Pub Date : 2023-09-29DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.618
Naula Fahimatus Rosidah
Anak merupakan aset bangsa sebagai pewaris negara yang harus dididik dan dilindungi hingga dalam hukum positif anak dianggap kebal hukum dalam kasus tindak pidana. Namun hal tersebut menjadi salah satu alasan meningkatnya kriminalitas yang dilakukan anak. Artikel ini berisi tentang upaya pemerintah bertindak bijaksana dalam menangani masalah penegakan HAM dan kriminalitas anak agar keputusannya tidak berat pada satu sisi. Dengan menggunakan metode deskriptif secara kualitatif sehingga menyajikan analisis tentang bagaimana usaha pemerintah menyelesaikan masalah pelanggaran HAM oleh anak sebagai pelakunya serta menjadi pencegah kriminalitas pada anak. Dari usaha dan upaya pemerintah menegakkan sistem peradilan yang melibatkan anak, hingga pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Nomer 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
{"title":"Upaya Pemerintah Dalam Penegakkan Hak Asasi Manusia Pada Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Anak","authors":"Naula Fahimatus Rosidah","doi":"10.58812/jhhws.v2i09.618","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.618","url":null,"abstract":"Anak merupakan aset bangsa sebagai pewaris negara yang harus dididik dan dilindungi hingga dalam hukum positif anak dianggap kebal hukum dalam kasus tindak pidana. Namun hal tersebut menjadi salah satu alasan meningkatnya kriminalitas yang dilakukan anak. Artikel ini berisi tentang upaya pemerintah bertindak bijaksana dalam menangani masalah penegakan HAM dan kriminalitas anak agar keputusannya tidak berat pada satu sisi. Dengan menggunakan metode deskriptif secara kualitatif sehingga menyajikan analisis tentang bagaimana usaha pemerintah menyelesaikan masalah pelanggaran HAM oleh anak sebagai pelakunya serta menjadi pencegah kriminalitas pada anak. Dari usaha dan upaya pemerintah menegakkan sistem peradilan yang melibatkan anak, hingga pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Nomer 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.","PeriodicalId":500851,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135292971","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-29DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.620
None Lily arista cahyatunnisa
KDRT adalah masalah serius yang sudah lama menarik perhatian publik. KDRT adalah suatu bentuk dari kekerasan dalam lingkup keluarga dan juga dapat mempengaruhi anggota keluarga lainnya yang melibatkan, suami, istri anak-anak, dan orang-orang terdekat. Tindakan KDRT mencangkup kekerasan tubuh (fisik), pelecehan seksual, manipulasi mental (psikologis), dan perlakuan yang tidak adil (penelantaran). UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dibentuk bertujuan untuk menghapus kekerasan yang terjadi pada anggota keluarga, mengidentifikasi pelaku, dan memberikan bimbingan kepada keluarga agar terciptanya keluarga yang harmonis. Namun, dalam praktek praktis, implementasi aturan yang tidak tertulis ini menimbulkan banyak keberatan, seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap KDRT. Melalui pendekatan analisis yang penulis terapkan dalam kajian ini merupakan pendekatan normatif dengan fokus pada pemahaman konseptual tantangan dan peluang implementasi undang-undang perlindungan hak perempuan dan anak-anak dalam KDRT. Hasil akhir dari analisis ini bahwa pemerintah telah membuat ketetapan mengenai undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) untuk melindungi serta melakukan rehabilitas kepada korban.
