Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi bertahan dan strategi pemasaran online usaha kecil rajut di masa pandemi COVID-19 di Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan mewawancarai pelaku usaha rajut dan pihak terkait sebagai informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak negatif pada usaha kecil rajut di sentra rajut kota bandung. Sebagai Langkah strategi di tengah pandemi, para pelaku bisnis menggunakan strategi bertahan, dengan cara tidak menaikkan harga jual, melainkan mengurangi target keuntungan, dalam strategi pemasaran online pelaku usaha kecil rajut menggunakan strategi : e-commerce, pemasaran digital, peningkatan kualitas produk dan layanan, serta hubungan pelanggan. Implementasi strategi tersebut didorong oleh semangat kewirausahaan, fleksibilitas, tanggap terhadap perubahan dan perkembangan teknologi, serta kemampuan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini menunjukkan bahwa usaha kecil yang menerapkan strategi bertahan dan pemasaran online mampu bertahan dan meningkatkan kinerja bisnis.
{"title":"STRATEGI BERTAHAN DAN PEMASARAN ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19 UKM KOTA BANDUNG STUDI KASUS USAHA KECIL RAJUT","authors":"Dindin Abdurohim, Yanti Susila, Afief Maula Novendra","doi":"10.23969/kebijakan.v14i1.5860","DOIUrl":"https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5860","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi bertahan dan strategi pemasaran online usaha kecil rajut di masa pandemi COVID-19 di Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan mewawancarai pelaku usaha rajut dan pihak terkait sebagai informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak negatif pada usaha kecil rajut di sentra rajut kota bandung. Sebagai Langkah strategi di tengah pandemi, para pelaku bisnis menggunakan strategi bertahan, dengan cara tidak menaikkan harga jual, melainkan mengurangi target keuntungan, dalam strategi pemasaran online pelaku usaha kecil rajut menggunakan strategi : e-commerce, pemasaran digital, peningkatan kualitas produk dan layanan, serta hubungan pelanggan. Implementasi strategi tersebut didorong oleh semangat kewirausahaan, fleksibilitas, tanggap terhadap perubahan dan perkembangan teknologi, serta kemampuan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini menunjukkan bahwa usaha kecil yang menerapkan strategi bertahan dan pemasaran online mampu bertahan dan meningkatkan kinerja bisnis.","PeriodicalId":412188,"journal":{"name":"Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116485997","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan penanganan pandemi covid-19 di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang menggambarkan fenomena sebenarnya dari kejadian di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Wawancara, Observasi, dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan empat dimensi implementasi kebijakan dari Edward III meliputi sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sejauh ini pegawai Pemerintah Kota Sukabumi memiliki keahlian yang mumpuni dan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam menjalankan pro-gram-program yang ada. Untuk sarana prasarana yang dimiliki oleh in-stansi belum dapat berjalan dan mendukung sepenuhnya dalam im-plementasi ini.
