Pub Date : 2022-08-24DOI: 10.22373/jms.v24i1.13312
Afdol Tasmara
This research is motivated by the low legal awareness of the community in the administration of land administration in Tanjung Bunga Village. This study aims to analyze the mechanism, the causes of the low legal awareness, and how to increase the legal awareness of the community in certifying land. This research is qualitative descriptive research with a case study method. In determining the informants, the researcher used a purposive sampling technique consisting of 27 people, and the data were obtained through observation, interviews, and documentation. All data were tested for validity using Source Triangulation. In the data analysis technique, the researcher uses data reduction (data reduction), data presentation (data display), and conclusion drawing (verification). The results showed that the mechanism used to certify land had three stages, consisting of land registration procedures, time for obtaining certificates, and costs for obtaining land certificates. The factors that cause low public awareness of land certification are based on 3 (three) factors, namely, community confidence, less than optimal socialization methods, and less availability of time from the community. The efforts that have been made are asking for help from the land office to provide socialization to the village community, taking advantage of the free land certificate program from the government, and visiting each resident's house by Tanjung Bunga Village officials. This study concludes that the government's efforts to certify community land still have serious challenges due to the belief factor owned by the community.
{"title":"Community Legal Awareness In The Implementation Of Land Administration In Tanjung Bunga Village","authors":"Afdol Tasmara","doi":"10.22373/jms.v24i1.13312","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.13312","url":null,"abstract":"This research is motivated by the low legal awareness of the community in the administration of land administration in Tanjung Bunga Village. This study aims to analyze the mechanism, the causes of the low legal awareness, and how to increase the legal awareness of the community in certifying land. This research is qualitative descriptive research with a case study method. In determining the informants, the researcher used a purposive sampling technique consisting of 27 people, and the data were obtained through observation, interviews, and documentation. All data were tested for validity using Source Triangulation. In the data analysis technique, the researcher uses data reduction (data reduction), data presentation (data display), and conclusion drawing (verification). The results showed that the mechanism used to certify land had three stages, consisting of land registration procedures, time for obtaining certificates, and costs for obtaining land certificates. The factors that cause low public awareness of land certification are based on 3 (three) factors, namely, community confidence, less than optimal socialization methods, and less availability of time from the community. The efforts that have been made are asking for help from the land office to provide socialization to the village community, taking advantage of the free land certificate program from the government, and visiting each resident's house by Tanjung Bunga Village officials. This study concludes that the government's efforts to certify community land still have serious challenges due to the belief factor owned by the community.","PeriodicalId":436246,"journal":{"name":"Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133850562","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-08-24DOI: 10.22373/jms.v24i1.10668
Jamhir Hasan
{"title":"PEWARISAN PADA MASYARAKAT GAYO TERKAIT AHLI WARIS PATAH TITI","authors":"Jamhir Hasan","doi":"10.22373/jms.v24i1.10668","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.10668","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":436246,"journal":{"name":"Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128364631","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-01DOI: 10.22373/jms.v24i1.10500
B. Gani, Zaiyad Zubaidi
{"title":"Zakat Fi Sabilillah Untuk Program Tahfiz Pada Baitul Mal Dalam Persepsi Ulama Dayah Di Aceh","authors":"B. Gani, Zaiyad Zubaidi","doi":"10.22373/jms.v24i1.10500","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.10500","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":436246,"journal":{"name":"Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial","volume":"57 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131831768","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-01DOI: 10.22373/jms.v24i1.11050
Eko Rial Nugroho
Konsep perjanjian merupakan hubungan keperdataan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (B.W.), atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan dalam kontrak/perjanjian, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Namun, di dalam praktek sehari hari di kehidupan masyarakat, ada orang-orang yang dilaporkan ke Polisi karena tidak memenuhi janji yang telah yang telah disepakati di dalam perjanjian tersebut. Secara umumnya, pihak pelapor merasa bahwa orang yang tidak memenuhi janji yang sudah disepakati tersebut telah melakukan tindakan penipuan terhadap pelapor karena janji yang sudah disepakati dan harus dilaksanakan ternyata tidak dipenuhi, padahal pelapor telah menyerahkan barang dan/atau uang kepada orang tersebut. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum kapan seseorang yang tidak memenuhi suatu perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga penyelesaian perkaranya harus dilakukan secara perdata, dan kapan orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan penipuan yang penyelesaian perkaranya dilakukan secara pidana. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah karakteristik unsur pembeda perkara wanprestasi dengan penipuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data dengan pemahaman mendalam dengan mengkaji masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ahli khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil Penelitian bahwa Penilaian suatu wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdetaan harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas itikad buruk/tidak baik atau tidak.
