Erlies Septiana Nurbani, Lalu Guna Nugraha, Diva Pitaloka
Sebagai subjek hukum internasional, Indonesia terikat pada berbagai perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, khususnya yang telah diratifikasi. Setelah meratifikasi perjanjian internasional, negara berkewajiban untuk menjamin implementasi perjanjian internasional, tidak hanya ke-luar dalam hal relasi Indonesia dengan negara lain, namun juga ke-dalam, dengan menjamin berlakunya perjanjian internasional dalam territorial negara. Mengenai implementasi perjanjian internasional di dalam suatu negara, khususnya bagi negara yang menganut faham dualisme, maka perjanjian internasional sudah seharusnya diubah ke dalam bentuk hukum atau perundang-undangan nasional. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian dengan skema yang sama pada tahun 2020, dimana tujuannya adalah untuk mengetahui pengaturan dan praktik ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia dan untuk menganalisis relasi antara instrument ratifikasi khususnya dalam hal ini adalah CITES 1973 dengan belum efektifnya perlindungan flora dan fauna yang terancam punah dalam kerangka perdagangan internasional di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban secara teoritis dan comprehensive terhadap belum optimalnya perlindungan flora dan fauna yang diatur dalam setiap appendiks CITES 1973, yang mana CITES 1973 ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres Nomor 43 Tahun 1978
{"title":"Analisis Yuridis terhadap Keppres Nomor 43 Tahun 1978 Tentang Pengesahan CITES 1973 Dalam Perspektif Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia","authors":"Erlies Septiana Nurbani, Lalu Guna Nugraha, Diva Pitaloka","doi":"10.36679/ulr.v5i2.3","DOIUrl":"https://doi.org/10.36679/ulr.v5i2.3","url":null,"abstract":"Sebagai subjek hukum internasional, Indonesia terikat pada berbagai perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, khususnya yang telah diratifikasi. Setelah meratifikasi perjanjian internasional, negara berkewajiban untuk menjamin implementasi perjanjian internasional, tidak hanya ke-luar dalam hal relasi Indonesia dengan negara lain, namun juga ke-dalam, dengan menjamin berlakunya perjanjian internasional dalam territorial negara. Mengenai implementasi perjanjian internasional di dalam suatu negara, khususnya bagi negara yang menganut faham dualisme, maka perjanjian internasional sudah seharusnya diubah ke dalam bentuk hukum atau perundang-undangan nasional. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian dengan skema yang sama pada tahun 2020, dimana tujuannya adalah untuk mengetahui pengaturan dan praktik ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia dan untuk menganalisis relasi antara instrument ratifikasi khususnya dalam hal ini adalah CITES 1973 dengan belum efektifnya perlindungan flora dan fauna yang terancam punah dalam kerangka perdagangan internasional di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban secara teoritis dan comprehensive terhadap belum optimalnya perlindungan flora dan fauna yang diatur dalam setiap appendiks CITES 1973, yang mana CITES 1973 ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres Nomor 43 Tahun 1978","PeriodicalId":257407,"journal":{"name":"Unizar Law Review","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127239148","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisis faktor-faktor dan keabsahan perkawinan usia anak dari sudut pandang hukum pidana dan adat. Merupakan jenis penelitian hukum empiris (sosio-legal), dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue aproach) dan pendekatan sosiologis. Upaya pemerintah dalam pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lombok Utara yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan melakukan penyuluhan agama dan kesehatan terkait dampak pernikahan anak di bawah umur. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui forum diskusi, pengajian masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan anak di bawah umur. Penyelesaian perkawinan usia anak yaitu dengan melakukan dispensasi nikah. Dalam hal pencegahan perkawinan usia anak, ada sanksi yang akan di terima oleh Pejabat yang berwenang menikahkan anak di bawah umur dalam hal ini KUA jika menikahkan anak di bawah umur tanpa adanya putusan Pengadilan. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP telah menggariskan bahwa jika dalam suatu perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita atau yang sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin (setubuhi), apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka yang membahayakan terhadap istri (yang notabene masih dibawah umur), maka diancam dengan pidana penjara, sehingga jika dari perkawinan dibawah umur ini kepada pihak perempuan (istri) mendapatkan luka-luka yang membahayakan sebagaimana ketentuan dalam pasal 288 ayat (1) maka kepada pelakunya di pidanakan. Kata Kunci: Perkawinan usia anak, faktor dan upaya pencehan, akibat hukum.
