Pub Date : 2019-09-12DOI: 10.25041/CEPALO.V2NO2.1764
Eka Intan Kumala Putri
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk memastikan pelaksanaan terjaminnya hak anak-anak, tak terkecuali juga hak anak-anak sebagai seorang anak pidana begal. Pembegalan merupakan kejahatan dan penyimpangan dalam masyarakat yang juga melanggar norma sosial, dimanapun serta dilakukan oleh siapapun. Seringkali terdengar bahwa masih adanya keluhan dari keluarga dan narapidana anak terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan hak hak anak pidana begal di “Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)”, bahkan anak pidana juga rentan mengalami kekerasan dari temannya sesama anak pidana. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris serta yuridis normatif. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dan primer, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan hak-hak anak sebagai anak pidana begal di LPKA Klas II Bandar Lampung, mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta berpedoman pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dari 13 (tiga belas) hak-hak anak sebagai anak pidana begal, ada 11 (sebelas) hak anak pidana begal yang sudah terlaksana meskipun belum sempurna. Akan tetapi masih ada kendala yaitu faktor penghambat dari masyarakat dan aparat penegak hukum, yakni tidak ada kepedulian keluarga terhadap anak pidana begal, dalam hal kesehatan, pendidikan, serta pembinaannya, adapun pembinaan anak pidana begal dipasrahkan sepenuhnya kepada petugas di LPKA, serta kurangnya koordinasi antara Instansi terkait yaitu Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
{"title":"Begal Anak; Pemenuhan Hak dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandar Lampung","authors":"Eka Intan Kumala Putri","doi":"10.25041/CEPALO.V2NO2.1764","DOIUrl":"https://doi.org/10.25041/CEPALO.V2NO2.1764","url":null,"abstract":"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk memastikan pelaksanaan terjaminnya hak anak-anak, tak terkecuali juga hak anak-anak sebagai seorang anak pidana begal. Pembegalan merupakan kejahatan dan penyimpangan dalam masyarakat yang juga melanggar norma sosial, dimanapun serta dilakukan oleh siapapun. Seringkali terdengar bahwa masih adanya keluhan dari keluarga dan narapidana anak terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan hak hak anak pidana begal di “Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)”, bahkan anak pidana juga rentan mengalami kekerasan dari temannya sesama anak pidana. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris serta yuridis normatif. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dan primer, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan hak-hak anak sebagai anak pidana begal di LPKA Klas II Bandar Lampung, mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta berpedoman pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dari 13 (tiga belas) hak-hak anak sebagai anak pidana begal, ada 11 (sebelas) hak anak pidana begal yang sudah terlaksana meskipun belum sempurna. Akan tetapi masih ada kendala yaitu faktor penghambat dari masyarakat dan aparat penegak hukum, yakni tidak ada kepedulian keluarga terhadap anak pidana begal, dalam hal kesehatan, pendidikan, serta pembinaannya, adapun pembinaan anak pidana begal dipasrahkan sepenuhnya kepada petugas di LPKA, serta kurangnya koordinasi antara Instansi terkait yaitu Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).","PeriodicalId":52705,"journal":{"name":"Cepalo","volume":"58 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86119151","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-12DOI: 10.25041/cepalo.v1no1.1753
Defi Fitri Agustiani, F. Sumarja, B. Budiyono
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas memerlukan SDM kesehatan sebagai penggerak utama. Kurangnya jumlah SDM kesehatan di puskesmas disebabkan sistem perencanaan, pengadaan dan penempatan masih perlu diperbaiki. Permasalahan: 1) Bagaimanakah perencanaan, pengadaan dan penempatan SDM kesehatan di Puskesmas Kota Metro menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2) Bagaimanakah implementasi peraturan tentang SDM kesehatan di Puskesmas Kota Metro dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris untuk mengkaji pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan penempatan SDM kesehatan puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perencanaan, pengadaan dan penempatan SDM kesehatan tidak memberikan arahan secara jelas dan lengkap, sehingga proses penempatan SDM kesehatan tidak sesuai dengan perencanaan SDM kesehatan dan tenaga non kesehatan. Pengadaan dan penempatan SDM di Kota Metro belum sesuai pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan pada Pasal 24 UU No.36 Tahun 2014. Kebutuhan SDM kesehatan Puskesmas Kota Metro dicukupi dengan meningkatkan sarana kesehatan puskesmas, meningkatkan kompetensi dengan pendidikan dan pelatihan (Pasal 9 Ayat (1) UU No.36 Tahun 2014), merancang peraturan daerah, menempatkan SDM kesehatan top down planning dan botom up planning. Kendala: kurang dukungan dalam pengembangan SDM kesehatan, jumlah SDM kesehatan kurang dari standar, kurang sinkron antara perencanaan, pengadaan dan penempatan SDM kesehatan. Kata Kunci: Peraturan, Perencanaan, Pengadaan, Penempatan, SDM Kesehatan.