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA SUKABUMI (STUDI KASUS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR)","authors":"Putri Menara Syakti, Dian Purwanti, Rizki Hegia Sampurna","doi":"10.23969/kebijakan.v14i1.5815","DOIUrl":"https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5815","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan penanganan pandemi covid-19 di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang menggambarkan fenomena sebenarnya dari kejadian di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Wawancara, Observasi, dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan empat dimensi implementasi kebijakan dari Edward III meliputi sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sejauh ini pegawai Pemerintah Kota Sukabumi memiliki keahlian yang mumpuni dan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam menjalankan pro-gram-program yang ada. Untuk sarana prasarana yang dimiliki oleh in-stansi belum dapat berjalan dan mendukung sepenuhnya dalam im-plementasi ini.","PeriodicalId":412188,"journal":{"name":"Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116922800","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-31DOI: 10.23969/kebijakan.v14i1.6103
Rosalita Rosalita, P. Purwanto, Hartuti Hartuti, Kis Martini
Indonesia negara berkembang dengan penduduk yang banyak terdiri dari 273 juta jiwa dan terdiri dari 34 provinsi di setiap provinsi memiliki sumber daya yang baik di negeri ini, dinamai provinsi Bangka Belitung dikarenakan terbentuk di tahun 2002 hasil dari pemisahan dengan provinsi Sumatera Selatan memiliki pendapatan daerah sebagai dukungan atas pembentukkan daerah yang dinamai otonomi daerah. Tin atau Timah adalah Pendapatan terbesar dari daerah ini selain juga sawit dan dari pajak yang lain nya, Penelitian lapangan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini mencari jawaban dari rumusan masalah dengan sejelas-jelasnya dimana ada 3 pertanyaan rumusan masalah yang perlu dijawab dengan wawancara, studi literatur dan analisis SWOT Thomas L Wheelen mengatakan manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan Tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka Panjang manajerial. Di dalam analisis swot tersebut dituliskan kelebihan dan kekurangan swot sendiri diartikan sebagai strength (kekuatan), weakness(kelemahan), opportunities (peluang)dan threaths (ancaman). Kekuatan yang timbul dalam penelitian ini adalah adalah keinginan yang muncul untuk memperbaiki kondisi atau keadaan dimana kerusakkan alam sudah sangat mulai terlihat dengan penambangan terus baik di darat maupun di laut terumbuk karang pun rusak, weakness atao kelemahannya adalah banyak lobang yang tidak bisa direklamasi dikarenakan dijadikan tempat wisata selain itu kebanyakkan penduduk local belum teredukasi dengan baik sehingga tidak mengetahui manfaat reklamasi biasa nya ditambang kembali setelah ditutup, kemudian ooportunities yang terbentuk adalah dengan lobang tambang yang airnya berwarna baik hijau dan biru orang menjadi suka ke Bangka hanya di Bangka yang memiliki danau seperti itu, threatsnya atau ancamannya adalah semakin merusak alam dengan peluang tersebut bisa merusak alam.
印尼发展中国家的许多组成273万人口和34个省份组成每个省都有很好的资源,在这个国家,被命名为省邦加勿里洞是因为在2002年用省分离的结果形成南苏门答腊地区收入作为支持开始坍塌是以区域自治的地区。锡或锡是该地区最大的收入来源，除了泽利特和其他税收，该领域的研究采用了定性研究方法，在这种方法中，该研究以清晰的模式寻求问题提法的答案。SWOT Thomas L Wheelen的文献和分析研究表明，战略管理是一系列影响公司长期管理业绩的决定和行动。在对swot的分析中，swot本身的优点和缺陷被定义为力量、虚弱、机会和威胁。这项研究所产生的力量是一种愿望，即改善已经开始明显的损害状况或环境，随着继续采矿在陆地上或海洋上破坏珊瑚，不能开垦的弱项是知道他的弱点是很多洞由于成为旅游景点,此外还好好teredukasi申请中,当地大多数居民不知道普通回收效益开采的关闭后被拉回来,然后ooportunities有色矿洞的形成是水蓝色和绿色好喜欢变成了只在邦邦加人有这样的湖,他的威胁或威胁是越来越多的破坏自然的机会。
{"title":"STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN PASCA TAMBANG TIMAH PADA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG","authors":"Rosalita Rosalita, P. Purwanto, Hartuti Hartuti, Kis Martini","doi":"10.23969/kebijakan.v14i1.6103","DOIUrl":"https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.6103","url":null,"abstract":"Indonesia negara berkembang dengan penduduk yang banyak terdiri dari 273 juta jiwa dan terdiri dari 34 provinsi di setiap provinsi memiliki sumber daya yang baik di negeri ini, dinamai provinsi Bangka Belitung dikarenakan terbentuk di tahun 2002 hasil dari pemisahan dengan provinsi Sumatera Selatan memiliki pendapatan daerah sebagai dukungan atas pembentukkan daerah yang dinamai otonomi daerah. Tin atau Timah adalah Pendapatan terbesar dari daerah ini selain juga sawit dan dari