Abstrak Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu timbulnya hak opsi yang diperoleh oleh si anak. Anak memperoleh Kewarganegaraan ganda mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun, dan setelah anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, diharuskan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut. (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan). Ada 4 jenis hak yaitu sertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, dan hak guna usaha (HGU). Keempat jenis hak atas tanah itu dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), tapi untuk orang asing Warga Negara Asing (WNA) hanya bisa mendapat hak pakai dan HGU. Perlindungan anak ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, di antaranya adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kelimanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Seharusnya semua saling tergantung dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Konstitusi dan undang-undang memberikan beban tanggung jawab utama upaya perlindungan anak kepada negara dan pemerintahannya.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK WARIS TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN","authors":"Herniati, Kajagi Kalman, Zakaruddin","doi":"10.55551/jip.v3i1.48","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.48","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu timbulnya hak opsi yang diperoleh oleh si anak. Anak memperoleh Kewarganegaraan ganda mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun, dan setelah anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, diharuskan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut. (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan). Ada 4 jenis hak yaitu sertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, dan hak guna usaha (HGU). Keempat jenis hak atas tanah itu dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), tapi untuk orang asing Warga Negara Asing (WNA) hanya bisa mendapat hak pakai dan HGU. Perlindungan anak ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, di antaranya adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kelimanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Seharusnya semua saling tergantung dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Konstitusi dan undang-undang memberikan beban tanggung jawab utama upaya perlindungan anak kepada negara dan pemerintahannya. ","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117242996","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikatakan telah menjadikan kekerasaan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di ranah domestik menjadi kekerasan di ranah publik. Dengan demikian sudah ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar prosedur peradilan pidana atau menjadi bagian dari mekanisme peradilan pidana di Indonesia mempunyai prospek yang cukup baik berdasarkan beberapa pertimbangan, yang salah satunya adalah mediasi penal telah direkomendasikan oleh PBB sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan untuk mengatasi dampak negatif operasionalisasi peradilan pidana. Pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh penegak hukum sudah dipraktikkan sebagai penyelesaian sengketa alternatif yang membawa hasil yang positif, baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat sehingga mediasi penal dapat dijadikan sarana penyelesaian perkara pidana yang sah dan hasil kesepakatannya bersifat mengikat terhadap para pihak, aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam perkara penelantaran rumah tangga putusan hakim hendaknya memperhatikan realitas sosial bahwa baik pelaku maupun korban menghendaki adanya perdamaian agar kehidupan mereka tetap berlangsung.
{"title":"MEDIASI PENAL DALAM PRAKTIK PENANGANAN PERKARA PENELANTARAN RUMAH TANGGA","authors":"S. Hartini, Salesius Jemaru, Yulianus Pabassing","doi":"10.55551/jip.v3i1.40","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.40","url":null,"abstract":"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikatakan telah menjadikan kekerasaan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di ranah domestik menjadi kekerasan di ranah publik. Dengan demikian sudah ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar prosedur peradilan pidana atau menjadi bagian dari mekanisme peradilan pidana di Indonesia mempunyai prospek yang cukup baik berdasarkan beberapa pertimbangan, yang salah satunya adalah mediasi penal telah direkomendasikan oleh PBB sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan untuk mengatasi dampak negatif operasionalisasi peradilan pidana. Pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh penegak hukum sudah dipraktikkan sebagai penyelesaian sengketa alternatif yang membawa hasil yang positif, baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat sehingga mediasi penal dapat dijadikan sarana penyelesaian perkara pidana yang sah dan hasil kesepakatannya bersifat mengikat terhadap para pihak, aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam perkara penelantaran rumah tangga putusan hakim hendaknya memperhatikan realitas sosial bahwa baik pelaku maupun korban menghendaki adanya perdamaian agar kehidupan mereka tetap berlangsung.","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133245728","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Secara resmi negara mengatur wewenang dan tugas pokok POLRI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13 “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Upaya Peningkatan Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota perlu di tingkatkan khususnya terkait dengan pelayanan publik. Dalam kaitan dengan pelayanan publik dimana teori pelayanan publik menguraikan untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara, perlu ada kriteria yang menunjukkan besaran pelayanan yang diberikan. Hambatan Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota dilihat dari 2 aspek yaitu: aspek Sumber Daya Manusia dan aspek Sarana Prasarana. dan keterbatasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. serta upaya Menyertakan anggota Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota mengikuti pendidikan maupun pelatihan pelatihan dalam upaya mewujudkan kinerja yang lebih baik, Motivasi yang tinggi dari pimpinan dan staf Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota untuk meningkatkan kinerja anggota, Telah terbinanya mental/moral para penyidik di Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota dalam pelaksanaan tugas yang sesuai Standard Opersional Prosedur, dan adanya perasaan ingin tahu yang tinggi dari para penyidik Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota dalam peningkatan optimalisasi kinerja.
