Di indonesia cyber terorisme di atur dalam Undang-Undang Terorisme Nomor 1 Tahun 2002 , Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 53 tahun 2017. Namun pokok perkara hukum yang sebenarnyabertumpu pada UU ITE No.19 tahun 2016 menurut hemat penulis masih banyakterdapat kelemahan yuridis dan dari formulasinya belum sistemik, karena memuat halhal yang bersifat umum dan belum mampu maksimal dalam menanggulangi jeniscyber terorism melalui sarana sistem hukum pidana dengan spesifik dan jelas,sehingga UU ITE No.19 tahun 2016 ini seringkali digunakan untuk menjerat pelakuyang semata-mata menggunakan sarana elektronik saja sehingga menimbulkankesan ambigu dalam penerapannya karena menurut hemat penulis, seharusnyakeberadaan UU ITE ini seharusnya lebih difokuskan kepada penanganan kejahatandalam dunia siber yang didalamnya juga termasuk terorisme siber (cyber terorism).
{"title":"Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Siber (Cyber Terorism) Di Indonesia","authors":"Boby Iskandar","doi":"10.55551/jip.v3i3.27","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v3i3.27","url":null,"abstract":"Di indonesia cyber terorisme di atur dalam Undang-Undang Terorisme Nomor 1 Tahun 2002 , Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 53 tahun 2017. Namun pokok perkara hukum yang sebenarnyabertumpu pada UU ITE No.19 tahun 2016 menurut hemat penulis masih banyakterdapat kelemahan yuridis dan dari formulasinya belum sistemik, karena memuat halhal \u0000yang bersifat umum dan belum mampu maksimal dalam menanggulangi jeniscyber terorism melalui sarana sistem hukum pidana dengan spesifik dan jelas,sehingga UU ITE No.19 tahun 2016 ini seringkali digunakan untuk menjerat pelakuyang semata-mata menggunakan sarana elektronik saja sehingga menimbulkankesan ambigu dalam penerapannya karena menurut hemat penulis, seharusnyakeberadaan UU ITE ini seharusnya lebih difokuskan kepada penanganan kejahatandalam dunia siber yang didalamnya juga termasuk terorisme siber (cyber terorism).","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131114155","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Indonesia merupakan penghasil CPO terbesar di dunia, dimana produk ini memilikinilai ekonomis yang tinggi dan sangat dibutuhkan di pasaran nasional maupuninternasional, maka tentunya ini merupakan potensi yang besar sebagai pendapatanNegara. Distribusi perdagangan CPO dapat menggunakan jalur udara, darat, sungai, danlaut. Melihat kondisi geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan maka secaraumum distribusi / pengangkutan CPO lebih efektif dan efesien menggunakan jalur laut. Akantetapi masih banyak permasalahan dari distribusi CPO seperti pencurian, penggelapan,penyelundupan dan indikasi tidak taat pajak Negara hal ini sungguh memprihatinkan.Tujuan dalam penulisan ini yakni untuk menjelaskan menjelaskan Perlindungan Hukum BagiPemilik Barang Komoditas Crude Palm Oil (CPO) Melalui Pengangkutan Laut Di Papua.Meode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.Hasil dalam penelitian ini Kebijakan dan Regulasi pemerintah tentang distribusi CPOmelalui kapal laut masih belum maksimal dan banyak kelemahannya yang harus diperbaiki,batas toleransi ketidaksesuaian yang terlalu tinggi harus segera di kaji ulang.Kata kunci: Crude Palm Oil, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Barang, Investasi
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Barang Komoditas Crude Palm Oil (Cpo) Melalui Pengangkutan Laut Di Papua","authors":"Kajagi Kalman, Wihelmus Renyaan","doi":"10.55551/jip.v3i3.24","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v3i3.24","url":null,"abstract":"Indonesia merupakan penghasil CPO terbesar di dunia, dimana produk ini memilikinilai ekonomis yang tinggi dan sangat dibutuhkan di pasaran nasional maupuninternasional, maka tentunya ini merupakan potensi yang besar sebagai pendapatanNegara. Distribusi perdagangan CPO dapat menggunakan jalur udara, darat, sungai, danlaut. Melihat kondisi geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan maka secaraumum distribusi / pengangkutan CPO lebih efektif dan efesien menggunakan jalur laut. Akantetapi masih banyak permasalahan dari distribusi CPO seperti pencurian, penggelapan,penyelundupan dan indikasi tidak taat pajak Negara hal ini sungguh memprihatinkan.Tujuan dalam penulisan ini yakni untuk menjelaskan menjelaskan Perlindungan Hukum BagiPemilik Barang Komoditas Crude Palm Oil (CPO) Melalui Pengangkutan Laut Di Papua.Meode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.Hasil dalam penelitian ini