Fenomena bunching sendiri di dunia Internasional sering dilakukan oleh usaha kecil untuk menghindari batasan dalam kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai dan/atau batasan bagi penggunaan presumptive tax dalam pajak penghasilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam rangka meminimalisasi fenomena bunching. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan tematik analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk dapat meminimalisasi pembayaran pajak dengan cara memanfaatkan celah (loophole) yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan ketentuan yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Namun demikian, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi beban pajak yang harus dibayar. Penelitian ini memberikan dua rekomendasi penting, yaitu: pengaturan lebih lanjut terkait operasional secara komersial, dan ketentuan mengenai pekerjaan bebas.
{"title":"Kajian Perpajakan UMKM Dalam Rangka Meminimalisasi Fenomena Bunching","authors":"Suparna Wijaya, F. Irawan, Andri Marfiana","doi":"10.31000/bvaj.v6i2.6987","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/bvaj.v6i2.6987","url":null,"abstract":"Fenomena bunching sendiri di dunia Internasional sering dilakukan oleh usaha kecil untuk menghindari batasan dalam kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai dan/atau batasan bagi penggunaan presumptive tax dalam pajak penghasilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam rangka meminimalisasi fenomena bunching. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan tematik analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk dapat meminimalisasi pembayaran pajak dengan cara memanfaatkan celah (loophole) yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan ketentuan yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Namun demikian, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi beban pajak yang harus dibayar. Penelitian ini memberikan dua rekomendasi penting, yaitu: pengaturan lebih lanjut terkait operasional secara komersial, dan ketentuan mengenai pekerjaan bebas.","PeriodicalId":358770,"journal":{"name":"Balance Vocation Accounting Journal","volume":"231 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116309336","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Adam Maulana Prastyo, Aris Eddy Sarwono, Dewi Saptantinah Puji Astuti
The purpose of this study is to determine the influence of diamond fraud elements consisting of pressure elements (which are proxied with financial stability, external pressure, and financial targets), oppoturnity elements (which are proxied by the nature of industry and ineffective monitoring), rationalization elements proxied by audit opinions, and capability elements proxied by changing directors to fraud fraud financial statements. This research uses a qualitative descriptive method with secondary data sources collected through literature studies. The results of this study show that the Fraud Diamond element can have an effect on detecting the occurrence of financial statement fraud. The higher the application of diamond fraud analysis, the less the risk of financial statement fraud fraud in the company. The application of diamond fraud analysis in internal control can anticipate fraud fraud in financial statements in the company. The better and higher the quality of diamond fraud analysis carried out in the company, the risk of fraud fraud in financial statements in the company can be minimized.
{"title":"PENGARUH FRAUD DIAMOND DALAM MENDETEKSI FINANCIAL STATEMENT FRAUD","authors":"Adam Maulana Prastyo, Aris Eddy Sarwono, Dewi Saptantinah Puji Astuti","doi":"10.31000/bvaj.v6i2.7278","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/bvaj.v6i2.7278","url":null,"abstract":"The purpose of this study is to determine the influence of diamond fraud elements consisting of pressure elements (which are proxied with financial stability, external pressure, and financial targets), oppoturnity elements (which are proxied by the nature of industry and ineffective monitoring), rationalization elements proxied by audit opinions, and capability elements proxied by changing directors to fraud fraud financial statements. This research uses a qualitative descriptive method with secondary data sources collected through literature studies. The results of this study show that the Fraud Diamond element can have an effect on detecting the occurrence of financial statement fraud. The higher the application of diamond fraud analysis, the less the risk of financial statement fraud fraud in the company. The application of diamond fraud analysis in internal control can anticipate fraud fraud in financial statements in the company. The better and higher the quality of diamond fraud analysis carried out in the company, the risk of fraud fraud in financial statements in the company can be minimized.","PeriodicalId":358770,"journal":{"name":"Balance Vocation Accounting Journal","volume":"189 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132754290","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kelurahan Gembor tahun 2021. Agar penelitian ini tidak meluas penulis membatasi variabel yang mempengaruhi yaitu pengetahuan, penghasilan dan kesadaran wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan sampel sebanyak 98 dengan tekhnik probability sampling. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara, kuesioner dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil peneitian terlihat bahwa variabel pengetahuan, penghasilan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kelurahan Gembor tahun 2021. Hasil Penelitian menunjukkan hubungan antara pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak mempunyai tingkat hubungan yang cukup kuat yaitu 0,242, hubungan antara penghasilan terhadap Kepatuhan wajib pajak mempunyai tingkat hubungan yang cukup kuat yaitu 0,224 sedangkan hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak mempunyai tingkat hubungan yang cukup kuat yaitu 0,281. Oleh karena itu semakin baik pengetahuan, penghasilan dan kesadaran warga Gembor maka akan semakin paham dan patuh untuk memenuhi kewajiban pajak yang melekat pada dirinya. Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu komponen utama dari pendapatan daerah namun tidak sedikit masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibanya untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Kendala ini menjadi hambatan secara makro bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan proses pembangunan di berbagai sektor. Hal in terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya manfaat membayar pajak.