{"title":"Perkawinan Usia Anak Di Lombok Utara Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Adat","authors":"Cahya Yustianugraha","doi":"10.36679/ulr.v5i2.12","DOIUrl":"https://doi.org/10.36679/ulr.v5i2.12","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisis faktor-faktor dan keabsahan perkawinan usia anak dari sudut pandang hukum pidana dan adat. Merupakan jenis penelitian hukum empiris (sosio-legal), dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue aproach) dan pendekatan sosiologis. Upaya pemerintah dalam pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lombok Utara yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan melakukan penyuluhan agama dan kesehatan terkait dampak pernikahan anak di bawah umur. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui forum diskusi, pengajian masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan anak di bawah umur. Penyelesaian perkawinan usia anak yaitu dengan melakukan dispensasi nikah. Dalam hal pencegahan perkawinan usia anak, ada sanksi yang akan di terima oleh Pejabat yang berwenang menikahkan anak di bawah umur dalam hal ini KUA jika menikahkan anak di bawah umur tanpa adanya putusan Pengadilan. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP telah menggariskan bahwa jika dalam suatu perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita atau yang sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin (setubuhi), apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka yang membahayakan terhadap istri (yang notabene masih dibawah umur), maka diancam dengan pidana penjara, sehingga jika dari perkawinan dibawah umur ini kepada pihak perempuan (istri) mendapatkan luka-luka yang membahayakan sebagaimana ketentuan dalam pasal 288 ayat (1) maka kepada pelakunya di pidanakan. \u0000 \u0000 \u0000Kata Kunci: Perkawinan usia anak, faktor dan upaya pencehan, akibat hukum.","PeriodicalId":257407,"journal":{"name":"Unizar Law Review","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133536183","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kebijakan dan upaya-upaya pemerintahan dalam pengembangan sektor pariwisata di indonesia. Kepariwisataan memiliki peranan yang penting bagi perekonomian nasional, hal itu terbukti karena peningkatan pendapatan nasional, pendapatan daerah serta devisa negara. Kebijakan pemerintah sebagai langkah pertama dalam mewujudkan pemulihan pariwisata serta menarik wisatawan dalam jumlah banyak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif dengan 2 (dua) macam pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dengan ditetapkannya berbagai kebijakan investasi dalam sebuah tindakan dan peraturan perundang-undangan, maka kedepannya Pemerintah Provinsi yang ada di Indonesia secara normatif perlu agar membentuk peraturan daerah yang khusus memberi kewenangan kepada desa untuk mengembangkan desanya agar menjadi desa wisata dengan bantuan investasi asing. Upaya pengelolaan lingkungan lewat peningkatan kesadaran lingkungan di obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan usaha ranah lingkungan dan energi.
{"title":"Kajian Yuridis Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia","authors":"Rinda Philona, Novita Listyaningrum, Bq. Nuraini Dwi S, Baihaki Syakbani","doi":"10.36679/ulr.v5i2.13","DOIUrl":"https://doi.org/10.36679/ulr.v5i2.13","url":null,"abstract":"Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kebijakan dan upaya-upaya pemerintahan dalam pengembangan sektor pariwisata di indonesia. Kepariwisataan memiliki peranan yang penting bagi perekonomian nasional, hal itu terbukti karena peningkatan pendapatan nasional, pendapatan daerah serta devisa negara. Kebijakan pemerintah sebagai langkah pertama dalam mewujudkan pemulihan pariwisata serta menarik wisatawan dalam jumlah banyak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif dengan 2 (dua) macam pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dengan ditetapkannya berbagai kebijakan investasi dalam sebuah tindakan dan peraturan perundang-undangan, maka kedepannya Pemerintah Provinsi yang ada di Indonesia secara normatif perlu agar membentuk peraturan daerah yang khusus memberi kewenangan kepada desa untuk mengembangkan desanya agar menjadi desa wisata dengan bantuan investasi asing. Upaya pengelolaan lingkungan lewat peningkatan kesadaran lingkungan di obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan usaha ranah lingkungan dan energi.","PeriodicalId":257407,"journal":{"name":"Unizar Law Review","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114323198","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi irah-irah “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa” pada setiap putusan pengadilan perkara pidana sebagai salah satu dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara secara adil. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah:syarat yang harus dipenuhi jika irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pada bagian kepala putusan perkara pidana tetap dipertahankan yaitu: a), Hakim harus memiliki moralitas dan komitmen. b), Putusan Hakim harus dapat diterima. c),Putusan hakim sedapat mungkin tidak diajukan upaya hukum. d), Putusan Hakim harus bernuansa keadilan. e), Putusan hakim harus bernilai Ketuhanan.
