Pub Date : 2022-09-30DOI: 10.52850/palarev.v2i2.4652
Devid Frastiawan Amir Sup
Pola hubungan yang didasarkan pada akad-akad syariah, diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara lembaga keuangan syariah dan nasabahnya. Jika terjadi persengketaan, idealnya kedua belah pihak dapat menyelesaikannya dengan musyawarah. Namun, tetap saja dimungkinkan terdapat persengketaan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode penyelesaian sengketa dalam produk keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif kepustakaan. Terdapat beberapa hasil yang didapat. Pertama, pada umumnya produk keuangan syariah meliputi pengumpulan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Kedua, potensi sengketa yang muncul pada umumnya meliputi kesalahan penafsiran kontrak, wanprestasi, maupun perbuatan melawan hukum. Ketiga, jika persengketaan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui Basyarnas maupun Pengadilan Agama.
{"title":"Metode Penyelesaian Sengketa dalam Produk Keuangan Syariah","authors":"Devid Frastiawan Amir Sup","doi":"10.52850/palarev.v2i2.4652","DOIUrl":"https://doi.org/10.52850/palarev.v2i2.4652","url":null,"abstract":"Pola hubungan yang didasarkan pada akad-akad syariah, diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara lembaga keuangan syariah dan nasabahnya. Jika terjadi persengketaan, idealnya kedua belah pihak dapat menyelesaikannya dengan musyawarah. Namun, tetap saja dimungkinkan terdapat persengketaan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode penyelesaian sengketa dalam produk keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif kepustakaan. Terdapat beberapa hasil yang didapat. Pertama, pada umumnya produk keuangan syariah meliputi pengumpulan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Kedua, potensi sengketa yang muncul pada umumnya meliputi kesalahan penafsiran kontrak, wanprestasi, maupun perbuatan melawan hukum. Ketiga, jika persengketaan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui Basyarnas maupun Pengadilan Agama.","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127517266","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-30DOI: 10.52850/palarev.v2i2.4896
Paulus Bundong, Heria Mariaty, Thea Farina
Peraturan perundang-undangan adalah sistem yang membenarkan adanya konflik antara unsur atau bagian didalamnya. Peraturan perundang-undanganmenjadi tumpang tindih karena belum terintegrasi dan legislasi sinergis yang bersifat sektoral sehingga dapat menimbulkan ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan adalah konflik / konflik antara norma hukum atau konflik kewenangan yang timbul akibat diberlakukannya peraturan perundang-undangan. Undang-undang ketidakharmonisan adalah masalah hukum yang terjadi di seluruh norma hukum. Dimana antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya yang terjadi benturan menyebabkan ketidakkonsistenan peraturan hukum. Akibat disharmonisasi hukum hukum adalah terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, timbulnya ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien, disfungsi hukum, artinya dalam hal ini undang-undang tidak dapat berfungsi untuk memberikan pedoman perilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa. Harmonisasi dalam hukum diperlukan untuk penyelarasan, penyesuaian undang-undang, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan prinsip-prinsip hukum dengan tujuan meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesetaraan, kegunaan dan kejelasan hukum.
