Pub Date : 2019-06-19DOI: 10.46367/iqtishaduna.v8i1.153
Iis Sutardi
Labelisasi halal merupakan pencatuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor dalam kemasan ditinjau perspektif ekonomi syariah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor dalam kemasan. Lokasi penelitian ini pada Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Populasi penelitian ini berjumlah 442.211 orang dan sampel yang diperoleh sebanyak 100 orang dengan teknik sampel menggunakan rumus slovin yang kemudian diklasifikasikan dengan menggunakan simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket secara langsung kepada konsumen di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan skala likert kemudian diberi skor. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan kategori pengukuran “Sangat Baik” pada kategori 81%-100%, “Baik” pada kategori 61%-80%, “Tidak Pasti” pada kategori 41%-60%, “Buruk” pada kategori 21%-40%, dan “Sangat Buruk” pada kategori 0%-20%. Berdasarkan analis data dapat diketahui analisis persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor dalam kemasan ditinjau perspektif ekonomi syariah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dikatakan “Baik” dengan persentase 74% yang berada pada 60%-80%. Adapun faktor yang menentukan persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor dalam kemasan ditinjau perspektif ekonomi syariah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yaitu faktor memilih. Dalam menentukan (mengambil dan sebagainya) sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan selera dan sebagainya. Sedangkan mengatur yakni tentang kepastian hukum yang berlaku tentang produk makanan yang berlabel halal. Menafsirkan apakah produk makanan impor dalam kemasan sudah berlabel halal MUI.
{"title":"Analisis Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi Halal Pada Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis","authors":"Iis Sutardi","doi":"10.46367/iqtishaduna.v8i1.153","DOIUrl":"https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.153","url":null,"abstract":"Labelisasi halal merupakan pencatuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor dalam kemasan ditinjau perspektif ekonomi syariah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor dalam kemasan. Lokasi penelitian ini pada Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Populasi penelitian ini berjumlah 442.211 orang dan sampel yang diperoleh sebanyak 100 orang dengan teknik sampel menggunakan rumus slovin yang kemudian diklasifikasikan dengan menggunakan simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket secara langsung kepada konsumen di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan skala likert kemudian diberi skor. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan kategori pengukuran “Sangat Baik” pada kategori 81%-100%, “Baik” pada kategori 61%-80%, “Tidak Pasti” pada kategori 41%-60%, “Buruk” pada kategori 21%-40%, dan “Sangat Buruk” pada kategori 0%-20%. Berdasarkan analis data dapat diketahui analisis persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor dalam kemasan ditinjau perspektif ekonomi syariah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dikatakan “Baik” dengan persentase 74% yang berada pada 60%-80%. Adapun faktor yang menentukan persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor dalam kemasan ditinjau perspektif ekonomi syariah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yaitu faktor memilih. Dalam menentukan (mengambil dan sebagainya) sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan selera dan sebagainya. Sedangkan mengatur yakni tentang kepastian hukum yang berlaku tentang produk makanan yang berlabel halal. Menafsirkan apakah produk makanan impor dalam kemasan sudah berlabel halal MUI.","PeriodicalId":260493,"journal":{"name":"IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122151400","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-06-19DOI: 10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.157
Zulfikar Hasan
At the end of 2016, the Islamic banking market share stood at 356.5 trillion Indonesian rupiahs ($26.7 billion), equivalent to 5.03 per cent of the total banking sector’s assets. Islamic banking assets have risen faster year-on-year compared to conventional banking, registering a growth of 8.8 per cent in 2015 and 20.3 per cent in 2016. The performance of the Islamic banking industry in Indonesia has yet to satisfy the public’s expectations. Although with a market of more than 200 million Muslims, Islamic banks in Indonesia still face difficulties luring more customers and increasing their assets. For three consecutive years, the market share of the sharia banks in the country stood still at less than 5 per cent. According to the Global Advisors Islamic Finance Outlook Report for 2016, no Indonesian Islamic banks were ranked in the top five largest banks based on assets in Southeast Asia. This is an alarming situation for the industry and regulators. Thus, it evokes a question: Is the market becoming saturated for Islamic finance? This study aims to determine the factors that affect the market share of Islamic banks in Indonesia. With a focus on four main items, Islamic banking regulations, Islamic banking inclusion and literacy are still low from conventional banks, Islamic banking still does not have sufficient capital and the number and quality of Human Resources (HR) that are inadequate. This study uses an analytical descriptive study is to describe and analyzed data obtained based on primary and secondary data. While the method used is normative and focused on the study of literature, which is then analyzed qualitatively juridical.