Kebijakan dan Regulasi pemerintah tentang distribusi CPOmelalui kapal laut masih belum maksimal dan banyak kelemahannya yang harus diperbaiki,batas toleransi ketidaksesuaian yang terlalu tinggi harus segera di kaji ulang.Kata kunci: Crude Palm Oil, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Barang, Investasi","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128001348","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian dengan judul Pembegalan yang ditinjau dari perspektif kriminologis diwilayah Hukum Polres Jayapura dengan menggunakan metode deskriptif analitis yakniberusaha mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh aparat kepolisian di daerah.Atas permasalahan yang terjadi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinyakejahatan begal di Polres Jayapura dalam perspektif kriminologi adalah fakor ekonomi,lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatanbegal di wilayah lain (termasuk peran media), dan masih adanya penadah. Adapun dalamperspektif viktimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologiskorban, dan situasi. Adapun Penanggulangan kejahatan begal yang telah dilakukan di PolresJayapura cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preemtif, preventif dan repersif.Namun demkian, masih belum efektif di mana terdapat beberapa hambatan dalampelaksanaannya, antara lain wilayah luas, pelaku lintas daerah, korban tidak melapor ataukurang cepat melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikanketerangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya dan takut dijadikan saksi, kurang saranaIT, personil di Polsek kurang; instansi lain kurang kooperatif. Kata kunci: Pembegalan, Kriminologis, Hukum
{"title":"Pembegalan Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis Di Wilayah Hukum Polres Jayapura","authors":"Yohanis Sudiman Bahkti, Roida Hutabalian","doi":"10.55551/jip.v3i3.20","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v3i3.20","url":null,"abstract":"Penelitian dengan judul Pembegalan yang ditinjau dari perspektif kriminologis diwilayah Hukum Polres Jayapura dengan menggunakan metode deskriptif analitis yakniberusaha mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh aparat kepolisian di daerah.Atas permasalahan yang terjadi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinyakejahatan begal di Polres Jayapura dalam perspektif kriminologi adalah fakor ekonomi,lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatanbegal di wilayah lain (termasuk peran media), dan masih adanya penadah. Adapun dalamperspektif viktimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologiskorban, dan situasi. Adapun Penanggulangan kejahatan begal yang telah dilakukan di PolresJayapura cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preemtif, preventif dan repersif.Namun demkian, masih belum efektif di mana terdapat beberapa hambatan dalampelaksanaannya, antara lain wilayah luas, pelaku lintas daerah, korban tidak melapor ataukurang cepat melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikanketerangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya dan takut dijadikan saksi, kurang saranaIT, personil di Polsek kurang; instansi lain kurang kooperatif. Kata kunci: Pembegalan, Kriminologis, Hukum","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122832541","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Efektivitas Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, PengedaranDan Penjualan Minuman Beralkohol tidak berjalan secara efektiv , adapun pengkajiannya denganmenggunakan teori Soerjono Soekanto yang mana efektivitas hukum ditentukan dengan 5 (lima) yaitu1. Faktor Hukumnya Sendiri 2. Faktor Penegak Hukum.3. Faktor Sarana atau Fasilitas , 4. Faktor Masyarakat 5. Faktor Kebudayaan. Kendala-kendala Dalam Penerapan Perda Provinsi Papua Nomor15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol diKota Jayapura adalah terkait dengan kendala dari segi Substansi peraturan, kendala dari segikewenangan yang lemah petugas Satpol PP Provinsi Papua dalam melakukan tugasnya, kendalasarana atau fasilitas yang berkaitan dengan Protap atau Standar Oprasional Prosedur (SOP), kendalakesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang masih kurang, masih kentalnya meniru budayabarat yang buruk dalam kehidupan masyarakat. Kata Kunci : Efektivitas, Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang PelaranganProduksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Kota Jayapura
