Pub Date : 2021-03-30DOI: 10.24843/AC.2021.V06.I01.P01
Regina Natalie Theixar, Ni Ketut Supasti Dharmawan
The purpose of this research is to examine notary’s roles and responsibilities regarding data security of the parties. This study uses normative legal research methods. The results of this study indicate that the misuse of digital signatures can be avoided by taking preventive measures, such as increasing the security of computer device securities in accordance with the UN Congress Resolution policy standards as outlined in the Information and Electronic Transaction Law and Government Regulations on the Implementation of Electronic Systems and Transactions, one of which is the use of digital signature based on digital certificate. However, if the notary fails to maintain the security and data confidentiality of the parties in the deed that they make and keep, it can be related to neglecting to carry out the Notary's obligations in article 16 letter (f), to keep everything about the Deed made by the Notary confidential. Administrative sanctions for notary negligence include written warnings, temporary dismissal, honorific dismissal, or dishonorable dismissal. If the Notary is proven to have deliberately manipulated or caused the loss or damage of the deed so that it fulfills the elements of an illegal act based on Article 1365 of the Civil Code, civil and criminal sanctions may be imposed. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji peran dan tanggung jawab notaris berkaitan dengan keamanan data para pihak. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini mengunjukkan bahwa penyalahgunaan tanda tangan digital dapat dihindari dengan tindakan preventif yakni meningkatkan keamanan sekuritas perangkat komputer sesuai dengan standar kebijakan Resolusi Kongres PBB yang dituangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, salah satunya dengan penggunaan digital signature berdasarkan digital certificate. Namun apabila notaris gagal menjaga keamanan dan kerahasiaan data para pihak dalam akta yang dibuat dan disimpannya, dapat dikaitkan dengan lalai menjalankan kewajiban Notaris dalam pasal 16 huruf (f) yakni merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuat Notaris. Sanksi administratif atas kelalaian notaris berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Apabila Notaris terbukti dengan sengaja memanipulasi atau menyebabkan hilang maupun rusaknya akta sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana.
本研究的目的是研究公证人在各方数据安全方面的角色和责任。本研究采用规范的法律研究方法。本研究结果表明，数字签名的滥用可以通过采取预防措施来避免，例如根据《信息和电子交易法》和《实施电子系统和交易的政府条例》中概述的联合国大会决议政策标准来增加计算机设备证券的安全性，其中之一是使用基于数字证书的数字签名。但是，如果公证员未能维护其订立和保存的契据中各方的安全和数据机密性，则可能与未履行第16条第(f)款中公证员的义务有关，即未对公证员订立的契据的所有内容保密。对公证员玩忽职守的行政处罚包括书面警告、临时解雇、名誉解雇或名誉解雇。如果证明公证员故意操纵或造成契约的损失或损害，使其符合《民法典》第1365条所规定的违法行为的要件，可以给予民事和刑事制裁。图1 .图1 .图1 .图1 .图1 .图1 .图1 .图1 .图1 .图1 .图1 .图1 .图1 .图1 .图1 .图1 .图1 .图1 .图1 .图1 .图1 .图1 .图1 .图蒙古纳坎方法的研究。Hasil penelitian ini mengunjukkan bahwa penyalahgunaan tanda tangan数字dapat dihindari dengan tindakan preventif yakni meningkatkan keamanan sekuritas perangkat komputer sesuai dengan standar kebijakan Resolusi Kongres从杨dituangkan dalam Undang-Undang Informasi丹Transaksi Elektronik舒达Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik salah satunya dengan penggunaan数字签名berdasarkan数字证书。Namun apabila noteris gagal menjaga keamanan an kerahasian an data para pihak dalam akta yang dibuat dandisimpannya, dapat dikaitkan dengan menjalankan kewajiban noteris dalam pasal 16 . (f) yakni merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat noteris。三县行政区划为:行政区划、行政区划、行政区划、行政区划、行政区划、行政区划。Apabila Notaris terbukti dengan sengaja memanipulasi atau menyebabkan hilang maupun rusaknya akta seingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum Perdata, dapat dikenakan sanksi Perdata dan pidana。
