Pub Date : 2021-02-28DOI: 10.30598/BELOVOL6ISSUE2PAGE148-156
Sigit Somadiyono
Coronavirus Disease (Covid-19) bukan saja memukul ekonomi bangsa namun juga menibulkan efek domino terhadap kejahatan yang naik pada saat pandemic. Tujuan penulisan ini untuk menemukan faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan selama pandemi. Metode yuridis empiris, Teori Kriminologi dalam tulisan ini membantu mengambarkan faktor apa yang menjadi faktor dominan yang mengakibatkan naiknya kejahatan pada saat awal pandemi Covid-19 muncul di Indonesia, dari hasil penelitian disimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti keluarga, ekonomi, dan kepribadian atau kejiwaan seseorang, semua ini karena pukulan atau efek dari Pandemi Covid1-19 diluar sektor kesahatan.
{"title":"Kajian Kriminologis Perbandingan Kejahatan Yang Terjadi Sebelum Pandemi Dan Saat Pandemi Covid-19","authors":"Sigit Somadiyono","doi":"10.30598/BELOVOL6ISSUE2PAGE148-156","DOIUrl":"https://doi.org/10.30598/BELOVOL6ISSUE2PAGE148-156","url":null,"abstract":"Coronavirus Disease (Covid-19) bukan saja memukul ekonomi bangsa namun juga menibulkan efek domino terhadap kejahatan yang naik pada saat pandemic. Tujuan penulisan ini untuk menemukan faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan selama pandemi. Metode yuridis empiris, Teori Kriminologi dalam tulisan ini membantu mengambarkan faktor apa yang menjadi faktor dominan yang mengakibatkan naiknya kejahatan pada saat awal pandemi Covid-19 muncul di Indonesia, dari hasil penelitian disimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti keluarga, ekonomi, dan kepribadian atau kejiwaan seseorang, semua ini karena pukulan atau efek dari Pandemi Covid1-19 diluar sektor kesahatan.","PeriodicalId":34077,"journal":{"name":"Jurnal Belo","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43200185","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-02-28DOI: 10.30598/BELOVOL6ISSUE2PAGE179-194
J. E. Latupeirissa, John Dirk Pasalbessy, Elias Zadrak Leasa, Carolina Tuhumury
Masa pandemi Covid-19 merupakan masa yang sulit, bukan saja ekonomi, namun sektor lainya juga terpukul, pemerintah berupaya untuk menanggulagi semua efek yang muncul namun informasi bohong (Hoax) dimasa pandemi ini juga mengakibatkan banyak masyarakat yang merasa ketakutan dengan informasi yang salah. Penelitian ini memakai metode yuridis empiris. isi dari berita bohong (hoax) tersebut terkadang membuat masyarakat menjadi panik dan trauma terhadap berbagai peristiwa yang terjadi, seperti masalah terorisme dan masalah radikalisme. Demikian juga dengan penyebaran Covid-19 di mana hampir sebahagian besar masyarakat Indonesia sangat takut untuk terjangkit dengan virus yang mematikan ini.