{"title":"OPTIMALISASI KINERJA SATUAN RESERSE KRIMINAL (SAT RESKRIM) DI UNIT PIDANA UMUM (PIDUM) POLRES JAYAPURA KOTA","authors":"Fitriyah Ingratubun, Yohanis Sudiman Bakti, Yopi Rizki Ariztian","doi":"10.55551/jip.v3i1.42","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.42","url":null,"abstract":"Secara resmi negara mengatur wewenang dan tugas pokok POLRI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13 “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Upaya Peningkatan Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota perlu di tingkatkan khususnya terkait dengan pelayanan publik. Dalam kaitan dengan pelayanan publik dimana teori pelayanan publik menguraikan untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara, perlu ada kriteria yang menunjukkan besaran pelayanan yang diberikan. Hambatan Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota dilihat dari 2 aspek yaitu: aspek Sumber Daya Manusia dan aspek Sarana Prasarana. dan keterbatasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. serta upaya Menyertakan anggota Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota mengikuti pendidikan maupun pelatihan pelatihan dalam upaya mewujudkan kinerja yang lebih baik, Motivasi yang tinggi dari pimpinan dan staf Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota untuk meningkatkan kinerja anggota, Telah terbinanya mental/moral para penyidik di Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota dalam pelaksanaan tugas yang sesuai Standard Opersional Prosedur, dan adanya perasaan ingin tahu yang tinggi dari para penyidik Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota dalam peningkatan optimalisasi kinerja.","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124338234","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini dengan judul “Implikasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Atas Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum” ini merupakan hal yang sangat penting di mana seseorang yang mempunyai nama pada sertifikat merupakan pemilik yang sah, terkuat dan terpenuh atas tanah tersebut berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Tetapi kenyataannya pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura masih banyak orang yang memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut tetapi sudah beralih haknya ke orang lain, dengan kata lain bahwa sertifikat tersebut bukan haknya lagi. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura untuk mengetahui prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kota Jayapura. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dan empiris yaitu dimana suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder dan untuk melihat bagaimana penerapannya melalui suatu penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Jayapura, yaitu melalui pendaftaran sertifikat hak atas tanah, pemeriksaan berkas di kantor pertanahan, pembayaran biaya pendaftaran hak atas tanah, dan proses pengerjaan, pencatatan dan persuratan dengan jangka waktu 7 (tujuh) sampai 20 (dua puluh) hari, serta penerbitan sertifikat. Sedangkan hambatan-hambatan dalam prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Jayapura, yaitu hambatan internal dimana Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang, dan banyaknya permohonan yang masuk di Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Adapun hambatan eksternalnya; yaitu banyaknya ahli waris yang tempat tinggalnya berjauhan, dan terdapat tunggakan pajak-pajak yang harus dibayarkan.
{"title":"IMPLIKASI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA ATAS BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM","authors":"Johan Rongalaha, J. Y. Palenewen","doi":"10.55551/jip.v3i1.45","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.45","url":null,"abstract":"Penelitian ini dengan judul “Implikasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Atas Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum” ini merupakan hal yang sangat penting di mana seseorang yang mempunyai nama pada sertifikat merupakan pemilik yang sah, terkuat dan terpenuh atas tanah tersebut berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Tetapi kenyataannya pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura masih banyak orang yang memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut tetapi sudah beralih haknya ke orang lain, dengan kata lain bahwa sertifikat tersebut bukan haknya lagi. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura untuk mengetahui prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kota Jayapura. \u0000Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dan empiris yaitu dimana suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder dan untuk melihat bagaimana penerapannya melalui suatu penelitian lapangan. \u0000Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Jayapura, yaitu melalui pendaftaran sertifikat hak atas tanah, pemeriksaan berkas di kantor pertanahan, pembayaran biaya pendaftaran hak atas tanah, dan proses pengerjaan, pencatatan dan persuratan dengan jangka waktu 7 (tujuh) sampai 20 (dua puluh) hari, serta penerbitan sertifikat. Sedangkan hambatan-hambatan dalam prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Jayapura, yaitu hambatan internal dimana Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang, dan banyaknya permohonan yang masuk di Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Adapun hambatan eksternalnya; yaitu banyaknya ahli waris yang tempat tinggalnya berjauhan, dan terdapat tunggakan pajak-pajak yang harus dibayarkan.","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134149401","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Silvester Magnus Loogman Palit, Tumian Lian Daya Purba
