Penelitian ini dengan judul perlindungan dan upaya hukum bagi notaris yang dikenai sanksijabatan di Kota Jayapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis empirik dan yuridis normatifadapun hasil dari penelitian ini adalah Upaya hukum bagi notaris yang dikenakan sanksi denganindikator yang dilihat dari sisi pelaksanaan upaya hukum dan proses pemeriksaan upaya hukum yangdilkasnakan ini meberikan kesempatan kepada notaris untuk melakukan pembelaan diri maupunmelakukan banding administratif. Kemudian dalam hal proses pemeriksaan. Proses pemeriksaanterhadap notaris yang diduga melanggar kewajiban notaris berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Nomor. 2 Tahun 2014 ditetapkan oleh Majelis Pengawas, lembaga baru yang menambahfungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris.Perlindungan hukum bagi notaris yangterkena sanksi dengan indikatornya dilihat dari Penerapan Undang Undang maupun pengawasandilkasnakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku . dalam penerapan undang undang maka Undang – Undang Jabatan Notaris mengakui keberadaan Notaris yang bertindak sebagai pejabatumum, yang menjalankan segala tugas jabatannya perlu mendapatkan perlindungan hukum yaituNotaris sebagai jabatan, bukan Notaris sebagai pribadi kemudian dalam hal pengawasan berlakunyaUndang-undang Jabatan Notaris, maka yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas danjabatan Notaris diatur dalam Pasal 67 yang mana pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dalammelaksanakan pengawasan tersebut menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari 9(sembilan) orang
{"title":"PERLINDUNGAN DAN UPAYA HUKUM BAGI NOTARIS YANGDIKENAI SANKSI JABATAN DI KOTA JAYAPURA","authors":"Aulia","doi":"10.55551/jip.v2i2.12","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v2i2.12","url":null,"abstract":"Penelitian ini dengan judul perlindungan dan upaya hukum bagi notaris yang dikenai sanksijabatan di Kota Jayapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis empirik dan yuridis normatifadapun hasil dari penelitian ini adalah Upaya hukum bagi notaris yang dikenakan sanksi denganindikator yang dilihat dari sisi pelaksanaan upaya hukum dan proses pemeriksaan upaya hukum yangdilkasnakan ini meberikan kesempatan kepada notaris untuk melakukan pembelaan diri maupunmelakukan banding administratif. Kemudian dalam hal proses pemeriksaan. Proses pemeriksaanterhadap notaris yang diduga melanggar kewajiban notaris berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Nomor. 2 Tahun 2014 ditetapkan oleh Majelis Pengawas, lembaga baru yang menambahfungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris.Perlindungan hukum bagi notaris yangterkena sanksi dengan indikatornya dilihat dari Penerapan Undang Undang maupun pengawasandilkasnakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku . dalam penerapan undang undang maka Undang – Undang Jabatan Notaris mengakui keberadaan Notaris yang bertindak sebagai pejabatumum, yang menjalankan segala tugas jabatannya perlu mendapatkan perlindungan hukum yaituNotaris sebagai jabatan, bukan Notaris sebagai pribadi kemudian dalam hal pengawasan berlakunyaUndang-undang Jabatan Notaris, maka yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas danjabatan Notaris diatur dalam Pasal 67 yang mana pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dalammelaksanakan pengawasan tersebut menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari 9(sembilan) orang","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134193830","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DALAMPENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENUTUPAN PERUSAHAAN
法律保护工人在解决雇佣关系纠纷时，其原因是公司倒闭
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENUTUPAN PERUSAHAAN","authors":"Sri Iin Hartini, Salesius Jemaru, Musa Jaya","doi":"10.55551/jip.v2i2.16","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v2i2.16","url":null,"abstract":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DALAMPENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENUTUPAN PERUSAHAAN","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121993230","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perkembangan teknologi saat ini merupakan pertanda bahwa eramodernisasi dengan menggunakan perangkat-perangkat elektronik akansemakin membuat manusia semakin bergantung pada perangkat tersebut.Dalam situasi ini perangkat-perangkat elektronik yang digunakan oleh setiaporang seperti smartphone, pc, smartwatch hingga perangkat rumah tanggadan perangkat elektronik lainnya yang terhubung dengan internet, dapatmempermudah hubungan sosial antar individu namun disisi lain menyimpansejumlah besar potensi sebagai korban kejahatan oleh orang yang tidakbertanggung jawab.Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi modern saat ini menciptakankejahatan jenis baru. Walaupun kejahatan ini mirip denga napa yang terjadidi dunia nyata seperti, pencurian, pencemaran nama baik, peniruan labelsebuah perusahaan dan lain sebagainya, namun teknologi modern membuatkejahatan ini dapat terjadi tanpa menghadirkan pelaku di tempat kejadian,seperti peretas yang meretas saldo bank nasabah dan lain sebagainya.Kejahatan siber tentu membawa kekhawatiran tersendiri bagi penegakhukum di Indonesia karena karakteristiknya yang menurut penulis masihtergolong unik.