{"title":"Karakteristik Unsur Pembeda Perkara Wanprestasi dan Penipuan Dalam Kontrak","authors":"Eko Rial Nugroho","doi":"10.22373/jms.v24i1.11050","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11050","url":null,"abstract":"Konsep perjanjian merupakan hubungan keperdataan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (B.W.), atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan dalam kontrak/perjanjian, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Namun, di dalam praktek sehari hari di kehidupan masyarakat, ada orang-orang yang dilaporkan ke Polisi karena tidak memenuhi janji yang telah yang telah disepakati di dalam perjanjian tersebut. Secara umumnya, pihak pelapor merasa bahwa orang yang tidak memenuhi janji yang sudah disepakati tersebut telah melakukan tindakan penipuan terhadap pelapor karena janji yang sudah disepakati dan harus dilaksanakan ternyata tidak dipenuhi, padahal pelapor telah menyerahkan barang dan/atau uang kepada orang tersebut. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum kapan seseorang yang tidak memenuhi suatu perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga penyelesaian perkaranya harus dilakukan secara perdata, dan kapan orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan penipuan yang penyelesaian perkaranya dilakukan secara pidana. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah karakteristik unsur pembeda perkara wanprestasi dengan penipuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data dengan pemahaman mendalam dengan mengkaji masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ahli khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil Penelitian bahwa Penilaian suatu wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdetaan harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas itikad buruk/tidak baik atau tidak.","PeriodicalId":436246,"journal":{"name":"Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial","volume":"108 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115566013","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This article aims to explain how the principle of equality before the law in Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the Jinayat Law is applied. As part of the Indonesian state, the application of Islamic law (especially in the jinayat) in Aceh should be in line with the characteristics of the rule of law, among which is the principle of equality before the law. Through the statute approach, it turns out that there is a disparity between the Qanun Jinayat Aceh and the regulations above, including the principle of equality before the law. Even though they have equaled men and women, the Qanun Jinayat Aceh clearly distinguishes people based on their religion. A person who is Muslim is obliged to submit to Qanun a quo while those who are not Muslim are in two choices: first, subject to Qanun because of the vacuum of national law; or second, choosing to submit to the Qanun because it is considered lighter than national law. This situation is discriminatory for Muslims on one hand, and unfair to non-Muslims on the other.
{"title":"Challenging The Principle of Equality Before the Law in Qanun Jinayat Aceh","authors":"Khairil Akbar, Nyak Fadhlullah, Zahlul Pasha Karim","doi":"10.22373/jms.v24i1.9236","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.9236","url":null,"abstract":"This article aims to explain how the principle of equality before the law in Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the Jinayat Law is applied. As part of the Indonesian state, the application of Islamic law (especially in the jinayat) in Aceh should be in line with the characteristics of the rule of law, among which is the principle of equality before the law. Through the statute approach, it turns out that there is a disparity between the Qanun Jinayat Aceh and the regulations above, including the principle of equality before the law. Even though they have equaled men and women, the Qanun Jinayat Aceh clearly distinguishes people based on their religion. A person who is Muslim is obliged to submit to Qanun a quo while those who are not Muslim are in two choices: first, subject to Qanun because of the vacuum of national law; or second, choosing to submit to the Qanun because it is considered lighter than national law. This situation is discriminatory for Muslims on one hand, and unfair to non-Muslims on the other.","PeriodicalId":436246,"journal":{"name":"Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122362905","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"The Legal Reasoning of Judges Behind Determination of Marriage Itsbat Proposal for Siri Marriage Cases (A Study at the Shariyya Court of Banda Aceh)","authors":"Fadhlia Fadhlia","doi":"10.22373/jms.v23i2.9386","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.9386","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":436246,"journal":{"name":"Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116548740","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-12DOI: 10.22373/jms.v23i2.10138
Al Ikhlas Al Ikhlas, Desi Yusdian, A. Alfurqan, Murniyetti Murniyetti, N. Nurjanah
As written in Al-Muwâfaqât Fi Ushûli Al-Syari'ah, Imâm Al-Shatibi explained that every divine law (the command of Allah) must be prescribed on purposes and objectives. The desired objective of law is to fulfill for the benefit of humankind. Imâm Al-Shatibi divided the higher objectives of law into two categories: (1) the objectives of the Lawgiver (Allah as the Lawgiver), and (2) the human objectives (the benefits that refer to human as the doer of Law). The human objectives are defined in three scales: from the ‘essential’ (dharûriyat), to the ‘necessary’ (hajiyât), and to the ‘complementary’ (tahsiniyât). Furthermore, Imam Al-Shatibi explained that there are four steps in understanding the human objectives. The first is understanding maqasid (the objectives) through the purity of the command and prohibitions. Second,it is understanding maqasid through the existence of ‘illah (basis) contained in commands and prohibitions. And the third, understanding the maqasid through the law that related to 'adah (habit) and 'ibadah (worship) which have the main and additional objectives. Fourth, understand the maqasid through silence due to the absence of any occasions or circumstances for further declaration related to the certain matter. In other word, for certain issue, there is no evidence from the Holy book that provides the reasons of the law implementation even though there is a meaning (ma’na) behind the revelation.