截至2016年底，伊斯兰银行市场份额为356.5万亿印尼盾(267亿美元)，相当于银行业总资产的5.03%。与传统银行相比，伊斯兰银行资产的同比增长速度更快，2015年增长8.8%，2016年增长20.3%。印尼伊斯兰银行业的表现还没有达到公众的预期。尽管印尼有超过2亿的穆斯林市场，但伊斯兰银行在吸引更多客户和增加资产方面仍然面临困难。印尼伊斯兰银行在该国的市场份额连续三年保持在5%以下。根据Global Advisors《2016年伊斯兰金融展望报告》(Global Advisors Islamic Finance Outlook Report)，按资产计算，印尼伊斯兰银行没有一家进入东南亚前五大银行之列。对于行业和监管机构来说，这是一个令人担忧的情况。因此，这引发了一个问题:伊斯兰金融市场是否趋于饱和?本研究旨在确定影响印尼伊斯兰银行市场份额的因素。重点关注四个主要项目，即伊斯兰银行监管，伊斯兰银行包容性和识字率仍然低于传统银行，伊斯兰银行仍然没有足够的资本，人力资源(HR)的数量和质量不足。本研究采用的是分析性描述性研究，即对所获得的一手数据和二手数据进行描述和分析。而使用的方法是规范的，侧重于文学研究，然后定性地分析法律。
{"title":"Market Share Islamic Banking In Indonesia","authors":"Zulfikar Hasan","doi":"10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.157","DOIUrl":"https://doi.org/10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.157","url":null,"abstract":"At the end of 2016, the Islamic banking market share stood at 356.5 trillion Indonesian rupiahs ($26.7 billion), equivalent to 5.03 per cent of the total banking sector’s assets. Islamic banking assets have risen faster year-on-year compared to conventional banking, registering a growth of 8.8 per cent in 2015 and 20.3 per cent in 2016. The performance of the Islamic banking industry in Indonesia has yet to satisfy the public’s expectations. Although with a market of more than 200 million Muslims, Islamic banks in Indonesia still face difficulties luring more customers and increasing their assets. For three consecutive years, the market share of the sharia banks in the country stood still at less than 5 per cent. According to the Global Advisors Islamic Finance Outlook Report for 2016, no Indonesian Islamic banks were ranked in the top five largest banks based on assets in Southeast Asia. This is an alarming situation for the industry and regulators. Thus, it evokes a question: Is the market becoming saturated for Islamic finance? This study aims to determine the factors that affect the market share of Islamic banks in Indonesia. With a focus on four main items, Islamic banking regulations, Islamic banking inclusion and literacy are still low from conventional banks, Islamic banking still does not have sufficient capital and the number and quality of Human Resources (HR) that are inadequate. This study uses an analytical descriptive study is to describe and analyzed data obtained based on primary and secondary data. While the method used is normative and focused on the study of literature, which is then analyzed qualitatively juridical.","PeriodicalId":260493,"journal":{"name":"IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita","volume":"194 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133455776","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-06-19DOI: 10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.150
L. Hakim
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return on asset, Investment Opportunity set berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2013. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam LQ45 secara konsisten 2011-2013 serta memiliki laporan keuangan lengkap 2011-2013. Hasil pengujian mengemukan bahwa Return on asset, Investment Opportunity set berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan LQ45 secara simultan. Pengujian hipetesis membuktikan Return on Asset tidak berpengaruh dalam meningkatkan Nilai Perusahaan, Investment Opportunity set berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Nilai Perusahaan dan Good Corporate Governance berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Nilai Perusahaan.