{"title":"Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku","authors":"J. E. Latupeirissa, John Dirk Pasalbessy, Elias Zadrak Leasa, Carolina Tuhumury","doi":"10.30598/BELOVOL6ISSUE2PAGE179-194","DOIUrl":"https://doi.org/10.30598/BELOVOL6ISSUE2PAGE179-194","url":null,"abstract":"Masa pandemi Covid-19 merupakan masa yang sulit, bukan saja ekonomi, namun sektor lainya juga terpukul, pemerintah berupaya untuk menanggulagi semua efek yang muncul namun informasi bohong (Hoax) dimasa pandemi ini juga mengakibatkan banyak masyarakat yang merasa ketakutan dengan informasi yang salah. Penelitian ini memakai metode yuridis empiris. isi dari berita bohong (hoax) tersebut terkadang membuat masyarakat menjadi panik dan trauma terhadap berbagai peristiwa yang terjadi, seperti masalah terorisme dan masalah radikalisme. Demikian juga dengan penyebaran Covid-19 di mana hampir sebahagian besar masyarakat Indonesia sangat takut untuk terjangkit dengan virus yang mematikan ini.","PeriodicalId":34077,"journal":{"name":"Jurnal Belo","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41423496","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-02-28DOI: 10.30598/BELOVOL6ISSUE2PAGE256-275
Elsa Rina Maya, H. Z. Wadjo
Kebijakan pemerintah untuk membebaskan wargabinaan dengan persyaratan tertentu sebagai upaya pencegahan mewabahnya Corona Virus Disease (Covid 19) di lembaga pemasyarakatan berimbas pada berkurangnya wargabinaan di dalam suatu lembaga pemasyarakatan, teristimewa pada lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas. Pada bagian lain, kebijakan ini juga mesti diikuti dengan kebijakan untuk tidak menambah jumlah kasus-kasus tertentu melalui mekanisme restorative justice, yakni kasus-kasus didiversi dari sistem peradilan pidana, kemudian diselesaikan dengan melibatkan pelaku dan korban serta pihak-pihak yang berkepentingan. Restorative Justice di beberapa wilayah Polres di Maluku mengambil bentuk penyelesaian menurut hukum adat setempat. Hal ini mengindikasikan bahwa restorative justice bukanlah mekanisme yang baru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat yang masih kental dengan sistem hukum adat. Kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan mekanisme ini adalah kasus-kasus dalam keluarga seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus KDRT merupakan kasus yang kompleks karena melibatkan suami dan isteri yang secara legal terikat dalam lembaga perkawinan, yang sama-sama bekerja untuk membangun rumah tangga. Dengan demikian, mekanisme ini sangat cocok untuk menghindari kehancuran dalam keluarga yang dapat berlanjut dengan perceraian. Namun dalam realitasnya, diterapkan juga dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di luar lingkup keluarga.
{"title":"Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)","authors":"Elsa Rina Maya, H. Z. Wadjo","doi":"10.30598/BELOVOL6ISSUE2PAGE256-275","DOIUrl":"https://doi.org/10.30598/BELOVOL6ISSUE2PAGE256-275","url":null,"abstract":"Kebijakan pemerintah untuk membebaskan wargabinaan dengan persyaratan tertentu sebagai upaya pencegahan mewabahnya Corona Virus Disease (Covid 19) di lembaga pemasyarakatan berimbas pada berkurangnya wargabinaan di dalam suatu lembaga pemasyarakatan, teristimewa pada lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas. Pada bagian lain, kebijakan ini juga mesti diikuti dengan kebijakan untuk tidak menambah jumlah kasus-kasus tertentu melalui mekanisme restorative justice, yakni kasus-kasus didiversi dari sistem peradilan pidana, kemudian diselesaikan dengan melibatkan pelaku dan korban serta pihak-pihak yang berkepentingan. Restorative Justice di beberapa wilayah Polres di Maluku mengambil bentuk penyelesaian menurut hukum adat setempat. Hal ini mengindikasikan bahwa restorative justice bukanlah mekanisme yang baru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat yang masih kental dengan sistem hukum adat. Kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan mekanisme ini adalah kasus-kasus dalam keluarga seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus KDRT merupakan kasus yang kompleks karena melibatkan suami dan isteri yang secara legal terikat dalam lembaga perkawinan, yang sama-sama bekerja untuk membangun rumah tangga. Dengan demikian, mekanisme ini sangat cocok untuk menghindari kehancuran dalam keluarga yang dapat berlanjut dengan perceraian. Namun dalam realitasnya, diterapkan juga dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di luar lingkup keluarga.","PeriodicalId":34077,"journal":{"name":"Jurnal Belo","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48451349","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-05-19DOI: 10.30598/belovol5issue2page74-85
Jennifer Ingelyne Nussy
ABSTRACT Recognition and protection of a guarantee of human dignity to earn a respectable place in the eyes of the law and government. Related to the interests of law enforcement, the Corruption Eradication Commission (KPK) for the purpose of wiretapping evidence in court, while will protecting the privacyrights of suspects. Legal protections for the accused to be seen as matter of law adopted. Therefore, the protection of the privacy rights of a person to be seen in the investigation process. For the Commission to conduct wiretaps should see privacy rights as stipulated in the law and the government should establish a special set of rules that intercepts, thus providing the possibility for law enforcement has the authority to do so does not conflict with human rights.
