{"title":"Urban Mobility Technologies, Algorithm-driven Sensing Devices, and Machine Learning-based Ethical Judgments in a Connected Vehicle Environment","authors":"","doi":"10.22381/crlsj12220204","DOIUrl":"https://doi.org/10.22381/crlsj12220204","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":38241,"journal":{"name":"Contemporary Readings in Law and Social Justice","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"68356574","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Can Self-Driving Cars Lead to Sustainability? Autonomous Smart Sensors, Perception and Planning Algorithms, and Data Processing Efficiency","authors":"John Keane","doi":"10.22381/crlsj12120201","DOIUrl":"https://doi.org/10.22381/crlsj12120201","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":38241,"journal":{"name":"Contemporary Readings in Law and Social Justice","volume":"17 1","pages":"9-15"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"68355652","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Regulatory and Governance Mechanisms for Self-Driving Cars: Social Equity Benefits and Machine Learning-based Ethical Judgments","authors":"","doi":"10.22381/crlsj12120208","DOIUrl":"https://doi.org/10.22381/crlsj12120208","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":38241,"journal":{"name":"Contemporary Readings in Law and Social Justice","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"68355746","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"The Social Ethics of Self-Driving Cars: Public Perceptions and Predictions of Autonomous Vehicle Safety Risks","authors":"H. Jones","doi":"10.22381/crlsj12120205","DOIUrl":"https://doi.org/10.22381/crlsj12120205","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":38241,"journal":{"name":"Contemporary Readings in Law and Social Justice","volume":"12 1","pages":"37-43"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"68356106","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Produk hukum yang berkualitas merupakan kebutuhan paling penting dalam proses pembangunan Nasional Negara Indonesia sebagai sarana pembangunan dalam berbagai lini dapat tercapai. Namun selama ini, banyaknya produk hukum yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengisyaratkan bahwa produk hukum yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif masih belum bisa dikatakan berkualitas. Diperlukan penguatan dan sinergitas produk hukum dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hal ini, dapat diupayakan melalui cabang kekuasaan kehakiman, yaitu dengan adanya mekanisme preventive review oleh MK. Istilah preventive review pada dasarnya, merupakan suatu mekanisme pengujian konstitusionalitas rancangan undang-undang (RUU) di MK yang nantinya akan menguji RUU sebelum disahkan dan diberlakukan. Sehingga, MK sebagai pengawal konstitusi memberikan kontribusi preventive bagi setiap produk hukum peraturan perundang-undangan yang dibuat, agar kiranya dapat sejalan dengan cita konstitusi dan melahirkan produk hukum yang berkualitas. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yang digunakan yakni yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian ini setidaknya memberikan kesimpulan bahwa terdapat urgensi penambahan kewenangan preventive review oleh Mahkamah Konstitusi. Dimana, jika mekanisme ini diterapkan, maka produk hukum yang dibuat diharapkan dapat sejalan dengan cita konstitusi sehingga melahirkan produk hukum yang berkualitas yang kemudian dapat menunjang dan mempercepat proses pembangunan di Negara Indonesia tercapai.
