Pub Date : 2020-12-30DOI: 10.30872/MULREV.V5I2.343
Dwi Ambarina Rita Kadarsih, Mahendra Putra Kurnia, Syukri Hidayatullah
The border region is the front territory of the country jurisdiction and posses an important role in the matter of enforcement of national law sovereignty. Sebatik Island owned by two countries, Indonesia and Malaysia. Demarcation of territorial boundaries in Sebatik Island refers to Memorandum of Understanding between the Government of Malaysia and the Government of the Republic of Indonesia regarding Surveys and Demarcation of the Border Line of 1973 which is followed up with the results of a joint Surveys and Demarcation on the island of Borneo poured in the form of an advanced Memorandum of Understanding containing each boundary point which has been agreed upon.From 1973 to 2017 there are 9 (nine) points of Outstanding Boundary Problem (OBP) on Sebatik Island that have not been agreed by both countries. The boundary disputes have led to unclear legal status of Sebatik Island's land border territory within the framework of international treaty law and also led to the uncertainty of the status of the MoU as the legal basis for the determination of state borders between Indonesia and Malaysia on Sebatik Island.This law research questioning two issue. First, what factors make the border region not yet regulated by international agreements on borders. Second, how the legal status of the 1973 Memorandum of Understanding in stipulate the point of demarcation between Indonesia and Malaysia in the perspective of international treaty law. Based on the research, the factor that caused the border area not yet been regulated by a definitive border agreement is the disparity of reference between Indonesia and Malaysia to determining the land boundary in Sebatik Island. Indonesia uses the provisions of 4o 10 'LU degree while Malaysia uses existing pillar references. This dispute involve the overlap of the Sebatik Island border area from both countries. Thus, the legal status of the 1973 Memorandum of Understanding has not been binding as law either in national law or as an agreement in international law.
{"title":"Legal Status of MoU Determining The Limits of The Territory Area Between Indonesia and Malaysia","authors":"Dwi Ambarina Rita Kadarsih, Mahendra Putra Kurnia, Syukri Hidayatullah","doi":"10.30872/MULREV.V5I2.343","DOIUrl":"https://doi.org/10.30872/MULREV.V5I2.343","url":null,"abstract":"The border region is the front territory of the country jurisdiction and posses an important role in the matter of enforcement of national law sovereignty. Sebatik Island owned by two countries, Indonesia and Malaysia. Demarcation of territorial boundaries in Sebatik Island refers to Memorandum of Understanding between the Government of Malaysia and the Government of the Republic of Indonesia regarding Surveys and Demarcation of the Border Line of 1973 which is followed up with the results of a joint Surveys and Demarcation on the island of Borneo poured in the form of an advanced Memorandum of Understanding containing each boundary point which has been agreed upon.From 1973 to 2017 there are 9 (nine) points of Outstanding Boundary Problem (OBP) on Sebatik Island that have not been agreed by both countries. The boundary disputes have led to unclear legal status of Sebatik Island's land border territory within the framework of international treaty law and also led to the uncertainty of the status of the MoU as the legal basis for the determination of state borders between Indonesia and Malaysia on Sebatik Island.This law research questioning two issue. First, what factors make the border region not yet regulated by international agreements on borders. Second, how the legal status of the 1973 Memorandum of Understanding in stipulate the point of demarcation between Indonesia and Malaysia in the perspective of international treaty law. Based on the research, the factor that caused the border area not yet been regulated by a definitive border agreement is the disparity of reference between Indonesia and Malaysia to determining the land boundary in Sebatik Island. Indonesia uses the provisions of 4o 10 'LU degree while Malaysia uses existing pillar references. This dispute involve the overlap of the Sebatik Island border area from both countries. Thus, the legal status of the 1973 Memorandum of Understanding has not been binding as law either in national law or as an agreement in international law.","PeriodicalId":338711,"journal":{"name":"Mulawarman Law Review","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126432247","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-19DOI: 10.30872/MULREV.V5I2.340