puskesmas的卫生保健安排需要健康人员作为主要驱动力。由于计划、采购和安置制度仍需要改善，因此普斯基马斯缺乏卫生保健人员。问题:1)根据现行法律规定，在Metro Puskesmas镇规划、采购和安置卫生人员的情况如何?2)地铁Puskesmas的卫生资源条例是如何实施的，以提高公共卫生水平?本研究采用规范性和经验方法来研究儿童健康护理人员的规划、采购和安置工作。研究结果表明，健康人员的规划、采购和安置缺乏明确和完整的方向，因此卫生人员的安置过程不符合非卫生人员和保健人员的规划。2014年《地铁城市采购与人力资源分配》(p . p . p . p。地铁城市的医疗保健需求可以通过改善医疗保健设施、改善教育和培训能力(2014年第9节(1节)、制定地区法规、将卫生人员置于最高层计划和botom up计划中。障碍:缺乏对人力资源发展的支持，健康资源的数量低于标准，缺乏计划、采购和安置保健人员之间的同步。关键词:规则、计划、采购、安置、医疗资源。
{"title":"Aspek Hukum Perencanaan, Pengadaan dan Penempatan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas Kota Metro","authors":"Defi Fitri Agustiani, F. Sumarja, B. Budiyono","doi":"10.25041/cepalo.v1no1.1753","DOIUrl":"https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1753","url":null,"abstract":"Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas memerlukan SDM kesehatan sebagai penggerak utama. Kurangnya jumlah SDM kesehatan di puskesmas disebabkan sistem perencanaan, pengadaan dan penempatan masih perlu diperbaiki. Permasalahan: 1) Bagaimanakah perencanaan, pengadaan dan penempatan SDM kesehatan di Puskesmas Kota Metro menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2) Bagaimanakah implementasi peraturan tentang SDM kesehatan di Puskesmas Kota Metro dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris untuk mengkaji pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan penempatan SDM kesehatan puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perencanaan, pengadaan dan penempatan SDM kesehatan tidak memberikan arahan secara jelas dan lengkap, sehingga proses penempatan SDM kesehatan tidak sesuai dengan perencanaan SDM kesehatan dan tenaga non kesehatan. Pengadaan dan penempatan SDM di Kota Metro belum sesuai pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan pada Pasal 24 UU No.36 Tahun 2014. Kebutuhan SDM kesehatan Puskesmas Kota Metro dicukupi dengan meningkatkan sarana kesehatan puskesmas, meningkatkan kompetensi dengan pendidikan dan pelatihan (Pasal 9 Ayat (1) UU No.36 Tahun 2014), merancang peraturan daerah, menempatkan SDM kesehatan top down planning dan botom up planning. Kendala: kurang dukungan dalam pengembangan SDM kesehatan, jumlah SDM kesehatan kurang dari standar, kurang sinkron antara perencanaan, pengadaan dan penempatan SDM kesehatan. Kata Kunci: Peraturan, Perencanaan, Pengadaan, Penempatan, SDM Kesehatan.","PeriodicalId":52705,"journal":{"name":"Cepalo","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87646125","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-12DOI: 10.25041/CEPALO.V2NO1.1763
Yulfrina Andriani
Pada dasarnya rumah sakit adalah organisasi yang kompleks karena mengatur seluruh kegiatan dan kebijakan yang didalamnya terdapat berbagai macam profesi dengan tugas dan responsibilitas yang berbeda namun memiliki hubungan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di bidang kesehatan. Sebuah rumah sakit memerlukan suatu pedoman sebagai acuan dalam penyelenggaraan rumah sakit dan juga memiliki tujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan di rumah sakit. Peraturan tersebut adalah hospital bylaws. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran hospital bylaws didalam sebuah rumah sakit, apa saja aspek hukum keperdataan yang harus ada didalam sebuah hospital bylaws dan apakah keberadaan hospital bylaws ini sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik, pemimpin utama rumah sakit dan pegawai medis. Penelitian ini dilakukan dengan melalui pendekatan yuridis normatif serta ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris. Data-data didapat melalui studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitan menunjukkan bahwa eksistensi hospital bylaws rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah masih belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 772 Tahun 2002, tidak semua aspek hukum keperdataan termuat di dalam hospital bylaws, rumah sakit masih mengganggap bahwa hospital bylaws belum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pemimpin utama rumah sakit, pegawai medis bahkan pemilik.
{"title":"Pengaturan dan Implementasi Hospital Bylaws di Provinsi Lampung (Studi pada Rumah Sakit di Kabupaten Lampung Tengah)","authors":"Yulfrina Andriani","doi":"10.25041/CEPALO.V2NO1.1763","DOIUrl":"https://doi.org/10.25041/CEPALO.V2NO1.1763","url":null,"abstract":"Pada dasarnya rumah sakit adalah organisasi yang kompleks karena mengatur seluruh kegiatan dan kebijakan yang didalamnya terdapat berbagai macam profesi dengan tugas dan responsibilitas yang berbeda namun memiliki hubungan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di bidang kesehatan. Sebuah rumah sakit memerlukan suatu pedoman sebagai acuan dalam penyelenggaraan rumah sakit dan juga memiliki tujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan di rumah sakit. Peraturan tersebut adalah hospital bylaws. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran hospital bylaws didalam sebuah rumah sakit, apa saja aspek hukum keperdataan yang harus ada didalam sebuah hospital bylaws dan apakah keberadaan hospital bylaws ini sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik, pemimpin utama rumah sakit dan pegawai medis. Penelitian ini dilakukan dengan melalui pendekatan yuridis normatif serta ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris. Data-data didapat melalui studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitan menunjukkan bahwa eksistensi hospital bylaws rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah masih belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 772 Tahun 2002, tidak semua aspek hukum keperdataan termuat di dalam hospital bylaws, rumah sakit masih mengganggap bahwa hospital bylaws belum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pemimpin utama rumah sakit, pegawai medis bahkan pemilik. ","PeriodicalId":52705,"journal":{"name":"Cepalo","volume":"57 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88635148","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-12DOI: 10.25041/CEPALO.V2NO2.1769
Yayan Indriana
Problematika sistem penegakan hukum dan sanksi untuk tindak pidana korupsi tidaklah cukup hanya penjatuhan sanksi pidana penjara saja melainkan juga harus dilakukan upaya pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kajian hukum terhadap pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindakan korupsi dan mengapa terdapat penyebab penghambat dalam pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. Penulisan ini bertujuan agar masyarakat mengetahui cara pengembalian ganti rugi yang disebabkan oleh pelaku korupsi, sehingga menjadi gambaran agar masyarakat lainnya tidak terjerumus dalam tindak pidana korupsi. Dalam penulusan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif di mana penelitian ini berfokus pada pengolahan data bersumber dari buku dan data-data yang didapatkan secara tidak langsung atau tanpa observasi Ke lapangan.