{"title":"Disharmonisasi Pengaturan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Pada Kawasan Hutan","authors":"Paulus Bundong, Heria Mariaty, Thea Farina","doi":"10.52850/palarev.v2i2.4896","DOIUrl":"https://doi.org/10.52850/palarev.v2i2.4896","url":null,"abstract":"Peraturan perundang-undangan adalah sistem yang membenarkan adanya konflik antara unsur atau bagian didalamnya. Peraturan perundang-undanganmenjadi tumpang tindih karena belum terintegrasi dan legislasi sinergis yang bersifat sektoral sehingga dapat menimbulkan ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan adalah konflik / konflik antara norma hukum atau konflik kewenangan yang timbul akibat diberlakukannya peraturan perundang-undangan. Undang-undang ketidakharmonisan adalah masalah hukum yang terjadi di seluruh norma hukum. Dimana antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya yang terjadi benturan menyebabkan ketidakkonsistenan peraturan hukum. Akibat disharmonisasi hukum hukum adalah terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, timbulnya ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien, disfungsi hukum, artinya dalam hal ini undang-undang tidak dapat berfungsi untuk memberikan pedoman perilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa. Harmonisasi dalam hukum diperlukan untuk penyelarasan, penyesuaian undang-undang, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan prinsip-prinsip hukum dengan tujuan meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesetaraan, kegunaan dan kejelasan hukum.","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114893554","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-30DOI: 10.52850/palarev.v2i2.5333
Ichwan Ahnaz Alamudi
Indonesia adalah negara hukum, perrnyataan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di negara Indonesia harus berdasarkan hukum. Namun, dalam pemerintahan suatu negara, hukum kerap dikait-kaitkan dengan politk. Hingga muncul pernyataan “hukum sebagai produk politik”. Sekilas, pernyataan ini kerap menimbulkan persepsi negatif karena posisi hukum disini ditentuan oleh politik, sementara idealnya dalam tataran ideologi hukum, hukumlah yang seharusnya mempengaruhi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sebenarnya hubungan antara politik dan hukum ? Kemudian bagaimana konsep dan perkembangan politik hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep berhubungan dengan cakupan hukum mengenai regulasi-regulasi dengan mencoba menggunakan metode politik hukum. Temuan dari penelitian ini adalah Pertama, berdasarkan perspektif bahwa hukum adalah produk politik, maka politik hukum dapat diartikan sebagai arahan atau garis resmi yang menjadi dasar pijakan sekaligus cara untuk membuat hukum. Kedua, konsep politik hukum nasional Indonesia setidaknya memuat tiga unsur, yaitu; tujuan negara yang bernafaskan pancasila dan UUD 1945, pembentukan hukum yang meliputi materi hukum, mekanisme yang sesuai prolegnas, dan peninjauan kembali melalui judicial review serta penegakan hukum baik di lingkungan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Ketiga, dalam politik hukum suatu negara, tidak ada satu negara pun yang mengikuti bentuk teoritisnya secara mutlak, dengan kata lain sering terjadi variasi atau perbedaan tergantung tujuan dan keperluan pragmatisnya.
{"title":"Bertanya Tentang Hukum Sebagai Produk Politik Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional","authors":"Ichwan Ahnaz Alamudi","doi":"10.52850/palarev.v2i2.5333","DOIUrl":"https://doi.org/10.52850/palarev.v2i2.5333","url":null,"abstract":"Indonesia adalah negara hukum, perrnyataan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di negara Indonesia harus berdasarkan hukum. Namun, dalam pemerintahan suatu negara, hukum kerap dikait-kaitkan dengan politk. Hingga muncul pernyataan “hukum sebagai produk politik”. Sekilas, pernyataan ini kerap menimbulkan persepsi negatif karena posisi hukum disini ditentuan oleh politik, sementara idealnya dalam tataran ideologi hukum, hukumlah yang seharusnya mempengaruhi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sebenarnya hubungan antara politik dan hukum ? Kemudian bagaimana konsep dan perkembangan politik hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep berhubungan dengan cakupan hukum mengenai regulasi-regulasi dengan mencoba menggunakan metode politik hukum. Temuan dari penelitian ini adalah Pertama, berdasarkan perspektif bahwa hukum adalah produk politik, maka politik hukum dapat diartikan sebagai arahan atau garis resmi yang menjadi dasar pijakan sekaligus cara untuk membuat hukum. Kedua, konsep politik hukum nasional Indonesia setidaknya memuat tiga unsur, yaitu; tujuan negara yang bernafaskan pancasila dan UUD 1945, pembentukan hukum yang meliputi materi hukum, mekanisme yang sesuai prolegnas, dan peninjauan kembali melalui judicial review serta penegakan hukum baik di lingkungan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Ketiga, dalam politik hukum suatu negara, tidak ada satu negara pun yang mengikuti bentuk teoritisnya secara mutlak, dengan kata lain sering terjadi variasi atau perbedaan tergantung tujuan dan keperluan pragmatisnya. ","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132713779","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-30DOI: 10.52850/palarev.v2i2.5721
I. Saputra, Andika Natalio, Sandika Dello Primastia, Nobri Novan Harun, Andareksa Andareksa, Anwar Noor Harimurti, Nuraliah Ali
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan perkawinan campuran di Indonesia dalam kasus pembatalan perkawinan campuran serta untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2604/Pdt.G/2018 / PA.Jr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengacu pada sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta menggunakan putusan pengadilan agama Nomor: 2604/Pdt.G/2018/PA. Jr) tentang pembatalan perkawinan campuran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, mengenai pengaturan perkawinan campuran di Indonesia perlu diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo UU No 16/2019. Kedua, dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2604/Pdt.G/2018/PA. Jr. tidak melihat kembali apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh termohon dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 12 ayat (2) yang mengatur tentang syarat-syarat untuk melakukan perkawinan campuran yang tidak terpenuhi. Disengaja atau tidak oleh termohon, melainkan hanya mengacu pada kelalaian kantor urusan agama dalam memeriksa syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh termohon.