{"title":"Pengaruh Return On Asset, Investment Opportunity Set Dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan LQ45","authors":"L. Hakim","doi":"10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.150","DOIUrl":"https://doi.org/10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.150","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return on asset, Investment Opportunity set berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2013. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam LQ45 secara konsisten 2011-2013 serta memiliki laporan keuangan lengkap 2011-2013. Hasil pengujian mengemukan bahwa Return on asset, Investment Opportunity set berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan LQ45 secara simultan. Pengujian hipetesis membuktikan Return on Asset tidak berpengaruh dalam meningkatkan Nilai Perusahaan, Investment Opportunity set berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Nilai Perusahaan dan Good Corporate Governance berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Nilai Perusahaan.","PeriodicalId":260493,"journal":{"name":"IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122218333","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-06-19DOI: 10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.148
Eko Priadi, Mhd Erwin Munthe
The growth of Sharia Economic accelerating in the last three decades is also affecting the increase of potential disputes on sharia economic field. For the purposes of fast, effective and efficient dispute settlement, the disputing parties tend to prefer non-litigation dispute settlement through alternative dispute resolutions (ADR), one of which is through the National Sharia Arbitration Board. The results of this study showed that the authority of the National Sharia Arbitration Board on sharia economic dispute settlement is determined by whether or not the arbitration agreement, either before a dispute arises (Pactum Compromittendo) or after the dispute arises (Acta Compromise). Thereby, the legitimacy of the authority of the National Sharia Arbitration Board on Syariah economic dispute settlement, based on the principle of Pacta Sunt Servanda and Consensual Principles contained in the Civil Code. Further, registration and execution of the National Sharia Arbitration Board verdict should be carried out by the Religious Courts, including the cancellation of the legal action on the verdict. It is based on two factors: (1) the basic legality of absolute competence of the Religious Courts in the Islamic economic dispute resolution as set out in Article 49 of Regulation No. 3/2006 on the Religious Courts; and (2) the basic relevance of the substance of Islamic law which is implemented by the National Sharia Arbitration Board.
{"title":"Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia","authors":"Eko Priadi, Mhd Erwin Munthe","doi":"10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.148","DOIUrl":"https://doi.org/10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.148","url":null,"abstract":"The growth of Sharia Economic accelerating in the last three decades is also affecting the increase of potential disputes on sharia economic field. For the purposes of fast, effective and efficient dispute settlement, the disputing parties tend to prefer non-litigation dispute settlement through alternative dispute resolutions (ADR), one of which is through the National Sharia Arbitration Board. The results of this study showed that the authority of the National Sharia Arbitration Board on sharia economic dispute settlement is determined by whether or not the arbitration agreement, either before a dispute arises (Pactum Compromittendo) or after the dispute arises (Acta Compromise). Thereby, the legitimacy of the authority of the National Sharia Arbitration Board on Syariah economic dispute settlement, based on the principle of Pacta Sunt Servanda and Consensual Principles contained in the Civil Code. Further, registration and execution of the National Sharia Arbitration Board verdict should be carried out by the Religious Courts, including the cancellation of the legal action on the verdict. It is based on two factors: (1) the basic legality of absolute competence of the Religious Courts in the Islamic economic dispute resolution as set out in Article 49 of Regulation No. 3/2006 on the Religious Courts; and (2) the basic relevance of the substance of Islamic law which is implemented by the National Sharia Arbitration Board.","PeriodicalId":260493,"journal":{"name":"IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131523489","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-06-19DOI: 10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.152