{"title":"Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB : Studi Kasus di Kelurahan Gembor Tahun 2021 Kota Tangerang","authors":"Hustna Dara Sarra, Mikrad Mikrad","doi":"10.31000/bvaj.v6i2.7397","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/bvaj.v6i2.7397","url":null,"abstract":"Penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kelurahan Gembor tahun 2021. Agar penelitian ini tidak meluas penulis membatasi variabel yang mempengaruhi yaitu pengetahuan, penghasilan dan kesadaran wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan sampel sebanyak 98 dengan tekhnik probability sampling. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara, kuesioner dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil peneitian terlihat bahwa variabel pengetahuan, penghasilan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kelurahan Gembor tahun 2021. Hasil Penelitian menunjukkan hubungan antara pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak mempunyai tingkat hubungan yang cukup kuat yaitu 0,242, hubungan antara penghasilan terhadap Kepatuhan wajib pajak mempunyai tingkat hubungan yang cukup kuat yaitu 0,224 sedangkan hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak mempunyai tingkat hubungan yang cukup kuat yaitu 0,281. Oleh karena itu semakin baik pengetahuan, penghasilan dan kesadaran warga Gembor maka akan semakin paham dan patuh untuk memenuhi kewajiban pajak yang melekat pada dirinya. Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu komponen utama dari pendapatan daerah namun tidak sedikit masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibanya untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Kendala ini menjadi hambatan secara makro bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan proses pembangunan di berbagai sektor. Hal in terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya manfaat membayar pajak.","PeriodicalId":358770,"journal":{"name":"Balance Vocation Accounting Journal","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122787522","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Nur Farida Liyana, Gusti Ayu Nyoman Dyah Ratnasari, Eko Susanto
Adanya otonomi daerah yang memberi wewenang lebih besar kepada daerah untuk melakukan pemungutan pajak daerah ternyata belum cukup mampu untuk menutup anggaran belanja daerah. Untuk itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Dana Bagi Hasil Pajak yang diharapkan dapat menjadikan pemerataan kesejahteraan dengan memainkan fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia. Pada penelitian ini dilakukan analisis mengenai pengaruh DBH Pajak terhadap IPM dimana data diambil dari 34 provinsi selama 5 (lima) tahun yaitu 2017 sampai dengan 2021. Dengan variabel terikat adalah IPM dan variabel bebas DBH pajak, DAK fisik, DAK non fisik dan jumlah penduduk diperoleh hasil regresi data panel dengan model terbaik fixed effect model. Peran pajak yang diwakili oleh variabel Dana Bagi Hasil Pajak ternyata memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia meskipun memang hasil menunjukkan tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya pemberian Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik ternyata memberikan dampak yang berbeda terhadap IPM. DAK Fisik memiliki pengaruh negative terhadap IPM berbeda dengan DAK Non Fisik yang memiliki pengaruh positif terhadap IPM.