{"title":"Pembatalan Perkawinan Campuran: Suatu Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim","authors":"I. Saputra, Andika Natalio, Sandika Dello Primastia, Nobri Novan Harun, Andareksa Andareksa, Anwar Noor Harimurti, Nuraliah Ali","doi":"10.52850/palarev.v2i2.5721","DOIUrl":"https://doi.org/10.52850/palarev.v2i2.5721","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan perkawinan campuran di Indonesia dalam kasus pembatalan perkawinan campuran serta untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2604/Pdt.G/2018 / PA.Jr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengacu pada sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta menggunakan putusan pengadilan agama Nomor: 2604/Pdt.G/2018/PA. Jr) tentang pembatalan perkawinan campuran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, mengenai pengaturan perkawinan campuran di Indonesia perlu diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo UU No 16/2019. Kedua, dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2604/Pdt.G/2018/PA. Jr. tidak melihat kembali apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh termohon dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 12 ayat (2) yang mengatur tentang syarat-syarat untuk melakukan perkawinan campuran yang tidak terpenuhi. Disengaja atau tidak oleh termohon, melainkan hanya mengacu pada kelalaian kantor urusan agama dalam memeriksa syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh termohon.","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114139544","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-30DOI: 10.52850/palarev.v2i2.4666
Yayang Nuraini Zulfiani
Politik hukum berpengaruh terhadap segala aspek dalam masyarakat khususnya dalam E-government yang menjadi ujung tombak pelayanan publik di era revolusi 4.0 karena melalui politik hukum sebuah negara dapat membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional yang efektif dan sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945, sehingga 2 hal ini menjadi saling berkaitan dan mengakibatkan sebab akibat, politik hukum e-government di Indonesia perlu menelaah pembaharuan hukum sehingga dapat memicu kebijakan pemerintah mengenai hukum e-government mana yang akan dipertahankan, hukum e-government mana yang akan diganti, hukum e-government mana yang akan direvisi dan hukum e-government mana yang akan dihilangkan sesuai dengan kebutuhan era revolusi industry 4.0. penelitian ini membahas mengenai landasan hukum e-goverment dan pentingnya pembaharuan hukum dari 43 sumber hukum dalam e-government Indonesia menggunakan metode penelitian kualitatif secara deskriptif dan normative dengan sumber kepustakaan, dan survey lembaga dengan hasil bahwa politik hukum e-government Indonesia perlu diperbaiki dan ditingkatkan melalui pembaharuan landasan hukum terkait kemanan data masyarakat, pencegahan patologi birokrasi maupun dan sumber daya manusia
{"title":"Epilog Politik Hukum E-Government Indonesia, Perlukah Urgensi Pembaharuan","authors":"Yayang Nuraini Zulfiani","doi":"10.52850/palarev.v2i2.4666","DOIUrl":"https://doi.org/10.52850/palarev.v2i2.4666","url":null,"abstract":"Politik hukum berpengaruh terhadap segala aspek dalam masyarakat khususnya dalam E-government yang menjadi ujung tombak pelayanan publik di era revolusi 4.0 karena melalui politik hukum sebuah negara dapat membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional yang efektif dan sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945, sehingga 2 hal ini menjadi saling berkaitan dan mengakibatkan sebab akibat, politik hukum e-government di Indonesia perlu menelaah pembaharuan hukum sehingga dapat memicu kebijakan pemerintah mengenai hukum e-government mana yang akan dipertahankan, hukum e-government mana yang akan diganti, hukum e-government mana yang akan direvisi dan hukum e-government mana yang akan dihilangkan sesuai dengan kebutuhan era revolusi industry 