pajak yang lain nya, Penelitian lapangan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini mencari jawaban dari rumusan masalah dengan sejelas-jelasnya dimana ada 3 pertanyaan rumusan masalah yang perlu dijawab dengan wawancara, studi literatur dan analisis SWOT Thomas L Wheelen mengatakan manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan Tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka Panjang manajerial. Di dalam analisis swot tersebut dituliskan kelebihan dan kekurangan swot sendiri diartikan sebagai strength (kekuatan), weakness(kelemahan), opportunities (peluang)dan threaths (ancaman). Kekuatan yang timbul dalam penelitian ini adalah adalah keinginan yang muncul untuk memperbaiki kondisi atau keadaan dimana kerusakkan alam sudah sangat mulai terlihat dengan penambangan terus baik di darat maupun di laut terumbuk karang pun rusak, weakness atao kelemahannya adalah banyak lobang yang tidak bisa direklamasi dikarenakan dijadikan tempat wisata selain itu kebanyakkan penduduk local belum teredukasi dengan baik sehingga tidak mengetahui manfaat reklamasi biasa nya ditambang kembali setelah ditutup, kemudian ooportunities yang terbentuk adalah dengan lobang tambang yang airnya berwarna baik hijau dan biru orang menjadi suka ke Bangka hanya di Bangka yang memiliki danau seperti itu, threatsnya atau ancamannya adalah semakin merusak alam dengan peluang tersebut bisa merusak alam.","PeriodicalId":412188,"journal":{"name":"Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi","volume":"16 4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116289690","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-31DOI: 10.23969/kebijakan.v14i1.6089
Cok Agung Purnama Putra, S. Sulandari, Ni Luh Putu Suastini, Ni Kadek Sadu Astuti
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah proses penarikan calon peserta didik untuk dijadikan input sekolah dengan tujuan untuk memeratakan akses dan kualitas pendidikan. Pelaksanaan PPDB ini berdasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di masa pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan PPDB di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal belum berjalan dengan optimal yang dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang kurang paham dengan proses PPDB melalui jalur zonasi karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan sehingga timbul ketidakpuasan beberapa orang tua siswa dalam mengikuti PPDB online. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal karena adanya partisipasi publik dalam proses PPDB online serta adanya standar dan sasaran kebijakan. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu adanya calon peserta didik baru yang berada di luar zonasi, adanya NIK peserta didik yang tidak terdaftar di sistem pendaftaran online, serta adanya jumlah siswa yang melebihi kuantitas rombel.
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH DASAR NO 6 ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI","authors":"Cok Agung Purnama Putra, S. Sulandari, Ni Luh Putu Suastini, Ni Kadek Sadu Astuti","doi":"10.23969/kebijakan.v14i1.6089","DOIUrl":"https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.6089","url":null,"abstract":"Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah proses penarikan calon peserta didik untuk dijadikan input sekolah dengan tujuan untuk memeratakan akses dan kualitas pendidikan. Pelaksanaan PPDB ini berdasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di masa pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan PPDB di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal belum berjalan dengan optimal yang dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang kurang paham dengan proses PPDB melalui jalur zonasi karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan sehingga timbul ketidakpuasan beberapa orang tua siswa dalam mengikuti PPDB online. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal karena adanya partisipasi publik dalam proses PPDB online serta adanya standar dan sasaran kebijakan. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu adanya calon peserta didik baru yang berada di luar zonasi, adanya NIK peserta didik yang tidak terdaftar di sistem pendaftaran online, serta adanya jumlah siswa yang melebihi kuantitas rombel.","PeriodicalId":412188,"journal":{"name":"Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128194455","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-06-28DOI: 10.23969/KEBIJAKAN.V10I2.1652
Ade Irawan, Npm.