{"title":"Efektivitas Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura","authors":"Tri yanuaria, Budiyanto","doi":"10.55551/jip.v3i3.26","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v3i3.26","url":null,"abstract":"Efektivitas Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, PengedaranDan Penjualan Minuman Beralkohol tidak berjalan secara efektiv , adapun pengkajiannya denganmenggunakan teori Soerjono Soekanto yang mana efektivitas hukum ditentukan dengan 5 (lima) yaitu1. Faktor Hukumnya Sendiri 2. Faktor Penegak Hukum.3. Faktor Sarana atau Fasilitas , 4. Faktor Masyarakat 5. Faktor Kebudayaan. Kendala-kendala Dalam Penerapan Perda Provinsi Papua Nomor15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol diKota Jayapura adalah terkait dengan kendala dari segi Substansi peraturan, kendala dari segikewenangan yang lemah petugas Satpol PP Provinsi Papua dalam melakukan tugasnya, kendalasarana atau fasilitas yang berkaitan dengan Protap atau Standar Oprasional Prosedur (SOP), kendalakesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang masih kurang, masih kentalnya meniru budayabarat yang buruk dalam kehidupan masyarakat. \u0000Kata Kunci : Efektivitas, Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang PelaranganProduksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Kota Jayapura","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121063334","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hukumyang dilakukan pelintas batas dari Papua New Guinea (PNG) saat masuk ke Provinsi Papua,serta menganalisa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelintas batas dari Papua NewGuinea (PNG) yang Melanggar Hukum di Provinsi Papua sekaligus menganalisis kendalayang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelintas batas yang melanggar hukum diProvinsi Papua. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dipakai oleh Penulisadalah pendekatan Yuridis Normatif, Metode penelitian normatif disebut juga sebagaipenelitian doktrinal (doctrinal research). Selain itu Peneliti juga mempergunakan metodepenelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk-bentukpelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pelintas Batas dari Papua New Guinea (PNG) saatmasuk ke Provinsi Papua, adalah Pelintas batas yang tidak dilengkapi dengan dokumenkeimigrasian; Pelintas Batas yang melampaui masa tinggal (Overstay) di wilayah RepublikIndonesia; Pelintas batas dari PNG dengan status Ex Narapidana, karena telah manjalanihukum di Negara Republik Indonesia, serta penyelundupan ganja dan barang-barangterlarang lainnya ke wilayah Republik Indonesia. Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelintas Batas, Melanggar Hukum
{"title":"Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelintas Batas Yang Melanggar Hukum Di Provinsi Papua","authors":"Salesius Jemaru, Herniati Cenne","doi":"10.55551/jip.v3i3.19","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v3i3.19","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hukumyang dilakukan pelintas batas dari Papua New Guinea (PNG) saat masuk ke Provinsi Papua,serta menganalisa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelintas batas dari Papua NewGuinea (PNG) yang Melanggar Hukum di Provinsi Papua sekaligus menganalisis kendalayang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelintas batas yang melanggar hukum diProvinsi Papua. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dipakai oleh Penulisadalah pendekatan Yuridis Normatif, Metode penelitian normatif disebut juga sebagaipenelitian doktrinal (doctrinal research). Selain itu Peneliti juga mempergunakan metodepenelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk-bentukpelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pelintas Batas dari Papua New Guinea (PNG) saatmasuk ke Provinsi Papua, adalah Pelintas batas yang tidak dilengkapi dengan dokumenkeimigrasian; Pelintas Batas yang melampaui masa tinggal (Overstay) di wilayah RepublikIndonesia; Pelintas batas dari PNG dengan status Ex Narapidana, karena telah manjalanihukum di Negara Republik Indonesia, serta penyelundupan ganja dan barang-barangterlarang lainnya ke wilayah Republik Indonesia. Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelintas Batas, Melanggar Hukum","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131741699","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengedaran narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura, serta menganalisis penegakan hukumterhadap anak yang menjadi pengedar narkoba jenis ganja di Kota Jayapura, dansekaligus. untuk menganalisis hambatan dalam proses penyidikan, penuntutan, danperadilan terhadap kasus pengedar narkoba Jenis ganja oleh anak di Kota Jayapura.Dalam penelitian ini, merupakan penelitian hukum menggunakan pendekatan NormatifEmpiris.Dimanapendekatannormatifyangmeletakkanhukumsebagaisebuahbangunansistem norma yang mengatur tentang pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak diKota Jayapura selain itu secara empiris mengkaji perilaku masyarakat terutama yangdikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peredaran narkoba jenis ganja oleh anak diKota Jayapura, ternyata semakin marak. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 dinyatakan bahwa ‘’Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnyadisebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belumberumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. sesuai laporan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dan Satuan Reserse Narkoba Polres JayapuraKota. Narkoba jenis Ganja yang diedarkan oleh anak di Kota Jayapura berasal dariNegara Papua New Guinea yang diselundupkan ke Wilayah Republik Indonesia melaluipintu lintas perbatasan di Skouw atau melalui jalan setapak yang tidak dijaga olehSatuan Tugas Penjaga Keamanan Perbatasan. Selain itu hasil penelitian menunjukkanbahwa terhadap anak yang malakukan penyalagunaan Narkotika jenis ganja parapenyidik belum menerapkan hak Diskresi yang dimiliki untuk menghasilkan prosedurDiversi, yang merupakan Restorative Justice dalam usaha memberi perlindungankepada Anak yang berkonflik hukum. Selanjutnya kendala yang dihadapi penegak hukumberupa: keterbatasan sumber daya personil penyidik; Terbatasnya anggaran operasionalpenyidik; Sarana dan prasarana yang tidak memadai; Sistem penanganan kasus tindakpidana yang tidak pasti dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.
{"title":"Analisis Yuridis Pengedaran Narkoba Jenis Ganja Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Jayapura","authors":"Sri Iin Hartini, Fitriyah Ingratubun","doi":"10.55551/jip.v3i3.21","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v3i3.21","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengedaran narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura, serta menganalisis penegakan hukumterhadap anak yang menjadi pengedar narkoba jenis ganja di Kota Jayapura, dansekaligus. untuk menganalisis hambatan dalam proses penyidikan, penuntutan, danperadilan terhadap kasus pengedar narkoba Jenis ganja oleh anak di Kota Jayapura.Dalam penelitian ini, merupakan penelitian hukum menggunakan pendekatan NormatifEmpiris.Dimanapendekatannormatifyangmeletakkanhukumsebagaisebuahbangunansistem \u0000norma yang mengatur tentang pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak diKota Jayapura selain itu secara empiris mengkaji perilaku masyarakat terutama yangdikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peredaran narkoba jenis ganja oleh anak diKota Jayapura, ternyata semakin marak. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 dinyatakan bahwa ‘’Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnyadisebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belumberumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. sesuai laporan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dan Satuan Reserse Narkoba Polres JayapuraKota. Narkoba jenis Ganja yang diedarkan oleh anak di Kota Jayapura berasal dariNegara Papua New Guinea yang diselundupkan ke Wilayah Republik Indonesia melaluipintu lintas perbatasan di Skouw atau melalui jalan setapak yang tidak dijaga olehSatuan Tugas Penjaga Keamanan Perbatasan. Selain itu hasil penelitian menunjukkanbahwa terhadap anak yang malakukan penyalagunaan Narkotika jenis ganja parapenyidik belum menerapkan hak Diskresi yang dimiliki untuk menghasilkan prosedurDiversi, yang merupakan Restorative Justice dalam usaha memberi perlindungankepada Anak yang berkonflik hukum. Selanjutnya kendala yang dihadapi penegak hukumberupa: keterbatasan sumber daya personil penyidik; Terbatasnya anggaran operasionalpenyidik; Sarana dan prasarana yang tidak memadai; Sistem penanganan kasus tindakpidana yang tidak pasti dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134598312","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan diskresional kepolisian RepublikIndonesia dalam penindakan penyidikan pidana khusus, dengan menggunakan metode penelitian hukum Deskriptif-Normatif. dengan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach) dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (studi bahanhukum) terhadap suatu masalah hukum dengan mengkaji