{"title":"Pajak, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Pembangunan Daerah Di Indonesia","authors":"Nur Farida Liyana, Gusti Ayu Nyoman Dyah Ratnasari, Eko Susanto","doi":"10.31000/bvaj.v6i2.7328","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/bvaj.v6i2.7328","url":null,"abstract":"Adanya otonomi daerah yang memberi wewenang lebih besar kepada daerah untuk melakukan pemungutan pajak daerah ternyata belum cukup mampu untuk menutup anggaran belanja daerah. Untuk itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Dana Bagi Hasil Pajak yang diharapkan dapat menjadikan pemerataan kesejahteraan dengan memainkan fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia. Pada penelitian ini dilakukan analisis mengenai pengaruh DBH Pajak terhadap IPM dimana data diambil dari 34 provinsi selama 5 (lima) tahun yaitu 2017 sampai dengan 2021. Dengan variabel terikat adalah IPM dan variabel bebas DBH pajak, DAK fisik, DAK non fisik dan jumlah penduduk diperoleh hasil regresi data panel dengan model terbaik fixed effect model. Peran pajak yang diwakili oleh variabel Dana Bagi Hasil Pajak ternyata memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia meskipun memang hasil menunjukkan tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya pemberian Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik ternyata memberikan dampak yang berbeda terhadap IPM. DAK Fisik memiliki pengaruh negative terhadap IPM berbeda dengan DAK Non Fisik yang memiliki pengaruh positif terhadap IPM.","PeriodicalId":358770,"journal":{"name":"Balance Vocation Accounting Journal","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124969662","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Audit delay is defined as the length of time for the completion of the audit starting from the closing date of the financial year until the date of issuance of the financial statements. This study was conducted to provide empirical evidence of the effect of profitability and solvency on audit delay with firm size as a moderating variable. The sample of this study uses manufacturing companies in the consumer goods industry sector that are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2021. The data used are financial statements issued by the company every year. The sampling technique used purposive sampling method. This research uses multiple regression analysis method and moderated regression analysis with the MRA test approach. The results of this study indicate that solvency has an effect on audit delay, while profitability has no effect on audit delay and firm size is able to moderate the effect of solvency on audit delay, while firm size is unable to moderate the effect of profitability on audit delay.Keywords: Profitability, Solvency, Firm Size, Audit Delay
{"title":"PENGARUH PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP AUDIT DELAY DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI","authors":"Indah Nuraini, S. Hadiyati, Rina Destiana","doi":"10.31000/bvaj.v6i2.7337","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/bvaj.v6i2.7337","url":null,"abstract":"Audit delay is defined as the length of time for the completion of the audit starting from the closing date of the financial year until the date of issuance of the financial statements. This study was conducted to provide empirical evidence of the effect of profitability and solvency on audit delay with firm size as a moderating variable. The sample of this study uses manufacturing companies in the consumer goods industry sector that are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2021. The data used are financial statements issued by the company every year. The sampling technique used purposive sampling method. This research uses multiple regression analysis method and moderated regression analysis with the MRA test approach. The results of this study indicate that solvency has an effect on audit delay, while profitability has no effect on audit delay and firm size is able to moderate the effect of solvency on audit delay, while firm size is unable to moderate the effect of profitability on audit delay.Keywords: Profitability, Solvency, Firm Size, Audit Delay","PeriodicalId":358770,"journal":{"name":"Balance Vocation Accounting Journal","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125403568","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Salah satu aspek yang memengaruhi perkembangan UMKM kurang optimal adalah adalah aspek keuangan, yang mana kemampuan pengelolaan keuangan usaha masih minim dan akses permodalan yang terbatas. Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi tercapainya tujuan disalurkannya program pembiayaan UMi (ultra mikro) ini sehingga perlu untuk dianalisa sejauh mana efektivitas pembiayaan Ultra Mikro (UMi) pada para pelaku usaha mikro. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu sumber pertama sebuah data diperoleh atau dihasilkan. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada 6 (enam) orang informan, yaitu 2 (dua) orang pelaku UMKM debitur UMi, 2 (orang) pelaku UMKM non debitur UMi, dan pegawai PIP (Pusat Investasi Pemerintah). Hasil analisis tematik yang dilakukan adalah pemberian pembiayaan UMi belum cukup efektif untuk membuat UMKM scale up diakibatkan karena sebagian dana digunakan untuk keperluan pribadi dan konsumtif, pemahaman debitur belum memadai, belum ada perubahan nyata pada usaha debitur sehingga tujuan program juga belum tercapai secara optimal. Namun demikian secara ketepatan waktu, program pembiayaan UMi dinilai memiliki kebijakan dan prosedur yang memudahkan dan fleksibel namun tetap akuntabel sehingga level keterlambatan dan kredit macet dapat diminimalisir.