S. Susilawati
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal dalam menjalankan kegiatan pemasaran ikan di Kabupaten Bengkalis, (2) Saluran distribusi pemasaran yang ditempuh oleh nelayan di Kabupaten Bengkalis, (3) Tinjauan perspektif ekonomi Islam terhadap pemasaran ikan yang dilakukan oleh nelayan di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Populasi dan sampel penelitian adalah nelayan yang ada di Kabupaten Bengkalis dengan jumlah populasi sebesar 2986 orang pada tahun 2015 diperkecil dengan rumus Solvin sehingga jumlah sampel menjadi 97 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, pembagian angket (koesioner), wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor Internal meliputi; kekuatan dan kelemahan. a. Kekuatan yaitu, Kemampuan hasil produksi perikanan yang cukup besar, Melimpahnya sumberdaya kelautan dan perikanan, dan letak wilayah yang strategis. b. kelemahan yaitu, produksi hasil tangkapan yang tidak menentu, harga yang tidak setabil, kelembagaan TPI (tempat pendaratan ikan) yang tidak berfungsi, dan lemahnya pengetahuan pemasaran. Dan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman; a. Peluang yaitu, produksi hasil tangkapan yang bervariasi, wilayah pemasaran yang luas, dan kualitas hasil tangkapan yang segar. b. Ancaman yaitu, produksi hasil tangkapan yang mudah rusak, penetapan harga secara sepihak, pengetahuan masyarakat tentang harga yang masih rendah, dan perkembangan teknologi dalam pemasaran yang masih minim. Saluran distribusi pemasaran ikan yang ditempuh nelayan Kabupaten Bengkalis adalah 1) Nelayan memasarkan langsung kepada Konsumen; 2) Nelayan memasarkan langsung kepada pedagang pengumpul untuk kemudian dipasarkan kembali kepada pedagang pengecer maupun konsumen akhir; 3) Nelayan memasarkan langsung kepada pedagang pengecer untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen akhir. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, pemasaran ikan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis dalam kegiatan pemasaran harus berlandaskan nilai-nilai Islam berkaitan dengan kualitas dan keberadaan barang, penetapan harga barang, tempat distribusi barang, serta promosi barang yang terhindar dari adanya unsur garar, Ikhtikar, menzolimi, terzolimi dan unsur riba dalam aktivitas pemasaran.
{"title":"Analisis Pemasaran Ikan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Bengkalis (Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam)","authors":"S. Susilawati","doi":"10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.152","DOIUrl":"https://doi.org/10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.152","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal dalam menjalankan kegiatan pemasaran ikan di Kabupaten Bengkalis, (2) Saluran distribusi pemasaran yang ditempuh oleh nelayan di Kabupaten Bengkalis, (3) Tinjauan perspektif ekonomi Islam terhadap pemasaran ikan yang dilakukan oleh nelayan di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Populasi dan sampel penelitian adalah nelayan yang ada di Kabupaten Bengkalis dengan jumlah populasi sebesar 2986 orang pada tahun 2015 diperkecil dengan rumus Solvin sehingga jumlah sampel menjadi 97 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, pembagian angket (koesioner), wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor Internal meliputi; kekuatan dan kelemahan. a. Kekuatan yaitu, Kemampuan hasil produksi perikanan yang cukup besar, Melimpahnya sumberdaya kelautan dan perikanan, dan letak wilayah yang strategis. b. kelemahan yaitu, produksi hasil tangkapan yang tidak menentu, harga yang tidak setabil, kelembagaan TPI (tempat pendaratan ikan) yang tidak berfungsi, dan lemahnya pengetahuan pemasaran. Dan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman; a. Peluang yaitu, produksi hasil tangkapan yang bervariasi, wilayah pemasaran yang luas, dan kualitas hasil tangkapan yang segar. b. Ancaman yaitu, produksi hasil tangkapan yang mudah rusak, penetapan harga secara sepihak, pengetahuan masyarakat tentang harga yang masih rendah, dan perkembangan teknologi dalam pemasaran yang masih minim. Saluran distribusi pemasaran ikan yang ditempuh nelayan Kabupaten Bengkalis adalah 1) Nelayan memasarkan langsung kepada Konsumen; 2) Nelayan memasarkan langsung kepada pedagang pengumpul untuk kemudian dipasarkan kembali kepada pedagang pengecer maupun konsumen akhir; 3) Nelayan memasarkan langsung kepada pedagang pengecer untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen akhir. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, pemasaran ikan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis dalam kegiatan pemasaran harus berlandaskan nilai-nilai Islam berkaitan dengan kualitas dan keberadaan barang, penetapan harga barang, tempat distribusi barang, serta promosi barang yang terhindar dari adanya unsur garar, Ikhtikar, menzolimi, terzolimi dan unsur riba dalam aktivitas pemasaran.","PeriodicalId":260493,"journal":{"name":"IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115290365","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-06-19DOI: 10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.154