sebab-sebab terjadinyapelangaran berdasarkan norma dan undang-undang dengan mengkaji berupa produk hukum yang terkait kemudian dikaitkan dengan kebijakan pengaturan dan pertimbanganhukum dalam hal kewenangan diskresional kepolisian dalam penindakan penyidikan tindakpidana khusus. Adapun hasil penelitian ini adalah Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik dandalam praktek apabila berupa keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaiantujuan sasarannya (doelmatigheid) daripada legalitas hukum yang berlaku (rechtsmatigheid).Diskresi memiliki tiga syarat antara lain; demi kepentingan umum, masih dalam lingkupkewenangannya, dan Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. di dalamPasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RepublikIndonesia, untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendirinamun dapat di lakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturanperundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenistindak pidana yang dimungkinkan untuk dilakukan diskresi pada dasarnya pidana khusus,.Misalnya dalam kasus tindak pidana yang pelakunya melibatkan anak-anak, seperti dalamkasus Narkoba. Anak-anak yang menjadi pemakai narkoba adalah korban perilaku orangdewasa yang berperan sebagai pengedar.Kata Kunci: Diskresi , Kepolisian Republik Indonesia, Pidana Khusus
{"title":"Analisis Kewenangan Diskresional Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penindakan Penyidikan Pidana Khusus","authors":"Semy BA Latunussa, Samsul Tamher","doi":"10.55551/jip.v3i3.23","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v3i3.23","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan diskresional kepolisian RepublikIndonesia dalam penindakan penyidikan pidana khusus, dengan menggunakan metode penelitian hukum Deskriptif-Normatif. dengan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach) dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (studi bahanhukum) terhadap suatu masalah hukum dengan mengkaji sebab-sebab terjadinyapelangaran berdasarkan norma dan undang-undang dengan mengkaji berupa produk hukum yang terkait kemudian dikaitkan dengan kebijakan pengaturan dan pertimbanganhukum dalam hal kewenangan diskresional kepolisian dalam penindakan penyidikan tindakpidana khusus. Adapun hasil penelitian ini adalah Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik dandalam praktek apabila berupa keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaiantujuan sasarannya (doelmatigheid) daripada legalitas hukum yang berlaku (rechtsmatigheid).Diskresi memiliki tiga syarat antara lain; demi kepentingan umum, masih dalam lingkupkewenangannya, dan Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. di dalamPasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RepublikIndonesia, untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendirinamun dapat di lakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturanperundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenistindak pidana yang dimungkinkan untuk dilakukan diskresi pada dasarnya pidana khusus,.Misalnya dalam kasus tindak pidana yang pelakunya melibatkan anak-anak, seperti dalamkasus Narkoba. Anak-anak yang menjadi pemakai narkoba adalah korban perilaku orangdewasa yang berperan sebagai pengedar.Kata Kunci: Diskresi , Kepolisian Republik Indonesia, Pidana Khusus","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131987206","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini di lakukan dengan judul Implementasi Asas Kontradiktur DelimitasiPada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan BatasTanah, ini merupakan hal yang sangat penting di mana kita harus memperhatikan batas-batasyang bersebelahan dengan pemilik hak atas tanah yang lain untuk menghindari adanyasengketa di kemudian hari. Tetapi kenyataannya pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura didalam pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi belum terlaksana dengan baik. Banyak halyang menjadi kendala sehingga tidak diterapkanya asas kontradiktur delimitasi dalam prosespengukuran dan penetapan batas tanah, masalah atau kendala yang terjadi yaitu seperti padasaat melakukan kegiatan proses pengukuran dalam hal penetapan batas tanah yang harus disaksikan oleh pihak berbatasan atau aparat pemerintah setempat, namun terkadang pihakberbatasan tidak hadir sehingga dititipnya lembar isian gambar ukur kepada pemohon yangmegakibatkan ketidakjujuran pemohon dan dapat menimbulkan masalah sengketa batasmeliputi tumpang tindih atau overlapping bidang tanah