{"title":"Menggagas Mekanisme Preventive Review oleh MK, Upaya Percepatan Pembangunan Nasional Melalui Produk Hukum Berkualitas","authors":"Dimas Firdausy Hunafa","doi":"10.23917/laj.v4i1.8037","DOIUrl":"https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8037","url":null,"abstract":"Produk hukum yang berkualitas merupakan kebutuhan paling penting dalam proses pembangunan Nasional Negara Indonesia sebagai sarana pembangunan dalam berbagai lini dapat tercapai. Namun selama ini, banyaknya produk hukum yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengisyaratkan bahwa produk hukum yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif masih belum bisa dikatakan berkualitas. Diperlukan penguatan dan sinergitas produk hukum dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hal ini, dapat diupayakan melalui cabang kekuasaan kehakiman, yaitu dengan adanya mekanisme preventive review oleh MK. Istilah preventive review pada dasarnya, merupakan suatu mekanisme pengujian konstitusionalitas rancangan undang-undang (RUU) di MK yang nantinya akan menguji RUU sebelum disahkan dan diberlakukan. Sehingga, MK sebagai pengawal konstitusi memberikan kontribusi preventive bagi setiap produk hukum peraturan perundang-undangan yang dibuat, agar kiranya dapat sejalan dengan cita konstitusi dan melahirkan produk hukum yang berkualitas. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yang digunakan yakni yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian ini setidaknya memberikan kesimpulan bahwa terdapat urgensi penambahan kewenangan preventive review oleh Mahkamah Konstitusi. Dimana, jika mekanisme ini diterapkan, maka produk hukum yang dibuat diharapkan dapat sejalan dengan cita konstitusi sehingga melahirkan produk hukum yang berkualitas yang kemudian dapat menunjang dan mempercepat proses pembangunan di Negara Indonesia tercapai.","PeriodicalId":38241,"journal":{"name":"Contemporary Readings in Law and Social Justice","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78670339","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting. Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan di Indonesia tetapi juga memberikan berbagai dampak negatif seperti penurunan kualitas lingkungan, pergeseran budaya lokal dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga produk pariwisata konvensional mulai ditinggalkan dan beralih ke produk pariwisata yang menghargai lingkungan, budaya, dan atraksi dengan cara yang khusus. Wisatawan tidak lagi hanya ingin menikmati keindahan alam dan kelengkapan fasilitas wisata tetapi juga turut berinteraksi langsung dengan lingkungan dan masyarakat setempat. Berdasarkan pernyataan tersebut, Desa Wisata merupakan suatu destinasi wisata yang sedang berkembang di Indonesia. Desa Wisata merupakan destinasi wisata dengan konsep pedesaan dengan karakteristik yang unik, khas dan ramah lingkungan. Keberhasilan pengembangan desa wisata perlu disertakan dengan partisipasi masyarakat desa sehingga adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Desa Wisata juga perlu membentuk suatu kebijakan (hukum) sebagai pedoman pengelolaan pengembangan pariwisata yang lebih tepat sehingga bisnis desa wisata akan meningkat lagi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengembangan kebijakan desa wisata guna pemberdayaan masyarakat desa dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Cibuntu berjalan dengan baik dilihat dari kekompakan masyarakat dalam turut serta memajukan desanya.
{"title":"Model Pengembangan Kebijakan Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Jawa Barat","authors":"Nining Latianingsih","doi":"10.23917/laj.v4i1.8028","DOIUrl":"https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8028","url":null,"abstract":"Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting. Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan di Indonesia tetapi juga memberikan berbagai dampak negatif seperti penurunan kualitas lingkungan, pergeseran budaya lokal dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga produk pariwisata konvensional mulai ditinggalkan dan beralih ke produk pariwisata yang menghargai lingkungan, budaya, dan atraksi dengan cara yang khusus. Wisatawan tidak lagi hanya ingin menikmati keindahan alam dan kelengkapan fasilitas wisata tetapi juga turut berinteraksi langsung dengan lingkungan dan masyarakat setempat. Berdasarkan pernyataan tersebut, Desa Wisata merupakan suatu destinasi wisata yang sedang berkembang di Indonesia. Desa Wisata merupakan destinasi wisata dengan konsep pedesaan dengan karakteristik yang unik, khas dan ramah lingkungan. Keberhasilan pengembangan desa wisata perlu disertakan dengan partisipasi masyarakat desa sehingga adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Desa Wisata juga perlu membentuk suatu kebijakan (hukum) sebagai pedoman pengelolaan pengembangan pariwisata yang lebih tepat sehingga bisnis desa wisata akan meningkat lagi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengembangan kebijakan desa wisata guna pemberdayaan masyarakat desa dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Cibuntu berjalan dengan baik dilihat dari kekompakan masyarakat dalam turut serta memajukan desanya.","PeriodicalId":38241,"journal":{"name":"Contemporary Readings in Law and Social Justice","volume":"60 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78175827","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Di Era Industrialisasi 4.0 membawa Indonesia bahkan dunia pada pintu revolusi teknologi yang secara fundamental mengubah cara hidup. Namun dalam pembangunan hukum nasional di Era Industrialisasi saat ini tidak dapat mencegah masalah lingkungan terkait dengan penggunaan sampah plastik yang mengancam kesejahteraan kelangsungan hidup manusia belum diatur secara baik oleh Negara. Indonesia adalah Negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Berdasarkan data yang dimiliki dan diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik di Indonesia pada saat ini mencapai 64 juta ton/ tahun. Sehingga sangat diperlukan penguatan hukum lingkungan yang berlandaskan pada pembangunan nasional berkelanjutan yang berlandaskan lingkungan hidup yang mengatur secara komprehensif untuk generasi saat ini dan generasi akan datang. Implementasi Pembangunan Hukum Nasional di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila tidak terlepas dari hak untuk hidup yang layak pada cita-cita bersama yaitu kesejahteraan umum.