Penelitian ini tentang strategi implementasi perizinan investasi dan badan perizinan terpadu Kabupaten Sumedang. Pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang jika dibandingkan dengan anggaran pemerintah masih relatif kecil. Pertumbuhan PAD mencapai rata-rata 7 persen per tahun. Pihak BPMPT kabupaten Sumedang belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari banyak fenomena yang masih belum memuaskan pengaduan masyarakat atas implementasi perizinan di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan adalah observasi pendekatan studi kasus kualitatif yang merupakan salah satu bagian dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara atau informan perilaku dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen, jurnal, karya ilmiah dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model implementasi kebijakan diusulkan oleh grindle meskipun telah dilakukan pada aspek isi dan konteks implementasi kebijakan di BPMPT kabupaten Sumedang, terutama dalam budaya kerja.
{"title":"Strategi Implementasi Kebijakan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang","authors":"Ade Irawan, Npm.","doi":"10.23969/KEBIJAKAN.V10I2.1652","DOIUrl":"https://doi.org/10.23969/KEBIJAKAN.V10I2.1652","url":null,"abstract":"Penelitian ini tentang strategi implementasi perizinan investasi dan badan perizinan terpadu Kabupaten Sumedang. Pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang jika dibandingkan dengan anggaran pemerintah masih relatif kecil. Pertumbuhan PAD mencapai rata-rata 7 persen per tahun. Pihak BPMPT kabupaten Sumedang belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari banyak fenomena yang masih belum memuaskan pengaduan masyarakat atas implementasi perizinan di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan adalah observasi pendekatan studi kasus kualitatif yang merupakan salah satu bagian dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara atau informan perilaku dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen, jurnal, karya ilmiah dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model implementasi kebijakan diusulkan oleh grindle meskipun telah dilakukan pada aspek isi dan konteks implementasi kebijakan di BPMPT kabupaten Sumedang, terutama dalam budaya kerja.","PeriodicalId":412188,"journal":{"name":"Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi","volume":"358 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124513952","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-06-28DOI: 10.23969/KEBIJAKAN.V10I2.1654
Lina Marliani, R. D. Djadjuli, Kata Kunci, Pemimpin, Kepemimpinan Dan, Era Gloalisasi
Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani, itulah trilogi kepemimpinan dari seorang guru Ki Hajar Dewantara yang saat ini mungkin sudah terlupakan oleh para pemimpin di negeri ini. Pemimpin merupakan teladan bagi para bawahannya dan ia adalah ujung tombak organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Organisasi tanpa pemimpin ibarat tubuh tanpa kepala, mudah menjadi sesat, bingung, berjalan tanpa arah yang dituju. Pemimpin atau dengan sebutan lain kepala, ketua, manajer, bos, atau dengan sebutan lainnya menjadi daya pikat tersendiri bagi sebagian orang, dan berbagai cara pun ditempuh hanya untuk satu kata menjadi orang nomor satu alias pemimpin. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan, keahlian, keunggulan/kelebihan dan menjadi daya gerak bagi organisasi yang dipimpinnya. Fungsi pemimpin adalah memandu, menuntun, membimbing, memotivasi, membangkitkan semangat kepada orang yang dipimpinnya. Namun di era globalisasi dimana terjadi perubahan-perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan, membawa juga perubahan pada makna kepemimpinan sehingga terjadilah krisis kepemimpinan. Orang menjadi ragu, tidak percaya pada pemimpin, karena saat ini banyak pemimpin yang tidak lagi menjadikan dirinya sebagai teladan, pola anutan, pemimpin tidak lagi melayani, tidak visioner, bahkan tujuan pun sudah melenceng dari yang seharusnya, menjadi tujuan pribadi. Namun nama besar Indonesia dengan jumlah penduduk saat ini yang mencapai 265 juta jiwa, kiranya ada satu pemimpin yang benar-benar menjiwai trilogi kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara.