Herman Suryokumoro, Hikmatul Ula
Gagasan modernisasi koperasi bukan hal baru, gagasan ini muncul seiring dengan tuntutan globalisasi ekonomi yang menuntut peran koperasi untuk dapat bersaing dalam pertarungan pasar bebas. Namun nampaknya, hingga saat ini pemerintah belum menemukan formula yang jitu untuk mendongkrak koperasi di Indonesia agar mampu bersaing. Modernisasi koperasi dapat dilakukan dengan mengacu para aspek-aspek dalam koperasi yaitu dalam hal kelembagaan, usaha, dan permodalan koperasi. Modernisasi usaha mutlak harus dibarengi dengan digitalisasi. Modernisasi koperasi tidak akan berhasil hanya dengan mempermudah izin pendirian dan izin usaha koperasi semata, dalam pada itu sinergitas antar element yang tekait dengan koperasi termasuk didalamnya quadruple helix (pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha) harus turut menumbuhkan usaha usaha koperasi. Tantangan modernisasi koperasi ada pada pola hubungan koperasi dan pemerintah. Dalam era globalisasi bersaingan bebas fase hubungan koperasi dan pemerintah sudah tidak bisa lagi berada pada fase officialisasi tetapi sudah harus pada fase otonom. Kebijakan-kebijakan modernisasi era omnibus law harus didasarkan pada semangat menumbuhkan kesadaran berkoperasi dengan kualitas sember daya manusia yang mumpuni, semangat sinergitas usaha koperasi dengan entitas bisnis lainnya dan semangat otonomi koperasi dengan meminimalisasi unsur-unsur politik - kekuasaan dalam pengembangan koperasi.
{"title":"Menelaah Koperasi Era Omnibus Law","authors":"Herman Suryokumoro, Hikmatul Ula","doi":"10.30872/MULREV.V5I2.340","DOIUrl":"https://doi.org/10.30872/MULREV.V5I2.340","url":null,"abstract":"Gagasan modernisasi koperasi bukan hal baru, gagasan ini muncul seiring dengan tuntutan globalisasi ekonomi yang menuntut peran koperasi untuk dapat bersaing dalam pertarungan pasar bebas. Namun nampaknya, hingga saat ini pemerintah belum menemukan formula yang jitu untuk mendongkrak koperasi di Indonesia agar mampu bersaing. Modernisasi koperasi dapat dilakukan dengan mengacu para aspek-aspek dalam koperasi yaitu dalam hal kelembagaan, usaha, dan permodalan koperasi. Modernisasi usaha mutlak harus dibarengi dengan digitalisasi. Modernisasi koperasi tidak akan berhasil hanya dengan mempermudah izin pendirian dan izin usaha koperasi semata, dalam pada itu sinergitas antar element yang tekait dengan koperasi termasuk didalamnya quadruple helix (pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha) harus turut menumbuhkan usaha usaha koperasi. Tantangan modernisasi koperasi ada pada pola hubungan koperasi dan pemerintah. Dalam era globalisasi bersaingan bebas fase hubungan koperasi dan pemerintah sudah tidak bisa lagi berada pada fase officialisasi tetapi sudah harus pada fase otonom. Kebijakan-kebijakan modernisasi era omnibus law harus didasarkan pada semangat menumbuhkan kesadaran berkoperasi dengan kualitas sember daya manusia yang mumpuni, semangat sinergitas usaha koperasi dengan entitas bisnis lainnya dan semangat otonomi koperasi dengan meminimalisasi unsur-unsur politik - kekuasaan dalam pengembangan koperasi.","PeriodicalId":338711,"journal":{"name":"Mulawarman Law Review","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129985174","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Muhammad Wahyu, Harustiati A. Moein, Mustafa Bola, M. Arisaputra
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penggunaan instrumen kontrak dalam pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penggunaan instrumen kontrak dalam pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kontrak yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah kontrak publik oleh karena salah satu pihaknya adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tanggung jawab para pihak dalam kontrak untuk pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar lahir dari adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diatur dalam Perjanjian. Selain itu, tanggung jawab yang dimaksud juga tibul dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan reklamasi tersebut. Untuk itu, maka para pihak memikul beban tanggung jawab, baik secara personal maupun secara institusional sehingga para pihak dapat dinakan sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana.
