usaha periklanan yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang di alami konsumen adalah pengiklan, perusahaan iklan, dan media iklan. Konsumen yang dirugikan oleh pihak pelaku usaha bisa menuntut berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara perdata. Selain itu, pelaku usaha dapat dituntut secara pidana apabila dapat dibuktikan unsur-unsur kesalahannya
{"title":"Tindak Pidana Penipuan terhadap Iklan yang Menyesatkan dan Merugikan Konsumen","authors":"Iyaomil Achir Burhan, A. Sofyan, Nur Azisa","doi":"10.52850/palarev.v1i2.4044","DOIUrl":"https://doi.org/10.52850/palarev.v1i2.4044","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penipuan dan pertanggungjawaban hukum terhadap iklan yang dapat menyesatkan dan merugikan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Iklan yang menyesatkan dan merugikan konsumen terbagi menajdi 3 (tiga) jenis yaitu Bait Advertising, Blind Advertising dan False Advertising. Ditinjau dari perspektif hukum pidana, iklan yang menyesatkan dan merugikan konsumen merupakan suatu tindak pidana, yaitu penipuan. Pelaku Usaha yang paling memiliki peran penting dalam periklanan dan berperan penting dalam dimintai pertanggungjawaban terkait dengan ketidakbenaran informasi yang terkandung dalam suatu iklan (barang dan/atau jasa) yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen yang mengonsumsi atau memakai barang tersebut. Pelaku usaha periklanan yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang di alami konsumen adalah pengiklan, perusahaan iklan, dan media iklan. Konsumen yang dirugikan oleh pihak pelaku usaha bisa menuntut berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara perdata. Selain itu, pelaku usaha dapat dituntut secara pidana apabila dapat dibuktikan unsur-unsur kesalahannya","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"88 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122880180","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-01-27DOI: 10.52850/palarev.v1i2.4048
Ivans Januardy
Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilakukan secara paksa, menunjukkan bahwa pihak yang tereksekusi berada dalam kondisi “keberatan” atas eksekusi yang diberlakukan terhadapnya. Keberatan tersebut adakalanya dinyatakan dalam bentuk tindakan perlawanan, yang diarahkan agar eksekusi dapat ditunda. Masalah yang diteliti, Pertama, Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman bersifat fungsional dengan hal penundaan eksekus?, kedua, Alasan-alasan yang menjadi pertimbangan dapat ditundanya suatu eksekusi/pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap? Penelitian ini merupakan penilitian normatif yang mendasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, “putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”, sesungguhnya merupakan suatu celah yang dimanfaatkan oleh si tereksekusi untuk mengajukan permohonan penundaan eksekusi.
{"title":"Penundaan Eksekusi: Tinjauan Yuridis Kekuasaan Kehakiman","authors":"Ivans Januardy","doi":"10.52850/palarev.v1i2.4048","DOIUrl":"https://doi.org/10.52850/palarev.v1i2.4048","url":null,"abstract":"Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilakukan secara paksa, menunjukkan bahwa pihak yang tereksekusi berada dalam kondisi “keberatan” atas eksekusi yang diberlakukan terhadapnya. Keberatan tersebut adakalanya dinyatakan dalam bentuk tindakan perlawanan, yang diarahkan agar eksekusi dapat ditunda. Masalah yang diteliti, Pertama, Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman bersifat fungsional dengan hal penundaan eksekus?, kedua, Alasan-alasan yang menjadi pertimbangan dapat ditundanya suatu eksekusi/pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap? Penelitian ini merupakan penilitian normatif yang mendasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, “putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”, sesungguhnya merupakan suatu celah yang dimanfaatkan oleh si tereksekusi untuk mengajukan permohonan penundaan eksekusi.","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130125757","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-03-29DOI: 10.52850/palarev.v1i1.2554
Louise Theresia