{"title":"MENAKAR TRILOGI KEPEMIMPINAN KI HAJAR DEWANTARA DI ERA GLOBALISASI","authors":"Lina Marliani, R. D. Djadjuli, Kata Kunci, Pemimpin, Kepemimpinan Dan, Era Gloalisasi","doi":"10.23969/KEBIJAKAN.V10I2.1654","DOIUrl":"https://doi.org/10.23969/KEBIJAKAN.V10I2.1654","url":null,"abstract":"Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani, itulah trilogi kepemimpinan dari seorang guru Ki Hajar Dewantara yang saat ini mungkin sudah terlupakan oleh para pemimpin di negeri ini. Pemimpin merupakan teladan bagi para bawahannya dan ia adalah ujung tombak organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Organisasi tanpa pemimpin ibarat tubuh tanpa kepala, mudah menjadi sesat, bingung, berjalan tanpa arah yang dituju. Pemimpin atau dengan sebutan lain kepala, ketua, manajer, bos, atau dengan sebutan lainnya menjadi daya pikat tersendiri bagi sebagian orang, dan berbagai cara pun ditempuh hanya untuk satu kata menjadi orang nomor satu alias pemimpin. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan, keahlian, keunggulan/kelebihan dan menjadi daya gerak bagi organisasi yang dipimpinnya. Fungsi pemimpin adalah memandu, menuntun, membimbing, memotivasi, membangkitkan semangat kepada orang yang dipimpinnya. Namun di era globalisasi dimana terjadi perubahan-perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan, membawa juga perubahan pada makna kepemimpinan sehingga terjadilah krisis kepemimpinan. Orang menjadi ragu, tidak percaya pada pemimpin, karena saat ini banyak pemimpin yang tidak lagi menjadikan dirinya sebagai teladan, pola anutan, pemimpin tidak lagi melayani, tidak visioner, bahkan tujuan pun sudah melenceng dari yang seharusnya, menjadi tujuan pribadi. Namun nama besar Indonesia dengan jumlah penduduk saat ini yang mencapai 265 juta jiwa, kiranya ada satu pemimpin yang benar-benar menjiwai trilogi kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara.","PeriodicalId":412188,"journal":{"name":"Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi","volume":"601 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116328907","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-06-28DOI: 10.23969/KEBIJAKAN.V10I2.1655
Iwan Satibi.
Penelitian ini diilhami oleh adanya problem krusial terkait dengan pelayanan publik di kawasan perbatasan yang belum efektif, khususnya yang bersentuhan dengan pelayanan administrative. Performa pelayanan pemerintahan yang ditampilkan saat ini masih terkesan berbasis provider, ketimbang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat perbatasan. Pada sisi lain, lemahnya kerjasama yang dibangun juga menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan kualitas pelayanan pemerintahan. Menguatnya problem tersebut kemudian berimplikasi pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada diperbatasan, khususnya yang ada di Kabupaten Bengkayang. Beranjak dari peta permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendesain sebuah model kerjasama pelayanan pemerintahan yang berbasis customer service. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian telah mengungkap bahwa pelayanan pemerintahan di kawasan perbatasan, khususnya pelayanan yang bersifat administrative belum sepenuhnya mampu memberikan penguatan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya integrasi pelayanan yang dilaksanakan aparat serta terbatasnya aksesibilitas kawasan perbatasan. Hasil penelitian juga menemukan fakta bahwa kerjasama pelayanan pemerintahan, baik dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah, maupun kerjasama dengan negara tetangga, khususnya Malaysia dinilai belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada dikawasan perbatasan dibutuhkan adanya model kerjasama pelayanan pemerintahan secara terintegratif, yang tidak hanya dilakukan secara internal (baca: satuan kerja perangkat daerah), tetapi juga membutuhkan kerjasama antar kawasan dengan negera tetangga. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan di Kawasan Perbatasan sangat ditentukan oleh adanya pergeseran paradigma berpikir (mind set) dari semua pemangku kepentingan untuk menempatkan kawasan perbatasan sebagai “garda terdepan” atau etalase yang mencerminkan performa bangsa ini dimata negara lain, bahkan dunia internasional. Dengan demikian, kawasan perbatasan tidak lagi diposisikan sebagai “halaman belakang” yang dinilai kurang strategis, tetapi benar-benar mendapatkan perhatian yang serius dari semua pemangku kepentingan, khususnya pemerintah.