{"title":"Tantangan dan peluang Implementasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban KDRT","authors":"None Lily arista cahyatunnisa","doi":"10.58812/jhhws.v2i09.620","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.620","url":null,"abstract":"KDRT adalah masalah serius yang sudah lama menarik perhatian publik. KDRT adalah suatu bentuk dari kekerasan dalam lingkup keluarga dan juga dapat mempengaruhi anggota keluarga lainnya yang melibatkan, suami, istri anak-anak, dan orang-orang terdekat. Tindakan KDRT mencangkup kekerasan tubuh (fisik), pelecehan seksual, manipulasi mental (psikologis), dan perlakuan yang tidak adil (penelantaran). UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dibentuk bertujuan untuk menghapus kekerasan yang terjadi pada anggota keluarga, mengidentifikasi pelaku, dan memberikan bimbingan kepada keluarga agar terciptanya keluarga yang harmonis. Namun, dalam praktek praktis, implementasi aturan yang tidak tertulis ini menimbulkan banyak keberatan, seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap KDRT. Melalui pendekatan analisis yang penulis terapkan dalam kajian ini merupakan pendekatan normatif dengan fokus pada pemahaman konseptual tantangan dan peluang implementasi undang-undang perlindungan hak perempuan dan anak-anak dalam KDRT. Hasil akhir dari analisis ini bahwa pemerintah telah membuat ketetapan mengenai undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) untuk melindungi serta melakukan rehabilitas kepada korban.","PeriodicalId":500851,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"59 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135293565","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-29DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.555
None Reza Azurma
Penelitian ini berjudul “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Perda Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah” Di Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah keterlambatan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Permasalahan pertama yang ingin dijawab dengan penelitian ini ialah, faktor apakah yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak dan bagaimana kah upaya pemerintah dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan. Hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di antaranya kelalaian dari wajib pajak sendiri, syarat pembayaran pajak berbelit-belit, proses pembayaran yang lama, terbatasnya kantor pelayanan pendapatan, perekonomian yang sulit. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah keterlambatan yaitu dengan melakukan sosialisasi, razia dan penertiban oleh tim verifikasi dibentuk berdasarkan tiga instansi pemerintah yaitu Polisi Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja.
{"title":"Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Perda Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu","authors":"None Reza Azurma","doi":"10.58812/jhhws.v2i09.555","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.555","url":null,"abstract":"Penelitian ini berjudul “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Perda Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah” Di Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah keterlambatan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Permasalahan pertama yang ingin dijawab dengan penelitian ini ialah, faktor apakah yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak dan bagaimana kah upaya pemerintah dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan. Hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di antaranya kelalaian dari wajib pajak sendiri, syarat pembayaran pajak berbelit-belit, proses pembayaran yang lama, terbatasnya kantor pelayanan pendapatan, perekonomian yang sulit. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah keterlambatan yaitu dengan melakukan sosialisasi, razia dan penertiban oleh tim verifikasi dibentuk berdasarkan tiga instansi pemerintah yaitu Polisi Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja.","PeriodicalId":500851,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"76 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135247714","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-29DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.646
Cindy Cintya Lauren
Penelitian ini membahas Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dengan pendekatan penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana masyarakat lokal di berbagai wilayah Indonesia menghadapi perubahan sosial dan tren budaya dalam beberapa dekade terakhir. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran penting hukum adat dalam mendukung adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan tersebut. Pendekatan penelitian normatif digunakan untuk menganalisis dasar hukum yang relevan, termasuk pengakuan hukum adat dalam konstitusi Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengkaji implikasi hukum terkait dengan adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan sosial dan budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat lokal dalam menjaga identitas budaya mereka dan melindungi hak-hak tradisional. Hasilnya menggarisbawahi pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap perubahan zaman, sehingga masyarakat lokal dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang berkembang di Indonesia.