Pengelolaan sampah yang buruk berdampak pada berbagai aspek. Volume sampah di Kota Palangka Raya perhari mencapai 430,7 meter kubik atau 64,61 ton perhari. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan legal approach. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan sampah belum dilakukan secara terpadu dan komprehensif mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah masih belum dilaksanakan seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum belum dilaksanakan secara maksimal dan koordinasi antarlembaga atau instansi terkait yang di bawah Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya tidak dilakukan dengan yang baik. Penatakelolaan sampah hendaknya memberi atensi lebih terhadap permasalahan sampah dengan memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk melaksanakan penanganan sampah secara berwawasan lingkungan, melakukan penegakan hukum secara terstruktur dan berkala antar stakeholders yang terkait langsung dengan pengelolaan sampah
{"title":"Tata Kelola Sampah dalam Perspektif Hukum Lingkungan","authors":"Louise Theresia","doi":"10.52850/palarev.v1i1.2554","DOIUrl":"https://doi.org/10.52850/palarev.v1i1.2554","url":null,"abstract":"Pengelolaan sampah yang buruk berdampak pada berbagai aspek. Volume sampah di Kota Palangka Raya perhari mencapai 430,7 meter kubik atau 64,61 ton perhari. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan legal approach. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan sampah belum dilakukan secara terpadu dan komprehensif mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah masih belum dilaksanakan seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum belum dilaksanakan secara maksimal dan koordinasi antarlembaga atau instansi terkait yang di bawah Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya tidak dilakukan dengan yang baik. Penatakelolaan sampah hendaknya memberi atensi lebih terhadap permasalahan sampah dengan memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk melaksanakan penanganan sampah secara berwawasan lingkungan, melakukan penegakan hukum secara terstruktur dan berkala antar stakeholders yang terkait langsung dengan pengelolaan sampah","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116733594","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-03-29DOI: 10.52850/palarev.v1i1.2538
Kiki Kristanto, John Terson, Ronaldi Ronaldi
Salah satu cara pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah melalui upaya perdata. Tujuan penelitian ialah mengkaji karakteristik gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan perdata dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara, karena upaya pidana tidak selalu berhasil mengembalikan keseluruhan kerugian keuangan negara. Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dengan dilakukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan lagi untuk diproses karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu. Meskipun terdakwa diputus bebas atau meninggal dunia, manakala telah terjadi kerugian keuangan negara, maka Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat mengajukan gugatanperdata. Karakteristik spesifik gugatan perdata diajukan setelah upaya pidana tidak memungkinkan lagi dilakukan. Sehingga untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara, maka tidak ada pilihan lain negara harus terus-menerus menggalakkan upaya hukum secara perdata.
{"title":"Karakteristik Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia","authors":"Kiki Kristanto, John Terson, Ronaldi Ronaldi","doi":"10.52850/palarev.v1i1.2538","DOIUrl":"https://doi.org/10.52850/palarev.v1i1.2538","url":null,"abstract":"Salah satu cara pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah melalui upaya perdata. Tujuan penelitian ialah mengkaji karakteristik gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan perdata dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara, karena upaya pidana tidak selalu berhasil mengembalikan keseluruhan kerugian keuangan negara. Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dengan dilakukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan lagi untuk diproses karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu. Meskipun terdakwa diputus bebas atau meninggal dunia, manakala telah terjadi kerugian keuangan negara, maka Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat mengajukan gugatanperdata. Karakteristik spesifik gugatan perdata diajukan setelah upaya pidana tidak memungkinkan lagi dilakukan. Sehingga untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara, maka tidak ada pilihan lain negara harus terus-menerus menggalakkan upaya hukum secara perdata.","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"78 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125909669","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-03-29DOI: 10.52850/palarev.v1i1.2553