{"title":"Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta","authors":"Regina Natalie Theixar, Ni Ketut Supasti Dharmawan","doi":"10.24843/AC.2021.V06.I01.P01","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/AC.2021.V06.I01.P01","url":null,"abstract":"The purpose of this research is to examine notary’s roles and responsibilities regarding data security of the parties. This study uses normative legal research methods. The results of this study indicate that the misuse of digital signatures can be avoided by taking preventive measures, such as increasing the security of computer device securities in accordance with the UN Congress Resolution policy standards as outlined in the Information and Electronic Transaction Law and Government Regulations on the Implementation of Electronic Systems and Transactions, one of which is the use of digital signature based on digital certificate. However, if the notary fails to maintain the security and data confidentiality of the parties in the deed that they make and keep, it can be related to neglecting to carry out the Notary's obligations in article 16 letter (f), to keep everything about the Deed made by the Notary confidential. Administrative sanctions for notary negligence include written warnings, temporary dismissal, honorific dismissal, or dishonorable dismissal. If the Notary is proven to have deliberately manipulated or caused the loss or damage of the deed so that it fulfills the elements of an illegal act based on Article 1365 of the Civil Code, civil and criminal sanctions may be imposed. \u0000Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji peran dan tanggung jawab notaris berkaitan dengan keamanan data para pihak. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini mengunjukkan bahwa penyalahgunaan tanda tangan digital dapat dihindari dengan tindakan preventif yakni meningkatkan keamanan sekuritas perangkat komputer sesuai dengan standar kebijakan Resolusi Kongres PBB yang dituangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, salah satunya dengan penggunaan digital signature berdasarkan digital certificate. Namun apabila notaris gagal menjaga keamanan dan kerahasiaan data para pihak dalam akta yang dibuat dan disimpannya, dapat dikaitkan dengan lalai menjalankan kewajiban Notaris dalam pasal 16 huruf (f) yakni merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuat Notaris. Sanksi administratif atas kelalaian notaris berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Apabila Notaris terbukti dengan sengaja memanipulasi atau menyebabkan hilang maupun rusaknya akta sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana.","PeriodicalId":50867,"journal":{"name":"Advances in Computers","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84892192","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":4,"RegionCategory":"计算机科学","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-03-30DOI: 10.24843/AC.2021.V06.I01.P03
I. P. A. Jania, Dedy Priyanto I Made
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pendaftaran yang digunakan apabila pemilik obyek hak tanggungan tidak sesuai dengan debitur, dan keabsahan dari tanda tangan elektronik dalam sertifikat hak tanggungan elektronik. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan diberlakukanya Perkaban Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan melalui sistem HT el, menjawab permasalahan terkait kekosongan norma pada pendaftaran objek hak tanggungan yang berbeda nama atas nama debiturnya, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa objek hak tanggungan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal tersebut mengatur megenai segala objek hak tanggungan diatur dalam UUHT Nomor 4 tahun 1996. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penemuan hukum oleh Paul Scolthen. Dan menurut Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, menjelaskan bahwa memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila terpenuhinya dasar-dasar tersebut, dan dari sisi lain Perkaban No. 9 tahun 2019 tentang Pendaftaran HT yang dilakukan secara Elektronik, termuat di dalam Penjelasan Umum Pasal 1 Angka 11 yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang dibuat secara sistem el- yang memiliki fungsi sama dengan tanda tangan konvensional dan berisikan pemberitahuan yang melekat, berkaitan atas informasi elektronik lainya. Pemberitahuan tersebut digunakan sebagai bahan keaslian dan konfirmasi sebagaimana termuat di dalam UU ITE.