4.0. penelitian ini membahas mengenai landasan hukum e-goverment dan pentingnya pembaharuan hukum dari 43 sumber hukum dalam e-government Indonesia menggunakan metode penelitian kualitatif secara deskriptif dan normative dengan sumber kepustakaan, dan survey lembaga dengan hasil bahwa politik hukum e-government Indonesia perlu diperbaiki dan ditingkatkan melalui pembaharuan landasan hukum terkait kemanan data masyarakat, pencegahan patologi birokrasi maupun dan sumber daya manusia","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123833297","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-03-31DOI: 10.52850/palarev.v2i1.4351
Citranu
Penelitian ini membahas tentang penyelesaian perkara pidana melalui mediasi sebagai wujud penerapan prinsip keadilan restorative. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui klasifikasi perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi dan mengetahui bagaimana prosedur penerapan prinsip keadilan restorative oleh Polsek Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa tidak semua perkara pidana dapat dilakukan mediasi dan diterapkan keadilan restoraive melainkan hanya perkara pidana yang ancamannya dibawah 5 tahun, delik aduan, delik anak dan pelanggaran serta pertimbangan sosial yang mempengaruhinya. Sedangkan pertimbangan pelaksanaan prosedur mediasi dan penerapan keadilan restorative dilakukan dengan cara gelar perkara, dan selanjutnya apabila telah memenuhi syarat perundang-undangan maka keadilan restorative dapat dilaksanakan.
{"title":"Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Di Polsek Kahayan Tengah Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau","authors":"Citranu","doi":"10.52850/palarev.v2i1.4351","DOIUrl":"https://doi.org/10.52850/palarev.v2i1.4351","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang penyelesaian perkara pidana melalui mediasi sebagai wujud penerapan prinsip keadilan restorative. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui klasifikasi perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi dan mengetahui bagaimana prosedur penerapan prinsip keadilan restorative oleh Polsek Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa tidak semua perkara pidana dapat dilakukan mediasi dan diterapkan keadilan restoraive melainkan hanya perkara pidana yang ancamannya dibawah 5 tahun, delik aduan, delik anak dan pelanggaran serta pertimbangan sosial yang mempengaruhinya. Sedangkan pertimbangan pelaksanaan prosedur mediasi dan penerapan keadilan restorative dilakukan dengan cara gelar perkara, dan selanjutnya apabila telah memenuhi syarat perundang-undangan maka keadilan restorative dapat dilaksanakan.","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132875368","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-03-31DOI: 10.52850/palarev.v2i1.4208
Chamdani Chamdani
The increase in the minimum wage that occurs every year becomes a separate issue for employers because they have to prepare additional costs, because the minimum wage must be adhered to avoid criminal labor sanctions. The application of criminal sanctions violations of the minimum wage provisions into two sharp blades for employers, on the one hand meet the minimum wage provisions are considered burdensome amid tight business competition and decreased work productivity due to restriction policies from the government in order to cope with the covid-19 outbreak. Sociological position of employers higher and stronger than workers it is necessary to force power to protect it. Violation minimum wage provisions are absolute complaints. Enforcement of criminal sanctions against companies that pay workers wages below the minimum wage during the covid-19 period, it is necessary to protect workers by prioritizing the return of wages until in accordance with the provisions and settlement of the parties (restorative justice) and criminal sanctions are a last resort (ultimum remidium).