Upah menjadi tujuan utama setiap tenaga kerja, yaitu balas jasa yang didapat tenaga kerja dari pemberi kerja dalam hubungan kerja yang tertuang dalam suatu perjanjian kerja. Pemberi kerja dalam memberikan upah harus memperhatikan tiga aspek antara lain aspek teknis, aspek ekonomis dan aspek hukum. Semua aspek ini harus saling berkaitan dalam pemberian upah kepada tenaga kerja tidak satupun boleh dihilangkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode yurudis empiris dengan mewawancarai beberapa tenaga kerja kontrak yang dibawa dari daerah luar Papua untuk di pekerjakan di Papua. Juga dengan menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan dalam pengumpulan bahan, materi dan data yang berkaitan dangan pengupahan tenaga kerja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila tenaga kerja yang digunakan pemberi kerja dari luar daerah tempat kerjanya misalnya dari daerah Sumatera ke Papua maka seharusnya pemberi kerja memberikan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum daerah tempat tujuan kerja tenaga kerja tersebut. Sistem diperlukan agar penetapan upah berada di atas kebutuhan hidup minimum tenaga kerja. Pemberlakuan upah minimum melalui sistem pengupahan juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengupayakan pemerataan pendapatan dalam rangka menciptakan keadilan sosial.
{"title":"KEDUDUKAN TENAGA KERJA UPAHAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN","authors":"Silvester Magnus Loogman Palit, Tumian Lian Daya Purba","doi":"10.55551/jip.v3i1.46","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.46","url":null,"abstract":" \u0000Upah menjadi tujuan utama setiap tenaga kerja, yaitu balas jasa yang didapat tenaga kerja dari pemberi kerja dalam hubungan kerja yang tertuang dalam suatu perjanjian kerja. Pemberi kerja dalam memberikan upah harus memperhatikan tiga aspek antara lain aspek teknis, aspek ekonomis dan aspek hukum. Semua aspek ini harus saling berkaitan dalam pemberian upah kepada tenaga kerja tidak satupun boleh dihilangkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode yurudis empiris dengan mewawancarai beberapa tenaga kerja kontrak yang dibawa dari daerah luar Papua untuk di pekerjakan di Papua. Juga dengan menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan dalam pengumpulan bahan, materi dan data yang berkaitan dangan pengupahan tenaga kerja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila tenaga kerja yang digunakan pemberi kerja dari luar daerah tempat kerjanya misalnya dari daerah Sumatera ke Papua maka seharusnya pemberi kerja memberikan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum daerah tempat tujuan kerja tenaga kerja tersebut. Sistem diperlukan agar penetapan upah berada di atas kebutuhan hidup minimum tenaga kerja. Pemberlakuan upah minimum melalui sistem pengupahan juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengupayakan pemerataan pendapatan dalam rangka menciptakan keadilan sosial. \u0000 ","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123685648","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Eren Arif Budiman, Samsul Tamher, Fransiscus X Watkat
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja kepala kampung Trikora dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk mengetahui Faktor Apa saja yang mempegaruhi kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik yang di kampung Trikora di tinjau dari Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis empiris adalah merupakan penelitian hukum lapangan yang mana peneliti secara langsung turun ke lapangan dan mengamati apa yang terjadi di lapangan dengan teknik wawancara dan menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang Kinerja Kepala Kampung Dalam Pelayanan Publik DiKampung Trikora Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 sedangkan penelitian yuridis normative dilakukan dengan menganalisis tentang substansi hukum yang mengarah pada system hukum, sehingga tidak terlepas dari normative analisis yang bertolak dari bahan hukum primer. Hasil penelitiannya adalah bahwa kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di Kampung Trikora pada umumnya cukup baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaan kinerja pemerintah kampung dalam pelayanan publik dan faktor yang mempengaruhi kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di kampung Trikora yaitu faktor pendukung yaitu perangkat lunak dan perangkat keras dan untuk faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya kemampuan kepala kampung dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, faktor lainnya yaitu terkait kedisiplinan jam kerja dan terakhir adalah dukungan pemerintah dalam hal memberikan pelatihan dan bimbingan teknis dalam hal pelayanan publik.