Irawan Fakhrudin Mahalizikri
Pembangunan disektor fisik yang terus malaju seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diimbangi dengan kemajuan masyarakat pada aspek nonfisik. Sejauh ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masih menyisakan ketertinggalan masyarakat pada aspek nonfisik. Dunia pendidikan, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan masih jauh manjadi problem klasik yang butuh penanganan serius dari semua pihak. Perguruan Tinggi sangat berperan dalam ikut serta menyukseskan program pembangunan Nasional. Tujuan utama pembangunan Nasional adalah pembentukan masyarakat Indonesia yang modern namun tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 45. Dalam pembentukan masyarakat yang modern ini, perguruan tinggi bertugas menciptakan tenaga-tenaga ahli yang harus memiliki pengetahuan tinggi dan mampu mengembangkan ilmunya melalui teknologi yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan mengikuti derap langkah pembangunan yang semakin dinamis untuk meningkatkan sumber daya manusia baik dalam pemamfaatan serta pengolahan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dalam mengimplementasikan keilmuan yang dimiliki dari berbagai disiplin ilmu yang untuk selanjutnya dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat khususnya desa Sepotong dalam memberdayakan salah satu unit potensi yakni tanaman pucuk merah.
{"title":"Membangun Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Dengan Budidaya Tanaman Pucuk Merah Pada Unit Usaha BUMDes Desa Sepotong","authors":"Irawan Fakhrudin Mahalizikri","doi":"10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.154","DOIUrl":"https://doi.org/10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.154","url":null,"abstract":"Pembangunan disektor fisik yang terus malaju seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diimbangi dengan kemajuan masyarakat pada aspek nonfisik. Sejauh ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masih menyisakan ketertinggalan masyarakat pada aspek nonfisik. Dunia pendidikan, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan masih jauh manjadi problem klasik yang butuh penanganan serius dari semua pihak. Perguruan Tinggi sangat berperan dalam ikut serta menyukseskan program pembangunan Nasional. Tujuan utama pembangunan Nasional adalah pembentukan masyarakat Indonesia yang modern namun tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 45. Dalam pembentukan masyarakat yang modern ini, perguruan tinggi bertugas menciptakan tenaga-tenaga ahli yang harus memiliki pengetahuan tinggi dan mampu mengembangkan ilmunya melalui teknologi yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan mengikuti derap langkah pembangunan yang semakin dinamis untuk meningkatkan sumber daya manusia baik dalam pemamfaatan serta pengolahan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dalam mengimplementasikan keilmuan yang dimiliki dari berbagai disiplin ilmu yang untuk selanjutnya dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat khususnya desa Sepotong dalam memberdayakan salah satu unit potensi yakni tanaman pucuk merah.","PeriodicalId":260493,"journal":{"name":"IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126919573","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-06-19DOI: 10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.149
M. Miftahuddin, Decky Hendarsyah
Mobile Banking is a banking service using mobile communication tools such as mobile phones by providing many facilities for banking transactions through applications on mobile phones. This research was conducted to find out the Comparison of Bank Syariah Mandiri Bengkalis Branch Office Mobile Banking Application Facilities with Bank Mandiri Bengkalis Branch Office. The research method used in this study is a qualitative descriptive method by comparing the facilities, rates, number of user customers and the security of the Mobile Banking of both banks, then how to use Mobile Banking from an Islamic perspective. After being investigated, it was found that Bank Mandiri Mobile Banking application facilities were better than Bank Syariah Mandiri. Whereas Mobile Banking in an Islamic perspective may be done because it does not cause harm but it is something that brings many benefits.