{"title":"MODEL KERJASAMA PELAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS CUSTOMER SERVICE","authors":"Iwan Satibi.","doi":"10.23969/KEBIJAKAN.V10I2.1655","DOIUrl":"https://doi.org/10.23969/KEBIJAKAN.V10I2.1655","url":null,"abstract":"Penelitian ini diilhami oleh adanya problem krusial terkait dengan pelayanan publik di kawasan perbatasan yang belum efektif, khususnya yang bersentuhan dengan pelayanan administrative. Performa pelayanan pemerintahan yang ditampilkan saat ini masih terkesan berbasis provider, ketimbang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat perbatasan. Pada sisi lain, lemahnya kerjasama yang dibangun juga menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan kualitas pelayanan pemerintahan. Menguatnya problem tersebut kemudian berimplikasi pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada diperbatasan, khususnya yang ada di Kabupaten Bengkayang. Beranjak dari peta permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendesain sebuah model kerjasama pelayanan pemerintahan yang berbasis customer service. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui pendekatan kualitatif. \u0000Hasil penelitian telah mengungkap bahwa pelayanan pemerintahan di kawasan perbatasan, khususnya pelayanan yang bersifat administrative belum sepenuhnya mampu memberikan penguatan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya integrasi pelayanan yang dilaksanakan aparat serta terbatasnya aksesibilitas kawasan perbatasan. Hasil penelitian juga menemukan fakta bahwa kerjasama pelayanan pemerintahan, baik dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah, maupun kerjasama dengan negara tetangga, khususnya Malaysia dinilai belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada dikawasan perbatasan dibutuhkan adanya model kerjasama pelayanan pemerintahan secara terintegratif, yang tidak hanya dilakukan secara internal (baca: satuan kerja perangkat daerah), tetapi juga membutuhkan kerjasama antar kawasan dengan negera tetangga. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan di Kawasan Perbatasan sangat ditentukan oleh adanya pergeseran paradigma berpikir (mind set) dari semua pemangku kepentingan untuk menempatkan kawasan perbatasan sebagai “garda terdepan” atau etalase yang mencerminkan performa bangsa ini dimata negara lain, bahkan dunia internasional. Dengan demikian, kawasan perbatasan tidak lagi diposisikan sebagai “halaman belakang” yang dinilai kurang strategis, tetapi benar-benar mendapatkan perhatian yang serius dari semua pemangku kepentingan, khususnya pemerintah.","PeriodicalId":412188,"journal":{"name":"Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi","volume":"107 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116360581","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-06-28DOI: 10.23969/KEBIJAKAN.V10I2.1656
Gerry Katon Mahendra
Kasus HIV AIDS di Kota Yogyakarta mengalami kecenderungan naik setiap tahunnya. Namun disaat yang bersamaan, pemerintah pusat membubakaran beberapa Lembaga Non Struktural (LNS) yang dianggap tidak efektif. Melalui Peraturan Presiden No.124/2016 pasal 17a ayat 1 pemerintah pusat resmi menghentikan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) per 31 Desember 2017. Hal ini tentu saja berimbas kepada KPA Daerah seluruh Indonesia, termasuk KPA Kota Yogyakarta. Disaat mereka giat dan gencar melakukan upaya meminimalisir penyebaran HIV AIDS hingga menorehkan prestasi. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak yang cukup signifikan dalam upaya meminimalisir penyebaran HIV AIDS, diantaranya pengalihan tanggung jawab penanggulangan HIV AIDS dan sudut pandang penanganan HIV AIDS, potensi kekurangan SDM ASN dalam upaya penanggulangan HIV AIDS, dan perubahan pola koordinasi penanggulangan HIV AIDS.