{"title":"Mekanisme Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Proses Penyadapan dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)","authors":"Jennifer Ingelyne Nussy","doi":"10.30598/belovol5issue2page74-85","DOIUrl":"https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page74-85","url":null,"abstract":"ABSTRACT \u0000Recognition and protection of a guarantee of human dignity to earn a respectable place in the eyes of the law and government. Related to the interests of law enforcement, the Corruption Eradication Commission (KPK) for the purpose of wiretapping evidence in court, while will protecting the privacyrights of suspects. Legal protections for the accused to be seen as matter of law adopted. Therefore, the protection of the privacy rights of a person to be seen in the investigation process. For the Commission to conduct wiretaps should see privacy rights as stipulated in the law and the government should establish a special set of rules that intercepts, thus providing the possibility for law enforcement has the authority to do so does not conflict with human rights.","PeriodicalId":34077,"journal":{"name":"Jurnal Belo","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47764036","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-05-19DOI: 10.30598/belobelovol5issue2page86-96
Nadiyah Asfarosya
This study aims to analyze the relevance of the approach of universal jurisdiction in law enforcement against the crime of modern pirates. This study looks at piracy itself which changes over time and the effectiveness of universal jurisdiction in minimizing back piracy that can affect the international community. This research is normative. Universal jurisdiction has long been in law enforcement against piracy. However, turning the numbers of countries implementing universal jurisdiction raises the question of what constitutes an obstacle to implementing universal jurisdiction over the crime of piracy. In addition, several solutions have emerged that are considered more effective in enforcing the law against modern piracy in order to prevent the culture of impunity.
{"title":"Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Terhadap Modern Piracy Jure Gentium","authors":"Nadiyah Asfarosya","doi":"10.30598/belobelovol5issue2page86-96","DOIUrl":"https://doi.org/10.30598/belobelovol5issue2page86-96","url":null,"abstract":"This study aims to analyze the relevance of the approach of universal jurisdiction in law enforcement against the crime of modern pirates. This study looks at piracy itself which changes over time and the effectiveness of universal jurisdiction in minimizing back piracy that can affect the international community. This research is normative. Universal jurisdiction has long been in law enforcement against piracy. However, turning the numbers of countries implementing universal jurisdiction raises the question of what constitutes an obstacle to implementing universal jurisdiction over the crime of piracy. In addition, several solutions have emerged that are considered more effective in enforcing the law against modern piracy in order to prevent the culture of impunity. \u0000 ","PeriodicalId":34077,"journal":{"name":"Jurnal Belo","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41614432","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-05-19DOI: 10.30598/belovol5issue2page57-73
Denny Latumaerissa
Essentially violent crime can occur wherever, anytime, and can be done by anyone without any distinction sex. That is guilty can male or female. The reality that occurs suggests that female also often perpetrated a violent crimes. Such as happened in the city of Ambon, which according to the data from Polresta P.Ambon and P. P lease, suggests that from 2017 until 2019, there are 14 ( fourteen ) violence made by women on jurisdiction. That has been a problem in writing this is what has been factor-factor cause violence carried out by women in the city ambon. Factors influencing the so that a woman committed violence in the city of Ambon is the family, the motivation, / sexual disorder of sexual perversion, and the role of the victim