{"title":"Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi","authors":"Yayan Indriana","doi":"10.25041/CEPALO.V2NO2.1769","DOIUrl":"https://doi.org/10.25041/CEPALO.V2NO2.1769","url":null,"abstract":"Problematika sistem penegakan hukum dan sanksi untuk tindak pidana korupsi tidaklah cukup hanya penjatuhan sanksi pidana penjara saja melainkan juga harus dilakukan upaya pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kajian hukum terhadap pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindakan korupsi dan mengapa terdapat penyebab penghambat dalam pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. Penulisan ini bertujuan agar masyarakat mengetahui cara pengembalian ganti rugi yang disebabkan oleh pelaku korupsi, sehingga menjadi gambaran agar masyarakat lainnya tidak terjerumus dalam tindak pidana korupsi. Dalam penulusan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif di mana penelitian ini berfokus pada pengolahan data bersumber dari buku dan data-data yang didapatkan secara tidak langsung atau tanpa observasi Ke lapangan. ","PeriodicalId":52705,"journal":{"name":"Cepalo","volume":"40 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"72882919","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-12DOI: 10.25041/CEPALO.V2NO1.1758
Abdul Muthalib Tahar, S. Prasetyawati
Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) merupakan salah satu pilar dari dua pilar lainnya yang dihasilkan oleh KTT ASEAN pada Oktober 2003 di Bali. Pada KTT ASEAN ke-12 para pemimpin menguatkan komitmen untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 agar sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan Bali Concord II, dan sekaligus menandatangani Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015. Untuk mewujudkan pembentukan KEA perlu menyusun suatu cetak biru (blueprint) atau disebut Deklarasi Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN. Terdapat empat karakteristik dalam Blueprint, di mana karakteristik kedua dalam Cetak Biru KEA, yaitu menciptakan ASEAN sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi di bidang ekonomi (Kawasan Ekonomi yang Kompetitif). Guna merealisasikan hal tersebut Cetak Biru menetapkan ketentuan tentang Kebijakan Persaingan Usaha yang pada tahun 2010 pedoman ini berhasil dirumuskan dan dinamakan Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guidelines). Dengan adanya Regional Guidelines ini maka Negara-negara anggota ASEAN harus menyesuaikan perundang-undangan persaingan nasionalnya. Dari tiga negara anggota ASEAN yang diteliti (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) berdasarkan indikator dalam penyusunan undang-undang persaingan, untuk Indonesia masih ada enam indikator yang belum sesuai (harmonis), sedangkan untuk Malaysia dan Singapura masing-masing masih ada dua indikator yang belum sesuai(harmonis). Dalam penulisan ini digunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dan studi komparasi. Penelitian ini menggunakan sumber data dari literatur, artikel dan situs-situs internet.
