Pub Date : 2023-02-06DOI: 10.22146/abis.v11i1.82083
Tuti Seftiany, Singgih Wijayana
Penelitian ini mendeskripsikan hasil evaluasi yang dilakukan pada usaha kecil di Kota Samarinda, khususnya pada entitas mikro terkait sejauh mana entitas-entitas tersebut siap untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan untuk menunjang kebtuhan dan keselarasan pelaporan keuangan dalam upaya keberlanjutan entitas UMKM tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner kepada 236 sampel dari kelompok usaha kecil yang ada di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Data terkait sampel dari penelitian diperoleh dari DISPERNDAGKOP Provinsi Kalimantan Timur yang berada di Kota Samarinda. Penilitian ini menggunakan empat indikator untuk menilai kesiapan UMKM yaitu pengetahuan, pemahaman, asusmsi biaya dan manfaat, dan sumber daya manusia.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa entitas secara signfikan belum siap untuk mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Entitas yang sudah membuat laporan keuangan masih banyak yang menggunakan jasa dari Kantor Jasa Akuntan (KJA) walaupun sudah memiliki sumber daya yang menangani bagian keuanggan entitas. Penggunaan laporan keuangan tersebut juga masih ditujukan untuk pengambilan keputusan dan kebutuhan perpajakan. Studi ini memberikan gambaran bahwa, dibutuhkannya sinergi dari pihak pemerintah dan sisi akademisi untuk memberikan edukasi tidak hanya kepada pelaku UMKM. Namun, juga kepada calon sumber daya manusia yang akan bekerja di bidang akuntansi untuk memiliki kesadaran terhadap Standar Akuntansi yang berlaku, khususnya di Kota Samarinda.
{"title":"Evaluasi Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (Sak Emkm) Pad A Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Pada UMKM Di Kota Samarinda)","authors":"Tuti Seftiany, Singgih Wijayana","doi":"10.22146/abis.v11i1.82083","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/abis.v11i1.82083","url":null,"abstract":"Penelitian ini mendeskripsikan hasil evaluasi yang dilakukan pada usaha kecil di Kota Samarinda, khususnya pada entitas mikro terkait sejauh mana entitas-entitas tersebut siap untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan untuk menunjang kebtuhan dan keselarasan pelaporan keuangan dalam upaya keberlanjutan entitas UMKM tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner kepada 236 sampel dari kelompok usaha kecil yang ada di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Data terkait sampel dari penelitian diperoleh dari DISPERNDAGKOP Provinsi Kalimantan Timur yang berada di Kota Samarinda. Penilitian ini menggunakan empat indikator untuk menilai kesiapan UMKM yaitu pengetahuan, pemahaman, asusmsi biaya dan manfaat, dan sumber daya manusia.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa entitas secara signfikan belum siap untuk mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Entitas yang sudah membuat laporan keuangan masih banyak yang menggunakan jasa dari Kantor Jasa Akuntan (KJA) walaupun sudah memiliki sumber daya yang menangani bagian keuanggan entitas. Penggunaan laporan keuangan tersebut juga masih ditujukan untuk pengambilan keputusan dan kebutuhan perpajakan. Studi ini memberikan gambaran bahwa, dibutuhkannya sinergi dari pihak pemerintah dan sisi akademisi untuk memberikan edukasi tidak hanya kepada pelaku UMKM. Namun, juga kepada calon sumber daya manusia yang akan bekerja di bidang akuntansi untuk memiliki kesadaran terhadap Standar Akuntansi yang berlaku, khususnya di Kota Samarinda.","PeriodicalId":281065,"journal":{"name":"ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121500229","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-06DOI: 10.22146/abis.v11i1.82088
M. Irvan, Dian Kartika Rahajeng
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Good Corporate Governance (GCG) pada sebuah negara, budaya nasional dan kondisi ekonomi suatu negara dengan tingkat korupsi yang terjadi pada suatu negara tersebut. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data yang diterbitkan oleh transparancy international, indeks budaya dari hosftade insight, dan GDP per kapita dari worldbank. Data yang diambil dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa GCG dan kondisi ekonomi masih menjadi faktor penting dalam mengurangi tingkat korupsi yang terjadi pada suatu negara. dengan dimasukkannya variabel budaya yang ada pada negara tersebut, efek GCG dan kondisi ekonimi pada korupsi menjadi tidak stabil pada berbagai tingkat signifikansi. Penelitian ini menjadikan budaya sebagai variable moderasi variabel GCG dan kondisi ekonomi terhadap tingkat korupsi sebuah negara. Penelitian menggunakan teori institusi dan teori agensi untuk meneliti antara GCG budaya serta teori segitiga kecurangan dalam meneliti korupsi dengan kondisi perekonomian pada suatu negara.