{"title":"Kajian Kriminologi Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan di Kota Ambon","authors":"Denny Latumaerissa","doi":"10.30598/belovol5issue2page57-73","DOIUrl":"https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page57-73","url":null,"abstract":"Essentially violent crime can occur wherever, anytime, and can be done by anyone without any distinction sex. That is guilty can male or female. The reality that occurs suggests that female also often perpetrated a violent crimes. Such as happened in the city of Ambon, which according to the data from Polresta P.Ambon and P. P lease, suggests that from 2017 until 2019, there are 14 ( fourteen ) violence made by women on jurisdiction. That has been a problem in writing this is what has been factor-factor cause violence carried out by women in the city ambon. Factors influencing the so that a woman committed violence in the city of Ambon is the family, the motivation, / sexual disorder of sexual perversion, and the role of the victim","PeriodicalId":34077,"journal":{"name":"Jurnal Belo","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41645397","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-05-19DOI: 10.30598/belovol5issue2page97-114
Ahmad Adi Fitriyadi, Fikry Latukau
Persoalan tindak pidana Penyiksaan adalah masalah yang sudah sejak lama terjadi di negara Indonesia sejak zaman Orde Baru hingga detik ini.Banyak kasus yang terjadi bahkan hingga akhir tahun 2019 dan para pelakunya tidaklah kunjung diadili.Hal ini disebabkan tidak adanya aturan hukum pidana nasional Indonesia yang mengatur tersendiri terkait tindakan Penyiksaan. Padahal Indonesia merupakan negara peserta pada Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) atau Konvensi Anti Penyiksaan 1984 dan telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1998. Namun, karena konvensi ini bersifat Non-Self Executing, maka perlu untuk dilakukan Implementing Legislation ke dalam hukum nasional Indonesia untuk diundangkan ke dalam hukum nasional Indonesia tersendiri terkait tindak pidana Penyiksaan, sebab tindakan Penyiksaan merupakan bagian dari kejahatan internasional yang mengancam masyarakat internasional, maka aturan hukum tersebut didasarkan pada Asas Yurisdiksi Universal.
刑讯罪行是印尼自新秩序时代以来一直存在的问题。许多案件一直持续到2019年年底，肇事者没有受到审判。这是因为印尼国家刑法中没有规定单独的酷刑行为。尽管印度尼西亚是一个致力于反对Torture和其他危险的国家，非人类或降解治疗或惩罚公约(CAT)或1984年的反酷刑公约(Convention against Torture and Other Cruel)的参与者，并已在1998年第5号法案中获得批准。然而,因为公约是Non-Self Executing,那么有必要做Implementing Legislation进入印尼民族中印尼国家来制定法律相关的重罪酷刑,因为酷刑行为是国际犯罪的一部分,这些威胁国际社会,法治是基于普遍管辖权原则。
{"title":"Pentingnya Implementing Legislationkonvensi Anti Penyiksaan 1984 (Convention Against Torture) Kedalam Hukum Nasional Indonesia","authors":"Ahmad Adi Fitriyadi, Fikry Latukau","doi":"10.30598/belovol5issue2page97-114","DOIUrl":"https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page97-114","url":null,"abstract":"Persoalan tindak pidana Penyiksaan adalah masalah yang sudah sejak lama terjadi di negara Indonesia sejak zaman Orde Baru hingga detik ini.Banyak kasus yang terjadi bahkan hingga akhir tahun 2019 dan para pelakunya tidaklah kunjung diadili.Hal ini disebabkan tidak adanya aturan hukum pidana nasional Indonesia yang mengatur tersendiri terkait tindakan Penyiksaan. Padahal Indonesia merupakan negara peserta pada Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) atau Konvensi Anti Penyiksaan 1984 dan telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1998. Namun, karena konvensi ini bersifat Non-Self Executing, maka perlu untuk dilakukan Implementing Legislation ke dalam hukum nasional Indonesia untuk diundangkan ke dalam hukum nasional Indonesia tersendiri terkait tindak pidana Penyiksaan, sebab tindakan Penyiksaan merupakan bagian dari kejahatan internasional yang mengancam masyarakat internasional, maka aturan hukum tersebut didasarkan pada Asas Yurisdiksi Universal.","PeriodicalId":34077,"journal":{"name":"Jurnal Belo","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47923190","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-05-19DOI: 10.30598/belovol5issue2page115-129
Jetty Martje Patty
ABSTRACT ROLE OF THE FAMILY AS A NON PENAL EFFORT IN PREVENTING ACTS OF VIOLENCE AGAINTS CHILDREN IN THE EDUCATION UNIT ENVIRONMENT Schools are required to be anti violence zones, which provides a safe comfortable and enjoyable learning environment. Legal protection made by the government has not provided protection for children from violence that occurs in schools. So that there needs to be other efforts beyond legal measures that can prevent acts of violence against children in school. Non penal efforts through the role of the family.a as the first educational institution in society that plays a role in educating children to shape the character of children. Character education in the family will produce anti violence behavior in children themselves will distance themselves from behavior u violence, because children are equipped with loving behavior, tenderness, religious values, empathy in children.