{"title":"Kajian Harmonisasi Hukum Persaingan Tiga Negara Anggota Asean Berdasarkan the Asean Regional Guidelines on Competition Policy","authors":"Abdul Muthalib Tahar, S. Prasetyawati","doi":"10.25041/CEPALO.V2NO1.1758","DOIUrl":"https://doi.org/10.25041/CEPALO.V2NO1.1758","url":null,"abstract":"Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) merupakan salah satu pilar dari dua pilar lainnya yang dihasilkan oleh KTT ASEAN pada Oktober 2003 di Bali. Pada KTT ASEAN ke-12 para pemimpin menguatkan komitmen untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 agar sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan Bali Concord II, dan sekaligus menandatangani Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015. Untuk mewujudkan pembentukan KEA perlu menyusun suatu cetak biru (blueprint) atau disebut Deklarasi Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN. Terdapat empat karakteristik dalam Blueprint, di mana karakteristik kedua dalam Cetak Biru KEA, yaitu menciptakan ASEAN sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi di bidang ekonomi (Kawasan Ekonomi yang Kompetitif). Guna merealisasikan hal tersebut Cetak Biru menetapkan ketentuan tentang Kebijakan Persaingan Usaha yang pada tahun 2010 pedoman ini berhasil dirumuskan dan dinamakan Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guidelines). Dengan adanya Regional Guidelines ini maka Negara-negara anggota ASEAN harus menyesuaikan perundang-undangan persaingan nasionalnya. Dari tiga negara anggota ASEAN yang diteliti (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) berdasarkan indikator dalam penyusunan undang-undang persaingan, untuk Indonesia masih ada enam indikator yang belum sesuai (harmonis), sedangkan untuk Malaysia dan Singapura masing-masing masih ada dua indikator yang belum sesuai(harmonis). Dalam penulisan ini digunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dan studi komparasi. Penelitian ini menggunakan sumber data dari literatur, artikel dan situs-situs internet. ","PeriodicalId":52705,"journal":{"name":"Cepalo","volume":"13 38 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90865328","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-12DOI: 10.25041/CEPALO.V2NO2.1767
Putu Diana Putri
Bidan adalah wanita yang telah berhasil menempuh sekolah bidan yang sudah terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan. Profesionalitas bidan memiliki tiga kerja utama, yaitu melayani kesembuhan wanita hamil, melayani kesehatan anak, dan melayani kesehatan reproduksi wanita dan KB. Tetapi didalam praktik dijumpai sejumlah yang melakukan kegiatan diluar diluar ketiga fungsi utamanya yang mengandung zat antioksidan, utamanya berupa vitamin C dosis tinggi (1000 s/d 4000mg) yang dicampur dengan glutation (600mg). Banyak juga yang menambahkan plasenta, baik yang berasal dari manusia maupun hewan, yang halal (sapi) atau haram (babi). Campuran zat tersebut disuntikan ke pembuluh darah yang ada di , otot tangan atau lengan.Bahkan ada pula yang disuntikan melalui wajah pasien. Praktik penyimpangan ini, jelas tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan fungsi utama bidan. Namun dalam kenyataan sehari-hari praktik illegal ini terus berlangsung. Penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dari sisi sosiologis, apakah dengan berpedoman pada pertanyaan: apakah mendorong praktek ini dilakukan oleh seorang bidan, dan tidak menghukum apakah terjadi praktek inilah kami.
{"title":"Kajian Sosiologis Penyimpangan Tindakan Suntik Pemutih Kulit yang Dilakukan oleh Tenaga Kebidanan","authors":"Putu Diana Putri","doi":"10.25041/CEPALO.V2NO2.1767","DOIUrl":"https://doi.org/10.25041/CEPALO.V2NO2.1767","url":null,"abstract":"Bidan adalah wanita yang telah berhasil menempuh sekolah bidan yang sudah terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan. Profesionalitas bidan memiliki tiga kerja utama, yaitu melayani kesembuhan wanita hamil, melayani kesehatan anak, dan melayani kesehatan reproduksi wanita dan KB. Tetapi didalam praktik dijumpai sejumlah yang melakukan kegiatan diluar diluar ketiga fungsi utamanya yang mengandung zat antioksidan, utamanya berupa vitamin C dosis tinggi (1000 s/d 4000mg) yang dicampur dengan glutation (600mg). Banyak juga yang menambahkan plasenta, baik yang berasal dari manusia maupun hewan, yang halal (sapi) atau haram (babi). Campuran zat tersebut disuntikan ke pembuluh darah yang ada di , otot tangan atau lengan.Bahkan ada pula yang disuntikan melalui wajah pasien. Praktik penyimpangan ini, jelas tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan fungsi utama bidan. Namun dalam kenyataan sehari-hari praktik illegal ini terus berlangsung. Penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dari sisi sosiologis, apakah dengan berpedoman pada pertanyaan: apakah mendorong praktek ini dilakukan oleh seorang bidan, dan tidak menghukum apakah terjadi praktek inilah kami. ","PeriodicalId":52705,"journal":{"name":"Cepalo","volume":"3 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86418149","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-12DOI: 10.25041/cepalo.v1no1.1751