{"title":"Penggunaan Instrumen Kontrak dalam Pembangunan Centre Point of Indonesia","authors":"Muhammad Wahyu, Harustiati A. Moein, Mustafa Bola, M. Arisaputra","doi":"10.30872/mulrev.v4i2.68","DOIUrl":"https://doi.org/10.30872/mulrev.v4i2.68","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penggunaan instrumen kontrak dalam pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penggunaan instrumen kontrak dalam pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kontrak yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah kontrak publik oleh karena salah satu pihaknya adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tanggung jawab para pihak dalam kontrak untuk pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar lahir dari adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diatur dalam Perjanjian. Selain itu, tanggung jawab yang dimaksud juga tibul dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan reklamasi tersebut. Untuk itu, maka para pihak memikul beban tanggung jawab, baik secara personal maupun secara institusional sehingga para pihak dapat dinakan sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana.","PeriodicalId":338711,"journal":{"name":"Mulawarman Law Review","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126198800","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Indonesia is a democratic constitutional state set forth in article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, as a legal state for running a state and protection of human rights under the law. One of them is in Article 28 E Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia which states that everyone has the right to freedom of association, assembly, and expression. The regulation concerning the Organization of the Community is in fact set out in Law No. 17 of 2013 on Community Organizations. Community organization is an organization founded and formed by the community voluntarily based on the similarity of aspirations, wills, needs, interests, activities and objectives to participate in development in order to achieve the objectives of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila. Community organizations may be in the form of two, incorporated and non-legal entities. The Government issued a Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2017 on the amendment to Law No. 17 of 2013 on Social Organization and then with the Regulation of Lieu of the Law the government made a policy that the Government in this case gave authority to the Ministry of Justice and Human Rights Asasi Manusia dissolved social organization which contradict with principle of Pancasila one of them is Hizbut Tahrir Indonesia discussion Government Regulation of society organization still has weakness substantially. Government regulation in lieu of laws of community organizations in order to reinforce the principle of contrarius actus is not appropriate because it has actually attached to government officials without the need to be affirmed in the legislation.
{"title":"Problematika Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat","authors":"Rezki Robiatul Aisyiah Ismail","doi":"10.30872/mulrev.v4i1.52","DOIUrl":"https://doi.org/10.30872/mulrev.v4i1.52","url":null,"abstract":"Indonesia is a democratic constitutional state set forth in article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, as a legal state for running a state and protection of human rights under the law. One of them is in Article 28 E Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia which states that everyone has the right to freedom of association, assembly, and expression. \u0000The regulation concerning the Organization of the Community is in fact set out in Law No. 17 of 2013 on Community Organizations. Community organization is an organization founded and formed by the community voluntarily based on the similarity of aspirations, wills, needs, interests, activities and objectives to participate in development in order to achieve the objectives of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila. Community organizations may be in the form of two, incorporated and non-legal entities. \u0000The Government issued a Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2017 on the amendment to Law No. 17 of 2013 on Social Organization and then with the Regulation of Lieu of the Law the government made a policy that the Government in this case gave authority to the Ministry of Justice and Human Rights Asasi Manusia dissolved social organization which contradict with principle of Pancasila one of them is Hizbut Tahrir Indonesia discussion Government Regulation of society organization still has weakness substantially. Government regulation in lieu of laws of community organizations in order to reinforce the principle of contrarius actus is not appropriate because it has actually attached to government officials without the need to be affirmed in the legislation.","PeriodicalId":338711,"journal":{"name":"Mulawarman Law Review","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127417879","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Proses penyelesaian pelanggaran hukum adat, dengan diberikan sanksi adat oleh lembaga adat, dibenarkan sebagai bentuk perwujudatan keberadaan dan pengakuan hukum adat yang masih ada dan tumbuh dalam masyarakat di Indonesi dan diakui proses itu oleh kepolisia sebagai penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penelitian ini,yuridis empiris, dengan pendekatan studi kasus Suku Dayak Wehea Desa Nehes Liah Bing oleh kepolisian Kutai Timur. Penyelesaian adat atas tindak pidana ringan yang telah diberikan sanksi adat oleh Suku dayak wehea berdasarkan hukum adat itu,menjadi dasar pihak kepolisian memberlakukan penerapan restoratif justice terhadap pelaku tindak pidana ringan yang telah diberikan sanksi adat di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kutai Timur. Penerapan restoratif justice terhadap pelaku tindak pidana ringan yang telah diberikan sanksi adat di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kutai Timur merupakan role model dalam proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Upaya ini menjadi lebih mudah, murah, dan tidak berbelit-belit, dan memberi kepastian hukum kepada korban dan pelaku tindak pidana pelanggaran ringan.