{"title":"Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan","authors":"Jetty Martje Patty","doi":"10.30598/belovol5issue2page115-129","DOIUrl":"https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page115-129","url":null,"abstract":"ABSTRACT \u0000 \u0000 ROLE OF THE FAMILY AS A NON PENAL EFFORT IN PREVENTING \u0000 ACTS OF VIOLENCE AGAINTS CHILDREN IN THE EDUCATION UNIT ENVIRONMENT \u0000 \u0000 Schools are required to be anti violence zones, which provides a safe comfortable and enjoyable learning environment. Legal protection made by the government has not provided protection for children from violence that occurs in schools. So that there needs to be other efforts beyond legal measures that can prevent acts of violence against children in school. Non penal efforts through the role of the family.a as the first educational institution in society that plays a role in educating children to shape the character of children. Character education in the family will produce anti violence behavior in children themselves will distance themselves from behavior u violence, because children are equipped with loving behavior, tenderness, religious values, empathy in children. \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":34077,"journal":{"name":"Jurnal Belo","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45991787","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-05-17DOI: 10.30598/belobelovol5issue2page34-56
Eprina Mawati, Lies Sulistiani, Agus Takariawan
Pada dasarnya kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (sosial defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (sosial welfare). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menerapkan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak-hak korban tindak pidana, merupakan tanggungjawab negara terhadap korban, tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban negara atas ketidakmampuannya dalam melindungi masyarakat, sehingga timbul korban. Namun, efektifitas dan ketepatan sasaran serta bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah Indonesia dinilai masih kurang tepat, khususnya korban tindak pidana terorisme.
{"title":"Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana","authors":"Eprina Mawati, Lies Sulistiani, Agus Takariawan","doi":"10.30598/belobelovol5issue2page34-56","DOIUrl":"https://doi.org/10.30598/belobelovol5issue2page34-56","url":null,"abstract":"Pada dasarnya kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (sosial defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (sosial welfare). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menerapkan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak-hak korban tindak pidana, merupakan tanggungjawab negara terhadap korban, tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban negara atas ketidakmampuannya dalam melindungi masyarakat, sehingga timbul korban. Namun, efektifitas dan ketepatan sasaran serta bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah Indonesia dinilai masih kurang tepat, khususnya korban tindak pidana terorisme. \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":34077,"journal":{"name":"Jurnal Belo","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46849120","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-05-17DOI: 10.30598/belobelovol5issue2page21-33
J. E. Latupeirissa, Jacob Hattu, Elias Zadrach Leasa
Laporan dan aduan merupakan hal yang berbeda, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada delik biasa dan delik aduan, delik biasa dapat dilaporkan oleh semua orang namun dalam delik aduan tidak dapat diadukan semua orang, dalam perkara pidana Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Drh yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Seram Bagian Barat, saudara HW didakwakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atas adulan yang dilakukan oleh AA. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui apa akibat hukum jika penaganan delik aduan dengan aduan yang tidak sah, metode yang digunakan adalah metode penelitan hukum yuridis normatif, hasil dari pembahasan diketahui saudara saksi AA tidak mengadukan langsung perbuatan HW namun lewat pengacara, namun dalam aduan tersebut pengacara tidak mencantumkan surat kuasa dari AA, tentunya surat kuasa tersebut cacat, dan fakta persidangan tidak ada dasar aduan yaitu surat kuasa dari korban kepada pengacara, akibat hukumnya adalah hakim menolak tuntutan jaksa (neit ontvankelijk verklaring van het OM) atau H W Alias H untuk dapat dituntut pidana seharusnya gugur atau putusan lepas dari tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) hal ini dapat dilihat dalam Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesimpulannya dalam tindak pidana yang dikualifikasinya delik aduan, wajib ada aduan jika tidak ada maka tuntutan jaksa ditolak atau putusan pengadilan lepas dari tuntutan hukum.