{"title":"PROBLEMATIKA DALAM PENANGANAN CYBER CRIME DI INDONESIA","authors":"Boby Iskandar","doi":"10.55551/jip.v2i2.11","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v2i2.11","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi saat ini merupakan pertanda bahwa eramodernisasi dengan menggunakan perangkat-perangkat elektronik akansemakin membuat manusia semakin bergantung pada perangkat tersebut.Dalam situasi ini perangkat-perangkat elektronik yang digunakan oleh setiaporang seperti smartphone, pc, smartwatch hingga perangkat rumah tanggadan perangkat elektronik lainnya yang terhubung dengan internet, dapatmempermudah hubungan sosial antar individu namun disisi lain menyimpansejumlah besar potensi sebagai korban kejahatan oleh orang yang tidakbertanggung jawab.Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi modern saat ini menciptakankejahatan jenis baru. Walaupun kejahatan ini mirip denga napa yang terjadidi dunia nyata seperti, pencurian, pencemaran nama baik, peniruan labelsebuah perusahaan dan lain sebagainya, namun teknologi modern membuatkejahatan ini dapat terjadi tanpa menghadirkan pelaku di tempat kejadian,seperti peretas yang meretas saldo bank nasabah dan lain sebagainya.Kejahatan siber tentu membawa kekhawatiran tersendiri bagi penegakhukum di Indonesia karena karakteristiknya yang menurut penulis masihtergolong unik.","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126424448","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini dengan judul Tanggung Jawab Perawat yang Melakukan Tindak MedikDalam Rangka Melaksanakan Tugas Dokter di RSU Daerah Jayapura, dengan menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) adalah penelitian yangmenggunakan studi kasus hukum normatif-empiris dengan mengkaji berupa produk hukum yakniUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 38 Tahun2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UndangUndangNomor44Tahun2009tentangRumahSakit,Undang-UndangNomor29Tahun2004tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Permenkes Nomor.HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penelenggaraan Praktik Perawat kemudian dikaitkan dengandata empirik, adapun hasil penelitian ini adalah Perawat dapat bertanggung jawab atas kesalahantindakan medis yang ia lakukan baik pertanggungjawaban hukum administrasi, hukum perdatamaupun pidana. Pertanggungjawaban hukum administrasi lahir karena adanya pelanggaranterhadap ketentuan hukum administrasi, Perawat dapat bertanggung jawab secara hukum perdataapabila tindakan perawat termasuk perbuatan melawan hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam1365 KUHPerdata. Namun, Pasal 1367 KUHPerdata, bahwasanya dokter sebagai atasan yangmemberi instruksi kepada perawat yang mana sebagai bawahannya bertanggung jawab terhadaptindakan medik yang dilakukan oleh perawatnya, Pertanggungjawaban pidana terjadi karenakesalahan yang dilakukan oleh tenaga perawat dalam pelayanan kesehatan dapat terjadi karena tenaga kesehatan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatuyang seharusnya dilakuan.