正如al - muw faq t Fi ush li Al-Syari'ah所写的那样，imam Al-Shatibi解释说，每一条神圣的法律(安拉的命令)都必须规定目的和目标。法律的理想目标是为了人类的利益而实现。Al-Shatibi将法律的更高目标分为两类:(1)立法者的目标(安拉作为立法者)和(2)人的目标(指作为法律执行者的人的利益)。人类的目标被定义为三个尺度:从“必要的”(dhar riyat)，到“必要的”(hajiy)，再到“补充的”(tahishiniy)。此外，伊玛目Al-Shatibi解释说，理解人类的目标有四个步骤。首先是通过命令和禁令的纯洁性来理解maqasid(目标)。其次，它是通过命令和禁令中包含的illah(基础)的存在来理解maqasid。第三，通过与adah(习惯)和ibadah(崇拜)相关的律法来理解maqasid，它们有主要的和附加的目标。第四，通过沉默了解马卡西因没有任何场合或情况进行与某一事项相关的进一步申报。换句话说，对于某些问题，即使在启示背后有意义(ma 'na)，也没有从圣经中提供法律实施的理由的证据。
{"title":"The Theory of Higher Objectives and Intents of Islamic Law (Maqasid Al-Shariah) as One of Instrument of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in Al-Muwafaqat Fi Ushli Al-Syari`ah","authors":"Al Ikhlas Al Ikhlas, Desi Yusdian, A. Alfurqan, Murniyetti Murniyetti, N. Nurjanah","doi":"10.22373/jms.v23i2.10138","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10138","url":null,"abstract":"As written in Al-Muwâfaqât Fi Ushûli Al-Syari'ah, Imâm Al-Shatibi explained that every divine law (the command of Allah) must be prescribed on purposes and objectives. The desired objective of law is to fulfill for the benefit of humankind. Imâm Al-Shatibi divided the higher objectives of law into two categories: (1) the objectives of the Lawgiver (Allah as the Lawgiver), and (2) the human objectives (the benefits that refer to human as the doer of Law). The human objectives are defined in three scales: from the ‘essential’ (dharûriyat), to the ‘necessary’ (hajiyât), and to the ‘complementary’ (tahsiniyât). Furthermore, Imam Al-Shatibi explained that there are four steps in understanding the human objectives. The first is understanding maqasid (the objectives) through the purity of the command and prohibitions. Second,it is understanding maqasid through the existence of ‘illah (basis) contained in commands and prohibitions. And the third, understanding the maqasid through the law that related to 'adah (habit) and 'ibadah (worship) which have the main and additional objectives. Fourth, understand the maqasid through silence due to the absence of any occasions or circumstances for further declaration related to the certain matter. In other word, for certain issue, there is no evidence from the Holy book that provides the reasons of the law implementation even though there is a meaning (ma’na) behind the revelation.","PeriodicalId":436246,"journal":{"name":"Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial","volume":"21 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120874839","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-12DOI: 10.22373/jms.v23i2.10724
Ilham Dwi Rafiqi, Febriansyah Ramadhan
This research aims at breaking down the dynamics of dynastic politics after the 2020 simultaneous general election and the dynamics between the nomination of regional heads and dynastic politics following the issuance of the Constitutional Court decision no. 33/PUU-XIII/2005. The research found that this local politics phenomenon is triggered by the policy on regional autonomy and decentralization after reformation in bringing about new groups with family ties at local levels who occupy positions in the government. Going by the excuses of freedom and human rights, the groups in this dynastic politics have seen a gradual increase in quantity overtime. This increase happened after the Constitutional Court decision no. 33/PUU-XIII/2015 ruled in their favour. In the ruling, the Court took human rights into their main consideration for reversing the ruling against the ban on the dynastic politics law, which in Article 7 (r) UU 1/2015 may give the impression that the right to political participation is removed.