{"title":"Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat","authors":"Cindy Cintya Lauren","doi":"10.58812/jhhws.v2i09.646","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.646","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dengan pendekatan penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana masyarakat lokal di berbagai wilayah Indonesia menghadapi perubahan sosial dan tren budaya dalam beberapa dekade terakhir. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran penting hukum adat dalam mendukung adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan tersebut. Pendekatan penelitian normatif digunakan untuk menganalisis dasar hukum yang relevan, termasuk pengakuan hukum adat dalam konstitusi Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengkaji implikasi hukum terkait dengan adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan sosial dan budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat lokal dalam menjaga identitas budaya mereka dan melindungi hak-hak tradisional. Hasilnya menggarisbawahi pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap perubahan zaman, sehingga masyarakat lokal dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang berkembang di Indonesia.","PeriodicalId":500851,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135248729","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-29DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.649
Bella Fitria Ariyanti
Konflik kepemilikan lahan adatselalu menjadi sengketa yang sukar diselesaikan.. Salah satu kasus persengketaan tanah adat yang ada di Indonesia adalah konflik agraria yang terjadi di Tebing Tinggi, Sumatera Selatan yang disebabkan oleh tidak adanya dokumen kepemilikan tanah. Artikel ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan perdebatan antara kedua belah pihak yang bersengketa dan mengetahui langkah yang paling tepat dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan langkah mediasi. Metode penelitian yang kami menggunakan dalam membuat artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang telah kami buat bahwa tanah itu merupakan tempat penghidupan manusia, dimana di dalam masyarakat adat tanah dibagi menjadi dua yaitu tanah menurut sifatnya dan tanah menurut faktanya, penyelesaian permasalahan sengketa tanah ini memiliki cara litigasi dan nonlitigasi untuk menyelesaikan permasalahan ini cara yang paling tepat untuk dilakukan adalah mediasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel kami ini adalah mediasi adalah cara yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah adat ini, karena dengan mediasi kedua belah pihak menginginkan keputusan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua belah pihak.
{"title":"Konflik dan Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Suku Anak Dalam","authors":"Bella Fitria Ariyanti","doi":"10.58812/jhhws.v2i09.649","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.649","url":null,"abstract":"Konflik kepemilikan lahan adatselalu menjadi sengketa yang sukar diselesaikan.. Salah satu kasus persengketaan tanah adat yang ada di Indonesia adalah konflik agraria yang terjadi di Tebing Tinggi, Sumatera Selatan yang disebabkan oleh tidak adanya dokumen kepemilikan tanah. Artikel ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan perdebatan antara kedua belah pihak yang bersengketa dan mengetahui langkah yang paling tepat dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan langkah mediasi. Metode penelitian yang kami menggunakan dalam membuat artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang telah kami buat bahwa tanah itu merupakan tempat penghidupan manusia, dimana di dalam masyarakat adat tanah dibagi menjadi dua yaitu tanah menurut sifatnya dan tanah menurut faktanya, penyelesaian permasalahan sengketa tanah ini memiliki cara litigasi dan nonlitigasi untuk menyelesaikan permasalahan ini cara yang paling tepat untuk dilakukan adalah mediasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel kami ini adalah mediasi adalah cara yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah adat ini, karena dengan mediasi kedua belah pihak menginginkan keputusan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua belah pihak.","PeriodicalId":500851,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"222 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135293568","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-29DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.658
Stella Stella
Pengadilan hukum adat adalah sistem peradilan tradisional atau adat yang ada di beberapa masyarakat suku bangsa atau komunitas tertentu di Indonesia. Sistem ini beroperasi berdampingan dengan sistem peradilan negara yang diatur oleh hukum positif nasional. Sengketa adat kerap timbul dalam masyarakat adat misalnya sengketa tanah adat. Oleh karena itu Penulis ingin meneliti mengenai bagaimana penyelesaian sengketa adat dilihat dari perspektif hukum adat. Eksistensi hukum adat yang berfriksi dengan hukum negara membuat pelaksanaan peradilan adat dalam menyelesaikan kasus sengketa adat menemui beberapa tantangan. Pengadilan adat memiliki keunikan dan kekhasan dalam mengatasi sengketa dan masalah hukum dalam konteks budaya dan tradisi setempat. Pengadilan adat harus beroperasi dengan menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai yang lebih luas dalam masyarakat dan negara. Seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat, pengadilan adat juga dapat mengalami perubahan dan adaptasi.