{"title":"TANGGUNG JAWAB PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAK MEDIK DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS DOKTER DI RUAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA","authors":"Herniati, M. Ingratubun, Kusnanto","doi":"10.55551/jip.v2i2.13","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v2i2.13","url":null,"abstract":"Penelitian ini dengan judul Tanggung Jawab Perawat yang Melakukan Tindak MedikDalam Rangka Melaksanakan Tugas Dokter di RSU Daerah Jayapura, dengan menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) adalah penelitian yangmenggunakan studi kasus hukum normatif-empiris dengan mengkaji berupa produk hukum yakniUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 38 Tahun2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UndangUndangNomor44Tahun2009tentangRumahSakit,Undang-UndangNomor29Tahun2004tentang \u0000Praktek \u0000Kedokteran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Permenkes Nomor.HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penelenggaraan Praktik Perawat kemudian dikaitkan dengandata empirik, adapun hasil penelitian ini adalah Perawat dapat bertanggung jawab atas kesalahantindakan medis yang ia lakukan baik pertanggungjawaban hukum administrasi, hukum perdatamaupun pidana. Pertanggungjawaban hukum administrasi lahir karena adanya pelanggaranterhadap ketentuan hukum administrasi, Perawat dapat bertanggung jawab secara hukum perdataapabila tindakan perawat termasuk perbuatan melawan hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam1365 KUHPerdata. Namun, Pasal 1367 KUHPerdata, bahwasanya dokter sebagai atasan yangmemberi instruksi kepada perawat yang mana sebagai bawahannya bertanggung jawab terhadaptindakan medik yang dilakukan oleh perawatnya, Pertanggungjawaban pidana terjadi karenakesalahan yang dilakukan oleh tenaga perawat dalam pelayanan kesehatan dapat terjadi karena tenaga kesehatan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatuyang seharusnya dilakuan.","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122111195","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Wilhelmus Renyaan, Yulianus Pabassing, Muhammad Rijal Taha
Penyelundupan dan peredaran narkotika melalui jasa ekspedisi pengiriman barang di KotaJayapura merupakan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pengedar narkoba melalui jasaekspedisi pengiriman barang memang terbilang baru dan membutuhkan kerjasama para pihakuntuk mengungkap kasus tersebut. Metode penelitian ini dengan mengunakan metode yuridisnormatif dan empirik, Modus yang digunakanpun oleh pengedar adalah dengan caramenggunakan/memesan secara online shop dan mengirim menggunakan ekspedisi JNE dalam halini pelaku melanggar Pasal 113 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) Undang-undangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Upaya yangdilakukan antara lain : Preventif dari Pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional ProvinsiPapua, Represif dari Pihak Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan. Sedangkan upayaRepresif dari BNN antara lain : Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalamrangka ungkap jaringan kejahatan penyalahgunaan narkotika, Melaksanakan pertemuan denganeks pecandu dan melaksanakan pendampingan kepada korban penyalahgunaan narkoba danmantan penyalahgunaan narkoba.
{"title":"TINJAUAN YURIDIS PENYELUNDUPAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI JASA EXPEDISI PENGIRIMAN BARANG","authors":"Wilhelmus Renyaan, Yulianus Pabassing, Muhammad Rijal Taha","doi":"10.55551/jip.v2i2.17","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v2i2.17","url":null,"abstract":"Penyelundupan dan peredaran narkotika melalui jasa ekspedisi pengiriman barang di KotaJayapura merupakan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pengedar narkoba melalui jasaekspedisi pengiriman barang memang terbilang baru dan membutuhkan kerjasama para pihakuntuk mengungkap kasus tersebut. Metode penelitian ini dengan mengunakan metode yuridisnormatif dan empirik, Modus yang digunakanpun oleh pengedar adalah dengan caramenggunakan/memesan secara online shop dan mengirim menggunakan ekspedisi JNE dalam halini pelaku melanggar Pasal 113 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) Undang-undangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Upaya yangdilakukan antara lain : Preventif dari Pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional ProvinsiPapua, Represif dari Pihak Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan. Sedangkan upayaRepresif dari BNN antara lain : Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalamrangka ungkap jaringan kejahatan penyalahgunaan narkotika, Melaksanakan pertemuan denganeks pecandu dan melaksanakan pendampingan kepada korban penyalahgunaan narkoba danmantan penyalahgunaan narkoba.","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117179885","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan serta akibat hukum perjanjian perkawinan dalam Hukum Positif yang ada di Indonesia Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yang meneliti peraturan-peraturan hukum melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam hasil penelitian Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan mempunyai kedudukan yang pengaturannya sudah tertuang dalam KUHPerdata, Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan ini dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun isteri. Akibat Hukum Dari Perjanjian Perkawinan terhadap harta kekayaan Perkawinan yakni kebersamaan harta kekayaan perkawinan terbatas sesuai dengan perjanjian perkawinan selain itu adanya perlindungan hukum terhadap kepemilikan harta dalam perkawinan bagi suami atau pun istri, perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Perjanjian perkawinan berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan.