{"title":"Kedudukan Hukum Pemilik Jaminan dan Debitur dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Yang Terintergrasi Secara Elektronik","authors":"I. P. A. Jania, Dedy Priyanto I Made","doi":"10.24843/AC.2021.V06.I01.P03","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/AC.2021.V06.I01.P03","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pendaftaran yang digunakan apabila pemilik obyek hak tanggungan tidak sesuai dengan debitur, dan keabsahan dari tanda tangan elektronik dalam sertifikat hak tanggungan elektronik. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan diberlakukanya Perkaban Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan melalui sistem HT el, menjawab permasalahan terkait kekosongan norma pada pendaftaran objek hak tanggungan yang berbeda nama atas nama debiturnya, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa objek hak tanggungan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal tersebut mengatur megenai segala objek hak tanggungan diatur dalam UUHT Nomor 4 tahun 1996. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penemuan hukum oleh Paul Scolthen. Dan menurut Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, menjelaskan bahwa memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila terpenuhinya dasar-dasar tersebut, dan dari sisi lain Perkaban No. 9 tahun 2019 tentang Pendaftaran HT yang dilakukan secara Elektronik, termuat di dalam Penjelasan Umum Pasal 1 Angka 11 yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang dibuat secara sistem el- yang memiliki fungsi sama dengan tanda tangan konvensional dan berisikan pemberitahuan yang melekat, berkaitan atas informasi elektronik lainya. Pemberitahuan tersebut digunakan sebagai bahan keaslian dan konfirmasi sebagaimana termuat di dalam UU ITE.","PeriodicalId":50867,"journal":{"name":"Advances in Computers","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86680097","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":4,"RegionCategory":"计算机科学","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-03-30DOI: 10.24843/AC.2021.V06.I01.P04
N. Dewi, Made Gde Subha Karma Resen
This journal’s purpose is to understand the harmonization of authority arrangements for making auction minutes and to find out the evidentiary strength of auction minutes. This research uses normative legal research with an approach to the concept of law and legislation. Based on the lex special derogate legi generale principle, the authority to prepare auction minutes is based on Staatsblad No. 189 which was promulgated in 1908 concerning Vendu Reglement / VR (hereinafter referred to as Tender Regulations) which regulate the authority to make Minutes of Auction rests with the Auction Officer not the Notary Public. Although a Notary Public can be appointed as Class II Auction Officer according to Article 7 the Vendue Intructie in Indonesian is called an auction instruction Jo. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 175 / PMK.06 / 2010 concerning Class II Auction Officers (hereinafter referred to as PMK Class II Auction Officers), however this authority is given the capacity of a Notary as Class II Auction Officer and not the capacity as a Notary. The power of proof of the auction minutes according to Article 1868 of the Criminal Code, the minutes of auction fulfilling the three elements of the deed must be made by a General Official, the deed is determined by law and the General Official who makes it must be authorized to make the deed so that it is said that the Minutes of Auction are authentic deeds having the power of proof that perfect. Tujuan jurnal ini yaitu untuk memahmi harmonisasi pengaturan kewenangan Pembuatan Risalah Lelang dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian risalah lelang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep hukum dan perundang-undangan. Berdasarkan asas lex special derogate legi generale pengaturan kewenangan Pembuatan Risalah Lelang adalah berdasarkan Staatsblad No. 189 yang diundangkan pada tahun 1908 tentang Vendu Reglement/VR (selanjutnya disebut Peraturan Lelang) yang mengatur kewenangan membuat Risalah Lelang terdapat pada Pejabat Lelang bukan pada Notaris. Walaupun Notaris dapat diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II menurut Pasal 7 Vendue Intructie dalam bahasa Indonesia disebut Intruksi lelang Jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II (selanjutnya disebut PMK Pejabat Lelang Kelas II), namun wewenang itu diberikan kapasitas Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dan bukan kapasitasnya sebagai Notaris. Kekuatan pembuktian risalah lelang menurut Pasal 1868 KUHPer, Risalah lelang memenuhi ketiga unsur akta itu harus dibuat seorang Pejabat Umum, akta itu ditentukan oleh undang-undang dan Pejabat Umum yang membuat harus berwenang membuat akta tersebut sehingga dikatakan Risalah Lelang merupakan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