{"title":"Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Tingkat Korupsi Dengan Budaya Sebagai Variabel Moderasi","authors":"M. Irvan, Dian Kartika Rahajeng","doi":"10.22146/abis.v11i1.82088","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/abis.v11i1.82088","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Good Corporate Governance (GCG) pada sebuah negara, budaya nasional dan kondisi ekonomi suatu negara dengan tingkat korupsi yang terjadi pada suatu negara tersebut. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data yang diterbitkan oleh transparancy international, indeks budaya dari hosftade insight, dan GDP per kapita dari worldbank. Data yang diambil dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa GCG dan kondisi ekonomi masih menjadi faktor penting dalam mengurangi tingkat korupsi yang terjadi pada suatu negara. dengan dimasukkannya variabel budaya yang ada pada negara tersebut, efek GCG dan kondisi ekonimi pada korupsi menjadi tidak stabil pada berbagai tingkat signifikansi. Penelitian ini menjadikan budaya sebagai variable moderasi variabel GCG dan kondisi ekonomi terhadap tingkat korupsi sebuah negara. Penelitian menggunakan teori institusi dan teori agensi untuk meneliti antara GCG budaya serta teori segitiga kecurangan dalam meneliti korupsi dengan kondisi perekonomian pada suatu negara.","PeriodicalId":281065,"journal":{"name":"ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130374513","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-06DOI: 10.22146/abis.v11i1.82081
M. Faisal, Ertambang Nurhatyo
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengukuran kinerja dan memberikan rekomendasi yang dapat mendorong upaya peningkatan kinerja organisasi pemerintah di bidang produksi dan pelayanan publik sektor perikanan dengan model balanced scorecard.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer berupa hasil wawancara mendalam dengan koordinator, karyawan, dan pelanggan di LPIAP Sluke dan data sekunder berupa analisis data karyawan, laporan keuangan, produksi, dan penjualan tahun 2021-2022.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 23 indikator kinerja utama (IKU) terdapat 2 IKU tidak mencapai target dan 2 IKU yang belum mencapai target, tetapi diperkirakan akan mencapai target pada akhir tahun 2022. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa LPIAP Sluke sebenarnya kekurangan tenaga kerja kompeten dan terlatih di bidang perikanan, hal ini tidak dapat diidentifikasi melalui pengukuran kinerja secara tradisional yang selama ini diterapkan di LPIAP Sluke. Selain itu, penuangan hasil pengukuran kinerja ke dalam matriks maturity grid memberikan beberapa rekomendasi yang dapat digunakan untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi.
{"title":"Telaah Pengukuran Kinerja Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah: Kasus Pada Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke Tahun 2022","authors":"M. Faisal, Ertambang Nurhatyo","doi":"10.22146/abis.v11i1.82081","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/abis.v11i1.82081","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengukuran kinerja dan memberikan rekomendasi yang dapat mendorong upaya peningkatan kinerja organisasi pemerintah di bidang produksi dan pelayanan publik sektor perikanan dengan model balanced scorecard.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer berupa hasil wawancara mendalam dengan koordinator, karyawan, dan pelanggan di LPIAP Sluke dan data sekunder berupa analisis data karyawan, laporan keuangan, produksi, dan penjualan tahun 2021-2022.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 23 indikator kinerja utama (IKU) terdapat 2 IKU tidak mencapai target dan 2 IKU yang belum mencapai target, tetapi diperkirakan akan mencapai target pada akhir tahun 2022. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa LPIAP Sluke sebenarnya kekurangan tenaga kerja kompeten dan terlatih di bidang perikanan, hal ini tidak dapat diidentifikasi melalui pengukuran kinerja secara tradisional yang selama ini diterapkan di LPIAP Sluke. Selain itu, penuangan hasil pengukuran kinerja ke dalam matriks maturity grid memberikan beberapa rekomendasi yang dapat digunakan untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi.","PeriodicalId":281065,"journal":{"name":"ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132549491","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-06DOI: 10.22146/abis.v11i1.82087
Bobby Frathama Sembiring, Abdul Halim