通过海关的制裁，通过海关的制裁，这种做法被证明是印尼社会中存在和增长的传统法律存在和承认的体现，并得到警察机构的承认，作为一种外部争端的解决方案。这项研究是由经验学家yudis进行的，该研究采用了Kutai east police对Dayak Wehea村的案例研究。根据部落法律，达雅克•威赫(dayak wehea)对普通罪犯实施的习惯解决方案为警察在东库泰(Kutai east police state police)的刑事执法人员实施刑事恢复正义提供了基础。在解决庭外纠纷的过程中，东库泰刑事警察选区(east Kutai度假村)的刑事审计员受到部落惩罚，伸张正义。这些努力变得更容易、更便宜、更隐蔽，并向轻罪受害者和犯罪者提供了法律保障。
{"title":"Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan yang Telah diberi Sanksi Adat","authors":"Yogi Hardiman, Siti Kotijah, La Sina","doi":"10.30872/mulrev.v4i1.48","DOIUrl":"https://doi.org/10.30872/mulrev.v4i1.48","url":null,"abstract":"Proses penyelesaian pelanggaran hukum adat, dengan diberikan sanksi adat oleh lembaga adat, dibenarkan sebagai bentuk perwujudatan keberadaan dan pengakuan hukum adat yang masih ada dan tumbuh dalam masyarakat di Indonesi dan diakui proses itu oleh kepolisia sebagai penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penelitian ini,yuridis empiris, dengan pendekatan studi kasus Suku Dayak Wehea Desa Nehes Liah Bing oleh kepolisian Kutai Timur. Penyelesaian adat atas tindak pidana ringan yang telah diberikan sanksi adat oleh Suku dayak wehea berdasarkan hukum adat itu,menjadi dasar pihak kepolisian memberlakukan penerapan restoratif justice terhadap pelaku tindak pidana ringan yang telah diberikan sanksi adat di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kutai Timur. Penerapan restoratif justice terhadap pelaku tindak pidana ringan yang telah diberikan sanksi adat di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kutai Timur merupakan role model dalam proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Upaya ini menjadi lebih mudah, murah, dan tidak berbelit-belit, dan memberi kepastian hukum kepada korban dan pelaku tindak pidana pelanggaran ringan.","PeriodicalId":338711,"journal":{"name":"Mulawarman Law Review","volume":"172 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121807145","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This article aims to determine legal consequences and remedies not filling the provisions of article 74 paragraph 1 of law number 20 year 2011 jo article 54 paragraph 1 of government regulation number 4 of 1988 concerning the association of the occupants unit of flats, using normative legal research methods, through approach to legislation, conceptual and comparison in order to obtain the views an doctrines as a basis legal arguments on legal issues studied. Based on the survey result revealed that, with no formation of associations of occupant flats units, then the resident will lose the right to enjoy a sense of comfort, easy, safe, orderly and organized the principles in the flats. According to article 107 flats legislation may be subject to adminisrative sanctions contained in article 108 of the law enactment flats in stages, ranging from a written warning to revocation of business license. Remedies that can be given the resident can do prosecution by first reporting to the local authorities for further prosecution to the developer. According article 75 paragraph 1 law flats: ”development actors are required to facilitate the formation of associations occupant apartment units at the latest before the transitional period ends. In article 59 paragraph 2”. The transitional period a maximum of one year since the first delivery of flats units to the owner.