{"title":"Efektivitas Pembiayaan Modal Usaha Ultra Mikro (UMi) Pada Para Pelaku Usaha Mikro","authors":"Khusnaini Khusnaini, Nur Farida Liyana","doi":"10.31000/bvaj.v6i2.7346","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/bvaj.v6i2.7346","url":null,"abstract":"Salah satu aspek yang memengaruhi perkembangan UMKM kurang optimal adalah adalah aspek keuangan, yang mana kemampuan pengelolaan keuangan usaha masih minim dan akses permodalan yang terbatas. Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi tercapainya tujuan disalurkannya program pembiayaan UMi (ultra mikro) ini sehingga perlu untuk dianalisa sejauh mana efektivitas pembiayaan Ultra Mikro (UMi) pada para pelaku usaha mikro. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu sumber pertama sebuah data diperoleh atau dihasilkan. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada 6 (enam) orang informan, yaitu 2 (dua) orang pelaku UMKM debitur UMi, 2 (orang) pelaku UMKM non debitur UMi, dan pegawai PIP (Pusat Investasi Pemerintah). Hasil analisis tematik yang dilakukan adalah pemberian pembiayaan UMi belum cukup efektif untuk membuat UMKM scale up diakibatkan karena sebagian dana digunakan untuk keperluan pribadi dan konsumtif, pemahaman debitur belum memadai, belum ada perubahan nyata pada usaha debitur sehingga tujuan program juga belum tercapai secara optimal. Namun demikian secara ketepatan waktu, program pembiayaan UMi dinilai memiliki kebijakan dan prosedur yang memudahkan dan fleksibel namun tetap akuntabel sehingga level keterlambatan dan kredit macet dapat diminimalisir.","PeriodicalId":358770,"journal":{"name":"Balance Vocation Accounting Journal","volume":"75 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134144582","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study aimed to analyze the effect of public activity restriction announcements and credit restructuring on interbank interest rates in Indonesia during the Covid-19 pandemic. This study used the event study method by analyzing changes in interbank interest rates 5 days before and after the announcement event. The announcement of restrictions on community activities consisted of the announcement of the first Covid-19 case in Indonesia, the first PSBB, the second PSBB and emergency PPKM. Meanwhile, the announcement of credit restructuring consisted of a presidential announcement regarding credit relief, the Minister of Finance regarding MSME credit relief and the Chairman of the OJK regarding extending credit relaxation. From the results of the analysis, only the announcement of the minister of finance regarding MSME credit relief had an effect on interbank interest rates.
{"title":"Pengaruh Pengumuman Pembatasan Aktivitas Masyarakat dan Restrukturisasi Kredit terhadap Tingkat Bunga Antar Bank","authors":"Murharsito Murharsito","doi":"10.31000/bvaj.v6i2.7265","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/bvaj.v6i2.7265","url":null,"abstract":"This study aimed to analyze the effect of public activity restriction announcements and credit restructuring on interbank interest rates in Indonesia during the Covid-19 pandemic. This study used the event study method by analyzing changes in interbank interest rates 5 days before and after the announcement event. The announcement of restrictions on community activities consisted of the announcement of the first Covid-19 case in Indonesia, the first PSBB, the second PSBB and emergency PPKM. Meanwhile, the announcement of credit restructuring consisted of a presidential announcement regarding credit relief, the Minister of Finance regarding MSME credit relief and the Chairman of the OJK regarding extending credit relaxation. From the results of the analysis, only the announcement of the minister of finance regarding MSME credit relief had an effect on interbank interest rates.","PeriodicalId":358770,"journal":{"name":"Balance Vocation Accounting Journal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123966762","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Likuiditas, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Financial Distress pada perusahaan Sub Sektor Industri Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 tahun dari tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 13 perusahaan yang masuk dalam perusahaan Sub Sektor Industri Otomotif secara berturut-turut dari tahun 2017-2021 di Bursa Efek Indonesia. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan diperoleh 12 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif menggunakan teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Financial Distress. Sedangkan Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Financial Distres.