{"title":"Pembangunan Hukum Nasional Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila Implementasi Kesejateraan Umum Pada masalah Lingkungan.","authors":"Aprilia Stefany Leliak","doi":"10.23917/LAJ.V4I1.8067","DOIUrl":"https://doi.org/10.23917/LAJ.V4I1.8067","url":null,"abstract":"Di Era Industrialisasi 4.0 membawa Indonesia bahkan dunia pada pintu revolusi teknologi yang secara fundamental mengubah cara hidup. Namun dalam pembangunan hukum nasional di Era Industrialisasi saat ini tidak dapat mencegah masalah lingkungan terkait dengan penggunaan sampah plastik yang mengancam kesejahteraan kelangsungan hidup manusia belum diatur secara baik oleh Negara. Indonesia adalah Negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Berdasarkan data yang dimiliki dan diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik di Indonesia pada saat ini mencapai 64 juta ton/ tahun. Sehingga sangat diperlukan penguatan hukum lingkungan yang berlandaskan pada pembangunan nasional berkelanjutan yang berlandaskan lingkungan hidup yang mengatur secara komprehensif untuk generasi saat ini dan generasi akan datang. Implementasi Pembangunan Hukum Nasional di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila tidak terlepas dari hak untuk hidup yang layak pada cita-cita bersama yaitu kesejahteraan umum.","PeriodicalId":38241,"journal":{"name":"Contemporary Readings in Law and Social Justice","volume":"80 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83868863","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Era Global atau yang sekarang turunannya dikenal dengan era Industri 4.0 ternyata membawa dampak luar biasa bagi tatanan kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara. Dampak positifnya tentu tidak perlu dibahas, tetapi dampak negatifnya sangat membawa konsekuensi perubahan prilaku bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. lahirnya gerakan reformasi pada tahun 1988 tampaknya menjadi titik klimaks adanya perubahan sistem bernegara itu, yang suka atau tidak suka juga sangat berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat di dalam mengamalkan dan menafsirkan Pancasila yang cenderung makin berbahu liberal, bila tidak dikendalikan. Usaha untuk memurnikan nilai Pancasila agar searah dengan akar budaya bangsa kita harus dilakukan, dan ternyata tidaklah mudah, dan tidak cukup hanya menggunakan kacamata hukum sebagai alat. Pendekatan Holistik yang mencakup pendekatan Spiritual Quotion adalah solusinya
{"title":"MENGGALI KEMBALI PERAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN DASAR NEGARA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBAL","authors":"Agna Suaila, Johny Krisnan","doi":"10.23917/LAJ.V4I1.8066","DOIUrl":"https://doi.org/10.23917/LAJ.V4I1.8066","url":null,"abstract":"Era Global atau yang sekarang turunannya dikenal dengan era Industri 4.0 ternyata membawa dampak luar biasa bagi tatanan kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara. Dampak positifnya tentu tidak perlu dibahas, tetapi dampak negatifnya sangat membawa konsekuensi perubahan prilaku bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. lahirnya gerakan reformasi pada tahun 1988 tampaknya menjadi titik klimaks adanya perubahan sistem bernegara itu, yang suka atau tidak suka juga sangat berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat di dalam mengamalkan dan menafsirkan Pancasila yang cenderung makin berbahu liberal, bila tidak dikendalikan. Usaha untuk memurnikan nilai Pancasila agar searah dengan akar budaya bangsa kita harus dilakukan, dan ternyata tidaklah mudah, dan tidak cukup hanya menggunakan kacamata hukum sebagai alat. Pendekatan Holistik yang mencakup pendekatan Spiritual Quotion adalah solusinya","PeriodicalId":38241,"journal":{"name":"Contemporary Readings in Law and Social Justice","volume":"61 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79028780","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Konsep negara dan bisnis memiliki perbedaan yang cukup mendasar, sehingga dalam tataran praktisnya seringkali ada masalah yakni benturan kepentingan keduanya khususnya dalam kegiatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bidang produksinya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dimana dampaknya tujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat belum tercapai secara optimal. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami dua unsur penting yakni unsur bisnis dan unsur negara yang harus sinergi dalam pengelolaan BUMD terkait upayanya untuk mencapai tujuan negara yakni kemakmuran masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yang mengkaji data sekunder berupa bahan pustaka meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, sejarah, dan konseptual, serta cara analisis kualitatif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa konsep bisnis harus ada dalam fungsi pemerintahan daerah sebagai implementasi kegiatan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah, sehingga makna bisnis yang dijalankan oleh pemerintah daerah esensinya adalah m empercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, antinomi dalam pengelolaan BUMD, yakni benturan antara unsur negara yang identik dengan pelayanan publik dengan unsur bisnis yang karakteristiknya mengejar keuntungan harus disikapi dengan perubahan paradigma pemerintah daerah dalam memaknai keuntungan BUMD. Oleh karena itu, disarankan untuk memberikan rumusan yang jelas mengenai tugas pelayanan umum dalam bidang-bidang produksi yang terkait hajat hidup orang banyak dalam regulasi yang mengatur mengenai BUMD. Keywords: Politik Hukum, Bisnis, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kesejahteraan Sosial.
{"title":"POLITIK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM KEGIATANBISNIS UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL","authors":"Sri Widiyastuti","doi":"10.23917/LAJ.V4I1.8050","DOIUrl":"https://doi.org/10.23917/LAJ.V4I1.8050","url":null,"abstract":"Konsep negara dan bisnis memiliki perbedaan yang cukup mendasar, sehingga dalam tataran praktisnya seringkali ada masalah yakni benturan kepentingan keduanya khususnya dalam kegiatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bidang produksinya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dimana dampaknya tujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat belum tercapai secara optimal. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami dua unsur penting yakni unsur bisnis dan unsur negara yang harus sinergi dalam pengelolaan BUMD terkait upayanya untuk mencapai tujuan negara yakni kemakmuran masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yang mengkaji data sekunder berupa bahan pustaka meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, sejarah, dan konseptual, serta cara analisis kualitatif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa konsep bisnis harus ada dalam fungsi pemerintahan daerah sebagai implementasi kegiatan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah, sehingga makna bisnis yang dijalankan oleh pemerintah daerah esensinya adalah m empercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, antinomi dalam pengelolaan BUMD, yakni benturan antara unsur negara yang identik dengan pelayanan publik dengan unsur bisnis yang karakteristiknya mengejar keuntungan harus disikapi dengan perubahan paradigma pemerintah daerah dalam memaknai keuntungan BUMD. Oleh karena itu, disarankan untuk memberikan rumusan yang jelas mengenai tugas pelayanan umum dalam bidang-bidang produksi yang terkait hajat hidup orang banyak dalam regulasi yang mengatur mengenai BUMD. Keywords: Politik Hukum, Bisnis, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kesejahteraan Sosial.","PeriodicalId":38241,"journal":{"name":"Contemporary Readings in Law and Social Justice","volume":"28 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85150694","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki peran sangat besat dalam mengakomodasi