{"title":"Akibat Hukum Tidak Membentuk Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun","authors":"Arief Rahman Mahmoud, Suhariningsih Suhariningsih, Imam Koeswahyono","doi":"10.30872/MULREV.V4I1.30","DOIUrl":"https://doi.org/10.30872/MULREV.V4I1.30","url":null,"abstract":"This article aims to determine legal consequences and remedies not filling the provisions of article 74 paragraph 1 of law number 20 year 2011 jo article 54 paragraph 1 of government regulation number 4 of 1988 concerning the association of the occupants unit of flats, using normative legal research methods, through approach to legislation, conceptual and comparison in order to obtain the views an doctrines as a basis legal arguments on legal issues studied. Based on the survey result revealed that, with no formation of associations of occupant flats units, then the resident will lose the right to enjoy a sense of comfort, easy, safe, orderly and organized the principles in the flats. According to article 107 flats legislation may be subject to adminisrative sanctions contained in article 108 of the law enactment flats in stages, ranging from a written warning to revocation of business license. Remedies that can be given the resident can do prosecution by first reporting to the local authorities for further prosecution to the developer. According article 75 paragraph 1 law flats: ”development actors are required to facilitate the formation of associations occupant apartment units at the latest before the transitional period ends. In article 59 paragraph 2”. The transitional period a maximum of one year since the first delivery of flats units to the owner.","PeriodicalId":338711,"journal":{"name":"Mulawarman Law Review","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122363177","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Penerapan Batas Atas dan Batas Bawah Pembelian Tiket Pesawat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dalam bentuk penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Penerapan Batas Atas dan Batas Bawah Pembelian Tiket Pesawat pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017, bahwa maskapai yang melakukan pelanggaran terhadap ketetapan batas atas tarif maskapai penerbangan dapat dijatuhi sanksi. Namun dalam implementasinya, belum ada yang diberikan sanksi, meskipun telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan tentang batas atas tarif jasa penerbangan di Manokwari. Upaya hukum bagi konsumen dalam hal terdapat harga tiket pesawat yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 yakni dapat memberikan informasi atau laporan pengaduan dari masyarakat kepada dinas perindustrian dan perdagangan atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan konsumen. Ganti kerugian yang berhak diterima apabila terbukti terdapat maskapai jasa penerbangan yang menetapkan tarif di luar ketentuan batas atas taris jasa penerbangan adalah ganti kerugian materil berupa selisih harga yang seharusnya dan kerugian imateril berupa bunga atas jumlah kerugian materil yang diderita konsumen.
{"title":"Legal Protection for Domestic Airlines Consumers Related with Ticket Purchasing","authors":"T. Susanto, A. Miru, Winner Sitorus","doi":"10.30872/mulrev.v4i1.40","DOIUrl":"https://doi.org/10.30872/mulrev.v4i1.40","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Penerapan Batas Atas dan Batas Bawah Pembelian Tiket Pesawat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dalam bentuk penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Penerapan Batas Atas dan Batas Bawah Pembelian Tiket Pesawat pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017, bahwa maskapai yang melakukan pelanggaran terhadap ketetapan batas atas tarif maskapai penerbangan dapat dijatuhi sanksi. Namun dalam implementasinya, belum ada yang diberikan sanksi, meskipun telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan tentang batas atas tarif jasa penerbangan di Manokwari. Upaya hukum bagi konsumen dalam hal terdapat harga tiket pesawat yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 yakni dapat memberikan informasi atau laporan pengaduan dari masyarakat kepada dinas perindustrian dan perdagangan atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan konsumen. Ganti kerugian yang berhak diterima apabila terbukti terdapat maskapai jasa penerbangan yang menetapkan tarif di luar ketentuan batas atas taris jasa penerbangan adalah ganti kerugian materil berupa selisih harga yang seharusnya dan kerugian imateril berupa bunga atas jumlah kerugian materil yang diderita konsumen.","PeriodicalId":338711,"journal":{"name":"Mulawarman Law Review","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124935239","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
It is undeniable that the flow of globalization plays a major role in every aspect of state life, including the field of law and the legal product itself. Indonesia as a WTO member is obliged to ratify various types of international agreements to be made into domestic law products in the form of the Law. One of the important issues that must be protected is Intellectual Property Rights which is compiled based on the TRIPs standard. In its development, the concepts and characteristics of IPR have caused losses to developing countries such as Indonesia which have many assets in the form of traditional knowledge and traditional cultural expressions held by local communities. The IPR legal regime cannot accommodate the protection of traditional knowledge and traditional cultural expressions as a whole. The direction of legal regulation that protects traditional knowledge and traditional cultural expressions today is to form a new legal product that is specifically outside the IPR regime. The Bill on Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions has long been composed by Indonesia since 2008 and included in the 2009-2014 National Legislation Program. But even until now there has been no approval made by the government. The normatification of this bill is very important to be done so that it can be given that traditional knowledge and traditional cultural expressions can be used as an aid for advancing the nation's economy. By using normative legal research methods and qualitative approaches, this study concludes that the IPR legal regime in Indonesia has not been able to provide maximum protection to traditional knowledge and traditional cultural expressions. Therefore, it is very important to discuss and ratify the Bill on Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions to become products law to guarantee protection and provide economic benefits to the State and society.