{"title":"Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat","authors":"Stella Stella","doi":"10.58812/jhhws.v2i09.658","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.658","url":null,"abstract":"Pengadilan hukum adat adalah sistem peradilan tradisional atau adat yang ada di beberapa masyarakat suku bangsa atau komunitas tertentu di Indonesia. Sistem ini beroperasi berdampingan dengan sistem peradilan negara yang diatur oleh hukum positif nasional. Sengketa adat kerap timbul dalam masyarakat adat misalnya sengketa tanah adat. Oleh karena itu Penulis ingin meneliti mengenai bagaimana penyelesaian sengketa adat dilihat dari perspektif hukum adat. Eksistensi hukum adat yang berfriksi dengan hukum negara membuat pelaksanaan peradilan adat dalam menyelesaikan kasus sengketa adat menemui beberapa tantangan. Pengadilan adat memiliki keunikan dan kekhasan dalam mengatasi sengketa dan masalah hukum dalam konteks budaya dan tradisi setempat. Pengadilan adat harus beroperasi dengan menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai yang lebih luas dalam masyarakat dan negara. Seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat, pengadilan adat juga dapat mengalami perubahan dan adaptasi.","PeriodicalId":500851,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135247716","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-29DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.673
Vina Karina Putri, Yana Priyana
Ekspansi platform digital yang cepat telah merevolusi dinamika kebebasan berekspresi, terutama di negara-negara seperti Indonesia di mana lanskap online berkembang dengan cepat. Penelitian ini menyelidiki tantangan-tantangan yang ada dalam mempertahankan kebebasan berekspresi di tengah-tengah kompleksitas regulasi konten online di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan wawancara kualitatif, analisis konten, dan studi kasus dengan survei kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan yang rumit antara langkah-langkah regulasi dan pelestarian kebebasan berpendapat. Temuan-temuannya menyoroti ambiguitas dalam kerangka kerja regulasi, contoh-contoh penegakan hukum yang selektif, dan dampak nyata dari regulasi terhadap para pembuat konten. Sintesis dari data kualitatif dan kuantitatif memberikan rekomendasi yang bernuansa untuk pendekatan yang lebih seimbang dan transparan terhadap regulasi konten online di Indonesia.
{"title":"Kebebasan Berekspresi dan Regulasi Konten Online: Tantangan Saat Ini dalam Mempertahankan Kebebasan Berpendapat di Indonesia","authors":"Vina Karina Putri, Yana Priyana","doi":"10.58812/jhhws.v2i09.673","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.673","url":null,"abstract":"Ekspansi platform digital yang cepat telah merevolusi dinamika kebebasan berekspresi, terutama di negara-negara seperti Indonesia di mana lanskap online berkembang dengan cepat. Penelitian ini menyelidiki tantangan-tantangan yang ada dalam mempertahankan kebebasan berekspresi di tengah-tengah kompleksitas regulasi konten online di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan wawancara kualitatif, analisis konten, dan studi kasus dengan survei kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan yang rumit antara langkah-langkah regulasi dan pelestarian kebebasan berpendapat. Temuan-temuannya menyoroti ambiguitas dalam kerangka kerja regulasi, contoh-contoh penegakan hukum yang selektif, dan dampak nyata dari regulasi terhadap para pembuat konten. Sintesis dari data kualitatif dan kuantitatif memberikan rekomendasi yang bernuansa untuk pendekatan yang lebih seimbang dan transparan terhadap regulasi konten online di Indonesia.","PeriodicalId":500851,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135248148","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-29DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.648
Allya Putri Yuliyani
Hukum adat sudah ada dari lama dan menjadi dasar peraturan masyarakat sebelum adanya hukum yang berlaku seperti sekarang, hukum adat adalah hukum yang berasalah dari norma dan kebiasaan-kebiasaan masyrakat yang ada. Hukum adat hukum yang mandiri karena norma-norma hukum yang ada merupakan norma hidup yang diikuti dengan sanksi dan di taati oleh masyarakat maupun badan atau lembaga yang bersangkutan. Peran hukum adat dalam hukum di Indonesia sangat penting, beberapa permasalahan dapat diselesaikan oleh hukum adat seperti pembagian harta pernikahan setelah cerai dan lain sebagainya. Oleh karena itu peranan hukum adat sangat penting bagi hukum di Indonesia. Perlindungan hukum adat juga dibutuhkan agar hukum adat bisa tetap diterapkan dan membantu masyarakat adat, hak untuk masyarakat adat juga harus dilindungi agar tidak terjadi berat sebelah. Pemerintah juga harus melihat bagaimana dampak dari perizinan pembangunan diwilayah masyarakat adat dan lebih baik sebelum memberikan izin ada baiknya berkonsultasi dengan masyarakat adat yang tinggal diwilayah tersebut. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaomana peran hukum adat bagi hukum nasional dan bagaimana perlindungan hukum adat dan masyarakat adat. Dalam menyusun penelitian ini penulis terlebih dahulu melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap dengan tujuan mencari kebenaran ilmiah. Untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap penulis menggunakan metode penelitian hukum normatife dengan melakukan analisis data sekunder, yang meliputi bahan hukum permen (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder,jurnal.artikel dan sebagainya. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif.