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diversifikasi investasi yang dilakukan oleh BLU LPDP dan mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan oleh BLU LPDP untuk mendorong pelaksanaan diversifikasi investasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen.Penelitian ini menemukan adanya hubungan prinsipal-agen antara Menteri Keuangan selaku prinsipal dan BLU LPDP selaku agen dalam pelaksanaan diversifikasi investasi. Adanya hubungan keagenan tersebut memunculkan potensi permasalahan keagenan (agency problem) yaitu tidak optimalnya imbal hasil (return) investasi karena BLU LPDP hanya melakukan diversifikasi investasi pada instrumen deposito dan surat utang, namun belum melaksanakan diversifikasi investasi pada instrumen yang lebih beragam dalam bentuk saham dan investasi langsung sebagaimana harapan Menteri Keuangan. Hasil penelitian menemukan bahwa penyebab BLU LPDP belum melaksanakan diversifikasi investasi pada instrumen saham dan investasi langsung yaitu adanya kebutuhan cash flow jangka pendek yang besar, momentum pasar belum tepat, belum ada instansi lain di dalam negeri yang tepat sebagai benchmarking, belum diaturnya ketentuan terkait penurunan nilai investasi dan pencatatan unrealized loss/gain secara jelas dan detail, belum ditetapkannya regulasi internal terkait investasi langsung dan investasi dalam mata uang asing, serta masih kurangnya ketersediaan SDM Direktorat Investasi yang berkaitan dengan diversifikasi investasi. Sementara itu, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh BLU LPDP untuk mendorong pelaksanaan diversifikasi investasi meliputi usulan tambahan regulasi terkait penurunan nilai investasi dan pencatatan unrealized loss/gain, pemenuhan kebutuhan SDM Direktorat Investasi, pemenuhan tambahan regulasi internal terkait investasi langsung dan investasi dalam mata uang asing, serta melakukan benchmarking ke lembaga lain di luar negeri.
{"title":"Analisis Diversifikasi Investasi Pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Sebagai Sebuah Badan Layanan Umum","authors":"Bobby Frathama Sembiring, Abdul Halim","doi":"10.22146/abis.v11i1.82087","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/abis.v11i1.82087","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diversifikasi investasi yang dilakukan oleh BLU LPDP dan mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan oleh BLU LPDP untuk mendorong pelaksanaan diversifikasi investasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen.Penelitian ini menemukan adanya hubungan prinsipal-agen antara Menteri Keuangan selaku prinsipal dan BLU LPDP selaku agen dalam pelaksanaan diversifikasi investasi. Adanya hubungan keagenan tersebut memunculkan potensi permasalahan keagenan (agency problem) yaitu tidak optimalnya imbal hasil (return) investasi karena BLU LPDP hanya melakukan diversifikasi investasi pada instrumen deposito dan surat utang, namun belum melaksanakan diversifikasi investasi pada instrumen yang lebih beragam dalam bentuk saham dan investasi langsung sebagaimana harapan Menteri Keuangan. Hasil penelitian menemukan bahwa penyebab BLU LPDP belum melaksanakan diversifikasi investasi pada instrumen saham dan investasi langsung yaitu adanya kebutuhan cash flow jangka pendek yang besar, momentum pasar belum tepat, belum ada instansi lain di dalam negeri yang tepat sebagai benchmarking, belum diaturnya ketentuan terkait penurunan nilai investasi dan pencatatan unrealized loss/gain secara jelas dan detail, belum ditetapkannya regulasi internal terkait investasi langsung dan investasi dalam mata uang asing, serta masih kurangnya ketersediaan SDM Direktorat Investasi yang berkaitan dengan diversifikasi investasi. Sementara itu, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh BLU LPDP untuk mendorong pelaksanaan diversifikasi investasi meliputi usulan tambahan regulasi terkait penurunan nilai investasi dan pencatatan unrealized loss/gain, pemenuhan kebutuhan SDM Direktorat Investasi, pemenuhan tambahan regulasi internal terkait investasi langsung dan investasi dalam mata uang asing, serta melakukan benchmarking ke lembaga lain di luar negeri.","PeriodicalId":281065,"journal":{"name":"ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal","volume":"79 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117119023","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-06DOI: 10.22146/abis.v11i1.82078
Nazufa Hunain Akmal, Choirunnisa Arifa
Pada awal tahun 2020 World Health Organization (WHO) telah menetapkan coronavirus (COVID-19) sebagai sebuah pandemi. Situasi krisis akibat pandemi memberikan efek buruk dan ketidakpastian dalam jangka panjang terhadap kondisi sosial dan ekonomi di suatu negara. Dampak pandemi ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar namun juga UMKM, yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia. Salah satu UMKM yang terdampak adalah UMKM Batik, setidaknya terdapat 50% pengusaha batik yang gulung tikar akibat pendemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi strategi bertahan UMKM Batik di DIY dalam menghadapi pandemi COVID-19 serta mengeksplorasi karakteristik resiliensi kewirausahaan yang mereka miliki. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunujukkan strategi bertahan yang dilakukan UMKM dalam menghadapi pandemi COVID-19 yaitu; adaptasi penyesuaian harga jual, adaptasi penggunaan digital marketing, antisipasi dengan dana tabungan, efisiensi melalui cost reduction, fleksibilitas UMKM, inovasi produk dan proses, relasi dengan customer, serta relasi dengan pemerintah dan universitas. Selanjutnya, karakteristik resiliensi kewirausahaan yang dimiliki pelaku usaha batik di DIY menunjukkan bahwa: (1) perilaku orang tua yang memberikan kebabasan dan tanggung jawab berdampak terhadap mental, sikap, kemandirian dan kepercayaan diri yang dimiliki setiap individu serta kondisi krisis sudah biasa dihadapi oleh para subjek dalam penelitian ini bahkan sejak mereka masih kecil, (2) pengalaman orang tua dalam berbisnis menginspirasi serta mengajarkan mereka untuk menjadikan kewirausahaan sebagai way of life, (3) seorang wirausahawan yang sukses tidak datang secara instan melainkan harus melalui proses belajar yang panjang melalui berbagai pengalaman bisnis sebelumnya, (4) sikap dan perilaku positif membantu seorang wirausahawan untuk menghadapi segala tantangan dan permasalahan yang ada seperti menganggap segala rangkaian pekerjaan sebagai suatu hal yang menyenangkan bagi mereka. Disamping itu, temuan tambahan dalam penelitian adalah adanya strategi bertahan melalui relasi dengan komunitas dan masyarakat serta terdapat aspek religiusitas yang meningkatkan resiliensi UMKM Batik di DIY selama pandemi COVID-19.
{"title":"Resiliensi Bisnis Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus pada Pengusaha Batik di Daerah Istimewa Yogyakarta)","authors":"Nazufa Hunain Akmal, Choirunnisa Arifa","doi":"10.22146/abis.v11i1.82078","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/abis.v11i1.82078","url":null,"abstract":"Pada awal tahun 2020 World Health Organization (WHO) telah menetapkan coronavirus (COVID-19) sebagai sebuah pandemi. Situasi krisis akibat pandemi memberikan efek buruk dan ketidakpastian dalam jangka panjang terhadap kondisi sosial dan ekonomi di suatu negara. Dampak pandemi ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar namun juga UMKM, yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia. Salah satu UMKM yang terdampak adalah UMKM Batik, setidaknya terdapat 50% pengusaha batik yang gulung tikar akibat pendemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi strategi bertahan UMKM Batik di DIY dalam menghadapi pandemi COVID-19 serta mengeksplorasi karakteristik resiliensi kewirausahaan yang mereka miliki. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunujukkan strategi bertahan yang dilakukan UMKM dalam menghadapi pandemi COVID-19 yaitu; adaptasi penyesuaian harga jual, adaptasi penggunaan digital marketing, antisipasi dengan dana tabungan, efisiensi melalui cost reduction, fleksibilitas UMKM, inovasi produk dan proses, relasi dengan customer, serta relasi dengan pemerintah dan universitas. Selanjutnya, karakteristik resiliensi kewirausahaan yang dimiliki pelaku usaha batik di DIY menunjukkan bahwa: (1) perilaku orang tua yang memberikan kebabasan dan tanggung jawab berdampak terhadap mental, sikap, kemandirian dan kepercayaan diri yang dimiliki setiap individu serta kondisi krisis sudah biasa dihadapi oleh para subjek dalam penelitian ini bahkan sejak mereka masih kecil, (2) pengalaman orang tua dalam berbisnis menginspirasi serta mengajarkan mereka untuk menjadikan kewirausahaan sebagai way of life, (3) seorang wirausahawan yang sukses tidak datang secara instan melainkan harus melalui proses belajar yang panjang melalui berbagai pengalaman bisnis sebelumnya, (4) sikap dan perilaku positif membantu seorang wirausahawan untuk menghadapi segala tantangan dan permasalahan yang ada seperti menganggap segala rangkaian pekerjaan sebagai suatu hal yang menyenangkan bagi mereka. Disamping itu, temuan tambahan dalam penelitian adalah adanya strategi bertahan melalui relasi dengan komunitas dan masyarakat serta terdapat aspek religiusitas yang meningkatkan resiliensi UMKM Batik di DIY selama pandemi COVID-19.","PeriodicalId":281065,"journal":{"name":"ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal","volume":"88 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113991960","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-06DOI: 10.22146/abis.v11i1.82084
E. Ernawati, Agus Setiawan
Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) diwajibkan mengacu pada SK Kemenristek Dikti Nomor 379/M/KPT/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang kebijakan akuntansi bagi PTNBH dalam penyusunan laporan keuangannya yaitu menerapkan SAK umum dalam pelaporannya mulai periode tahun 2020 meskipun penerapan lebih dini tahun 2019. Disamping itu, Dewan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai penyusun standar akuntansi keuangan telah mengesahkan ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba dan amandemen PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan yang mulai berlaku efektif per 01 Januari 2020. Sesuai SK Kemenristek Dikti Nomor 379/M/KPT/2018 dan pengesahan ISAK 35 oleh IAI tersebut, UGM mengimplementasikan SAK Umum dan ISAK 35 mulai periode pelaporan tahun 2020. Sebelumnya, UGM menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dan PSAK 45. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi SAK Umum dan ISAK 35 di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) khususnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yaitu analisis tentang tahapan proses implementasi, dampak implementasi, faktor pendorong implementasi berdasarkan teori institusional bentuk isomorfisme koersif dalam implementasi, dan teori implementasi berdasar Model Edward III.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UGM melakukan kajian untuk membuat kerangka dasar penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan dan pedoman akuntansi keuangan (KKPK) sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan berdasar SAK Umum dan ISAK 35. Dampak implementasi yaitu penyusunan laporan keuangan konsolidasian, perubahan judul dan komponen laporan keuangan, penambahan akun, perubahan metode pengakuan investasi terhadap entitas anak, dan dampak retrospektif akibat berlakunya PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73. Implementasi tersebut diakibatjkan tekanan isomorfisme koersif karena regulasi. Berdasar 4 variabel dalam Teori Model Edward III, UGM telah mengimplementasikan dengan baik berdasarkan variabel komunikasi, kecenderungan, dan struktur birokrasi. Sedangkan berdasarkan variabel sumber daya, terdapat kendala dalam keterbatasan jumlah SDM dan keterbatasan pada sistem informasi.
{"title":"Analisis Implementasi Sak Umum Dan Isak 35 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Studi Pada Universitas Gadjah Mada)","authors":"E. Ernawati, Agus Setiawan","doi":"10.22146/abis.v11i1.82084","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/abis.v11i1.82084","url":null,"abstract":"Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) diwajibkan mengacu pada SK Kemenristek Dikti Nomor 379/M/KPT/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang kebijakan akuntansi bagi PTNBH dalam penyusunan laporan keuangannya yaitu menerapkan SAK umum dalam pelaporannya mulai periode tahun 2020 meskipun penerapan lebih dini tahun 2019. Disamping itu, Dewan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai penyusun standar akuntansi keuangan telah mengesahkan ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba dan amandemen PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan yang mulai berlaku efektif per 01 Januari 2020. Sesuai SK Kemenristek Dikti Nomor 379/M/KPT/2018 dan pengesahan ISAK 35 oleh IAI tersebut, UGM mengimplementasikan SAK Umum dan ISAK 35 mulai periode pelaporan tahun 2020. Sebelumnya, UGM menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dan PSAK 45. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi SAK Umum dan ISAK 35 di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) khususnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yaitu analisis tentang tahapan proses implementasi, dampak implementasi, faktor pendorong implementasi berdasarkan teori institusional bentuk isomorfisme koersif dalam implementasi, dan teori implementasi berdasar Model Edward III.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UGM melakukan kajian untuk membuat kerangka dasar penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan dan pedoman akuntansi keuangan (KKPK) sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan berdasar SAK Umum dan ISAK 35. Dampak implementasi yaitu penyusunan laporan keuangan konsolidasian, perubahan judul dan komponen laporan keuangan, penambahan akun, perubahan metode pengakuan investasi terhadap entitas anak, dan dampak retrospektif akibat berlakunya PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73. Implementasi tersebut diakibatjkan tekanan isomorfisme koersif karena regulasi. Berdasar 4 variabel dalam Teori Model Edward III, UGM telah mengimplementasikan dengan baik berdasarkan variabel komunikasi, kecenderungan, dan struktur birokrasi. Sedangkan berdasarkan variabel sumber daya, terdapat kendala dalam keterbatasan jumlah SDM dan keterbatasan pada sistem informasi.","PeriodicalId":281065,"journal":{"name":"ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133192023","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-19DOI: 10.22146/abis.v10i2.73915
Muh. Fachruddin
Abstrak Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit internal dalam pencegahan fraud, kelemahan dan kemungkinan terjadinya fraud dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Universitas XYZ.Metode: Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan auditor internal atau auditor khusus untuk pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di Universitas XYZ, Indonesia.Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berperan dalam pencegahan fraud dengan dilakukannya assurance activities, anti-fraud activities, consulting activities, kemudian terdapat kelemahan dan kemungkinan penyebab fraud dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Universitas XYZ.Kebaruan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi audit internal sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan, pedoman, standar, atau sistem pencegahan fraud, serta menjadi bahan pertimbangan manajemen puncak untuk memberikan dukungan dan evaluasi pelaksanaan audit dalam mencegah fraud khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.