{"title":"KINERJA KEPALA KAMPUNG DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KAMPUNG TRIKORA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 6 TAHUN 2014","authors":"Eren Arif Budiman, Samsul Tamher, Fransiscus X Watkat","doi":"10.55551/jip.v3i1.41","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.41","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja kepala kampung Trikora dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk mengetahui Faktor Apa saja yang mempegaruhi kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik yang di kampung Trikora di tinjau dari Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis empiris adalah merupakan penelitian hukum lapangan yang mana peneliti secara langsung turun ke lapangan dan mengamati apa yang terjadi di lapangan dengan teknik wawancara dan menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang Kinerja Kepala Kampung Dalam Pelayanan Publik DiKampung Trikora Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 sedangkan penelitian yuridis normative dilakukan dengan menganalisis tentang substansi hukum yang mengarah pada system hukum, sehingga tidak terlepas dari normative analisis yang bertolak dari bahan hukum primer. Hasil penelitiannya adalah bahwa kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di Kampung Trikora pada umumnya cukup baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaan kinerja pemerintah kampung dalam pelayanan publik dan faktor yang mempengaruhi kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di kampung Trikora yaitu faktor pendukung yaitu perangkat lunak dan perangkat keras dan untuk faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya kemampuan kepala kampung dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, faktor lainnya yaitu terkait kedisiplinan jam kerja dan terakhir adalah dukungan pemerintah dalam hal memberikan pelatihan dan bimbingan teknis dalam hal pelayanan publik.","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115426585","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Roida Hutabalian, Arman Koedoeboen, Ike Trisnawati
Di Indonesia, rencana pembangunan secara nasional diberikan tempat sentral kepada pembangunan pedesaan. Sehingga dengan demikian, upaya perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan tidaklah lepas dari setiap program pembangunan nasional. Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Seperti yang terjadi di Distrik Skanto Kabupaten Keerom, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan kampung di wilayah distrik Skanto menuju ke arah yang lebih baik, peran dan kinerja pemerintahan distrik juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga kampung, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa, secara khusus dapat memberdayakan masyarakat di Distrik Skanto sehingga bisa berpartisipasi untuk kemajuan dan pengembangan kampung
{"title":"OPTIMALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK SKANTO KABUPATEN KEEROM","authors":"Roida Hutabalian, Arman Koedoeboen, Ike Trisnawati","doi":"10.55551/jip.v3i1.43","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.43","url":null,"abstract":"Di Indonesia, rencana pembangunan secara nasional diberikan tempat sentral kepada pembangunan pedesaan. Sehingga dengan demikian, upaya perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan tidaklah lepas dari setiap program pembangunan nasional. Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Seperti yang terjadi di Distrik Skanto Kabupaten Keerom, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan kampung di wilayah distrik Skanto menuju ke arah yang lebih baik, peran dan kinerja pemerintahan distrik juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga kampung, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa, secara khusus dapat memberdayakan masyarakat di Distrik Skanto sehingga bisa berpartisipasi untuk kemajuan dan pengembangan kampung","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116195872","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Semy Latunussa, M. H. Ingsaputro, Frits Robert Yawan
Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum, karena beban pembuktian keseluruhan dibebankan kepada penuntut umum. Untuk memecahkan masalah sulitnya pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah menerapkan Pembuktian Terbalik terhadap perkara-perkara korupsi. Upaya pembuktian yang dilakukan oleh penegak hukum dalam kasus korupsi/suap ketika terjadi tindak pidana tersebut memang membutuhkan kerja keras seperti yang terjadi di Kota Jayapura yang melibatkan penyelenggara Negara. Bahwa proses pembuktian dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor : 06/Tipikor/2012/PN-JPR di Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan hasil keputusan Pengadilan yang menetapkan terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primer dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana proses pembuktiannya sudah dilakukan menurut ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuktian Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura antara lain faktor sosial ekonomi, sosial budaya dan faktor moral.