报告和投诉是不同的，在《钢琴法》一书中有常见的微妙和微妙的投诉，常见的微妙可以由每个人报告，但在微妙的投诉中不能由每个人提起，在西部胡尼波普区血清州法院提起的第6/Pid.B/2018/PN.Drh号刑事案件中，HW的兄弟被指控违反了《硕士法》关于AA投诉的310节第（1）款。AA的兄弟被指控解雇的结果不是直接投诉HW的行为，而是通过律师投诉，但在投诉中，律师没有传唤AA的授权书，当然，授权书是有缺陷的，审判没有投诉依据的事实是受害者给律师的授权书，法律的结果是，法官拒绝起诉（neit ontvankelijk verklaring van het OM）或被起诉的H W Alias H本应被起诉或驳回（ontslag van rechtsvervoling），这可以在《皮达纳法》第319段中看到。在被归类为微妙申诉的刑事犯罪中，必须有申诉，如果没有申诉，则驳回起诉或驳回法院裁决。
{"title":"Penanganan Tindak Pidana Yang Dikualifikasi Delik Aduan","authors":"J. E. Latupeirissa, Jacob Hattu, Elias Zadrach Leasa","doi":"10.30598/belobelovol5issue2page21-33","DOIUrl":"https://doi.org/10.30598/belobelovol5issue2page21-33","url":null,"abstract":"Laporan dan aduan merupakan hal yang berbeda, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada delik biasa dan delik aduan, delik biasa dapat dilaporkan oleh semua orang namun dalam delik aduan tidak dapat diadukan semua orang, dalam perkara pidana Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Drh yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Seram Bagian Barat, saudara HW didakwakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atas adulan yang dilakukan oleh AA. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui apa akibat hukum jika penaganan delik aduan dengan aduan yang tidak sah, metode yang digunakan adalah metode penelitan hukum yuridis normatif, hasil dari pembahasan diketahui saudara saksi AA tidak mengadukan langsung perbuatan HW namun lewat pengacara, namun dalam aduan tersebut pengacara tidak mencantumkan surat kuasa dari AA, tentunya surat kuasa tersebut cacat, dan fakta persidangan tidak ada dasar aduan yaitu surat kuasa dari korban kepada pengacara, akibat hukumnya adalah hakim menolak tuntutan jaksa (neit ontvankelijk verklaring van het OM) atau H W Alias H untuk dapat dituntut pidana seharusnya gugur atau putusan lepas dari tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) hal ini dapat dilihat dalam Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesimpulannya dalam tindak pidana yang dikualifikasinya delik aduan, wajib ada aduan jika tidak ada maka tuntutan jaksa ditolak atau putusan pengadilan lepas dari tuntutan hukum. \u0000 ","PeriodicalId":34077,"journal":{"name":"Jurnal Belo","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48601087","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：