{"title":"“Mempertanyakan” Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Putusan Perkara Pidana","authors":"Bahri Yamin, Ady Supryadi, F. Fahrurrozi","doi":"10.36679/ulr.v5i2.8","DOIUrl":"https://doi.org/10.36679/ulr.v5i2.8","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi irah-irah “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa” pada setiap putusan pengadilan perkara pidana sebagai salah satu dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara secara adil. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah:syarat yang harus dipenuhi jika irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pada bagian kepala putusan perkara pidana tetap dipertahankan yaitu: a), Hakim harus memiliki moralitas dan komitmen. b), Putusan Hakim harus dapat diterima. c),Putusan hakim sedapat mungkin tidak diajukan upaya hukum. d), Putusan Hakim harus bernuansa keadilan. e), Putusan hakim harus bernilai Ketuhanan.","PeriodicalId":257407,"journal":{"name":"Unizar Law Review","volume":"57 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128249738","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Di Indonesia pidana badan belum diatur dalam hukum positif, namun keberadaannya di dalam masyarakat diakui dan sering dipergunakan dalam bentuk-bentuk hukuman yang digunakan oleh sebagian masyarakat baik di dalam dunia pendidikan, militer, maupun dalam hukum-hukum adat yang diterapkan dalam masyarakat adat di berbagai daerah di nusantara termasuk penggunaan hukum Qanun di daerah Nangroe Aceh Darussalam. Oleh sebab itu, tulisan ini akan mengulas tentang eksistensi pidana badan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan dianalisis secara normatif kualitatif. Pidana terhadap tubuh (pidana badan) di Indonesia eksitensinya masih tetap diakui dan melekat pada nilai dan norma dasar yang diakui oleh Negara dan masyarakat Indonesia yang dapat dilihat dari berbagai aspek mulai dari aspek filsafat pemidanaan, teori pemidanaan, dan sudut pandang pancasila. Keberadaan pidana badan juga di dalam hukum Islam dan hukum adat masih diakui dan diyakini keberadaannnya untuk dapat diterapkan dalam pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
{"title":"Eksistensi Pidana Terhadap Tubuh (Pidana Badan) Di Indonesia","authors":"R. Ardiansyah","doi":"10.36679/ulr.v5i2.6","DOIUrl":"https://doi.org/10.36679/ulr.v5i2.6","url":null,"abstract":"Di Indonesia pidana badan belum diatur dalam hukum positif, namun keberadaannya di dalam masyarakat diakui dan sering dipergunakan dalam bentuk-bentuk hukuman yang digunakan oleh sebagian masyarakat baik di dalam dunia pendidikan, militer, maupun dalam hukum-hukum adat yang diterapkan dalam masyarakat adat di berbagai daerah di nusantara termasuk penggunaan hukum Qanun di daerah Nangroe Aceh Darussalam. Oleh sebab itu, tulisan ini akan mengulas tentang eksistensi pidana badan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan dianalisis secara normatif kualitatif. Pidana terhadap tubuh (pidana badan) di Indonesia eksitensinya masih tetap diakui dan melekat pada nilai dan norma dasar yang diakui oleh Negara dan masyarakat Indonesia yang dapat dilihat dari berbagai aspek mulai dari aspek filsafat pemidanaan, teori pemidanaan, dan sudut pandang pancasila. Keberadaan pidana badan juga di dalam hukum Islam dan hukum adat masih diakui dan diyakini keberadaannnya untuk dapat diterapkan dalam pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.","PeriodicalId":257407,"journal":{"name":"Unizar Law Review","volume":"112 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129586506","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：