本刊的目的在于了解拍卖纪要编制的权力安排的协调性，并找出拍卖纪要的证据力度。本研究使用规范的法律研究与方法的法律和立法的概念。根据“特别法克减一般法律”原则，编制拍卖纪要的权力是基于1908年颁布的第189号《Vendu Regulations / VR条例》(以下简称《招标条例》)，该条例规定，编制拍卖纪要的权力属于拍卖官员，而不是公证人。虽然根据第7条，公证人可以被任命为第二类拍卖官，但在印度尼西亚，拍卖指示被称为拍卖指示Jo。印度尼西亚共和国财政部长第175 / PMK.06 / 2010号关于II级拍卖官员(以下简称PMK II级拍卖官员)的法规，但该授权授予II级拍卖官员公证员的身份，而不是公证员的身份。根据《刑法》第1868条的规定，符合契约三个要素的拍卖记录必须由总干事制作，契约由法律确定，制作该契约的总干事必须被授权制作该契约，因此，拍卖记录是具有完整证明力的真实契约。土媒学报，土媒学报，土媒学报，土媒学报，土媒学报，土媒学报，土媒学报，土媒学报，土媒学报，土媒学报Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum normatiatim dengan pendekatan konsep hukum dan perundang-undangan。马来西亚国民警卫队(马来西亚国民警卫队)，马来西亚国民警卫队(马来西亚国民警卫队)，马来西亚国民警卫队(马来西亚国民警卫队)，马来西亚国民警卫队(马来西亚国民警卫队)，马来西亚国民警卫队(马来西亚国民警卫队)，马来西亚国民警卫队。Walaupun Notaris dapat diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II menurut Pasal 7 Vendue介绍印度尼西亚语，但Intruksi Lelang Jo。印度尼西亚基安共和国Peraturan Menteri keangan republic Indonesia noor 175/PMK。06/2010 tentanjutnya disebut PMK Pejabat Lelang Kelas II, namun wewenang itu diberikan kapasitas noteris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dan bukan kapasitasnya sebagai noteris。Kekuatan pembuktian risalah lbuktian menuut Pasal 1868 KUHPer, risalah lbukang memenhi ketiga unsur akitu harus diorang Pejabat Umum, akititi ditentukan oleh undang-undang dan Pejabat umumang memus berwenang memus berunang, akitang undang-undang dan Pejabat umumang memus berwenang memus teresingga dikatakan risalah leangmerupakan akittika memiliki Kekuatan pembuktian yang sempurna。
{"title":"Harmonisasi Kewenangan Pembuatan Risalah Lelang Antara Notaris Dengan Pejabat Lelang","authors":"N. Dewi, Made Gde Subha Karma Resen","doi":"10.24843/AC.2021.V06.I01.P04","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/AC.2021.V06.I01.P04","url":null,"abstract":"This journal’s purpose is to understand the harmonization of authority arrangements for making auction minutes and to find out the evidentiary strength of auction minutes. This research uses normative legal research with an approach to the concept of law and legislation. Based on the lex special derogate legi generale principle, the authority to prepare auction minutes is based on Staatsblad No. 189 which was promulgated in 1908 concerning Vendu Reglement / VR (hereinafter referred to as Tender Regulations) which regulate the authority to make Minutes of Auction rests with the Auction Officer not the Notary Public. Although a Notary Public can be appointed as Class II Auction Officer according to Article 7 the Vendue Intructie in Indonesian is called an auction instruction Jo. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 175 / PMK.06 / 2010 concerning Class II Auction Officers (hereinafter referred to as PMK Class II Auction Officers), however this authority is given the capacity of a Notary as Class II Auction Officer and not the capacity as a Notary. The power of proof of the auction minutes according to Article 1868 of the Criminal Code, the minutes of auction fulfilling the three elements of the deed must be made by a General Official, the deed is determined by law and the General Official who makes it must be authorized to make the deed so that it is said that the Minutes of Auction are authentic deeds having the power of proof that perfect. \u0000 \u0000Tujuan jurnal ini yaitu untuk memahmi harmonisasi pengaturan kewenangan Pembuatan Risalah Lelang dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian risalah lelang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep hukum dan perundang-undangan. Berdasarkan asas lex special derogate legi generale pengaturan kewenangan Pembuatan Risalah Lelang adalah berdasarkan Staatsblad No. 189 yang diundangkan pada tahun 1908 tentang Vendu Reglement/VR (selanjutnya disebut Peraturan Lelang) yang mengatur kewenangan membuat Risalah Lelang terdapat pada Pejabat Lelang bukan pada Notaris. Walaupun Notaris dapat diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II menurut Pasal 7 Vendue Intructie dalam bahasa Indonesia disebut Intruksi lelang Jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II (selanjutnya disebut PMK Pejabat Lelang Kelas II), namun wewenang itu diberikan kapasitas Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dan bukan kapasitasnya sebagai Notaris. Kekuatan pembuktian risalah lelang menurut Pasal 1868 KUHPer, Risalah lelang memenuhi ketiga unsur akta itu harus dibuat seorang Pejabat Umum, akta itu ditentukan oleh undang-undang dan Pejabat Umum yang membuat harus berwenang membuat akta tersebut sehingga dikatakan Risalah Lelang merupakan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.","PeriodicalId":50867,"journal":{"name":"Advances in Computers","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76467116","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":4,"RegionCategory":"计算机科学","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-03-30DOI: 10.24843/AC.2021.V06.I01.P05
Kadek Diyah Permatasari, I. Suyatna
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian Notaris terhadap penghadap yang menggunakan identitas palsu serta tanggungjawab Notaris terhadap penggunaan identitias palsu oleh penghadap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris dalam menghadapi penghadap yang menggunakan identitas palsu dapat berupa tindakan memverifikasi secara cermat data subjek dan objek terhadap identitas penghadap dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP), akan tetapi dikarenakan hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) maka terhadap Notaris yang tidak melakukan verifikasi secara cermat data subjek dan objek terhadap identitas penghadap dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atau dengan kata lain tidak dapat dikenakan sanksi.