{"title":"The Phenomenon of Dynastic Politics Following Constitutional Court Decision Number 33/PUU-XIII/2015","authors":"Ilham Dwi Rafiqi, Febriansyah Ramadhan","doi":"10.22373/jms.v23i2.10724","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10724","url":null,"abstract":"This research aims at breaking down the dynamics of dynastic politics after the 2020 simultaneous general election and the dynamics between the nomination of regional heads and dynastic politics following the issuance of the Constitutional Court decision no. 33/PUU-XIII/2005. The research found that this local politics phenomenon is triggered by the policy on regional autonomy and decentralization after reformation in bringing about new groups with family ties at local levels who occupy positions in the government. Going by the excuses of freedom and human rights, the groups in this dynastic politics have seen a gradual increase in quantity overtime. This increase happened after the Constitutional Court decision no. 33/PUU-XIII/2015 ruled in their favour. In the ruling, the Court took human rights into their main consideration for reversing the ruling against the ban on the dynastic politics law, which in Article 7 (r) UU 1/2015 may give the impression that the right to political participation is removed.","PeriodicalId":436246,"journal":{"name":"Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127890209","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-12DOI: 10.22373/jms.v23i2.10340
Henri Shalahuddin, Syamsul Badi', Cep Gilang Fikri Ash-Shufi
Mukhannath term in the study of Islamic law by Muslim feminists is considered to be a basis for the legitimacy of homosexual behavior. Muslim feminists refer to the meaning of the term as behavior and sexual orientation that is permitted in Islam and not contradictory with divine nature. Therefore, homosexuality is a natural act in Islam and must be accepted as it is. Under the pretext, the feminists distinguish homosexuality with liwath that can be applied to homosexual, heterosexual and bisexual perpetrators. This is contrary to Islamic law/shari'a regarding the heresy of the Prophet Luth a.s people or luthi, the perpetrators of liwath. Likewise, in interpreting the mukhannath term, the feminist developed a framework based on gender concept which is not under Islamic study or Islamic perspective. Therefore, the researcher aims to research and analyze the meaning and concept of the mukhannath term according to the Islamic worldview. Through the descriptive-analytical method and library research as a database, the research showed the following conclusion: Mukhannath means an act of men resembling women in terms of speaking, behaving, and clothing. The definition of the term above does not differentiate between sexual orientation and behavior. That is why it must be returned to the nature of its creation, the original biological sex. Muslim scholars have agreed that the translation of homosexuality in Islam is liwath and it is considered as a destroyer of human nature in the Qur'an. The divine nature must be in harmony with eternal destiny. In addition, homosexual law in Islam is qath'i, not mutaghayyirah. Therefore, it is inaccurate if a gender analysis system that is developed based on relatively social constructs is used in qath'i Islamic law discussion.
{"title":"A Critical Study of Mukhannath's Law as a Homosexual Argumentation","authors":"Henri Shalahuddin, Syamsul Badi', Cep Gilang Fikri Ash-Shufi","doi":"10.22373/jms.v23i2.10340","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10340","url":null,"abstract":"Mukhannath term in the study of Islamic law by Muslim feminists is considered to be a basis for the legitimacy of homosexual behavior. Muslim feminists refer to the meaning of the term as behavior and sexual orientation that is permitted in Islam and not contradictory with divine nature. Therefore, homosexuality is a natural act in Islam and must be accepted as it is. Under the pretext, the feminists distinguish homosexuality with liwath that can be applied to homosexual, heterosexual and bisexual perpetrators. This is contrary to Islamic law/shari'a regarding the heresy of the Prophet Luth a.s people or luthi, the perpetrators of liwath. Likewise, in interpreting the mukhannath term, the feminist developed a framework based on gender concept which is not under Islamic study or Islamic perspective. Therefore, the researcher aims to research and analyze the meaning and concept of the mukhannath term according to the Islamic worldview. Through the descriptive-analytical method and library research as a database, the research showed the following conclusion: Mukhannath means an act of men resembling women in terms of speaking, behaving, and clothing. The definition of the term above does not differentiate between sexual orientation and behavior. That is why it must be returned to the nature of its creation, the original biological sex. Muslim scholars have agreed that the translation of homosexuality in Islam is liwath and it is considered as a destroyer of human nature in the Qur'an. The divine nature must be in harmony with eternal destiny. In addition, homosexual law in Islam is qath'i, not mutaghayyirah. Therefore, it is inaccurate if a gender analysis system that is developed based on relatively social constructs is used in qath'i Islamic law discussion.","PeriodicalId":436246,"journal":{"name":"Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial","volume":"141 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133127150","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：