{"title":"Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia","authors":"Allya Putri Yuliyani","doi":"10.58812/jhhws.v2i09.648","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648","url":null,"abstract":"Hukum adat sudah ada dari lama dan menjadi dasar peraturan masyarakat sebelum adanya hukum yang berlaku seperti sekarang, hukum adat adalah hukum yang berasalah dari norma dan kebiasaan-kebiasaan masyrakat yang ada. Hukum adat hukum yang mandiri karena norma-norma hukum yang ada merupakan norma hidup yang diikuti dengan sanksi dan di taati oleh masyarakat maupun badan atau lembaga yang bersangkutan. Peran hukum adat dalam hukum di Indonesia sangat penting, beberapa permasalahan dapat diselesaikan oleh hukum adat seperti pembagian harta pernikahan setelah cerai dan lain sebagainya. Oleh karena itu peranan hukum adat sangat penting bagi hukum di Indonesia. Perlindungan hukum adat juga dibutuhkan agar hukum adat bisa tetap diterapkan dan membantu masyarakat adat, hak untuk masyarakat adat juga harus dilindungi agar tidak terjadi berat sebelah. Pemerintah juga harus melihat bagaimana dampak dari perizinan pembangunan diwilayah masyarakat adat dan lebih baik sebelum memberikan izin ada baiknya berkonsultasi dengan masyarakat adat yang tinggal diwilayah tersebut. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaomana peran hukum adat bagi hukum nasional dan bagaimana perlindungan hukum adat dan masyarakat adat. Dalam menyusun penelitian ini penulis terlebih dahulu melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap dengan tujuan mencari kebenaran ilmiah. Untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap penulis menggunakan metode penelitian hukum normatife dengan melakukan analisis data sekunder, yang meliputi bahan hukum permen (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder,jurnal.artikel dan sebagainya. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif.","PeriodicalId":500851,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135247715","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-29DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.612
Herlin Priatiningsih
Hak Asasi Manusia (HAM) sangat krusial atau penting keberadaannya disetiap lingkup kehidupan manusia. Pentingnya HAM ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan cita-cita bangsa. Suatu bangsa dapat dikatakan maju jika warga negaranya dapat menempatkan HAM pada struktur bernegara yang benar. Generasi muda yang unggul merupakan aset dari suatu bangsa yang ingin berkembang dan mencapai cita-cita, namun tidak dapat dipungkiri bahwa generasi muda tersebut berawal dari anak-anak yang masih memerlukan bimbingan dan arahan orang tua maupun negara dalam mempersiapkan langkah-langkah memajukan bangsa. Tidak sedikit pelanggaran HAM anak yang terjadi belum lama ini. Hal ini menjadi persoalan bagi kita semua tentang bagaimana bangsa akan berkembang jika fondasi bangsa yang merupakan generasi muda sedari kecil telah kehilangan hak-haknya?. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan memahami lebih lanjut pentingnya HAM dalam memajukan bangsa untuk generasi masa depan yang lebih unggul. Penulis tertarik untuk menulis penelitian ini karena maraknya pelanggaran HAM yang terjadi pada anak-anak sehingga peniulis apat dengan mudah menemukan fakta-fakta dari topik terkait untuk penelitian.