{"title":"Analisis Peran Audit Internal dalam Pencegahan Fraud (Studi kasus pada Universitas XYZ di Yogyakarta)","authors":"Muh. Fachruddin","doi":"10.22146/abis.v10i2.73915","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/abis.v10i2.73915","url":null,"abstract":"Abstrak Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit internal dalam pencegahan fraud, kelemahan dan kemungkinan terjadinya fraud dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Universitas XYZ.Metode: Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan auditor internal atau auditor khusus untuk pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di Universitas XYZ, Indonesia.Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berperan dalam pencegahan fraud dengan dilakukannya assurance activities, anti-fraud activities, consulting activities, kemudian terdapat kelemahan dan kemungkinan penyebab fraud dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Universitas XYZ.Kebaruan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi audit internal sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan, pedoman, standar, atau sistem pencegahan fraud, serta menjadi bahan pertimbangan manajemen puncak untuk memberikan dukungan dan evaluasi pelaksanaan audit dalam mencegah fraud khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.","PeriodicalId":281065,"journal":{"name":"ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal","volume":"120 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133522902","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-11-08DOI: 10.22146/abis.v10i4.78997
Rinaldi Rinaldi
Memiliki visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, Jawa tengah berhasil menjalankan program pendidikan dan penyuluhan antikorupsi sebagai program pencegahan korupsi. Pada Desember 2019 Jawa Tengah mendapat penghargaan terkait dengan capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi secara nasional. Satu tahun berselang, pada Desember 2020 Jawa Tengah kembali mengukir prestasi sebagai juara umum penghargaan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan program pencegahan korupsi. Torehan prestasi terkait pencegahan korupsi tidak lantas menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kasus korupsi yang rendah.Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), di tahun 2020 Jawa Tengah termasuk dalam jajaran 10 besar provinsi dengan jumlah kasus korupsi yang tinggi. Tingginya jumlah kasus korupsi dapat mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan belum optimal. Penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman terkait proses pencegahan korupsi yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), serta melakukan analisis terkait apa yang menyebabkan jumlah kasus korupsi masih tinggi meskipun upaya pencegahan telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Wawancara semi terstruktur secara daring dan analisis dokumen digunakan sebagai teknikpengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gubernur sebagai pimpinan memiliki peran besar dalam perlawanan korupsi di Jawa Tengah. Inspektorat memiliki program pendidikan antikorupsi, pengendalian gratifikasi, pembangunan budaya integritas, dan sosialisasi LHKPN dan LHKASN sebagai program pencegahan korupsi. Keterbatasan anggaran, kelemahan sistem, kompetensi, kompetensi, kualitas, dan kuantitas SDM, serta kurang kuatnya penerapan integritas menjadi faktor penyebab upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah belum mampu menekan angka kasus korupsi.