{"title":"PENGARUH LIKUIDITAS DAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP FINANCIAL DISTRESS","authors":"Dhea Zatira, Dede Sunaryo, Ni Made Dewi Dwicandra","doi":"10.31000/bvaj.v6i2.7500","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/bvaj.v6i2.7500","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Likuiditas, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Financial Distress pada perusahaan Sub Sektor Industri Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 tahun dari tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 13 perusahaan yang masuk dalam perusahaan Sub Sektor Industri Otomotif secara berturut-turut dari tahun 2017-2021 di Bursa Efek Indonesia. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan diperoleh 12 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif menggunakan teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Financial Distress. Sedangkan Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Financial Distres.","PeriodicalId":358770,"journal":{"name":"Balance Vocation Accounting Journal","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129243953","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pemerintah melalui Undang-Undang Perasuransian tahun 2014 mengamanatkan Unit Usaha Asuransi Syariah yang masih tergabung dalam perusahaan asuransi konvensional untuk memisahkan diri (spin-off) paling lambat tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan profitabilitas dan tingkat pertumbuhan nilai aset perusahaan yang telah melaksanakan spin-off. Penelitian dilakukan pada 4 (empat) perusahaan yaitu PT. Asuransi Umum Jasindo Syariah, PT. Askrida Syariah, PT. Reasuransi Syariah Indonesia, dan PT. AJS – Bumiputera. Metode yang digunakan adalah analisis rasio untuk membandingkan kinerja perusahaan 3 tahun sebelum dan 3 tahun setelah spin-off. Selanjutnya dilakukan uji beda berpasangan paired t-test. Hasil analisis rasio menunjukan rata-rata ROA, ROE, dan pertumbuhan aset perusahaan mengalami penurunan setelah spin-off. Hasil uji beda menunjukan terdapat perbedaan signifikan pada ROA perusahaan setelah spin-off, namun tidak terdapat perubahan pada ROE dan level pertumbuhan aset perusahaan setelah spin-off.
{"title":"Profitabilitas dan Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang Melaksanakan Spin-off","authors":"Rizqi Haniyah, Erny Arianty, Syanni Yustiani","doi":"10.31000/bvaj.v6i2.7267","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/bvaj.v6i2.7267","url":null,"abstract":"Pemerintah melalui Undang-Undang Perasuransian tahun 2014 mengamanatkan Unit Usaha Asuransi Syariah yang masih tergabung dalam perusahaan asuransi konvensional untuk memisahkan diri (spin-off) paling lambat tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan profitabilitas dan tingkat pertumbuhan nilai aset perusahaan yang telah melaksanakan spin-off. Penelitian dilakukan pada 4 (empat) perusahaan yaitu PT. Asuransi Umum Jasindo Syariah, PT. Askrida Syariah, PT. Reasuransi Syariah Indonesia, dan PT. AJS – Bumiputera. Metode yang digunakan adalah analisis rasio untuk membandingkan kinerja perusahaan 3 tahun sebelum dan 3 tahun setelah spin-off. Selanjutnya dilakukan uji beda berpasangan paired t-test. Hasil analisis rasio menunjukan rata-rata ROA, ROE, dan pertumbuhan aset perusahaan mengalami penurunan setelah spin-off. Hasil uji beda menunjukan terdapat perbedaan signifikan pada ROA perusahaan setelah spin-off, namun tidak terdapat perubahan pada ROE dan level pertumbuhan aset perusahaan setelah spin-off. ","PeriodicalId":358770,"journal":{"name":"Balance Vocation Accounting Journal","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124341700","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini merupakan studi empiris untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, profitabilitas (ROA), dan tingkat leverage (DER) terhadap pengungkapan informasi sosial perusahaan (CSR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2015. Desain penelitian dirancang untuk mengetahui bagaimana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yang diuji dengan mengunakan regresi linier berganda dengan software SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, Profitabilitas (ROA), tingkat levarage (DER) secara simultan berpengaruh terhadap variabel pengungkapan CSR. Sementara secara parsial kepemilikan manajerial, kepemilikan publik dan DER tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). sedangkan Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Temuan penelitian membuktikan bahwa semakin tinggi perusahaan menghasilkan laba, maka akan semakin banyak perusahaan mengeluarkan biaya CSR
{"title":"Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik, ROA, DER Terhadap Pengungkapan CSR","authors":"Duni Duni, Hikma Gustiana Rambe, Agus Supriyatno","doi":"10.31000/bvaj.v6i2.6759","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/bvaj.v6i2.6759","url":null,"abstract":"Penelitian ini merupakan studi empiris untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, profitabilitas (ROA), dan tingkat leverage (DER) terhadap pengungkapan informasi sosial perusahaan (CSR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2015. Desain penelitian dirancang untuk mengetahui bagaimana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yang diuji dengan mengunakan regresi linier berganda dengan software SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, Profitabilitas (ROA), tingkat levarage (DER) secara simultan berpengaruh terhadap variabel pengungkapan CSR. Sementara secara parsial kepemilikan manajerial, kepemilikan publik dan DER tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). sedangkan Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Temuan penelitian membuktikan bahwa semakin tinggi perusahaan menghasilkan laba, maka akan semakin banyak perusahaan mengeluarkan biaya CSR","PeriodicalId":358770,"journal":{"name":"Balance Vocation Accounting Journal","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129368482","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：