{"title":"Normative Protection of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions in Indonesia","authors":"Gabriel Theofany","doi":"10.30872/MULREV.V3I2.53","DOIUrl":"https://doi.org/10.30872/MULREV.V3I2.53","url":null,"abstract":"It is undeniable that the flow of globalization plays a major role in every aspect of state life, including the field of law and the legal product itself. Indonesia as a WTO member is obliged to ratify various types of international agreements to be made into domestic law products in the form of the Law. One of the important issues that must be protected is Intellectual Property Rights which is compiled based on the TRIPs standard. In its development, the concepts and characteristics of IPR have caused losses to developing countries such as Indonesia which have many assets in the form of traditional knowledge and traditional cultural expressions held by local communities. The IPR legal regime cannot accommodate the protection of traditional knowledge and traditional cultural expressions as a whole. The direction of legal regulation that protects traditional knowledge and traditional cultural expressions today is to form a new legal product that is specifically outside the IPR regime. The Bill on Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions has long been composed by Indonesia since 2008 and included in the 2009-2014 National Legislation Program. But even until now there has been no approval made by the government. The normatification of this bill is very important to be done so that it can be given that traditional knowledge and traditional cultural expressions can be used as an aid for advancing the nation's economy. By using normative legal research methods and qualitative approaches, this study concludes that the IPR legal regime in Indonesia has not been able to provide maximum protection to traditional knowledge and traditional cultural expressions. Therefore, it is very important to discuss and ratify the Bill on Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions to become products law to guarantee protection and provide economic benefits to the State and society.","PeriodicalId":338711,"journal":{"name":"Mulawarman Law Review","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-03-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128783968","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
In accordance with the petition of Constitutional Court Number 97/PUU-XI/2013, Constitutional Court is no longer authorized to resolves disputes on direct Local Leader Election result, because provisions of Article 236C of Law Number 12 Year 2018 Republic of Indonesia against the constitution of 1945 Article 157 paragraph (1) Law Number 8 Year 2018 determines that the dispute settlement on direct Local Leader Election results become the authority of specialized judiciary. But before a specialized judiciary is formed, then the Constitutional Court is authorized to resolve disputes on direct Local Leader Election results. The authority of the Constitutional Court is the constituional authority to fulfill temporary vacuum of norm (rechtvakum). Therefore Legislators should immediately establish a specialized judiciary which has the authority to resolve the disputes on direct Local Leader Election result.
{"title":"Justice Constitutionality of Specialized Court in Coping with the Dispute on Direct Local Leader Election Result","authors":"Ebin Marwi","doi":"10.30872/MULREV.V3I2.43","DOIUrl":"https://doi.org/10.30872/MULREV.V3I2.43","url":null,"abstract":"In accordance with the petition of Constitutional Court Number 97/PUU-XI/2013, Constitutional Court is no longer authorized to resolves disputes on direct Local Leader Election result, because provisions of Article 236C of Law Number 12 Year 2018 Republic of Indonesia against the constitution of 1945 Article 157 paragraph (1) Law Number 8 Year 2018 determines that the dispute settlement on direct Local Leader Election results become the authority of specialized judiciary. But before a specialized judiciary is formed, then the Constitutional Court is authorized to resolve disputes on direct Local Leader Election results. The authority of the Constitutional Court is the constituional authority to fulfill temporary vacuum of norm (rechtvakum). Therefore Legislators should immediately establish a specialized judiciary which has the authority to resolve the disputes on direct Local Leader Election result.","PeriodicalId":338711,"journal":{"name":"Mulawarman Law Review","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127996127","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：