{"title":"Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Otentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu","authors":"Kadek Diyah Permatasari, I. Suyatna","doi":"10.24843/AC.2021.V06.I01.P05","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/AC.2021.V06.I01.P05","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian Notaris terhadap penghadap yang menggunakan identitas palsu serta tanggungjawab Notaris terhadap penggunaan identitias palsu oleh penghadap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris dalam menghadapi penghadap yang menggunakan identitas palsu dapat berupa tindakan memverifikasi secara cermat data subjek dan objek terhadap identitas penghadap dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP), akan tetapi dikarenakan hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) maka terhadap Notaris yang tidak melakukan verifikasi secara cermat data subjek dan objek terhadap identitas penghadap dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atau dengan kata lain tidak dapat dikenakan sanksi.","PeriodicalId":50867,"journal":{"name":"Advances in Computers","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90544625","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":4,"RegionCategory":"计算机科学","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
2021 es un año en el que, mientras la pandemia de COVID-19 sigue impactando en todos los ámbitos del día a día, se abre un nuevo ciclo electoral en América Latina cargado de citas con las urnas. Entre ellas, se pueden destacar las elecciones constituyentes en Chile durante el mes de abril, junto con presidenciales en Ecuador, Perú, Chile, Honduras, Nicaragua, sin perder de vista las legislativas, no coincidentes con presidenciales, en El Salvador, Argentina y México, además de otras elecciones regionales y locales.
{"title":"Democracias en disputa: elementos para el debate desde el ¨malestar en la democracia\" en América Latina","authors":"Francisco J. Verdes-Montenegro","doi":"10.33960/AC_11.2021","DOIUrl":"https://doi.org/10.33960/AC_11.2021","url":null,"abstract":"2021 es un año en el que, mientras la pandemia de COVID-19 sigue impactando en todos los ámbitos del día a día, se abre un nuevo ciclo electoral en América Latina cargado de citas con las urnas. Entre ellas, se pueden destacar las elecciones constituyentes en Chile durante el mes de abril, junto con presidenciales en Ecuador, Perú, Chile, Honduras, Nicaragua, sin perder de vista las legislativas, no coincidentes con presidenciales, en El Salvador, Argentina y México, además de otras elecciones regionales y locales.","PeriodicalId":50867,"journal":{"name":"Advances in Computers","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87968488","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":4,"RegionCategory":"计算机科学","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Cuba 2021: Reto sanitario, reforma económica y relaciones con Estados Unidos","authors":"Arturo López-Levy","doi":"10.33960/AC_10.2021","DOIUrl":"https://doi.org/10.33960/AC_10.2021","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":50867,"journal":{"name":"Advances in Computers","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90293800","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":4,"RegionCategory":"计算机科学","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The health crisis provoked by COVID-19 has put at risk the exercise of certain fundamental rights; among them, especially the right to demonstrate whose exercise requires, by definition, the presence of several people at a given time and place, which would seem to contravene basic protection measures against the pandemic. The balance between the measures taken to combat the disease and the regular exercise of fundamental rights is the challenge facing all the actors involved: public authorities, judges and courts, the Constitutional Court and the European Court of Human Rights.
{"title":"Derecho de manifestación en tiempos de pandemia","authors":"C. O. Carballo","doi":"10.36402/AC.V15I2.4702","DOIUrl":"https://doi.org/10.36402/AC.V15I2.4702","url":null,"abstract":"The health crisis provoked by COVID-19 has put at risk the exercise of certain fundamental rights; among them, especially the right to demonstrate whose exercise requires, by definition, the presence of several people at a given time and place, which would seem to contravene basic protection measures against the pandemic. The balance between the measures taken to combat the disease and the regular exercise of fundamental rights is the challenge facing all the actors involved: public authorities, judges and courts, the Constitutional Court and the European Court of Human Rights.","PeriodicalId":50867,"journal":{"name":"Advances in Computers","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78702509","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":4,"RegionCategory":"计算机科学","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
COVID-19 has caused an unprecedent crisis in the European Union, with Spain being one of the countries most affected. To address the economic crisis resulting from the pandemic, last May the European Commission proposed the creation of the Next Generation EU program, which will distribute 750,000 million euros among the Member States. Spain could receive close to 150,000 million euros, of which 74,200 million euros would be non-refundable funds. It is foreseeable that with the transfers alone the indirect positive impact on GDP could range between 1.2 and 2.4 percentage points, although the final result will depend on the capacity to absorb and execute the funds and the implementation of structural reforms that increase potential output.