{"title":"Analisis Perbandingan Fasilitas Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Mandiri KCP. Bengkalis Dengan Bank Mandiri KC. Bengkalis","authors":"M. Miftahuddin, Decky Hendarsyah","doi":"10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.149","DOIUrl":"https://doi.org/10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.149","url":null,"abstract":"Mobile Banking is a banking service using mobile communication tools such as mobile phones by providing many facilities for banking transactions through applications on mobile phones. This research was conducted to find out the Comparison of Bank Syariah Mandiri Bengkalis Branch Office Mobile Banking Application Facilities with Bank Mandiri Bengkalis Branch Office. The research method used in this study is a qualitative descriptive method by comparing the facilities, rates, number of user customers and the security of the Mobile Banking of both banks, then how to use Mobile Banking from an Islamic perspective. After being investigated, it was found that Bank Mandiri Mobile Banking application facilities were better than Bank Syariah Mandiri. Whereas Mobile Banking in an Islamic perspective may be done because it does not cause harm but it is something that brings many benefits.","PeriodicalId":260493,"journal":{"name":"IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116765413","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-06-19DOI: 10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.151
Sri Rahmany
Wakaf dalam doktrin agama Islam merupakan salah satu bentuk ibadah yang syarat nilai, karena selainmengandung dimensi vertikal, juga berdimensi horizontal, yang dalam istilah bahasa yuridis formaldikatakan dengan kata-kata kepentingan ibadah dan keperluan umum. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No.1 Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) Bahagian 1 Sek. 2- Tafsiranmenurut peraturan pemerintah bab amanah khairat seksyen 61 wakaf dan nazar. P.U (A) 352/85. Akta A585. Secara substantif terdapat beberapa pasal (seksyen) dalam Enakmen yang menunjukkan bagaimana seharusnya pola kerja lembaga otoritas (Majlis) dalam menangani proses-proses prosedural wakaf. Di antaranya pasal 61dan 62 Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) yang berbunyi:Walaupun apa-apa peruntukan yang bertentangan yang terkandung dalam mana-mana surat cara atau peristiharaan yng mengwujudkan, mengawal atau menyentuh perkara itu, Majlis hendaklah menjadi pemegang amanah yang tunggal bagi semua wakaf, samaada ‘am atau wakaf khas, semua nazar ‘am dan semua amanah dari pada segala perihal khairat bagi menyokong dan memajukan agama Islam atau bagi faedah orang-orang Islam mengikut hukum syarak setakat mana-mana harta yang tersentuh olehnya dan terletak di dalam wilayah-wilayah persekutuan dan jika pemberi harta itu atas orang lain yang mengwujudkan amanah wakaf atau nazr ‘am itu telah berdomisili di wilayah-wilayah Persekutuan setakat semua harta yang tersentuh olehnya di mana-mana jua harta itu terletak.‚ Prosedur dan langkah-langkah mewakafkan harta benda selama ini berjalan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (i) Peristirahan Niyat yaitu pemberitahuan tertulis dari pihak wakif kepada Majlis. Di dalamnya harus ditulis dengan jelas maksud dan tujuan wakaf; dan juga lampiran berupa (semacam akte tanah) yang menjustifikasi bahwa tanah atau harta dimaksud milik wakif; (ii) Pemeriksaan Harta yaitu pemeriksaan harta benda yang dimaksud oleh wakif sebagai wakaf yang dilakukan oleh Majlis dengan tujuan agar ia dapat dipastikan keberadaannya, sehingga pengesahan yang dibuat dapat dipastikankeadaannya; (iii) Majlis Penyerahan Harta yaitu pengesahan yang dilakukan oleh wakif di depan Majlis dengan disaksikan dua saksi di atas kertas ‚Borang Lafadz Wakaf yang secara detail di dalamnya terpaparkan jenis harta, tujuan, dan tempat tanda tangan bagi pihak-pihak terlibat pengesahan; (iv) Proses Tukar Hakmilik Harta yaitu menulis ulang dan melengkapi surat-surat administrasi yang dilakukan oleh Baitulmal setelah Majlis menyerahkan kepadanya. Baitulmal akan mengajukan secara resmi kepada Pejabat tanah (semacam Badan Agraria) untuk mengurus akte hak milik tanah; (v) Proses Pembangunan Harta Wakaf yaitu pelaksanaan pembangunan harta wakaf sesuai dengan rencana Baitulmal dengan mengikuti tujuan yang telah ditetapkan.