Andra Saputra, Thea Farina, Putri Fransiska
Hak asuh sering menjadi sengketa dalam kasus perceraian. Penyelesaian sengketa hak asuh dapat diselesaikan secara Hukum Adat Dayak Ngaju. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyelesaian sengketa hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian dalam Hukum Adat Dayak Ngaju dan bagaimana bentuk sanksi terhadap suami-isteri yang telah melalaikan kewajiban hak asuh anak menurut hukum adat Dayak Ngaju. Metode penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Instrumen penelitian meliputi studi pustaka, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian sengketahak asuh anak dilakukan dengan pertimbangan masa depan anak dan kesepakatan kedua belah pihak untuk memberikan hak asuh kepada pihak ibu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sanksi yang dimana apabila salah satu kedua belah pihak melalaikan kewajibannya dalam mengasuh anak, tergantung dari apakah sudah tercantum didalam Perjanjian Adat Nikah nya, dan juga jika tidak ada maka akan merekomendasikan dan melimpahkannya ke pihak Pengadilan dengan tembusan surat putusan adat pihak yang bersangkutan
{"title":"Sengketa Hak Asuh Anak Korban Perceraian: Penyelesaian dan Sanksi Kelalaian Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju","authors":"Andra Saputra, Thea Farina, Putri Fransiska","doi":"10.52850/palarev.v1i1.2553","DOIUrl":"https://doi.org/10.52850/palarev.v1i1.2553","url":null,"abstract":"Hak asuh sering menjadi sengketa dalam kasus perceraian. Penyelesaian sengketa hak asuh dapat diselesaikan secara Hukum Adat Dayak Ngaju. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyelesaian sengketa hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian dalam Hukum Adat Dayak Ngaju dan bagaimana bentuk sanksi terhadap suami-isteri yang telah melalaikan kewajiban hak asuh anak menurut hukum adat Dayak Ngaju. Metode penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Instrumen penelitian meliputi studi pustaka, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian sengketahak asuh anak dilakukan dengan pertimbangan masa depan anak dan kesepakatan kedua belah pihak untuk memberikan hak asuh kepada pihak ibu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sanksi yang dimana apabila salah satu kedua belah pihak melalaikan kewajibannya dalam mengasuh anak, tergantung dari apakah sudah tercantum didalam Perjanjian Adat Nikah nya, dan juga jika tidak ada maka akan merekomendasikan dan melimpahkannya ke pihak Pengadilan dengan tembusan surat putusan adat pihak yang bersangkutan","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"132 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124267253","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-03-29DOI: 10.52850/palarev.v1i1.2551
Ariani Yestati, Joanita Jalianery
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tanggung jawab camat sebagai PPAT sementara dalam perjanjian jual beli tanah di kecamatan Kahayan Tengah dan Jabiren Raya, dan untuk mengetahui Hambatan apa saja yang dihadapi camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PPATS di kecamatan Kahayan Tengah dan Jabiren Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Hukum Empirik atau Penelitian Hukum Sosiologis. Hasil penelitian yaitu Camat sebagai PPATS bertanggung jawab secara formil dan materiil atas Akta Jual Beli yang dibuatnya, termasuk pertanggungjawaban hukum dalam Akta Jual Beli yang dibuatnya; Hambatan yang dialami camat sebagai PPATS antara lain banyaknya tanah di kecamatan kahayan tengah dan Jabiren Raya yang asal-usulnya tidak memiliki bukti tertulis, dan profesi camat yang sering berpindah akan tetapi jabatan PPATS yang berlaku untuk satu wilayah, tidak berlaku saat camat berpindah tugas ke daerah lain. Kesimpulan penelitian yakni tanggung Jawab Camat sebagai PPAT Sementara adalah sama dengan tanggung jawab PPAT biasa yakni formil dan materil. Kendala- kendala yang dihadapi camat bersifat internal dan eksternal, yakni tanah yang asal-usulnya tidak memiliki bukti yang jelas dan dalam bentuk tertulis dan keengganan Camat untuk menjadi PPAT Sementara