{"title":"Impacto del programa Next Generation EU en España:","authors":"Santiago Calvo López","doi":"10.36402/AC.V15I2.4616","DOIUrl":"https://doi.org/10.36402/AC.V15I2.4616","url":null,"abstract":"COVID-19 has caused an unprecedent crisis in the European Union, with Spain being one of the countries most affected. To address the economic crisis resulting from the pandemic, last May the European Commission proposed the creation of the Next Generation EU program, which will distribute 750,000 million euros among the Member States. Spain could receive close to 150,000 million euros, of which 74,200 million euros would be non-refundable funds. It is foreseeable that with the transfers alone the indirect positive impact on GDP could range between 1.2 and 2.4 percentage points, although the final result will depend on the capacity to absorb and execute the funds and the implementation of structural reforms that increase potential output.","PeriodicalId":50867,"journal":{"name":"Advances in Computers","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89098231","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":4,"RegionCategory":"计算机科学","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The dictatorship is a taboo in liberal-positivist regimes. In these regimes, the word «dictatorship» is only used to name the political enemy. However, this vulgarization of the word dictatorship does not allow to understand the dictatorship as legal institution. In this paper, we analyze the dictatorship in its legal dimension in relation with COVID-19 pandemic and its possible framing in the Spanish Constitution of 1978 in exceptional situations. We use the Carl Schmitt’s typology and the different between commissarial dictatorship and sovereign dictatorship.
{"title":"La dictadura y la Constitución española de 1978","authors":"Francisco Vila Conde","doi":"10.36402/AC.V15I2.4699","DOIUrl":"https://doi.org/10.36402/AC.V15I2.4699","url":null,"abstract":"The dictatorship is a taboo in liberal-positivist regimes. In these regimes, the word «dictatorship» is only used to name the political enemy. However, this vulgarization of the word dictatorship does not allow to understand the dictatorship as legal institution. In this paper, we analyze the dictatorship in its legal dimension in relation with COVID-19 pandemic and its possible framing in the Spanish Constitution of 1978 in exceptional situations. We use the Carl Schmitt’s typology and the different between commissarial dictatorship and sovereign dictatorship.","PeriodicalId":50867,"journal":{"name":"Advances in Computers","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78195329","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":4,"RegionCategory":"计算机科学","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Less permeable to the technological revolution than private companies, the Public Administrations have accused the onslaught of the COVID-19 pandemic with an insufficient regulation. Since the spread of SARS-CoV-2 made social distancing the measure of containment par excellence, the need for a legal framework capable of supporting a flexible migration towards non-presential modalities of service provision has become evident. In search of due legal security, the state and autonomous community legislators have embarked on a reformist path aimed at providing a full response to the economic needs derived from the pandemic, but also at creating the regulatory corpus within which the definitive transition to digital administration will be staged.
{"title":"La regulación del teletrabajo en las administraciones públicas; en particular, la incidencia de la pandemia de la COVID-19","authors":"Alicia Villalba Sánchez","doi":"10.36402/AC.V15I2.4640","DOIUrl":"https://doi.org/10.36402/AC.V15I2.4640","url":null,"abstract":"Less permeable to the technological revolution than private companies, the Public Administrations have accused the onslaught of the COVID-19 pandemic with an insufficient regulation. Since the spread of SARS-CoV-2 made social distancing the measure of containment par excellence, the need for a legal framework capable of supporting a flexible migration towards non-presential modalities of service provision has become evident. In search of due legal security, the state and autonomous community legislators have embarked on a reformist path aimed at providing a full response to the economic needs derived from the pandemic, but also at creating the regulatory corpus within which the definitive transition to digital administration will be staged.","PeriodicalId":50867,"journal":{"name":"Advances in Computers","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83388134","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":4,"RegionCategory":"计算机科学","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：