{"title":"Wakaf Produktif Di Malaysia","authors":"Sri Rahmany","doi":"10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.151","DOIUrl":"https://doi.org/10.46367/IQTISHADUNA.V8I1.151","url":null,"abstract":"Wakaf dalam doktrin agama Islam merupakan salah satu bentuk ibadah yang syarat nilai, karena selainmengandung dimensi vertikal, juga berdimensi horizontal, yang dalam istilah bahasa yuridis formaldikatakan dengan kata-kata kepentingan ibadah dan keperluan umum. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No.1 Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) Bahagian 1 Sek. 2- Tafsiranmenurut peraturan pemerintah bab amanah khairat seksyen 61 wakaf dan nazar. P.U (A) 352/85. Akta A585. Secara substantif terdapat beberapa pasal (seksyen) dalam Enakmen yang menunjukkan bagaimana seharusnya pola kerja lembaga otoritas (Majlis) dalam menangani proses-proses prosedural wakaf. Di antaranya pasal 61dan 62 Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) yang berbunyi:Walaupun apa-apa peruntukan yang bertentangan yang terkandung dalam mana-mana surat cara atau peristiharaan yng mengwujudkan, mengawal atau menyentuh perkara itu, Majlis hendaklah menjadi pemegang amanah yang tunggal bagi semua wakaf, samaada ‘am atau wakaf khas, semua nazar ‘am dan semua amanah dari pada segala perihal khairat bagi menyokong dan memajukan agama Islam atau bagi faedah orang-orang Islam mengikut hukum syarak setakat mana-mana harta yang tersentuh olehnya dan terletak di dalam wilayah-wilayah persekutuan dan jika pemberi harta itu atas orang lain yang mengwujudkan amanah wakaf atau nazr ‘am itu telah berdomisili di wilayah-wilayah Persekutuan setakat semua harta yang tersentuh olehnya di mana-mana jua harta itu terletak.‚ Prosedur dan langkah-langkah mewakafkan harta benda selama ini berjalan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (i) Peristirahan Niyat yaitu pemberitahuan tertulis dari pihak wakif kepada Majlis. Di dalamnya harus ditulis dengan jelas maksud dan tujuan wakaf; dan juga lampiran berupa (semacam akte tanah) yang menjustifikasi bahwa tanah atau harta dimaksud milik wakif; (ii) Pemeriksaan Harta yaitu pemeriksaan harta benda yang dimaksud oleh wakif sebagai wakaf yang dilakukan oleh Majlis dengan tujuan agar ia dapat dipastikan keberadaannya, sehingga pengesahan yang dibuat dapat dipastikankeadaannya; (iii) Majlis Penyerahan Harta yaitu pengesahan yang dilakukan oleh wakif di depan Majlis dengan disaksikan dua saksi di atas kertas ‚Borang Lafadz Wakaf yang secara detail di dalamnya terpaparkan jenis harta, tujuan, dan tempat tanda tangan bagi pihak-pihak terlibat pengesahan; (iv) Proses Tukar Hakmilik Harta yaitu menulis ulang dan melengkapi surat-surat administrasi yang dilakukan oleh Baitulmal setelah Majlis menyerahkan kepadanya. Baitulmal akan mengajukan secara resmi kepada Pejabat tanah (semacam Badan Agraria) untuk mengurus akte hak milik tanah; (v) Proses Pembangunan Harta Wakaf yaitu pelaksanaan pembangunan harta wakaf sesuai dengan rencana Baitulmal dengan mengikuti tujuan yang telah ditetapkan.","PeriodicalId":260493,"journal":{"name":"IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129748812","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：