{"title":"Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi Bagi Generasi Mendatang yang Unggul","authors":"Herlin Priatiningsih","doi":"10.58812/jhhws.v2i09.612","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.612","url":null,"abstract":"Hak Asasi Manusia (HAM) sangat krusial atau penting keberadaannya disetiap lingkup kehidupan manusia. Pentingnya HAM ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan cita-cita bangsa. Suatu bangsa dapat dikatakan maju jika warga negaranya dapat menempatkan HAM pada struktur bernegara yang benar. Generasi muda yang unggul merupakan aset dari suatu bangsa yang ingin berkembang dan mencapai cita-cita, namun tidak dapat dipungkiri bahwa generasi muda tersebut berawal dari anak-anak yang masih memerlukan bimbingan dan arahan orang tua maupun negara dalam mempersiapkan langkah-langkah memajukan bangsa. Tidak sedikit pelanggaran HAM anak yang terjadi belum lama ini. Hal ini menjadi persoalan bagi kita semua tentang bagaimana bangsa akan berkembang jika fondasi bangsa yang merupakan generasi muda sedari kecil telah kehilangan hak-haknya?. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan memahami lebih lanjut pentingnya HAM dalam memajukan bangsa untuk generasi masa depan yang lebih unggul. Penulis tertarik untuk menulis penelitian ini karena maraknya pelanggaran HAM yang terjadi pada anak-anak sehingga peniulis apat dengan mudah menemukan fakta-fakta dari topik terkait untuk penelitian.","PeriodicalId":500851,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135292968","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-29DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.674
Muhamad Ammar Muhtadi, Vina Karina Putri
Kemunculan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengantarkan era transformatif bagi bisnis di seluruh dunia, menghadirkan peluang dan tantangan yang tak tertandingi. Dalam konteks Indonesia, negara dengan perekonomian yang berkembang pesat, penelitian ini mengeksplorasi interaksi antara Hukum Perlindungan Konsumen, Etika Bisnis, dan ranah AI yang sedang berkembang. Melalui lensa multidisiplin, penelitian ini meneliti kerangka hukum yang ada, pertimbangan etika, dan tanggung jawab perusahaan yang terkait dengan teknologi AI. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, termasuk analisis hukum, wawancara kualitatif, dan survei, penelitian ini bertujuan untuk mengajukan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan pengguna dan tanggung jawab perusahaan dalam lanskap AI di Indonesia. Temuan ini berkontribusi pada wacana global tentang penyelarasan dimensi hukum, etika, dan perusahaan di era AI.
{"title":"Hukum Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis di Era Teknologi Kecerdasan Buatan: Perlindungan Pengguna dan Tanggung Jawab Perusahaan","authors":"Muhamad Ammar Muhtadi, Vina Karina Putri","doi":"10.58812/jhhws.v2i09.674","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.674","url":null,"abstract":"Kemunculan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengantarkan era transformatif bagi bisnis di seluruh dunia, menghadirkan peluang dan tantangan yang tak tertandingi. Dalam konteks Indonesia, negara dengan perekonomian yang berkembang pesat, penelitian ini mengeksplorasi interaksi antara Hukum Perlindungan Konsumen, Etika Bisnis, dan ranah AI yang sedang berkembang. Melalui lensa multidisiplin, penelitian ini meneliti kerangka hukum yang ada, pertimbangan etika, dan tanggung jawab perusahaan yang terkait dengan teknologi AI. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, termasuk analisis hukum, wawancara kualitatif, dan survei, penelitian ini bertujuan untuk mengajukan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan pengguna dan tanggung jawab perusahaan dalam lanskap AI di Indonesia. Temuan ini berkontribusi pada wacana global tentang penyelarasan dimensi hukum, etika, dan perusahaan di era AI.","PeriodicalId":500851,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135292972","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：