{"title":"ANALISIS DAMPAK PENGHENTIAN TUGAS KPA KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2016","authors":"Gerry Katon Mahendra","doi":"10.23969/KEBIJAKAN.V10I2.1656","DOIUrl":"https://doi.org/10.23969/KEBIJAKAN.V10I2.1656","url":null,"abstract":"Kasus HIV AIDS di Kota Yogyakarta mengalami kecenderungan naik setiap tahunnya. Namun disaat yang bersamaan, pemerintah pusat membubakaran beberapa Lembaga Non Struktural (LNS) yang dianggap tidak efektif. Melalui Peraturan Presiden No.124/2016 pasal 17a ayat 1 pemerintah pusat resmi menghentikan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) per 31 Desember 2017. Hal ini tentu saja berimbas kepada KPA Daerah seluruh Indonesia, termasuk KPA Kota Yogyakarta. Disaat mereka giat dan gencar melakukan upaya meminimalisir penyebaran HIV AIDS hingga menorehkan prestasi. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak yang cukup signifikan dalam upaya meminimalisir penyebaran HIV AIDS, diantaranya pengalihan tanggung jawab penanggulangan HIV AIDS dan sudut pandang penanganan HIV AIDS, potensi kekurangan SDM ASN dalam upaya penanggulangan HIV AIDS, dan perubahan pola koordinasi penanggulangan HIV AIDS.","PeriodicalId":412188,"journal":{"name":"Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi","volume":"72 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125455655","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-06-28DOI: 10.23969/KEBIJAKAN.V10I2.1653
Rustandi Rustandi
Saat ini tuntutan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dilakukan oleh berbagai kalangan organisasi publik maupun bisnis semakin komplek, dinamis dan dihadapkan pada berbagai ketidakpastian lingkungan. Keadaan ini menuntut organisasi harus berkompetisi untuk bisa menang, melakukan inovasi yang beyond-disruption, menciptakan pasar baru tanpa perlu bersaing dengan yang sudah ada, tanpa harus mengalahkan siapapun. Mensikapi segala perubahan dan permasalahan yang terjadi saat ini memang tidak mudah, tetapi faktor determinannya adalah organisasi berusaha untuk membangun kinerja manajemen sumber daya manusia. Karena permasalahan kinerja manajemen sumber daya manusia merupakan permasalahan internal organisasi, hal ini memerlukan perubahan dan mutlak dilakukan dalam rangka mengantisipasi terhadap perubahan yang dilakukan organisasi untuk berkompetisi serta berinovasi sehingga menuntut bersikap profesonal, cepat dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kredibilitas organisasi diperlukan perspektif baru dalam mengelola kinerja sumber daya manusia, seperti organisasi menyelenggarakan diklat diarahkan untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan pegawai yang memberikan pemahaman dan penguasaan kompeteni di bidang informasi teknologi, hal ini penting untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas SDM dimasa mendatang.
{"title":"KINERJA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DISRUPSI","authors":"Rustandi Rustandi","doi":"10.23969/KEBIJAKAN.V10I2.1653","DOIUrl":"https://doi.org/10.23969/KEBIJAKAN.V10I2.1653","url":null,"abstract":"Saat ini tuntutan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dilakukan oleh berbagai kalangan organisasi publik maupun bisnis semakin komplek, dinamis dan dihadapkan pada berbagai ketidakpastian lingkungan. Keadaan ini menuntut organisasi harus berkompetisi untuk bisa menang, melakukan inovasi yang beyond-disruption, menciptakan pasar baru tanpa perlu bersaing dengan yang sudah ada, tanpa harus mengalahkan siapapun. Mensikapi segala perubahan dan permasalahan yang terjadi saat ini memang tidak mudah, tetapi faktor determinannya adalah organisasi berusaha untuk membangun kinerja manajemen sumber daya manusia. Karena permasalahan kinerja manajemen sumber daya manusia merupakan permasalahan internal organisasi, hal ini memerlukan perubahan dan mutlak dilakukan dalam rangka mengantisipasi terhadap perubahan yang dilakukan organisasi untuk berkompetisi serta berinovasi sehingga menuntut bersikap profesonal, cepat dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kredibilitas organisasi diperlukan perspektif baru dalam mengelola kinerja sumber daya manusia, seperti organisasi menyelenggarakan diklat diarahkan untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan pegawai yang memberikan pemahaman dan penguasaan kompeteni di bidang informasi teknologi, hal ini penting untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas SDM dimasa mendatang.","PeriodicalId":412188,"journal":{"name":"Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126668066","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-11DOI: 10.23969/KEBIJAKAN.V10I1.1419