{"title":"ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM PENCEGAHAN KORUPSI (STUDI PADA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH)","authors":"Rinaldi Rinaldi","doi":"10.22146/abis.v10i4.78997","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/abis.v10i4.78997","url":null,"abstract":"Memiliki visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, Jawa tengah berhasil menjalankan program pendidikan dan penyuluhan antikorupsi sebagai program pencegahan korupsi. Pada Desember 2019 Jawa Tengah mendapat penghargaan terkait dengan capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi secara nasional. Satu tahun berselang, pada Desember 2020 Jawa Tengah kembali mengukir prestasi sebagai juara umum penghargaan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan program pencegahan korupsi. Torehan prestasi terkait pencegahan korupsi tidak lantas menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kasus korupsi yang rendah.Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), di tahun 2020 Jawa Tengah termasuk dalam jajaran 10 besar provinsi dengan jumlah kasus korupsi yang tinggi. Tingginya jumlah kasus korupsi dapat mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan belum optimal. Penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman terkait proses pencegahan korupsi yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), serta melakukan analisis terkait apa yang menyebabkan jumlah kasus korupsi masih tinggi meskipun upaya pencegahan telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Wawancara semi terstruktur secara daring dan analisis dokumen digunakan sebagai teknikpengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gubernur sebagai pimpinan memiliki peran besar dalam perlawanan korupsi di Jawa Tengah. Inspektorat memiliki program pendidikan antikorupsi, pengendalian gratifikasi, pembangunan budaya integritas, dan sosialisasi LHKPN dan LHKASN sebagai program pencegahan korupsi. Keterbatasan anggaran, kelemahan sistem, kompetensi, kompetensi, kualitas, dan kuantitas SDM, serta kurang kuatnya penerapan integritas menjadi faktor penyebab upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah belum mampu menekan angka kasus korupsi.","PeriodicalId":281065,"journal":{"name":"ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124904599","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-11-08DOI: 10.22146/abis.v10i4.78992
Meilani Utami
Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kerjasama pertukaran data/informasi pajak pusat dan pajak daerah serta potensi pemanfaatannyadalam rangka pemeriksaan pajak pusat, serta mengidentifikasi dan menganalisis kendalakendalayang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kerja sama dan pemanfaatan data dalam rangka pemeriksaan pajak pusat. Metode penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatifstudi kasus dengan fokus pada pelaksanaan di pajak pusat. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian - Dalam pelaksanaan kerja sama pertukaran data/informasi pajak pusat dan pajak daerah diidentifikasi terdapat tiga kegiatan utama yang difokuskan pada kegiatan yang dilaksanakan di DJP (pajak pusat), yaitu kegiatan persiapan pertukaran data, kegiatan pertukaran dan pemanfaatan, dan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kerja sama pertukaran data ini juga berpotensi untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka pemeriksaan pajak pusat, yaitu sebagai tindak lanjut dari mekanisme pengawasan dan dapat menjadi data pembanding dalam proses pengujian pemeriksaan. Pelaksanaan dan pemanfaatan data hasil kerja sama ini masih belum optimal. Hal ini terjadi karena ada dimensi birokrasi yang menghambat pelaksanaan kerja sama, seperti dimensi formalisasi, standardisasi, spesialisasi, dan hierarki, serta adakendala perbedaan infrastruktur antara DJP dan pemda dan kendala data. Kendala spesifik yangdiidentifikasi menjadi penyebab belum optimalnya pemanfaatan dalam rangka pemeriksaanpajak pusat adalah kendala administratif, yaitu dengan tidak diusulkannya pemeriksaan sebagaitindak lanjut dari mekanisme pengawasan, serta kendala teknis, yaitu dengan tidak tersedianyadata hasil pertukaran data perpajakan sehingga kurang lengkap dan kurang relevan untukdigunakan sebagai data pembanding.
{"title":"ANALISIS PEMANFAATAN PERTUKARAN DATA/INFORMASI PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PAJAK PUSAT","authors":"Meilani Utami","doi":"10.22146/abis.v10i4.78992","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/abis.v10i4.78992","url":null,"abstract":"Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kerjasama pertukaran data/informasi pajak pusat dan pajak daerah serta potensi pemanfaatannyadalam rangka pemeriksaan pajak pusat, serta mengidentifikasi dan menganalisis kendalakendalayang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kerja sama dan pemanfaatan data dalam rangka pemeriksaan pajak pusat. Metode penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatifstudi kasus dengan fokus pada pelaksanaan di pajak pusat. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian - Dalam pelaksanaan kerja sama pertukaran data/informasi pajak pusat dan pajak daerah diidentifikasi terdapat tiga kegiatan utama yang difokuskan pada kegiatan yang dilaksanakan di DJP (pajak pusat), yaitu kegiatan persiapan pertukaran data, kegiatan pertukaran dan pemanfaatan, dan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kerja sama pertukaran data ini juga berpotensi untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka pemeriksaan pajak pusat, yaitu sebagai tindak lanjut dari mekanisme pengawasan dan dapat menjadi data pembanding dalam proses pengujian pemeriksaan. Pelaksanaan dan pemanfaatan data hasil kerja sama ini masih belum optimal. Hal ini terjadi karena ada dimensi birokrasi yang menghambat pelaksanaan kerja sama, seperti dimensi formalisasi, standardisasi, spesialisasi, dan hierarki, serta adakendala perbedaan infrastruktur antara DJP dan pemda dan kendala data. Kendala spesifik yangdiidentifikasi menjadi penyebab belum optimalnya pemanfaatan dalam rangka pemeriksaanpajak pusat adalah kendala administratif, yaitu dengan tidak diusulkannya pemeriksaan sebagaitindak lanjut dari mekanisme pengawasan, serta kendala teknis, yaitu dengan tidak tersedianyadata hasil pertukaran data perpajakan sehingga kurang lengkap dan kurang relevan untukdigunakan sebagai data pembanding.","PeriodicalId":281065,"journal":{"name":"ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114492366","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-11-08DOI: 10.22146/abis.v10i4.78993
Susanti Susanti
Inti Sari: Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan pada laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk menyatakan opini terkait kewajaran informasi dalam laporan keuangan pemerintah. Auditor BPK merumuskan opini audit berdasarkan 4 kriteria perumusan opini yang terdapat dalam bagian Penjelasan Pasal 16 (1) UU No.15 tahun 2004. Kriteria perumusan opini audit baik oleh auditor BPK maupun auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tertuang dalam ISA/SA 700 dan 705 secara umum memiliki kesamaan. Namun, hal yang membedakanadalah kriteria penilaian efektivitas SPI turut menentukan jenis opini audit yang akan diberikan oleh auditor BPK. Dalam audit laporan keuangan secara umum, pertimbangan penilaian pengendalian internal atau efektivitas SPI digunakan untuk menentukan strategi audit termasuk dalam menilai risiko kesalahan penyajian material. Penulis mengasumsikan kemungkinan bahwa auditor BPK mempunyai interpretasi tersendiri dalam mengimplementasikan UU No. 15 tahun 2004 atau standar tentang pelaksanaan pemeriksaan keuangan tersebut terutama yang berkaitan dengan kriteria efektivitas SPI saat merumuskan opini audit.Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis penerapan kriteria efektivitas SPI sebagai bahan pertimbangan pembentukan opini audit oleh BPK di dalam praktiknya. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen digunakan untuk mengetahui sejauh mana kriteria efektivitas SPI dijadikan bahan pertimbangan pembentukan opini audit oleh BPK di dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan sumber data utama berupa 14 LHP LKPD T.A. 2018-2019 dan data pendukung berupa wawancara dengan 5 auditor BPK Perwakilan Provinsi DIY. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kelemahan SPI tidak serta merta menentukan opini audit LKPD. Kelemahan SPI yang mengandung salah saji material memengaruhi keputusan auditor BPK dalam menentukan opini audit LKPD.
{"title":"ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI KRITERIA PERUMUSAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH","authors":"Susanti Susanti","doi":"10.22146/abis.v10i4.78993","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/abis.v10i4.78993","url":null,"abstract":"Inti Sari: Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan pada laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk menyatakan opini terkait kewajaran informasi dalam laporan keuangan pemerintah. Auditor BPK merumuskan opini audit berdasarkan 4 kriteria perumusan opini yang terdapat dalam bagian Penjelasan Pasal 16 (1) UU No.15 tahun 2004. Kriteria perumusan opini audit baik oleh auditor BPK maupun auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tertuang dalam ISA/SA 700 dan 705 secara umum memiliki kesamaan. Namun, hal yang membedakanadalah kriteria penilaian efektivitas SPI turut menentukan jenis opini audit yang akan diberikan oleh auditor BPK. Dalam audit laporan keuangan secara umum, pertimbangan penilaian pengendalian internal atau efektivitas SPI digunakan untuk menentukan strategi audit termasuk dalam menilai risiko kesalahan penyajian material. Penulis mengasumsikan kemungkinan bahwa auditor BPK mempunyai interpretasi tersendiri dalam mengimplementasikan UU No. 15 tahun 2004 atau standar tentang pelaksanaan pemeriksaan keuangan tersebut terutama yang berkaitan dengan kriteria efektivitas SPI saat merumuskan opini audit.Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis penerapan kriteria efektivitas SPI sebagai bahan pertimbangan pembentukan opini audit oleh BPK di dalam praktiknya. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen digunakan untuk mengetahui sejauh mana kriteria efektivitas SPI dijadikan bahan pertimbangan pembentukan opini audit oleh BPK di dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan sumber data utama berupa 14 LHP LKPD T.A. 2018-2019 dan data pendukung berupa wawancara dengan 5 auditor BPK Perwakilan Provinsi DIY. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kelemahan SPI tidak serta merta menentukan opini audit LKPD. Kelemahan SPI yang mengandung salah saji material memengaruhi keputusan auditor BPK dalam menentukan opini audit LKPD.","PeriodicalId":281065,"journal":{"name":"ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128061820","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：