antar pihak berbatasan.Tujuannyauntuk mengetahui eksistensi asas kontradiktur delimitasi dalam proses pengukuran danpenetapan batas hak atas tanah di Kanto`r Pertanahan Kota Jayapura dan untuk mengetahuipenyelesaian masalah pertanahan akibat tidak diterapkan asas kontradiktur delimitasi padapendaftaran hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang di gunakan adalah yuridis normatif dan empirik yaitumenelaah dari peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan dan mengkaji konsepkonsephukumterkaitdenganAsasKontradikturDelimitasidanjugamelihatkenyataanyang terjadidilapangandalamhalpengukurandanpenetapanbatastanah. Hasil dari penelitian ini untuk memberikan sumbangsih pemikiran ilmu hukumdalam hal pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dan memberikan informasi dan solusikepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat dan Badan PetanahanNasional Kota Jayapura sehingga dapat bekerjasama dalam hal pengukuran dan penetapanbatas tanah untuk menghindari sengketa yang terjadi di kemudian hari. Kata Kunci : Asas Kontradiktur Delimitasi, BPN, Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah.
{"title":"Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah","authors":"James Yoseph Palenewen, Johan Rongalaha","doi":"10.55551/jip.v3i3.22","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v3i3.22","url":null,"abstract":"Penelitian ini di lakukan dengan judul Implementasi Asas Kontradiktur DelimitasiPada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan BatasTanah, ini merupakan hal yang sangat penting di mana kita harus memperhatikan batas-batasyang bersebelahan dengan pemilik hak atas tanah yang lain untuk menghindari adanyasengketa di kemudian hari. Tetapi kenyataannya pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura didalam pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi belum terlaksana dengan baik. Banyak halyang menjadi kendala sehingga tidak diterapkanya asas kontradiktur delimitasi dalam prosespengukuran dan penetapan batas tanah, masalah atau kendala yang terjadi yaitu seperti padasaat melakukan kegiatan proses pengukuran dalam hal penetapan batas tanah yang harus disaksikan oleh pihak berbatasan atau aparat pemerintah setempat, namun terkadang pihakberbatasan tidak hadir sehingga dititipnya lembar isian gambar ukur kepada pemohon yangmegakibatkan ketidakjujuran pemohon dan dapat menimbulkan masalah sengketa batasmeliputi tumpang tindih atau overlapping bidang tanah antar pihak berbatasan.Tujuannyauntuk mengetahui eksistensi asas kontradiktur delimitasi dalam proses pengukuran danpenetapan batas hak atas tanah di Kanto`r Pertanahan Kota Jayapura dan untuk mengetahuipenyelesaian masalah pertanahan akibat tidak diterapkan asas kontradiktur delimitasi padapendaftaran hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang di gunakan adalah yuridis normatif dan empirik yaitumenelaah dari peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan dan mengkaji konsepkonsephukumterkaitdenganAsasKontradikturDelimitasidanjugamelihatkenyataanyang \u0000terjadidilapangandalamhalpengukurandanpenetapanbatastanah. \u0000Hasil dari penelitian ini untuk memberikan sumbangsih pemikiran ilmu hukumdalam hal pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dan memberikan informasi dan solusikepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat dan Badan PetanahanNasional Kota Jayapura sehingga dapat bekerjasama dalam hal pengukuran dan penetapanbatas tanah untuk menghindari sengketa yang terjadi di kemudian hari. \u0000Kata Kunci : Asas Kontradiktur Delimitasi, BPN, Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah. \u0000 ","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127337651","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi perekonomian nasional dampaknya juga dirasakansampai ke daerah, yang menyebabkan lesunya kegiatan usaha UMKM. Berbagai kebijakanpemerintah pusat dan daerah dikeluarkan demi mempertahankan eksistensi UMKM pada masapandemi ini. Perlu diperhatikan yaitu aturan manakah yang benar-benar mendukungkeberlangsungan UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya di masa pandemi covid-19ini. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode Yuridis normatifmenggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini adalah mencobamenganalisis perlindungan hukum pada pelaku usaha UMKM pada masa pandemi Covid 19dengan memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah dalamupaya pencegahan dan penyebaran penularan Covid-19. Kebijakan yang ada dimasapandemic covid-19 membuat pelaku UMKM bisa kembali bangkit dan berkembang lagi.Inovasi digital di masa pandemic ini diperlukan sangat memberikan pengaruh padaperkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah secara khusus. Pelaku UMKMyang memanfaatkan dan beradaptasi dengan sarana teknologi informasi dan komunikasidigital dapat bertahan di masa pandemic covid 19 yang belum tahu kapan berakhirnya.Dengan mengurangi transaksi menggunakan uang tunai, dan beralih menjadi transaksi nonTunai bisa membentuk sistem pasar (market) digital, dengan dukungan dari pemerintah.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI KEBIJAKAN TERHADAP UMKM PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA JAYAPURA","authors":"Silvester Magnus Loogman Palit","doi":"10.55551/jip.v2i2.14","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v2i2.14","url":null,"abstract":"Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi perekonomian nasional dampaknya juga dirasakansampai ke daerah, yang menyebabkan lesunya kegiatan usaha UMKM. Berbagai kebijakanpemerintah pusat dan daerah dikeluarkan demi mempertahankan eksistensi UMKM pada masapandemi ini. Perlu diperhatikan yaitu aturan manakah yang benar-benar mendukungkeberlangsungan UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya di masa pandemi covid-19ini. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode Yuridis normatifmenggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini adalah mencobamenganalisis perlindungan hukum pada pelaku usaha UMKM pada masa pandemi Covid 19dengan memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah dalamupaya pencegahan dan penyebaran penularan Covid-19. Kebijakan yang ada dimasapandemic covid-19 membuat pelaku UMKM bisa kembali bangkit dan berkembang lagi.Inovasi digital di masa pandemic ini diperlukan sangat memberikan pengaruh padaperkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah secara khusus. Pelaku UMKMyang memanfaatkan dan beradaptasi dengan sarana teknologi informasi dan komunikasidigital dapat bertahan di masa pandemic covid 19 yang belum tahu kapan berakhirnya.Dengan mengurangi transaksi menggunakan uang tunai, dan beralih menjadi transaksi nonTunai bisa membentuk sistem pasar (market) digital, dengan dukungan dari pemerintah.","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124214138","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Hukuman Pidana BagiAnggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi,penelitian ini dilakukandi Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, metode dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dan yuridis empirik, Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertimbangan hakimdalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI telah sesuai mengacu pada Pasal 86 sampaidengan Pasal 89 KUHPM terdapat ketidak sesauaian tentang Sanksi pidana desersi. Hal ini terbuktidengan dakwaan yang diberikan oleh oditur militer sehingga berdampak pada sangsi yang diberikanhakim, Faktor penjatuhan hukuman dalam proses tindak pidana desersi terdapat faktor internal danexternal yang mana berdasarkan hasil penelitian terdapat adanya faktor di luar lingkungan sehinggaberdapak pada penerapan Hukum pidana desersi
{"title":"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHAN HUKUMAN PIDANA BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI","authors":"Fitriyah Ingratubun, Samsul Tamher, Gatot Widodo","doi":"10.55551/jip.v2i2.15","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v2i2.15","url":null,"abstract":"Penelitian ini dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Hukuman Pidana BagiAnggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi,penelitian ini dilakukandi Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, metode dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dan yuridis empirik, Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertimbangan hakimdalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI telah sesuai mengacu pada Pasal 86 sampaidengan Pasal 89 KUHPM terdapat ketidak sesauaian tentang Sanksi pidana desersi. Hal ini terbuktidengan dakwaan yang diberikan oleh oditur militer sehingga berdampak pada sangsi yang diberikanhakim, Faktor penjatuhan hukuman dalam proses tindak pidana desersi terdapat faktor internal danexternal yang mana berdasarkan hasil penelitian terdapat adanya faktor di luar lingkungan sehinggaberdapak pada penerapan Hukum pidana desersi","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123140131","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：