Rivaldo Valini
Eksistensi CCTV pada pembuktian perkara tindak pidana umum adalah dapat menjadi alat bukti yang sah apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang diitetapkan berdasarkan undang-undang. CCTV dijadikan alat bukti dalam Hukum Pidana Indonesia merupakan suatu kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Dalam Hukum Pidana Indonesia, penggunaan CCTV sebagai alat bukti termasuk dalam kebijakan dengan Sarana Non Penal yang merupakan suatu cara yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi belum adanya pengaturan dalam KUHAP. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal, merupakan tindakan nyata aparat penegak hukum, khususnya setelah diberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU- XIV/2016. Kata Kunci: Eksistensi CCTV, Pembuktian, Pidana Umum
{"title":"Analisis Eksistensi Closed Circuit Television (CCTV) Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum","authors":"Rivaldo Valini","doi":"10.25041/cepalo.v1no1.1751","DOIUrl":"https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1751","url":null,"abstract":"Eksistensi CCTV pada pembuktian perkara tindak pidana umum adalah dapat menjadi alat bukti yang sah apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang diitetapkan berdasarkan undang-undang. CCTV dijadikan alat bukti dalam Hukum Pidana Indonesia merupakan suatu kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Dalam Hukum Pidana Indonesia, penggunaan CCTV sebagai alat bukti termasuk dalam kebijakan dengan Sarana Non Penal yang merupakan suatu cara yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi belum adanya pengaturan dalam KUHAP. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal, merupakan tindakan nyata aparat penegak hukum, khususnya setelah diberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU- XIV/2016. Kata Kunci: Eksistensi CCTV, Pembuktian, Pidana Umum","PeriodicalId":52705,"journal":{"name":"Cepalo","volume":"50 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73563299","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-12DOI: 10.25041/CEPALO.V2NO2.1768
Rilda Murniati
Bentuk usaha bukan badan hukum diatur dalam KUHD yaitu: firma dan CV yang memiliki hubungan komplementer yang harus menanggung tanggung jawab secara bersama-sama atas kerugian pada pihak lain secara pribadi dan bersifat keseluruhan. Permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam hal sekutu komplementer tidak menimbulkan perjanjian kawin (pisah harta) sebelum perkawinan atau saat perkawinan berakibat hukum bagi harta bersama perkawinan. Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat untuk menjalankan kegiatan usaha dari bentuk usaha bukan badan hukum. Untuk itu, perlu diketahui bagaimana pengaturan asas tanggung renteng pada bentuk usaha bukan badan hukum dan dalam hal pengusaha mengelola perusahaan dan melangsungkan perjanjian dengan pihak lainnya hingga terjadi wanprestasi dan bahkan berakibat dipailitkan sehingga harta bersama perkawinan dapat ikut digunakan untuk melunasi utang perusahaan. Hal ini dapat terjadi jika, terbukti tidak adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelumnya terhadap sekutu kompelementer tersebut sehingga istri/suami dapat turut digugat untuk dimintakan pertanggungjawaban dalam terjadi wanprestasi akibat perbuatan sekutu kompelementer untuk kepentingan perusahaan bukan badan hukum. Dengan adanya pembaruan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 sebagai judicial review atas Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974, bahwa perjanjian kawin yang dapat dibuat oleh suami dan istri selaku sekutu komplementer selama berlangsungnya perkawinan di hadapan notaris adalah langkah antisipatif atas tanggung jawab secara tanggung renteng pada bentuk usaha bukan badan hukum yang berakibat bagi harta bersama perkawinan.