{"title":"Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penegakan Upah Minimum Selama Masa Pandemi Covid 19","authors":"Chamdani Chamdani","doi":"10.52850/palarev.v2i1.4208","DOIUrl":"https://doi.org/10.52850/palarev.v2i1.4208","url":null,"abstract":"The increase in the minimum wage that occurs every year becomes a separate issue for employers because they have to prepare additional costs, because the minimum wage must be adhered to avoid criminal labor sanctions. The application of criminal sanctions violations of the minimum wage provisions into two sharp blades for employers, on the one hand meet the minimum wage provisions are considered burdensome amid tight business competition and decreased work productivity due to restriction policies from the government in order to cope with the covid-19 outbreak. Sociological position of employers higher and stronger than workers it is necessary to force power to protect it. Violation minimum wage provisions are absolute complaints. Enforcement of criminal sanctions against companies that pay workers wages below the minimum wage during the covid-19 period, it is necessary to protect workers by prioritizing the return of wages until in accordance with the provisions and settlement of the parties (restorative justice) and criminal sanctions are a last resort (ultimum remidium).","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125334343","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Banyak pelaku usaha di Kota Palangka Raya yang sudah memiliki merek terdaftar, namun belum disahkan, karena beberapa kendala salah satunya adalah nama produk yang terlalu umum. Tujuan Penelitian ialah untuk mengkaji Apa saja batasan-batasan merek yang harus disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan bagaimana dunia usaha mendapatkan perlindungan atas merek usahanya. Metode penelitian adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian adalah batasan merek yang dapat didaftarkan yaitu merek tersebut tidak bertentangan dengan ideologi negara dan peraturan perundang-undangan; tidak sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimintakan pendaftarannya; tidak mengandung unsur yang dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal, mutu, jenis, ukuran, jenis, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama suatu varietas tumbuhan yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa sejenis. jasa; tidak memuat informasi yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat barang dan/atau jasa yang dihasilkan; Memiliki daya pembeda; Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pendaftaran merek dan pelayanan bagi pelaku usaha adalah memberikan bantuan konsultasi dan pelayanan pendaftaran merek di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan sosialisasi kepada kelompok masyarakat melalui seminar dan pelatihan, sehingga masyarakat dapat melakukan pendaftaran pribadi atas mereknya sendiri
{"title":"Pendaftaran Merek Dagang: Pelaksanaan dan Hambatan Bagi Pelaku Usaha pada KemenkumHAM","authors":"Joanita Jalianery, Mulida Hayati, Aris Toteles, Puja Gusta Nuurani","doi":"10.52850/palarev.v2i1.4370","DOIUrl":"https://doi.org/10.52850/palarev.v2i1.4370","url":null,"abstract":"Banyak pelaku usaha di Kota Palangka Raya yang sudah memiliki merek terdaftar, namun belum disahkan, karena beberapa kendala salah satunya adalah nama produk yang terlalu umum. Tujuan Penelitian ialah untuk mengkaji Apa saja batasan-batasan merek yang harus disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan bagaimana dunia usaha mendapatkan perlindungan atas merek usahanya. Metode penelitian adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian adalah batasan merek yang dapat didaftarkan yaitu merek tersebut tidak bertentangan dengan ideologi negara dan peraturan perundang-undangan; tidak sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimintakan pendaftarannya; tidak mengandung unsur yang dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal, mutu, jenis, ukuran, jenis, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama suatu varietas tumbuhan yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa sejenis. jasa; tidak memuat informasi yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat barang dan/atau jasa yang dihasilkan; Memiliki daya pembeda; Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pendaftaran merek dan pelayanan bagi pelaku usaha adalah memberikan bantuan konsultasi dan pelayanan pendaftaran merek di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan sosialisasi kepada kelompok masyarakat melalui seminar dan pelatihan, sehingga masyarakat dapat melakukan pendaftaran pribadi atas mereknya sendiri","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133452614","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-03-31DOI: 10.52850/palarev.v2i1.4223
A. Nugroho, Evi Evi, Khoidin
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai akad murabahah dan penerapannya dalam akta notaris dan prakteknya di Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Palangkaraya. Adapun hasil penelitian diketahui bahwa notaris hanya melakukan pengikatan saja terhadap kontrak dan akad yang telah dibuat bank. Akad Murabahah dalam penerapannya dalam akta notaris adalah berdasarkan order dari bank syariah. Sehingga akad murabahah dibuat dengan berdasarkan data dan format yang telah disiapkan oleh bank syariah terhadap isi akadnya. Adapun terhadap akta yang dibuat adalah berdasarkan ketentuan dan unsur-unsur dari akta otentik dan sesuai dengan syarat sah dan mengikatnya akad. Selanjutny Akad murabahah dalam prakteknya di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya adalah menggunakan akad wakalah sebagai akad kuasa yang maksudnya bank syariah memberikan akad kuasa dengan wakalah kepada nasabah untuk mencarikan barang sehingga nasabah adalah penerima kuasa yang bertanggung jawab kepada bank syariah (pemberi kuasa) dan bukan sebagai pembeli. Terhadap jual beli (murabahah) bank syariah adalah mempunyai hak kepemilikan sebagai penjual. Karena akad murabahah adalah akad yang dapat menimbulkan risiko maka dalam hal ini adalah kewajiban kedua belah pihak dalam menanggung keuntungan dan kerugian.