{"title":"Perjanjian Jual Beli Tanah: Eksistensi Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara","authors":"Ariani Yestati, Joanita Jalianery","doi":"10.52850/palarev.v1i1.2551","DOIUrl":"https://doi.org/10.52850/palarev.v1i1.2551","url":null,"abstract":"Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tanggung jawab camat sebagai PPAT sementara dalam perjanjian jual beli tanah di kecamatan Kahayan Tengah dan Jabiren Raya, dan untuk mengetahui Hambatan apa saja yang dihadapi camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PPATS di kecamatan Kahayan Tengah dan Jabiren Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Hukum Empirik atau Penelitian Hukum Sosiologis. Hasil penelitian yaitu Camat sebagai PPATS bertanggung jawab secara formil dan materiil atas Akta Jual Beli yang dibuatnya, termasuk pertanggungjawaban hukum dalam Akta Jual Beli yang dibuatnya; Hambatan yang dialami camat sebagai PPATS antara lain banyaknya tanah di kecamatan kahayan tengah dan Jabiren Raya yang asal-usulnya tidak memiliki bukti tertulis, dan profesi camat yang sering berpindah akan tetapi jabatan PPATS yang berlaku untuk satu wilayah, tidak berlaku saat camat berpindah tugas ke daerah lain. Kesimpulan penelitian yakni tanggung Jawab Camat sebagai PPAT Sementara adalah sama dengan tanggung jawab PPAT biasa yakni formil dan materil. Kendala- kendala yang dihadapi camat bersifat internal dan eksternal, yakni tanah yang asal-usulnya tidak memiliki bukti yang jelas dan dalam bentuk tertulis dan keengganan Camat untuk menjadi PPAT Sementara","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127771102","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-03-29DOI: 10.52850/palarev.v1i1.2552
Rudy Habibie
Praktik mengakhiri hidup seseorang yang menderita secara fisik tanpa rasa sakit masih menjadi perdebatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legal etik euthanasia dalam aspek yuridis, filosofis, dan agama. Jenis penelitian ialah penelitian hukum normatif dengan tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Euthanasia di Indonesia, belum terdapat regulasi atau peraturan yang legal diterapkan. satu-satunya yang dapat dipakai sebagai landasan hukum adalah apa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia itupun hanya menyangkut euthanasia aktif volunter. Eutanasia merupakan perbuatan yang melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia, perbuatan yang tidak beretika, amoral, bahkan melanggar hukum. Dari aspek norma hukum terutama hukum pidana, pengaturan eutanasia berhubungan erat dengan kepentingan perseorangan menyangkut perlindungan terhadap nyawa seseorang. Hukum (agama) Islam tidak membenarkan euthanasia karena hak hidup atau mati seseorang bukanlah merupakan hak otonom manusia, melainkan yang berhak menghidupkan atau mematikan hanyalah Allah.
{"title":"Legal Etik Euthanasia: Kajian Yuridis, Filosofis, dan Agama","authors":"Rudy Habibie","doi":"10.52850/palarev.v1i1.2552","DOIUrl":"https://doi.org/10.52850/palarev.v1i1.2552","url":null,"abstract":"Praktik mengakhiri hidup seseorang yang menderita secara fisik tanpa rasa sakit masih menjadi perdebatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legal etik euthanasia dalam aspek yuridis, filosofis, dan agama. Jenis penelitian ialah penelitian hukum normatif dengan tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Euthanasia di Indonesia, belum terdapat regulasi atau peraturan yang legal diterapkan. satu-satunya yang dapat dipakai sebagai landasan hukum adalah apa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia itupun hanya menyangkut euthanasia aktif volunter. Eutanasia merupakan perbuatan yang melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia, perbuatan yang tidak beretika, amoral, bahkan melanggar hukum. Dari aspek norma hukum terutama hukum pidana, pengaturan eutanasia berhubungan erat dengan kepentingan perseorangan menyangkut perlindungan terhadap nyawa seseorang. Hukum (agama) Islam tidak membenarkan euthanasia karena hak hidup atau mati seseorang bukanlah merupakan hak otonom manusia, melainkan yang berhak menghidupkan atau mematikan hanyalah Allah.","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134012609","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：