对执法人员来说，在这种腐败案件中找到证据的困难是一个挑战，因为整个举证责任都落在了检察官身上。为了解决腐败行为中证据不足的问题，可以采取的一项努力是对腐败问题进行相反的证明。在犯罪发生时，执法部门对腐败/贿赂的证据工作要求很高，就像在查亚普拉市发生的涉及国家组织者的案件一样。在打击腐败犯罪的过程中，举证责任的过程是:06 / Tipikor / 2012 / PN-JPR Jayapura根据国家法院的判决在法庭上初级确立被告未经证实的指控,声称被告证明合法和有说服力地犯了重罪是个腐败的一起,继续把对刑事被告(二)2年监禁和罚款总计5000万,在50万卢比(-)证词过程已经完成了律法1999年《刑法》第31条与2001年《消除腐败罪行法》续订。在刑事司法管辖区“Klas IA Jayapura”中，影响腐败行为的因素包括社会经济、社会文化和道德因素。
{"title":"ANALISIS YURIDIS DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI KOTA JAYAPURA","authors":"Semy Latunussa, M. H. Ingsaputro, Frits Robert Yawan","doi":"10.55551/jip.v3i1.44","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.44","url":null,"abstract":"Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum, karena beban pembuktian keseluruhan dibebankan kepada penuntut umum. Untuk memecahkan masalah sulitnya pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah menerapkan Pembuktian Terbalik terhadap perkara-perkara korupsi. Upaya pembuktian yang dilakukan oleh penegak hukum dalam kasus korupsi/suap ketika terjadi tindak pidana tersebut memang membutuhkan kerja keras seperti yang terjadi di Kota Jayapura yang melibatkan penyelenggara Negara. Bahwa proses pembuktian dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor : 06/Tipikor/2012/PN-JPR di Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan hasil keputusan Pengadilan yang menetapkan terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primer dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana proses pembuktiannya sudah dilakukan menurut ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuktian Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura antara lain faktor sosial ekonomi, sosial budaya dan faktor moral.","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121914920","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Wilhelmus Renyaan, Junaidi Abdullah Ingratubun, Kliwon
Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapan nya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan konstruksi di Indonesia adalah adanya sengketa konstruksi yang terjadi antara pengguna jasa dengan pihak kontraktor selaku penyedia jasa. Kecenderungan terjadinya sengketa ini mengingat kontrak konstruksi bersifat dinamis dan berbeda dengan kontrak-kontrak yang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang- undangan dan literatur yang berkaitan dengan jasa konstruksi dan hukum kontrak konstruksi kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan berupa pendapat responden. Putusan Arbitrase Nasional Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 56 ayat (1) menegaskan, Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.
{"title":"ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PROYEK PEMERINTAH MELALUI NON LITIGASI","authors":"Wilhelmus Renyaan, Junaidi Abdullah Ingratubun, Kliwon","doi":"10.55551/jip.v3i1.47","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.47","url":null,"abstract":"Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapan nya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan konstruksi di Indonesia adalah adanya sengketa konstruksi yang terjadi antara pengguna jasa dengan pihak kontraktor selaku penyedia jasa. Kecenderungan terjadinya sengketa ini mengingat kontrak konstruksi bersifat dinamis dan berbeda dengan kontrak-kontrak yang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang- undangan dan literatur yang berkaitan dengan jasa konstruksi dan hukum kontrak konstruksi kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan berupa pendapat responden. Putusan Arbitrase Nasional Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 56 ayat (1) menegaskan, Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125619682","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka otonomi daerah memerlukan inovasi-inovasi baru di bidang Pemerintahan secara menyeluruh untuk mewujudkan tujuan asas desentralisasi dan dekonsentrasi di atas sehingga terwujud pemerintahan yang bersih, profesional dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. pemerintahan yang baik, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Legislatif merupakan salah satu unsur dalam pemerintahan yang mempunyai fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tertuang dalam Pasal 20a yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan anggota DPRD dalam setiap kebijakan yang diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2006 tentang Penanggulangan HIV/AIDS terdapat pada Pasal 10 yaitu “pembiayaan atau anggaran yang telah dibebankan ke APBD” dalam pasal ini dianggap tidak efektif dan belum terealisasi. DPRD merupakan penyeimbang dalam pemerintahan agar terus melakukan check and balances untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat dan konstitusi kita. Namun kini pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Jayapura dinilai belum optimal.
{"title":"FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA JAYAPURA TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN KESEHATAN TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV/AIDS KOTA JAYAPURA (SUATU KAJIAN NORMATIF)","authors":"Zuldarwis Umar","doi":"10.55551/jip.v3i1.35","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.35","url":null,"abstract":"Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka otonomi daerah memerlukan inovasi-inovasi baru di bidang Pemerintahan secara menyeluruh untuk mewujudkan tujuan asas desentralisasi dan dekonsentrasi di atas sehingga terwujud pemerintahan yang bersih, profesional dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. pemerintahan yang baik, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Legislatif merupakan salah satu unsur dalam pemerintahan yang mempunyai fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tertuang dalam Pasal 20a yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan anggota DPRD dalam setiap kebijakan yang diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2006 tentang Penanggulangan HIV/AIDS terdapat pada Pasal 10 yaitu “pembiayaan atau anggaran yang telah dibebankan ke APBD” dalam pasal ini dianggap tidak efektif dan belum terealisasi. DPRD merupakan penyeimbang dalam pemerintahan agar terus melakukan check and balances untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat dan konstitusi kita. Namun kini pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Jayapura dinilai belum optimal.","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124711846","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：