{"title":"Asas Tanggung Renteng pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum Bagi Harta Perkawinan","authors":"Rilda Murniati","doi":"10.25041/CEPALO.V2NO2.1768","DOIUrl":"https://doi.org/10.25041/CEPALO.V2NO2.1768","url":null,"abstract":"Bentuk usaha bukan badan hukum diatur dalam KUHD yaitu: firma dan CV yang memiliki hubungan komplementer yang harus menanggung tanggung jawab secara bersama-sama atas kerugian pada pihak lain secara pribadi dan bersifat keseluruhan. Permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam hal sekutu komplementer tidak menimbulkan perjanjian kawin (pisah harta) sebelum perkawinan atau saat perkawinan berakibat hukum bagi harta bersama perkawinan. Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat untuk menjalankan kegiatan usaha dari bentuk usaha bukan badan hukum. Untuk itu, perlu diketahui bagaimana pengaturan asas tanggung renteng pada bentuk usaha bukan badan hukum dan dalam hal pengusaha mengelola perusahaan dan melangsungkan perjanjian dengan pihak lainnya hingga terjadi wanprestasi dan bahkan berakibat dipailitkan sehingga harta bersama perkawinan dapat ikut digunakan untuk melunasi utang perusahaan. Hal ini dapat terjadi jika, terbukti tidak adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelumnya terhadap sekutu kompelementer tersebut sehingga istri/suami dapat turut digugat untuk dimintakan pertanggungjawaban dalam terjadi wanprestasi akibat perbuatan sekutu kompelementer untuk kepentingan perusahaan bukan badan hukum. Dengan adanya pembaruan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 sebagai judicial review atas Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974, bahwa perjanjian kawin yang dapat dibuat oleh suami dan istri selaku sekutu komplementer selama berlangsungnya perkawinan di hadapan notaris adalah langkah antisipatif atas tanggung jawab secara tanggung renteng pada bentuk usaha bukan badan hukum yang berakibat bagi harta bersama perkawinan. ","PeriodicalId":52705,"journal":{"name":"Cepalo","volume":"97 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86662051","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-12DOI: 10.25041/cepalo.v1no1.1752
Arizon Mega Jaya
Upaya pemberantasan korupsi saat ini tidak hanya difokuskan pada penangkapan dan pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku, melainkan juga melalui upaya- upaya untuk pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara dengan cara melakukan perampasan aset atau harta benda milik pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga, upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya bersifat follow the suspect, melainkan pula bersifat follow the money/asset. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk: (1) Menjelaskan bagaimana mekanisme perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi (2) Menguji apakah perampasan terhadap harta kekayaan pelaku yang bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat pula dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris. Data primer yang digunakan adalah Wawancara dengan penyidik di Kejaksaan Negeri Palembang serta Dosen Program Magister Ilmu Hukum Univeritas Muhammadiyah Palembang, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHAP dan KUHP, kemudian data tersier adalah dari buku- buku dan jurnal-jurnal. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan, bahwa mekanisme perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan 2 metode, yakni: melalui jalur pidana (in personam forfeiture), dan melalui jalur perdata (in rem forfeiture). Selain itu, perampasan dapat dilakukan terhadap harta pelaku tindak pidana korupsi, meskipun harta tersebut tidak diperoleh dari tindak pidana korupsi, sebagai konsekuensi perbuatan pelaku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan keuangan negara. Kata Kunci: Perampasan, Harta Kekayaan Pelaku, Tindak Pidana Korupsi