perbuatan hukum sesuai dengan yang sudah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Notaris dapat dikatakan sebagai profesi pejabat yang membuat dokumen tekuat dan terpenuh dalam pemenuhan bukti secara otentik atau sempurna yang dilakukan untuk proses penegakan hukum. Notaris dalam menjalankan profesinya diwajibkan untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan di era globalisasi dikarenakan keterkaitannya mengenai hal—hal yang menyangkut tentang perdata seperti transaksi-transaksi yang terjadi dan dilakukan melalui sarana elektronik dan banyak dilakukan secara online, serta semakin banyak mengalami perkembangan dan saling terintegrasi satu sama lainnya, sebagai contoh adalah hubungan antara Kementrian Hukum & HAM yg terintegrasi dengan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, hubungan ini terintegrasi melalui sistem perizinan terbaru yaitu OSS (Online Single Submission) sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018. Kemajuan informasi yang berkembang pesat ini bisa menjadi bumerang sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi keberadaan dan eksistensi notaris. Terdapat aturan yang diwajibkan dituangkan dalam bentuk akta notaris, dan jika hal ini tidak dilaksanakan atau tidak dituangkan dalam bentuk akta yang dibuat oleh notaris, maka kegiatan dan/atau transaksi itu dianggap tak memiliki kekuatan hukum. Ini menunjukan terdapat hubungan hukum antara keperdataan di masyarakat dengan notaris, termasuk hubungan dalam bidang ekonomi. Dengan demikian akan menimbulkan permasalahan bagaimana kedudukan hukum atas akta notaris dalam perizinan usaha terbaru bagi dunia kenotariatan? Keywords: Profesi Notaris, Era Transedental, Transendensi Pancasila, OSS.
{"title":"Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila","authors":"Aris Yulia","doi":"10.23917/laj.v4i1.8045","DOIUrl":"https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8045","url":null,"abstract":"Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki peran sangat besat dalam mengakomodasi perbuatan hukum sesuai dengan yang sudah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Notaris dapat dikatakan sebagai profesi pejabat yang membuat dokumen tekuat dan terpenuh dalam pemenuhan bukti secara otentik atau sempurna yang dilakukan untuk proses penegakan hukum. Notaris dalam menjalankan profesinya diwajibkan untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan di era globalisasi dikarenakan keterkaitannya mengenai hal—hal yang menyangkut tentang perdata seperti transaksi-transaksi yang terjadi dan dilakukan melalui sarana elektronik dan banyak dilakukan secara online, serta semakin banyak mengalami perkembangan dan saling terintegrasi satu sama lainnya, sebagai contoh adalah hubungan antara Kementrian Hukum & HAM yg terintegrasi dengan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, hubungan ini terintegrasi melalui sistem perizinan terbaru yaitu OSS (Online Single Submission) sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018. Kemajuan informasi yang berkembang pesat ini bisa menjadi bumerang sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi keberadaan dan eksistensi notaris. Terdapat aturan yang diwajibkan dituangkan dalam bentuk akta notaris, dan jika hal ini tidak dilaksanakan atau tidak dituangkan dalam bentuk akta yang dibuat oleh notaris, maka kegiatan dan/atau transaksi itu dianggap tak memiliki kekuatan hukum. Ini menunjukan terdapat hubungan hukum antara keperdataan di masyarakat dengan notaris, termasuk hubungan dalam bidang ekonomi. Dengan demikian akan menimbulkan permasalahan bagaimana kedudukan hukum atas akta notaris dalam perizinan usaha terbaru bagi dunia kenotariatan? Keywords: Profesi Notaris, Era Transedental, Transendensi Pancasila, OSS.","PeriodicalId":38241,"journal":{"name":"Contemporary Readings in Law and Social Justice","volume":"17 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73018154","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：