Muhammad Eko Atmojo
Penentuan pejabat struktural setiap daerah mempunyai dinamika yang berbeda-beda, salah satunya adalah penentuan pejabat struktural di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana Yogyakarta adalah satu-satunya provinsi yang mempunyai gubernur bukan berasal dari partai politik, hal inilah yang menjadikan dinamika penentuan pejabat struktural di Daerah Istimewa Yogyakrta dengan daerah lain berbeda. Dalam pelaksanaan penentuan pejabat struktural sangat rentan sekali terhadap factor -faktor politik ataupun factor patronage. Maka dari itu perlu pembenahan pada pelaksanaan proses rekruitmen pejabat struktural eselon II. Dengan adanya pembenahan system rekruitmen maka diharapkan pejabat struktural eselon II merupakan orang-orang pilihan yang mempunyai kompetensi dan integritas dalam menjalankan tugas. Dengan begitu maka akan tercipta pelayanan kepada masyarakat dengan baik karena penempatan pejabat struktural sesuai dengan kompetensi dan integritas masing-masing organisasi. Maka penggunaan metode merit system sangatlah tepat untuk proses rekuitmen pejabat struktural eselon II, sedangakan faktor yang bisa mempengaruhi penentuan pejabat struktural adalah faktor kompetensi, faktor prestasi kerja dan faktor penilaian secara objektif. Sedangkan untuk faktor kepentingan, faktor politik dan patronase tidak menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan penentuan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan begitu menandakan bahwasannya pelaksnaan penentuan jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah istimewaa Yogyakarta sudah menggunakan merit system sehingga pejabat yang terpilih merupakan pejabat yang mempunyai kompetensi dan integritas untuk kepentingan public dan pelayanan public.
{"title":"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA","authors":"Muhammad Eko Atmojo","doi":"10.23969/KEBIJAKAN.V10I1.1419","DOIUrl":"https://doi.org/10.23969/KEBIJAKAN.V10I1.1419","url":null,"abstract":"Penentuan pejabat struktural setiap daerah mempunyai dinamika yang berbeda-beda, salah satunya adalah penentuan pejabat struktural di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana Yogyakarta adalah satu-satunya provinsi yang mempunyai gubernur bukan berasal dari partai politik, hal inilah yang menjadikan dinamika penentuan pejabat struktural di Daerah Istimewa Yogyakrta dengan daerah lain berbeda. Dalam pelaksanaan penentuan pejabat struktural sangat rentan sekali terhadap factor -faktor politik ataupun factor patronage. Maka dari itu perlu pembenahan pada pelaksanaan proses rekruitmen pejabat struktural eselon II. Dengan adanya pembenahan system rekruitmen maka diharapkan pejabat struktural eselon II merupakan orang-orang pilihan yang mempunyai kompetensi dan integritas dalam menjalankan tugas. Dengan begitu maka akan tercipta pelayanan kepada masyarakat dengan baik karena penempatan pejabat struktural sesuai dengan kompetensi dan integritas masing-masing organisasi. Maka penggunaan metode merit system sangatlah tepat untuk proses rekuitmen pejabat struktural eselon II, sedangakan faktor yang bisa mempengaruhi penentuan pejabat struktural adalah faktor kompetensi, faktor prestasi kerja dan faktor penilaian secara objektif. Sedangkan untuk faktor kepentingan, faktor politik dan patronase tidak menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan penentuan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan begitu menandakan bahwasannya pelaksnaan penentuan jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah istimewaa Yogyakarta sudah menggunakan merit system sehingga pejabat yang terpilih merupakan pejabat yang mempunyai kompetensi dan integritas untuk kepentingan public dan pelayanan public.","PeriodicalId":412188,"journal":{"name":"Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129442989","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：