{"title":"Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption)","authors":"Arizon Mega Jaya","doi":"10.25041/cepalo.v1no1.1752","DOIUrl":"https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1752","url":null,"abstract":"Upaya pemberantasan korupsi saat ini tidak hanya difokuskan pada penangkapan dan pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku, melainkan juga melalui upaya- upaya untuk pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara dengan cara melakukan perampasan aset atau harta benda milik pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga, upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya bersifat follow the suspect, melainkan pula bersifat follow the money/asset. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk: (1) Menjelaskan bagaimana mekanisme perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi (2) Menguji apakah perampasan terhadap harta kekayaan pelaku yang bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat pula dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris. Data primer yang digunakan adalah Wawancara dengan penyidik di Kejaksaan Negeri Palembang serta Dosen Program Magister Ilmu Hukum Univeritas Muhammadiyah Palembang, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHAP dan KUHP, kemudian data tersier adalah dari buku- buku dan jurnal-jurnal. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan, bahwa mekanisme perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan 2 metode, yakni: melalui jalur pidana (in personam forfeiture), dan melalui jalur perdata (in rem forfeiture). Selain itu, perampasan dapat dilakukan terhadap harta pelaku tindak pidana korupsi, meskipun harta tersebut tidak diperoleh dari tindak pidana korupsi, sebagai konsekuensi perbuatan pelaku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan keuangan negara. Kata Kunci: Perampasan, Harta Kekayaan Pelaku, Tindak Pidana Korupsi","PeriodicalId":52705,"journal":{"name":"Cepalo","volume":"8 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73139215","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-12DOI: 10.25041/CEPALO.V2NO2.1766
Marojahan Hutabarat
Terdapat perbandingan antara putusan tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana percabulan, dimana putusan tindak pidana persetubuhan tersebut lebih rendah dibandingkan putusan tindak pidana percabulan. putusan tersebut diantaranya putusan pengadilan nomor: 72/Pid. Sus/2018/PN.Kng, putusan pengadilan nomor :170/Pid.sus/2016/PN.Kng, putusan pengadilan nomor:313/Pid.sus/2018/PN.Trg, dan putusan pengadilan nomor:163/Pid.Sus/2015/PN.Kng. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Bagaimana Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak dengan alat bukti Visum Et Repertum? dan Apakah putusan hakim tindak pidana pencabulan dan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sudah memenuhi rasa keadilan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah kepustakaan dan lapangan. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukan bahwa Perbandingan putusan hakim terhadap tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana percabulan terhadap anak dengan alat bukti visum et repertum yaitu setiap putusan hakim berbeda-beda dikarenakan selain hakim memikir azas pembaruan hukum dan penemuan hukum, juga memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, sehingga setiap putusan itu tidak harus sama untuk masing-masing tindak pidana dikarenakan majelis hakim yang berbeda juga.
{"title":"Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak","authors":"Marojahan Hutabarat","doi":"10.25041/CEPALO.V2NO2.1766","DOIUrl":"https://doi.org/10.25041/CEPALO.V2NO2.1766","url":null,"abstract":"Terdapat perbandingan antara putusan tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana percabulan, dimana putusan tindak pidana persetubuhan tersebut lebih rendah dibandingkan putusan tindak pidana percabulan. putusan tersebut diantaranya putusan pengadilan nomor: 72/Pid. Sus/2018/PN.Kng, putusan pengadilan nomor :170/Pid.sus/2016/PN.Kng, putusan pengadilan nomor:313/Pid.sus/2018/PN.Trg, dan putusan pengadilan nomor:163/Pid.Sus/2015/PN.Kng. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Bagaimana Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak dengan alat bukti Visum Et Repertum? dan Apakah putusan hakim tindak pidana pencabulan dan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sudah memenuhi rasa keadilan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah kepustakaan dan lapangan. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukan bahwa Perbandingan putusan hakim terhadap tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana percabulan terhadap anak dengan alat bukti visum et repertum yaitu setiap putusan hakim berbeda-beda dikarenakan selain hakim memikir azas pembaruan hukum dan penemuan hukum, juga memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, sehingga setiap putusan itu tidak harus sama untuk masing-masing tindak pidana dikarenakan majelis hakim yang berbeda juga. ","PeriodicalId":52705,"journal":{"name":"Cepalo","volume":"80 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85536794","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：