{"title":"Akad Murabahah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Pada Prakteknya di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya","authors":"A. Nugroho, Evi Evi, Khoidin","doi":"10.52850/palarev.v2i1.4223","DOIUrl":"https://doi.org/10.52850/palarev.v2i1.4223","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai akad murabahah dan penerapannya dalam akta notaris dan prakteknya di Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Palangkaraya. Adapun hasil penelitian diketahui bahwa notaris hanya melakukan pengikatan saja terhadap kontrak dan akad yang telah dibuat bank. Akad Murabahah dalam penerapannya dalam akta notaris adalah berdasarkan order dari bank syariah. Sehingga akad murabahah dibuat dengan berdasarkan data dan format yang telah disiapkan oleh bank syariah terhadap isi akadnya. Adapun terhadap akta yang dibuat adalah berdasarkan ketentuan dan unsur-unsur dari akta otentik dan sesuai dengan syarat sah dan mengikatnya akad. Selanjutny Akad murabahah dalam prakteknya di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya adalah menggunakan akad wakalah sebagai akad kuasa yang maksudnya bank syariah memberikan akad kuasa dengan wakalah kepada nasabah untuk mencarikan barang sehingga nasabah adalah penerima kuasa yang bertanggung jawab kepada bank syariah (pemberi kuasa) dan bukan sebagai pembeli. Terhadap jual beli (murabahah) bank syariah adalah mempunyai hak kepemilikan sebagai penjual. Karena akad murabahah adalah akad yang dapat menimbulkan risiko maka dalam hal ini adalah kewajiban kedua belah pihak dalam menanggung keuntungan dan kerugian.","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133240229","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-03-31DOI: 10.52850/palarev.v2i1.4394
A. Putra, Louise Theresia
Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Salah satunya potensi sumber daya tersebut adalah dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hak pemerintah daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih dari daerah tersebut. Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah ini diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang salah satunya adalah pajak daerah. Pajak daerah kabupaten/kota sebagai kewenangan kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam memaksimalkan sumber-sumber dari pajak daerah tersebut terkhususnya pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan hal yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam tahun pajak. Namun, dalam realitasnya jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur masih tergolong rendah, dari data yang diperoleh selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020 adanya kesenjangan data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 43.823 lembar, namun yang dilunasi wajib pajak adalah 17.830 lembar dan jumlah yang menunggak adalah 25.993 lembar yang menyebabkan terhambatnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah terkhususnya dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan pada Peraturan Kabupaten Kotawaringin Timur diatur mengenai sanksi terhadap wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya atau telambat dalam membayar pajaknya yaitu adanya sanksi administratif.
{"title":"PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP WAJIB PAJAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN","authors":"A. Putra, Louise Theresia","doi":"10.52850/palarev.v2i1.4394","DOIUrl":"https://doi.org/10.52850/palarev.v2i1.4394","url":null,"abstract":"Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Salah satunya potensi sumber daya tersebut adalah dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hak pemerintah daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih dari daerah tersebut. Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah ini diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang salah satunya adalah pajak daerah. Pajak daerah kabupaten/kota sebagai kewenangan kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam memaksimalkan sumber-sumber dari pajak daerah tersebut terkhususnya pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan hal yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam tahun pajak. Namun, dalam realitasnya jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur masih tergolong rendah, dari data yang diperoleh selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020 adanya kesenjangan data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 43.823 lembar, namun yang dilunasi wajib pajak adalah 17.830 lembar dan jumlah yang menunggak adalah 25.993 lembar yang menyebabkan terhambatnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah terkhususnya dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan pada Peraturan Kabupaten Kotawaringin Timur diatur mengenai sanksi terhadap wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya atau telambat dalam membayar pajaknya yaitu adanya sanksi administratif.","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115644469","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：