{"title":"Kedudukan perjanjian perkawinan dalam Hukum positif di indonesia","authors":"Herniati, Kajagi Kalman","doi":"10.55551/jip.v1ii.1","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v1ii.1","url":null,"abstract":"Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan serta akibat hukum perjanjian perkawinan dalam Hukum Positif yang ada di Indonesia \u0000 Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yang meneliti peraturan-peraturan hukum melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam hasil penelitian \u0000 Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan mempunyai kedudukan yang pengaturannya sudah tertuang dalam KUHPerdata, Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan ini dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun isteri. Akibat Hukum Dari Perjanjian Perkawinan terhadap harta kekayaan Perkawinan yakni kebersamaan harta kekayaan perkawinan terbatas sesuai dengan perjanjian perkawinan selain itu adanya perlindungan hukum terhadap kepemilikan harta dalam perkawinan bagi suami atau pun istri, perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Perjanjian perkawinan berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan. ","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125588073","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini dengan judul Kepastian Hukum Sistem Noken dalam Pemilihan Presiden dan wakil presiden, di Distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya Proses pelaksanaan sistem pemilu di Distrik Pisugi Dalam pemilu sistem noken di Distrik Pisugi pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden noken digantungkan pada kayu yang telah ditancap di tanah. Ada juga TPS nya dalam gedung, maka noken digantungkan pada paku dinding gedung. Di atas noken ditempelkan nama dan foto masing-masing kandidat. Mekanisme pemberian surat suara adalah, salah satu anggota KPPS yang ditunjuk untuk memanggil nama pemilih sesuai nama dalam DPT dan memberitahukannya bahwa setelah menerima surat suara ini, dibawa ke bilik suara dan tusuk atau coblos menggunakan alat yang telah disediakan dalam bilik suara. setelah dicoblos di bilik suara langsung dimasukan ke dalam noken yang telah disediakan oleh KPPS. noken yang telah disediakan dalam keadaan terbuka sehingga setiap pemilih dapat memasukan surat suaranya ke dalam noken dan disaksikan langsung oleh masyarakat yang hadir saat pemilu berlangsung. di sini masyarakat dapat memastikan siapa memilih siapa dan dimasukan dalam kantong siapa. Kepastian hukum Pelaksanaan pemilu sistem noken Distrik Pisugi ini mendapatkan dengan dasar-dasar Penerapan Sistem Noken dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Distrik Pisugi yakni tertuang dalam UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Organisasi internasional PBB, Konvensi International Labour Organisation (ILO) , Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) tentang Noken
{"title":"KEPASTIAN HUKUM SISTEM NOKEN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI DISTRIK PISUGI KABUPATEN JAYAWIJAYA","authors":"M. Ingratubun, Petrus Paulus Ell","doi":"10.55551/jip.v1ii.2","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v1ii.2","url":null,"abstract":"Penelitian ini dengan judul Kepastian Hukum Sistem Noken dalam Pemilihan Presiden dan wakil presiden, di Distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya Proses pelaksanaan sistem pemilu di Distrik Pisugi Dalam pemilu sistem noken di Distrik Pisugi pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden noken digantungkan pada kayu yang telah ditancap di tanah. Ada juga TPS nya dalam gedung, maka noken digantungkan pada paku dinding gedung. Di atas noken ditempelkan nama dan foto masing-masing kandidat. Mekanisme pemberian surat suara adalah, salah satu anggota KPPS yang ditunjuk untuk memanggil nama pemilih sesuai nama dalam DPT dan memberitahukannya bahwa setelah menerima surat suara ini, dibawa ke bilik suara dan tusuk atau coblos menggunakan alat yang telah disediakan dalam bilik suara. setelah dicoblos di bilik suara langsung dimasukan ke dalam noken yang telah disediakan oleh KPPS. noken yang telah disediakan dalam keadaan terbuka sehingga setiap pemilih dapat memasukan surat suaranya ke dalam noken dan disaksikan langsung oleh masyarakat yang hadir saat pemilu berlangsung. di sini masyarakat dapat memastikan siapa memilih siapa dan dimasukan dalam kantong siapa. Kepastian hukum Pelaksanaan pemilu sistem noken Distrik Pisugi ini mendapatkan dengan dasar-dasar Penerapan Sistem Noken dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Distrik Pisugi yakni tertuang dalam UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Organisasi internasional PBB, Konvensi International Labour Organisation (ILO) , Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) tentang Noken","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132920474","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：